Asli lembar 2 notice pajak BBN-KB, PKB, SWDKLLJ UPTB Samsat Sula Tahun 2017. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) lembar. Bahtiar Rifay Umakaapa 2. Asli lembar 2 notice pajak BBN-KB, PKB, SWDKLLJ UPTB Samsat Sula Tahun 2017. 42 (empat puluh dua) lembar. Awaludin Rushim, SH. 3. Fotocopy daftar/list Pajak Kendaraan Bermotor CV. Lion Dealer Honda Unit Penjualan Sanana bulan Januari s/d Desember 2017. 1 (satu) bundel Yolanda Feredika Tempone 4.

Fotocopy rekapan SKPD yang keluar ke UPTB Samsat Sula Maluku Utara Tahun 2017. 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 10. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/18/2017 tanggal 28 Januari 2017 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 11. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 900/12/2017 tanggal 26 April 2017. 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 12.

Laporan Pertanggungjawaban Pembantu Bendahara Penerima UPTB Samsat Sula Tahun bulan Februari 2017 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 72. Laporan Pertanggungjawaban Pembantu Bendahara Penerima UPTB Samsat Sula Tahun bulan Februari 2017 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman Dikembalikan kepada UPTB Samsat Sula 7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

ZakirPembantu Bendahara Penerima AbdurahmanUPTB Samsat Sula Tahun bulan Februari 2017 Dikembalikan kepada UPTB Samsat Sula6.

Kepala UPTB samsat Sulaberdasarkan Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor821 .2.23/SP/07/2017 tanggal 24 Maret 2017;Halaman 21dari83 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019.

Kepala UPTB Samsa Sulajika memang benar ada pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa BahtiarRifay Umakaapa dan hal tersebut oleh Kepala UPTB telah ditegur untukdisetorkan;Bahwa setahu Saksi, teguran oleh Kepala UPTB kepada Terdakwa terkaitdengan temuan Inspektorat tidak diindahkan oleh Terdakwa ;Bahwa benar saksi hanya sebagai penerima laporan setiap bulan dariseluruh UPTDSamsat Kabupaten/Kota dalam bentuk Rekapan Laporandan dilampirkan BKU, Notes Pajak, dan setoran ke Khas Daerah;Bahwa benar pada

dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa tugas pokok saksi selaku bendahara barang adalah melakukanpendistribusian notice pajak setiap ada permintaan dari UPTB Samsat seMaluku Utara;Bahwa benar saksi mendistribusikan notice pajak ke UPTB Samsat setiapada permintaan;Bahwa seingat Saksi, selama tahun 2016 saksi mendistribusikan 3000lembar notice pajak ke UPTB Samsat Sula.

/PN Tte.Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kabupaten Kepulauan Sula, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

(yang tidak disetorkan);10) Copy Surat Tanda Setoran Nomor : 0442/STS/KASDA/VII/2018 tanggal 23-07-2018 sebesar Rp. 73.025.000,- (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagai Pengembalian atas temuan Inspektorat Provinsi Maluku Utara T.A 2017 pada UPTB Samsat Kota Ternate yang di setor oleh Sdri. NURMINDA Binti HI.GANDA;11) Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengusulan Jabatan Pj.

HUSEN GANDA sebagai Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;13) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0130/BPKAD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pembentukan UOTB Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara T.A 2017;14) Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.24/KEP/ADM-MU/58/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan

GANDA, SE dari Staf menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate;15) Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/59/207 tanggal 11 Agustus 2017 pengangakatan Hj. NURMINDA Hi. GAMNDA, SE sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;16) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/077.01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada HJ. NURMINADA Hi.

GANDA, SE Jabatan Kepala Seksi Tata Usah UPTB Samsat Kota Ternate sebagai Plt.

Maluku Utara T.A 2017 atas nama penyetor ISWAN HABIB;DIKEMBALIKAN KEPADA UPTB SAMSAT KOTA TERNATE6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

NURMINDA GANDA, SE selaku Kepala Sub Bagian TataUsaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate telahbertindak sebagai Kepala UPTB dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SamsatKota Ternate sehingga terdakwa telah mengatur dan mengendalikan seluruhkegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor UPTB SamsatKota Ternate.Bahwa terdakwa didalam menjalankan kegiatan operasional kantor UPTBSamsat Kota Ternate telah melakukan : Pada tanggal 12 Januari 2017 telah menerima setoran PKB sebesar

NURMINDA GANDA, SE selaku Kepala Sub Bagian TataUsaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate telahbertindak sebagai Kepala UPTB dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SamsatKota Ternate sehingga terdakwa telah mengatur dan mengendalikan seluruhkegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor UPTB SamsatKota Ternate.Bahwa terdakwa didalam menjalankan kegiatan operasional kantor UPTBSamsat Kota Ternate telah melakukan :Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT TTEPada

GANDA, SE dari Staf menjadi Kepala Sub BagianTata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate.Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/59/207tanggal 11 Agustus 2017 pengangakatan Hj. NURMINDA Hi.GAMNDA, SE sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat KotaTernate.Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor :900/077.01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Hu.NURMINADA Hi.

Maluku Utara T.A 2017 atas nama penyetorISWAN HABIBDIKEMBALIKAN KEPADA UPTB SAMSAT KOTA TERNATE8.

Maluku Utara T.A 2017 atas nama penyetorISWAN HABIB;DIKEMBALIKAN KEPADA UPTB SAMSAT KOTA TERNATEHalaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT TTE6.

Copy Surat TandaSetoranNomor : 0442/STS/KASDA/VII/2018 tanggal 23-07-2018 sejumlahRp. 73.025.000,- (tujuhpuluhtigajutaduapuluh lima ribu rupiah) sebagaiPengembalianatastemuanInspektoratProvinsi Maluku Utara T.A 2017 pada UPTB Samsat Kota Ternate yang di setor oleh Sdri. NURMINDA Binti HI.GANDA;11. Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengusulan Jabatan Pj.

HUSEN GANDA sebagai Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;13. Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0130/BPKAD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pembentukan UOTB Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara T.A 2017;14.

GANDA, SE dari Staf menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate;15. Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/59/207 tanggal 11 Agustus 2017 pengangakatan Hj. NURMINDA Hi. GAMNDA, SE sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;16. Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/077.01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada HJ. NURMINDA Hi.

GANDA, SE Jabatan Kepala Seksi Tata Usah UPTB Samsat Kota Ternate sebagai Plt.

Samsat Kota Ternate harus mengacu kepada ketentuan antaralain: Standar Operasional Prosedur (SOP) alur proses pembayaran dan penerimaanobjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) di UPTB Samsat Kota Ternate, yaitu:1.

Nurminda Ganda bertentangandengan: Standar Operasional Prosedur (SOP) alur proses pembayaran dan penerimaanobjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) di UPTB Samsat Kota Ternate, yaitu:1.

Kepala UPTB Samsat Kota Ternate, Hj. NurmindaGanda, SE untuk menutupi selisih penerimaan dari Bendahara lama, YantiArmain,sejumlah Rp.221.170.000.00 (dua ratus dua puluh satu juta, seratus tujuhpuluh ribu rupiah);e Diminta oleh Plt. Kepala UPTB Samsat Kota Ternate, Hj.

Kepala UPTB SamsatHalaman 27 dari 41 Halaman Putusan No. 1/PID.SUSTPK/2019/PT.TTE.Kota Ternate, Hj.

) Samsat Kota Ternate, dalam jangka waktu1x24 jam, uang itu harus disetor ke kas daerah Provinsi Maluku Utara;Menimbang, bahwa atas persetujuan Plt Kepala UPTB Samsat Kota Ternate,Hj.

APRIANTO Alias APRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

(yang tidak disetorkan).10) Copy Surat Tanda Setoran Nomor : 0442/STS/KASDA/VII/2018 tanggal 23-07-2018 sebesar Rp. 73.025.000,- (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagai Pengembalian atas temuan Inspektorat Provinsi Maluku Utara T.A 2017 pada UPTB Samsat Kota Ternate yang di setor oleh Sdri. NURMINDA Binti HI.GANDA 11) Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengusulan Jabatan Pj.

HUSEN GANDA sebagai Kepala UPTB Samsat Kota Ternate.13) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0130/BPKAD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pembentukan UOTB Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara T.A 2017.14) Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.24/KEP/ADM-MU/58/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

GANDA, SE dari Staf menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate.15) Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/59/207 tanggal 11 Agustus 2017 pengangakatan Hj. NURMINDA Hi. GAMNDA, SE sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat Kota Ternate.16) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/077.01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada HJ. NURMINADA Hi.

GANDA, SE Jabatan Kepala Seksi Tata Usah UPTB Samsat Kota Ternate sebagai Plt.

Maluku Utara T.A 2017 atas nama penyetor ISWAN HABIBDIKEMBALIKAN KEPADA UPTB SAMSAT KOTA TERNATE8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Kepala UPTB Samsat Kota TernateTerdakwa ibu Hj.

Kepala UPTB Samsat Kota TernateTerdakwaHj.

Kepala UPTB samsat Kota Ternate Hj.

Kepala UPTB Samsat Kota Ternate Terdakwa Hj.

.- 1 (satu) buah mesin pompa air merk mosrisDikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor UPTB P3K (unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan) yang beralamat di Lingkungan Darangdan Rt.01 Rw.08 Kel.Kota kulon Kec.Sumedang Selatan Kab.Sumedang6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

/PN.SMDmemanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwayang sudah mempunyai niat sebelumnya untuk mengambil barangbarang yangberada di dalam Kantor UPTB P3K (unit pelaksana teknis Badan PenyuluhanPertanian Perikanan Kehutanan) berangkat dari Lingkungan Darangdan menujuKantor UPTB P3K sambil membawa (satu) buah obeng setelah

P3K Wilayah SumedangKota mengalami kehilangan ( satu ) Komputer.e Bahwa kantor UPTB P3K yang dipimpin oleh saksi mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000.00 ( lima Juta Rupiah )Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya2.

milik kantor atau sebagai inventaris. e Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang melakukan mengambilbarang tersebut di dalam kantor UPTB P3K.

Hanya setelah kejadian yaitu pada hariselasa tanggal 30 Desember 2014, sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi sedang ada dirumah saksi kedatangan saudari AAS ASMANAH yang menjelaskan bahwa adainformasi tentang terdakwa yang melakukan mengambil barang di Kantor UPTB P3K.

Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiribahwa benar (satu) buah monitor, CPU, (satu) buah mouse, (satu) buah keyboard, 2(dua) speaker kecil ke bengkel dan 1 buah mesin air merk Moris merupakan baranginventeris kantor milik UPTB P3K (unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan PertanianPerikanan Kehutanan) tersebut milik Kantor UPTB P3K (unit pelaksana teknis BadanPenyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan)Halaman 15 dari21

HUSEN GANDA sebagai Kepala UPTB Samsat KotaTernate;Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/0130/BPKAD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pembentukan UOTBHal. 4 dari 13 hal.

GANDA, S.E. dari Staf menjadi Kepala Sub BagianTata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate;Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.23/SP/59/207tanggal 11 Agustus 2017 pengangakatan Hj. NURMINDA Hi.GAMNDA, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat KotaTernate;Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/077.01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Hu.NURMINADA Hi. GANDA, S.E.

Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapnyasebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal22 Maret 2019, dikembalikan kepada UPTB Samsat Kota Ternate;8.

Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapnyasebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ternate, dikembalikan kepada UPTB Samsat KotaTernate;Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/20196.

Bahwa menurut keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keteranganTerdakwa sendiri dihubungkan dengan barangbarang bukti dipersidangan diperoleh fakta, Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian TataUsaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatebersama Iswan Habib selaku Bendahara Penerima Pajak KendaraanBermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)Hal. 9 dari 13 hal.

USMAN SJAH Bin DEDE NUCHselaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersamasama dengansaksi ISMIWATY KODA (tersangka dalam berkas perkaraterpisah/splitzing)sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraanbermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018,bertempat di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi MalukuUtara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat

USMAN SJAH Bin DEDE NUCHselaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkatHalaman 34 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor821.2.23/KEP/ADMMU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017, bersamasama dengansaksi ISMIWATY KODA (tersangka dalam berkas perkaraterpisah/splitzing)sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraanbermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018sampai

USMAN SJAH selaku Kepala UPTB SamsatKabupaten Halmahera Timur bersamasama denga saksi ISMIWATY KODA, padakurun waktu tahun 2018 seringkali dengan kewenangannya tersebutmemerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawai Honorer padakantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugas sehariharisebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukan pencetakan SuratKetetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ secara terpisah antaraLembar 1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, sekaligaus dengan catatan

kerja dan kegiatan UPTBberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan Kepala Badan, Pengkordinasian,pengintegrasian, pensinkronisasi penyusunan rencana UPTB atas dasarketerpaduan kebijakan BPKAD, melakukan pembinaan dan pengawasandan pengendalian tehnis tugas IPTB, Pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan terhadap pelaksaan tugas secara berkala;Bahwa mekanisme pembayaran pajak di UPTB Samsat Halmahera Timur,wajib pajak langsung atau kenderaan baru pihak dealer datang ke loket 1bagian penelitian berkas

USMAN SJAH Bin DEDE NUCH adalahKepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor: 821.2.23 / KEP /ADMMU / 57 / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 ;Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Unit PelaksanaanTeknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat KabupatenHalmahera Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PendapatanDaerah

USMAN SJAH Bin DEDE NUCH (tersangka dalam berkas perkaraterpisah/splitzing) sebagai Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur,pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknyadalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan

USMAN SJAH Bin DEDE NUCH, pada kurun waktu tahun 2018seringkali memerintahkan saksi SAHDAN JAMIN dan saksi HARYANTO yangbekerja sebagai pegawai Honorer pada kantor UPTB Samsat KabupatenHalmahera Timur dengan tugas seharihari sebagai pembantu bendaharapenerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1, 3 dan 5 dengan lembar 2Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Ttedan 4, sekaligaus dengan catatan angka biaya yang

USMAN SJAH Bin DEDE (tersangka dalam berkasperkara terpisah/splitzing) sebagai Kepala UPTB Samsat Kabupaten HalmaheraTimur, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atausetidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB SamsatKabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidak tidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan

ditetapbkan Kepala Badan, Pengkordinasian,pengintegrasian, pensinkronisasi penyusunan rencana UPTB atas dasarketerpaduan kebijakan BPKAD, melakukan pembinaan dan pengawasandan pengendalian tehnis tugas IPTB, Pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan terhadap pelaksaan tugas secara berkala;Bahwa mekanisme pembayaran pajak di UPTB Samsat Halmahera Timur,wajib pajak langsung atau kenderaan baru pihak dealer datang ke loket 1bagian penelitian berkas dan registrasi dari Kepolisian untuk pendaftaranberkas

) Pendapatan Daerah Samsat SeKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISMAWATI KODA selakubendahara UPTB Samsat Halmahera Timur bersamasama dengan saksiZULWAHYU A.

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah UPTB Balai Peralatan dan LogistikProvinsi SULUT, maka Penggugat telah memiliki Surat Pemberian IzinPerceraian dari atasan sebaigamana termuat dalam Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian dengan Nomor : 900/34/Per.Log/IX/2015tertangga; 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utaradan ditanda tangani oleh Ka. UPTB Balai Peralatan Dan LogistikBPBD Prov.

memeriksa pokok perkara majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan denganstatus Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah SuratIzin Perceraian sebagaimana diatur dalam PP nomor 10 Tahun 1983 jo PPnomor 45 Tahun 1990;Bahwa ternyata pada saat perkara didaftar di Pengadilan AgamaManado Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan/pejabatyang berwewenang yakni Surat nomor :900/34/Per109/IX/2015 tanggal 17September yang dikeluarkan Kantor UPTB

pada tanggal 19 Pebruari 2013 dan selanjutnya pembelaan yangsifatnya permohonan dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sama;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :Bahwa terdakwa Ropika Duri als Pelanduk als Aldi bin Linda pada hariJumat, tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 bertempat di rumah saksi Basri binDarokudni yang beralamat di jalan Perumnas UPTB

Ladinisaksi Indrawati dan sdr, Kalsum mengalami kerugian lebih kurang sebesarRp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancampidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;SubsidairBahwa terdakwa Ropika Duri als Pelanduk als Aldi bin Linda pada hariJumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 bertempat di rumah saksi Basri binDarokudni yang beralamat di jalan Perumnas UPTB Kec.

dengan yang di STNK;Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa, namun terdakwa dantemannya melarikan diri, sehingga akhirnya saksi telepon kakaknya danmelaporkan ke Polisi;Bahwa kerugian saksi adalah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Atas keterangan di atas terdakwa membenarkan;Saksi BASRI BIN DAROKUDNI (memberikan keterangan dibawahdisumpah);Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012, di rumahnyadi Jalan Perumnas, UPTB

Pekerjaan : PNS (Kantor UPTB Samsat Tanjabtim);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni2018;3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Juni 23018 sampaidengan tanggal 4 Juli 2018;4.

Syukur selaku Kepala SamsatUPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan ataumenimbulkan rasa sakit atau luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 10.00WIB Terdakwa yang merupakan Kasi Pendataan dan Penyuluhan MengenaiPajak Pada Kantor Samsat UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan)

Syukur selaku KepalaSamsat UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Kabupaten Muaro Jambi kedalam ruangan kerja Saksi Fauzan, SE Bin H. Syukur di Ruangan KantorKepala Samsat UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Kabupaten Muaro Jambidalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa melempar map yang telah dibawasebelumnya ke arah Saksi Fauzan, SE Bin H.

PUTUSANNomor 56/Pdt.G/2020/PA.Lbh.neDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:Xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 30 November 1985 (umur 35) tahun,agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS diBPKPAD, UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Selatan,tempat tinggal di Xxxx, Sebagai Pemohon

persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon datangmenghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangansebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiranTermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa Pemohon adalah PNS yang masih aktif di UPTB

, SamsatKabupaten Halmahera Selatan, NIP.xxxxx 1, Pangkat / Gol Penata TK.1/IIl d,Jabatan Kepala Seksi Penagihan Samsat Halmahera Selatan, telahmendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: 973/015/UPTBSAMSAT/HS/II/2021, Pada Tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan olehKepala UPTB SAMSAT Kabupaten Halmahera Selatan, untuk melakukanperceraian dengan Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tanggaPemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembalimembina rumah tangga

Juga Termohon telah dipanggil secara patutsesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyatabahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehinggaharus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, Bahwa Pemohon adalah PNS yang masih aktif di UPTB,Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, NIP.xxxx, Pangkat / Gol PenataTK.1/III d, Jabatan Kepala Seksi Penagihan Samsat Halmahera Selatan, telahmendapatkan

izin dari atasannya dengan Nomor: xxxx, Pada Tanggal 19Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB SAMSAT KabupatenHalmahera Selatan, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat; telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwaantara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai

Nomor: 00672/SB000149587/1 tanggal 04-09-2001, nama SAMIR dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: KR.II.P-01006/KEP/51/2001 tanggal 04-05-2001, nama SAMIR dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: KR.II.C-01381/KEP/51/2001 tanggal 04-05-2001, nama SAMIRIADI yang ditulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP:35.78.041.003.013-0145.0 tanggal 31 Januari 2017, nama SAMIRIADI yang ditulis dalam PBB Terhutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah UPTB

identitas Pemohon mengalamihambatan karena kurang jelas dalam penulisan nama Pemohon pada kartukeluarga, kartu tanda penduduk, Kartu ldentitas Pensiun (KARIP), KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor: KR.ILP01006/KEP/51/2001 tanggal 04052001,Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: KR.ILC01381/KEP/51/2001 tanggal 04052001 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2017 NOP:35.78.041.003.0130145.0 tanggal 31 Januari 2017, PBBTerhutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah UPTB

Identitas Pensiun (KARIP) Nomor:00672/SB000149587/1 tanggal 04092001, nama SAMIR dalam KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor: KR.II.LP01006/KEP/51/2001 tanggal 04052001,nama SAMIR dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: KR.ILC01381/KEP/51/2001 tanggal 04052001, nama SAMIRIADI yang ditulis dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017NOP:35.78.041.003.0130145.0 tanggal 31 Januari 2017, nama SAMIRIADIyang ditulis dalam PBB Terhutang Badan Pengelolaan Keuangan dan PajakDaerah UPTB

ditulis SAMIR; Bahwa idenitias Pemohon didalam Kartu ldentitas Pensiun (KARIP) Nomor:00672/SB000149587/1 nama Pemohon ditulis SAMIR; Bahwa identitas Pemohon didalam surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:KR.ILP01006/KEP/51/2001 nama Pemohon ditulis SAMIR; Bahwa identitas Pemohon didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP:35.78.041.003.0130145.0 nama Pemohonditulis SAMIRIADI; Bahwa identitas Pemohon didalam SPPT Badan Pengelolaan Keuangan danPajak Daerah UPTB

Syukur pada hari Jumat tanggal08 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwakitu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat diRuangan Kantor Kepala Samsat UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan)Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengajamelakukan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat

tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 10.00WIB Saksi korban Edi Hasan Hamzah Bin Hasan Hamzah yang merupakanKasi Pendataan dan Penyuluhan Mengenai Pajak Pada Kantor Samsat UPTB(Unit Pelayanan Teknis Badan) Kabupaten Muaro Jambi datang menemulTerdakwa selaku Kepala Kantor ke dalam ruangan kerja Terdakwa di RuanganKantor Kepala Samsat UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Kabupaten MuaroJambi dalam keadaan emosi selanjutnya Saksi korban melempar map yangtelah dibawa Saksi korban sebelumnya ke arah Terdakwa

perkara ini Majelis Hakim telah memanggIlPenggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadirdi persidangan secara /n person;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari pejabat, dengan surat Nomor850/UPTBBP/2016/80 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh BadanKetahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan UPTB

disampaikan secara resmi dan patutsebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat danTergugat hadir secara in person di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat dengansurat Nomor 850/UPTBBP/2016/80 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkanoleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan UPTB

UPTB Toboali tanggal 31 April 2010 (P3);4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. FERI HERMANSYAH dan YULI ANGGRAINI(P4);5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FERI HERMANSYAH (P5);Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut diatas, Kuasa HukumPemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanjimenurut agamanya masingmasing memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.

UPTB Toboali tanggal 31 April 2010 (P3);4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. FERI HERMANSYAH dan YULI ANGGRAINI (P4);5.

ini Majelis Hakim telah memanggilPenggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi olehkuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan secara in person;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari pejabat dengan surat Nomor:tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangandan Pelaksana Penyuluh UPTB

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksudPasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi olehKuasanya dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat dengan surat Nomortanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangandan Pelaksana Penyuluh UPTB

Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwapenyelewengan uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan olehTerdakwa Harianto di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten HalmaheraTimur; Bahwa Saksi yang menyerahkan uang pajak tersebut kepada Terdakwa; Bahwa peristiwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari selasatanggal 11 Mei 2021 bertempat di Koskosan Terdakwa yang terletak di DesaGeltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur; Bahwa awalnya pada tanggal 17 Februari 2021 pihak UPTB

dua puluhribu seratus tiga belas rupiah), setelan semua dana telah dicairkan Saksilangsung menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajakkendaraan tersebut, kemudian karena menunggu pencairan dari pagi Sampaisore hari akhirnya kantor pelayanan samsat tutup dan Terdakwamengarahkan Saksi dan Saksi Juleha untuk melakukan pembayaran di Koskosannya Terdakwa yang bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sos Bahwa setelah menerima surat dari pihak UPTB

Saksi JABARULLAH, SE dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwapenyelewengan uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan olehHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN SosTerdakwa Harianto di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten HalmaheraTimur; Bahwa Saksi merupakan sebagai Kepala Kantor UPTB SamsatHalmahera Timur dan Terdakwa merupakan pegawai Honorer di KantorSamsat Halmahera Timur yang juga bawahan Saksi

ini maka Majelis Hakimakan menghubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 bertempat di Desa GeltollKecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa melakukanpenyelewengan sejumlah uang milik PT Antam Tbk sebesar Rp259.220.113,00(dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus tiga belasrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wakano STdan Saksi Juleha awalnya pada tanggal 17 Februari 2021 pihak UPTB

USMAN SJAH Bin DEDE NUCHselaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersamasamadengan saksi ISMIWATY KODA (tersangka dalam berkas perkaraterpisah/splitzing) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan ataspajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitarbulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalamkurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidak tidaknya pada suatutempat

4.Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTEAdapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLL terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (satu) Kendaraan bermotoryaitu : Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat; Lembar 2 untuk BPKPAD warnabiru; Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau; Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah; Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.Bahwa setiap hari atas penerimaan keuangan dari pajak kendaraan bermotoryang di terima oleh UPTB

USMAN SJAH Bin DEDE NUCHselaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor821.2.23/KEP/ADMMU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017, bersamasamadengan saksi ISMIWATY KODA (tersangka dalam berkas perkaraterpisah/splitzing) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan ataspajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitarbulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalamHalaman 7 dari

USMAN SHAJ Bin DEDE NUCH selaku kepalaUPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/ADMMU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkanBerdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentangPembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi UnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat SeKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan

USMAN SJAH selaku Kepala UPTBSamsat Kabupaten Halmahera Timur bersamasama denga saksi ISMIWATYKODA, pada kurun waktu tahun 2018 seringkali dengan kewenangannyatersebut memerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawaiHonorerpada kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugasHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTEseharihari sebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukanpencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJsecara terpisah antara Lembar