100/G/2013/PTUN-BDG

No. 100/G/2013/PTUNBDGPersegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni2011, Surat Ukur Nomor 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas6.600 m?

No. 100/G/2013/PTUNBDGPersegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas6.600 m2?

No. 100/G/2013/PTUNBDGKecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Baratseluas + 13.340 m?

No. 100/G/2013/PTUNBDGKetetapan IPEDA Girik C. No. 419 Persil 133 dan Persil 141 TahunPajak 1989 atas nama Alm. Engkok bin Sopin dan SPPTPBB Nomor32.18.030.005.0237501 Tahun 1993 atas nama Alm.

No. 100/G/2013/PTUNBDG16.P 1617.P17seluas + 13.340 m?

100/G/2013

100/G /2013/PTUN.SBY

PUTUSANNOMOR : 100/G /2013/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1. Drs. SUMARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Tempat Tinggal RT 02/01, Desa Bancong , KecamatanWonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 52.

PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor: 100.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan segala sesuatuyang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut; Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal13 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 13 Juni 2013 dengan Registrasi Perkara Nomor:100

/G/2013/PTUN.SBY. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor398/Kpts/KPUKab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentangPenetapan Pasangan calon yang Memenuhi Syarat :Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah menetapkanPsangan Sukiman Suprapto, (SUKIMAN) sebagai calon BupatiKabupaten Madiun 5 2022 nco nnn noo nnn nce rnn nce cnn nceKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah menetapkanPasangan Muhtarom Iswanto,

100/G/2013/PTUN.Mks

PUTUSAWNNomor : 100/G/2013/P.TUN.Mks.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; ----------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( Dua ratus lima puluh ribu

+ * $& %, % , S&S DIUDGODODDDDDDDDDDDDDDDDDDDND0000000000000C2.Berkas perkara yang terdiri : Salinan Resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 02Juli 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Suratsurat Bukti, Keterangan saksisaksi dari pihakpihakyang bersengketa nnn nnn nnn nnn nnn nnnPenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 206/PEN/2014/PT.TUN.SBYtanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang PembacaanPutusan ini :TENTANG

DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 02 Juli 2014, dalamsengketa antara kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAMPENUNDAAN :"7 2727720 20222022 o ono nn nnn ne nnn nnnMenyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 100/G/TUN/2013 tanggal15 Januari 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetapberlaku sampai adanya Putusan Pengadilan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 320.500, (Tiga ratus dua puluh ribu lima ratusMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 100/G/2013/PTUN.Smg telah diucapkan dipersidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 5Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 Juli 2014,

/ G / 2013 / PTUN.Smg diucapkan dalam persidanganyang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02Juli 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumOS eel il llMenimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyatakan banding padatanggal 16 Juli 2014, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 100/ G/ 2013 /PTUN.SMG yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalamtenggang waktu 14 ( empat

belas ) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setalah mempelajari dengan seksama berkas perkara padabendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 100/ G/2013 / PTUN.Smg tanggal 02 Juli 2014,Berita ...Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Sidang, buktibukti

100/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 100/G / 2013 /PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatunkan putusan sebagai berikutdibawah ini, dalam perkara antara : n nnn nn nnn nnnDrs.

22Oktober 2013, Nomor : 100 / G/ Pen.PP / 2013 / PTUN MDN, tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :SELASA, tanggal 29 Oktober 2013 ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 29Oktober 2013, Nomor : 100 / G / Pen.HS / 2013 / PTUN MDN tentangPenetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : KAMIS,tanggal 07 Nopember 2013 ; 00002000005"Telah membaca Penetapan Penangguhan Ketua Majelis Hakim,pada hari : KAMIS, tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 100

/G/2013/PTUNMDN, tentang permohonan penundaan ; Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikankepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapandan berita acara sidang serta surat surat lain yang berkaitan denganPErkala INI, j ~~~~~ nw nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nmnnmnnnnnnsTelah membaca surat surat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh Para Pihak ; 222m nono nn nnn ne nceneeTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan ParaPihak dalam Persidangan

3 ==sssessssssseserenesesenentesneeeeenetnnmemeeeneseneMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18Oktober 2013 dibawah register perkara Nomor : 100/G/ 2013/ PTUN MDN, dan telah dinyatakan sempurna yang pada pokok isinya sebagaiROSIE Seer ener cc Re ch AUI.

100/G/2013/PTUN-Smg

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGAdapun dalildalil gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:1Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan diatas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2013.

a quo sesuai Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014, maka kepentingan yang lebih luas, yaitupenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati menjaditergang gu; Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014, peresmian pemberhentianPenggugat yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan PimpinanDPRD Kabupaten Pati menjadi tertunda, sehingga tertunda pula peresmianpengganti Ketua DPRD Kabupaten Pati; Bahwa

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGDewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati Nomor: 262/EX/DPC/TX/2013 tertanggal 3 September 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRDKab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG

100/G/2013/PTUN-JKT

PENETAPANNOMOR : 100/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembacaSurat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2013yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal18 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 100/G/2013/PTUNJKT., dalam perkara antara : PT.

Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan olehpihak Penggugat, No. : 240/MRPSIP/3006/VII/2013,tertanggal 11 Juli 2013 Perhal Pencabutan Gugatan DalamPerkara Nomor 100/G/2013/PTUNJKT yang diterima olehMajelis Hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal11 Juli 2013 5. Berkas perkara yang bersangkutan ;1. Bahwa perkara Nomor : 100/G/2013/PTUNJKTtersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta ; 222" 220.

Bahwa Penggugat melalui suratnya No. : 240/MRPSIP/3006/VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013 PerhalPencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 100/G/2013/PTUNJKT, pada pokoknya menyatakan mencabutgugatannya dalam perkara Nomor : 100/G/2013/PTUN5) @4.

Mengabulkan permohonan Penggugat untukmencabut gugatan dalam perkara Nomor : 100/G/2013/PTUNJKT 52222 22 nnn n nnn nn nnn ence n enc ne nn enee2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatanPenggugat dari Register perkara Nomor : 100/G/2013/PTUNJKT 5222 2222 nn nnn nnn n nnn en nee ne nn nnee3.

Penetapan Nomor : 100/G/2013/PTUNJKT

100/G/2013/PHI/PN.BDG

PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL PADA PENGADILANNEGERI KELASTABANDUNG.PUTUSANNomor: 100/G/2013/PHI/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandungyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.

membaca suratsurat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih ; Setelah membaca buktibukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukanoleh kedua belah Pihak dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I A Bandung pada tanggal 18 September 2013, dibawah Register Nomor.100

/G/2013/PHI.BDG, telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

/G/2013/PTUNBDG;; 3 Berkas perkara Nomor 100/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24Desember 2013 Nomor 100/G/2013/PTUNBDG yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn neDalam Eksepsi : 202 2 2222222 22 ===e Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan

/G/2013/PTUNBDG,, Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukanpermohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 7 Januari 2014 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 100/G/2013/PTUNBDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal8 Januari 2014 Nomor100/G/2013/PTUNBDG; 022onn ene nnecnn cence cence cn ncencene ene ceneeeeHim.3 dari 8 him.

No. 165/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 20 Februari 2014 dan telah diberitahukan serta disampaikankepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding tanggal 24 Februari 2014 Nomor 100/G/2013/PTUNBDG.

Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2013/PTUNBDG batal dan tidak sah;2 Mengabulkan semua permohonan Penggugat / Pembanding;3.

banding, diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 24 Desember 2013 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat / Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbandingmaupun kuasa hukumnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 24 Desember 2013 Nomor 100/G/2013/PTUNBDG tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan AmarPutusan tanggal 24 Desember 2013 Nomor 100/G/2013/PTUNBDG; Him.5 dari 8 him.

Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 100

/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------

., dan REKAN berkantor diJalan Prajurit No. 48B, Kelurahan Glugur DaratIll, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 03 Maret 2014, selanjutnyadisebut PENG GUGAT/TERB ANDING; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:53/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2014 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:100/G/2013/PTUNMDN

/G/2013/PTUNMDN,yang ...yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukankepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 04 Pebruari 2014; Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding telah mengajukanMemori Bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Pebruari2014,

dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tanggal 26 Pebruari 2014; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Terbanding,telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2014 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal12 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Nomor:100/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 12 Maret 2014; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding,kepada masing masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tertanggal18 Pebruari 2014;TENTANG ...TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor

: 100/G/2013/PTUNMDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dengan dihadiri oleh kuasahukum Penggugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding, makaperhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukanpermohonan banding adalah setelah diucapkan putusan tersebut dipersidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 04 Pebruari

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 100/G/2013/PTUNMDNTanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan :Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi /Alin Tugas Pegawai PDAM

/ G/ 2013 / PTUN Mdn Yo No. 53/ B/ 2014 / PTTUNMdn, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan perkaraa quo dari Pengadilan Tata usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2014dan selanjutnya berdasarkan tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara danpersyaratan sebagaimana yang ditentukan UndangUndang No. 5 tahun 1986yang telah diubah dengan UndangUndang No. 9 tahun 2004, dan terakhirdengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka oleh karena itu Permohonan kasasi

ini secara formal dapatditerima.Bahwa pernyataan Permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53 / B / 2014 / PT TUNMedan tanggal22 April 2014 telah diajukan dan ditanda tangani Permohonan Kasasisebagaimana yang terdapat dalam Akte Permohonan Kasasi No.100/G/2013/PTUNMdn, No. 53/B/2014/PT TUNMdn, tanggal 2 Juni 2014, sehinggadengan demikian berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1986yang telah diubah dengan undang undang No. 9 tahun 2004,dan terakhirdengan

/G/2013/PTUN Mdn tanggal30 Januari 2014 tanpa dengan adanya pertimbangan hukum sendiri sertatidak ada mempertimbangkan Memori banding yang dibuat oleh Tergugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tersebut, adalah sangat menyalahi dan tidaksesuail dengan amanah undangundang dalam merumuskan putusan, karenasyaratsyarat untuk membuat keputusan tersebut diharuskan harus denganjelas dan terang pertimbangan hukumnya, sehingga

/G/2013/PTUN Mdnterkesan sangat keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaiamanyang diamatkan oleh undangundang dan juga merupakan putusan yangmembingungkan pihak Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi,dimana seharusnya Judex Facti diwajibkan untuk memberikan Penilaian danPertimbangan yang geargumenteerd atas pertimbangan dalil dan bukti daripihakpihak yang bersengketa, oleh karena itu Judex Facti (.c Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata UsahaNegara

Sehubungan dengan Pasal 62 ayat 6 dan Pasal 63 ayat 4 makagugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktusebagaimana dimaksud pada butir 1;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dinubungkandengan dalildalil gugatan Penggugat dan Bukti Penggugat berupaPenetapan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT tanggal 18 Juli 2013 (Vide BuktiP7), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugatterhadap objek sengketa yang sama dengan mengganti gugatan denganmenambah pihak Tergugat, tidak

/G/2013/PTUNJKT. sehingga penghitungan tenggang waktu terhenti/ditunda jelas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karenaterbukti bahwa Termohon Kasasi telah mencabut gugatan Nomor100/G/2013/PTUNJKT tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan,dengan alasan untuk menyempurnakan pihakpihak yang akan digugat;Dengan dicabutnya gugatan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT. tersebut,maka Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT.Halaman 33 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2014tanggal 18 Juli 2013 kemudian mengeluarkan penetapan yang menyatakanpencabutan perkara, dan selanjutnya memerintahkan panitera agarmencoret gugatan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT. dari register perkara.

Iniberarti gugatan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT. tersebut dianggap tidakpernah diajukan dan/atau tidak pernah ada dan/atau tidak pernah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa Judex Facti dalam perkara aquo telah salah dalam menerapkan ketentuan tentang tenggang waktuyang terhenti/ditunda (schorst) (Pasal 55) yang diatur dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang

/G/2013/PTUNJKT., maka berartitenggang waktu yang digunakan untuk mengajukan gugatan terhadapObjek Sengketa dihitung berdasarkan tanggal diterimanya Objek Sengketaoleh Termohon Kasasi, yaitu pada tanggal 22 Maret 2013, bukan dihitungdari sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada SEMA Nomor2/1991, karena Gugatan Nomor 100/G/2013/PTUNJKT. tersebut dianggaptidak pernah ada;Hal ini diperkuat pula oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor100/G/2013/PTUNJKT. dengan mengeluarkan produk pengadilan yangberupa

conservatoirbeslag) atas harta benda milik Tergugat berupa (satu) unit mobil Nissan ExtrilBK 88 YM;8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau perlawanan (verzet);Atau : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 100

/G/2013/PHI.Mdn.

enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Kuasa Penggugatdan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 24/Kas/2014/PHI.Mdn., Jo Nomor 100

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau perlawanan (verzet);Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 100/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan

dan T9;Bahwa hal yang sangat mendasar dari permohonan ini adalah bahwa PT.88 Permata adalah PT yang berdiri sendiri, bukan peningkatan dari CV. 88Permata, sehingga apa yang digugat oleh Penggugat adalah hal yang tidaktepat;Bahwa faktanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam bekerjaadalah berstatus sebagai karyawan kontrak, hal ini juga dibuktikan olehPenggugat/Termohon Kasasi dalam pembuktiannya;Bahwa dari faktafakta diatas sudah sepatutnya Putusan PengadilanHubungan Industrial Medan Nomor 100

/G/2013/PHI.

JoNomor 100/G/2013/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat padatanggal 11 Juni 2014, kemudian Para Tergugat tidak mengajukan kontra memorikasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah

Bahwa, pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dengan PutusanJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 19 Mei 2014 Nomor 100/G/2013/PHI.SBY yangmenganggap Sdri. Tan Sylvia Dewi selaku Komisaris tidak memiliki legalmandatory/legal standing mewakili PT.

/G/2013/PTUNJKT, yang mana diajukan 90hari sejak diketahui mengenai keberadaan ObjekGugatan ;Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keabsahan objek Gugatana quo telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pemeriksaan Persiapan. pada saatpemeriksaan persidangan tersebut, Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut untukmenyempurnakan pihakpihak yang akan dijadikan sebagaiTergugat ;Bahwa atas pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim perkara No. 100/G/2013/PTUNJKT, pada tanggal 18 Juli

2013 telah menjatuhkan penetapan No.100/G/2013/PURO creeBahwa dengan adanya penetapan tersebut, kemudian Penggugat pada hari yang samapada tanggal 18 Juli 2013 kembali mengajukan Gugatan a quo, oleh karena itu jangkawaktu pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa :Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatana quo melalui Pos pada tanggal 22 Maret 2013, dan kemudian Penggugat mengajukanGugatan pada tanggal 17 Juni 2013 yang terregister dalam perkara nomor : 100/G/2013/PTUNJkt, namun Penggugat mencabut Gugatannya dan kembali mengajukanGugatan a quo dengan register perkara nomor : 124/G/2013/PTUNJKT pada tanggal18 Juli 2013.

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 18 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengansalinan) ;8.

Bukti T.I7Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/MenhutII/2010, tertanggal 29 Juli 2010, Tentang Tukar MenukarKawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Panitera PTUN Jakarta Nomor : W.2/TUN.1/706/ HK.06/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013, perihal panggilan sidang kepadaDirektur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian KehutananRepublik Indonesia dalam perkara Nomor : 100/G/2013/PTUNJKTdalam acara Pemeriksaan Persiapan (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Keputusan Menteri Kehutanan

sesuai dengan ketentuanPasal 156 ayat (4), Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya berjumlahRp82.743.940,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilanratus empat puluh rupiah);6 Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama tidakdipekerjakan, sebesar Rp52.502.500,00 (ima puluh dua juta lima ratus dua ribu limaratus rupiah);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 100

/G/2013/PHI/PN.Bdgtanggal 8 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat beralih darihubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadihubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);3 Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat sejak putusanmempunyai kekuatan hukum mengikat;4 Menghukum Tergugat untuk membayar

Pada perkaradengan Register Perkara Nomor 100/G/2013/PTUNMdn antara Drs.Inwansyah Siregar Pegawai PDAM Tirtanadi lawan Direksi PDAMTirtanadi dimana Hakim yang mengadili perkara tersebut dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara secara absolut berwenang untuk mengadili perkara denganRegister Perkara Nomor 100/G/2013/PTUNMdn sedangkan perkaradengan Register Nomor 33/G/2013/PTUNMdn Hakim dalamHalaman 38 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 218 K/TUN/2015pertimbangan hukumnya menyatakan secara absolut tidakberwenang mengadili perkara a quo, hal ini membuat PemohonKasasi semula Pembanding/Pengugat merasa aneh dengan PutusanHakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, karena denganperusahaan yang samasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)yang sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medanterdapat 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda dan perkaradengan Register Perkara Nomor 100/G/2013/PTUNMdn dikuatkanpula pada