Rumusan Rakernas

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan Undang Undang. Menurut ketentuan pasal 18 , 19, 20, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi upaya yang seharusnya ditempuh melalui keberatan sebab penyitaan tipikor tersebut berada di ranah bidang pidana, sehingga tidak dapat diajukan permohonan melalui jalur bidang perdata, permohonan semacam itu harus ditolak atau tidak dapat diterima.