- Bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- Bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- Bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- Bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2002
- 2003
- 2010
- 2013
-
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 8 Tahun 2010
- pasal : 67; bab : VII
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 8 Tahun 2010
| Jenis | Undang-Undang |
| Nomor | 15 |
| Tahun | 2002 |
| Tentang | Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Klasifikasi | Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus |
| Materi Muatan Pokok |