101/G/2012/PTUN-BDG

PUTUSANNOMOR 101/G/2012/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketaIVONE FELICIA INTAN D.S alias NJ RATU EPON IRMA PELECIA IVONE1.NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTANDUANEPAKEN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, bertempat tinggal di JI.

Putusan Perkara Nomor 101/G/2012/PTUNBDGkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padakantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan JenderalAchmad Yani No. 68 Karawang, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 789/SK32.15/X1/2012 tanggal 26 November 2012;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;.

Putusan Perkara Nomor 101/G/2012/PTUNBDGTelah mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak danketerangan satu orang saksi ahli yang diajukanoleh PihakPenggugat dalamsengketa ini 22220 nnn no nonce nnn n nn nc nnn cn ec nnnsTelah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 Oktober 2012telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan mana dibuat danditandatangani oleh SITOR SITUMORANG, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advocat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "SITORSITUMORANG & PARTNERS " Advocated and Legal Consultans, yangberalamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B, 26 Floor, Suite 26 Du,Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18Oktober 2012 dibawah register perkara Nomor: 101/G/2012/PTUNBDG dantelah diperbaiki pada tanggal 22 Nopember 2012, mengemukakan alasanalasan

Putusan Perkara Nomor 101/G/2012/PTUNBDG3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas,adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individualdan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun.Konkret:Bahwa Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu.berupa Sertipikat Hak Pakai No. 0001/Parungmulya dan Sertipikat HakPakai No. 0002/Parungmulya..

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ALLANTJIPTA RAHARDJA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 74/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Juni 2013 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Februari 2013 ;

tujuh puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan putusan Nomor : 74/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Juni2013 yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding ; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:101

/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkanbanding tersebut ;Halaman 18 dari 28 halaman.

Bahwa dengan demikian sudah tepat dan sudah benarpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata UsahaSurabaya dalam Putusan No. 101/G/2012/PTUN.SBY pada halaman 49sampai dengan halaman 58 karena Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa, sehingga carapenghitungannya tersebut harus dihitung secara kasuistis, yaitu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi baru mengetahui kKeberadaan obyek sengketapada tanggal 15 Mei 2012 atau setidaktidaknya pada

mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ALLAN TJIPTA RAHARDJA ;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh TermohonKasasi tetapi tidak terdapat halhal yang dapat melemahkan dalil dalam memorikasasi tersebut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor74/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Juni 2013 yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101

/G/2012/PTUN.SBY.tanggal 12 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimanadisebut dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, makaTermohon Kasasi , Il dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatPengadilan ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

101/G/2012/PTUN.SBY

P U T U S A NNOMOR : 101/G/2012/PTUN.Sby.

Berkas perkara Nomor : 101/G./2012/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiranyang terdapat didalamnya ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengarketerangan saksi dan ahli; 222Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;TENTANG......denne nen TENTANG DUDUK SENGKETANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal1 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, pada tanggal 1 Agustus 2012, dengan

register perkaraNomor: 101/G/2012/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan,surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal6 September 2012 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiDT IKU e+ sesar ees essere niece tern etn icine eine1.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;--------------------- - Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;----------------- MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :--------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai tenggang waktu / Kedaluwarsa

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 74/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 2Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkatZs Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 74/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013 tentang Penetapan HariSidang ;4.

Membaca keterangan saksisaksi para pihak yangberperkara dibawahsumpah 5 oe Suratsurat lain yang berkaitan dan terlampirdalam berkas perkaraLA SSS eeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerimakeadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang amarnyasebagel besikut 9 =e ee eeMENGADILI :I.

/Pembanding sesuaidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2013,yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benardan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk memutuskan : Menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY.tanggal 12 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Tergugat /Pembanding mengajukan

intinya : Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 dan Menolak gugatanMenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkaradengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkaraNomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara Surabaya denganNomor Perkara : 101/G/2012/PTUN.SBY sudahmelebihi tenggang waktu yang ditentukan menuruthukum yaitu 90 (sembilan puluh) hari sesuaidengan pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986;2.

/G/2012/PTUNJKT, tanggal 15 Oktober 2012, yang dimohonkan banding ;3.

Berkas Perkara Nomor : 101/G/2012/PTUNJKT dan suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 101/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2012, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : DADAM EKSEPSI. 2xccecceececcceceeee eee eres eee seene Menerima Eksepsi Tergugat :nyatakanGugatanPenggugat TidakDiterima ;Hal 3 dari 8 hal Put

Dalam Memori Bandingtersebut Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan sangat keberatanterhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagaiberikut : 1 Menerima permohonan banding Pembanding ; 2 Mengabulkan Memori Banding Permbanding untuk seluruhnya ; 3 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 15Oktober 2012 No. 101/G/2012/PTUNJKT ; 4 Dan atau mengadili sendiri, untuk membatalkan

Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan Penggugat, BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, SuratSurat Bukti danKesimpulan dari keduabelah pihak dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2012/PTUNJKT, tanggal 15 Oktober 2012,demikian pula dalam Memori Banding pihak Penggugat/Pembanding tidakmenemukan halhal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusantersebut, oleh karenanya Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapatdengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama danagar tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, makapertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa banding ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/ 2012/ PTUNJKT, tanggal15.

/G/2012/PTUNBDG tanggal 27 Mei 2013; 3 Berkas perkara Nomor : 101/G/2012/PTUNBDG yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27Mei 2013 Nomor : 101/G/2012/PTUNBDG, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIDalam Eksepsie Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentangKompetensiAbsolut

Kompetensi absolut suatu badanpengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkaramenurut objek atau materi atau pokok sengketa; Melihat pengertian tentang sengketa tata usaha Negara sebagaimana diaturdalam pasal angka 10 dan syarat keputusan tata usaha Negara sebagaimanaketentuan pasal angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UUNo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah seharusnyakasus No.101/G/2012/PTUNBDG diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negaradan

, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 101/G/2012/PTUNBDG, yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2013 dengandihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 101/G/2012/PTUNBDG, Penggugat /Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni

2013;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 7 Juni 2013 dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2012/PTUNBDGtanggal 27 Mei 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 TahunHal. 9 dari 17 hal.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2012/PTUNBDG tanggal 27 Mei 2013 yang dimohonkan banding, dan16MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; 2.

101/G/2012/PTUN-JKT

red54;; PUTUSANNOMOR: 101/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :PT.

/G/2012/PTUNJKT.6.

/G/2012/PTUNJKT.Jakarta Pusat kepada PT.

/G/2012/PTUNJKT.T.t.d.ANDRY ASANI, SH., MH.Rincian Biaya Perkara :AuUBWNPCatatan :PANITERA PENGGANTIT.t.d.ROSMANI, SH.

diberikan kepada dan atas permintaanKuasa Hukum Penggugat.Jakarta, Oktober 2012PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAWAKIL PANITERAMARUBA SILALAHI, SH.NIP. 19571215 198703 1 003Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor: 101/G/2012/PTUNJKT.

/G/2012/PHI.Sby tanggal 21 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:engabuangugataPenggugauntusebagianHal. 11 dari 22 hal.

No. 243 K/PDT.SUSPHI/201324Negeri Surabaya No. 101/G/2012/PHI.Sby tertanggal 21 Januari 2013, karena tidaksesuai dengan Asas : Audi Et Aterem Partem sebab:123Mengabaikan peraturan hukum yang berlaku;Pertimbangan hukumnya salah dalam penerapan hukumnya;Tidak lengkap/tidak teliti dalam memeriksa buktibukti;Oleh karenanya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No. 101/G/2012/PHI.Sby tertanggal 21 Januari 2013, tersebutbertentangan dengan:1.Ketentuan Pasal 50 ayat 1 UndangUndang

/G/2012/PHI.Sby tertanggal 21 Januari 2013, untuk itumemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq.

Yang Mulia MajelisHakim Agung untuk mencermati pertimbanganpertimbangan hukum PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 101/G/2012/PHI.Sby tertanggal 21 Januari 2013, sebagai berikut:Dalam Eksepsi:A.

NUR ALFAN HUDA,tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 101/G/2012/PHI.Sby tanggal 21 Januari 2013, sebagai berikut:35Dalam Eksepsi:e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat melanggar Peraturan Perusahaan PT. HP Metals Indonesiayang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMojokerto No.

Bahwa dengan adanya tanggapan dari Penggugat terhadap Surat Penggugatyang mendasari adanya gugatan a quo mengakibatkan gugatan a quo denganobjek gugatan Keputusan Fiktif Negatif tidak memenuhi syaratsyarat gugatanberdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga gugatana quo sangat berasalan untuk tidak dapat diterima (Niet on Vanklijk Verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 101/G/2012/PTUN.JKT, tanggal15

permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor290/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan /diberitahukankepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2013, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 2 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 101

/G/2012/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.

tindih dengan tanah SHM 285/Gunung Anyar Tambakatas nama Pemegang Hak Haji Mustofani, semula Djaenah B Dimyati.Bahwa gugatan pembatalan akta perjanjian jual beli dalam perkara ini diajukan denganmaksud curang, karena faktanya Penggugat sudah mengetahui tidak lagi terdapat tumpangtindih (overlapping) antara SHM No.12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak dan SHM No.285/Kelurahan Gunung Anyar Tambak, yaitu dibuktikan dengan terbitnya putusanpengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap vide No. 101

/G/2012/PTUN.SBY tanggal 12 Pebruari 2013 juncto No. 74/B/2013/PT.TUN.SBY tertanggal 12Juni 2013 juncto No. 423 K/Tun/2013 tanggal 18 Desember 2013.Bahwa pihakpihak dalam perkara No. 101/G/2012/PTUN.SBY tanggal 12 Pebruari 2013dan isi amarnya yang telah berkekuatan hukum tetap adalah :e Allan Tjipta Rahardja : Penggugate Kantor Pertanahan : TergugatKota Surabaya IIe Haji Musofaini : Tergugat II IntervensiMengadili :I Dalam Eksepsi :e Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervenient tidak

/G/2012/PTUN.SBY tanggal 12 Pebruari 2013 juncto No. 74/B/2013/111213PT.TUN.SBY tanggal 12 Juni 2013 juncto No. 423 K/Pdt/2013 tanggal 18 Desember2013, berarti tiada halangan lagi untuk meningkatkan prosesnya menjadi akta jual beli.Akan tetapi, dengan tidak memberitahukan mengenai terbitnya putusan TUN tersebutTergugat I tidak segera melaksanakan Akta Jual Beli malahan Tergugat I menggugat danmenuntut pembatalan maka perbuatan Tergugat I termasuk klasifikasi telah melakukaningkar janji atau wanprestasi.Bahwa

Bukti TI12 ;Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 101/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 12 Pebruari 2013, buktui TI13 ;Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 74/B/2013/PT.TUN.Sby, tanggal 12 Juni 2013. Bukti TI14 ;Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 423 K/TUN/2013, tanggal 18 Desember 2013.

Dan saat itu terjadi kendala berupa NomorInduk Bidang ( NIB ) tumpang tindih ( overlapping ), akan tetapi sekarang dengan terbitnyaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan tetap vide No. 101/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 12 Pebruari 2013 jo. 74/B/2013/PT.TUN.DBY tanggal 12 juni 2013 jo.No. 423 K/Pdt/2013 tanggal 18 Desember 2013, berarti tiada halangan lagi untukmeningkatkan prosesnya menjadi Akta Jual Beli.

/G/2012/PTUNBDG,tanggal 27 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang KompetensiAbsolut;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut

telah dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 21 1/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:1 Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;2Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101/G/2012/PTUNBDG tanggal 27 Mei 2013 yang dimohonkan banding, dandengan:MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;DALAM POKOK PERKARA:12a3aMengabulkan

/G/2012/PTUNBDG juncto Nomor 211/B/2013/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Olehkarenanya gugatan in litis adalah prematur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi I: Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 211/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 November 2013 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101/G/2012/PTUNBDG, tanggal 27 Mei 2013

/G/2012/PTUNBDG, tanggal 27Mei 2013;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);Halaman 57 dari 59 halaman.