101/G/2016/PTUN.BDG

PUTUSANNOMOR: 101/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara: 22+ nne nnn nan nnn nnn en nnn ee enn eens1.

No. 101/G/2016/PTUNBDGKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;6. NASIR AMBADAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal Kp Baru RT.03/05 Desa CibeureumKeacamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;7. KITONG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggalKp.

No. 101/G/2016/PTUNBDGMELAWAN1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHANKABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Kantor Jl. TegarBeriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ispriyadi Nurhantara S.H. ;2. Sopiyan,A.Ptnh; 3. Ate Sarah, S.H. ;4. Upi Surasti, SH;5. Liskiman,SH;i, SUT AN re rrrKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenBogor, berkedudukan di kantor Jl.

/G/2016/PTUNBDG, tanggal 24 November 2016tentang Masuknya Pihak Tergugat Il Intervensi ; Hal. 4 dari 59 hal.

No. 101/G/2016/PTUNBDG8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor101/Pen.MH/2016/PTUNBDG, tanggal 14 Desember 2016. TentangPergantian Majelis Hakim ;

101/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.MKS.1.

Selaku PejabatHalaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor: 101/G/2016/PTUN. MKS.Pembuat Akata Tanah (PPAT) di Kabupaten Pinrang.

/G/2016/PTUN.MKS.10.

Pinrangtanggal 13 Oktober 2015 tersebut;Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor: 101/G/2016/PTUN.MKS.16.

/G/2016/PTUN.MKS.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :101/G/2016/PTUN.JKT;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/G/2016/PTUN-BDG;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101/G/2016/PTUNBDG. tanggal 9 Maret 2017;3. Berkas perkara banding Nomor: 126/B/2017/PT.TUN.JKT dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan..dan* menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 9 Maret 2017 Nomor: 101/G/2016/PTUNBDG yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI:.

, sesuai dengan surat pemberitahuan amar putusan Nomor:101/G/2016/PTUNBDG. tanggal 9 Maret 2017; Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonanbanding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: =101/G/2016/PTUNBDGtanggal 9 Maret 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitanukankepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat IlsIntervensi/Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:101/G/2016/PTUNBDG tanggal 9 Maret 2017;Hal 5 dari 19 hal. Put.

Tergugat II Intervensi/Terbanding sesualdengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 101/G/2016/PTUNBDG tanggal.17 Mei 2017;Bahwa, Tergugat.

Menyatakan, MENGUATKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 101/G/2016/PTUNBDG tertanggal 9 Maret 2017;Hal 7 dari 19 hal. Put. No : 126/B/2017/PT.TUN.JKT2.

MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir dan berkaitan denganperkara ini; = 2222 22 nnn ne nn ne nnn nnn cnn nenTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 9 Nopember 2016yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI.

/G/2016/PTUN.SBY.tertanggal 11 Nopember 2016 5 Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadirdalam persidangan Perkara Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 9Nopember 2016, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi PutusanPerkara Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 10 Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukanmemori banding tanggal 30 Nopember 2016 dan tambahan memori bandingtanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara

: 101/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 22 Desember 2016, yang padapokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusanyang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 9 Nopember 2016, yangdimohonkan banding j 22 nnn nnn nnn non nen nee nnn nnn nne nee neeMenimbang, bahwa atas memori

banding dan tambahan memoribanding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat tidakmengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 13 Desember 2016 ; 2 22 2 nooner nnn eneTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan

Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2016 dengandihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding/Para Tergugat llIntervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding/Tergugat ;Hal 6 Putusan No. 62/B/2017/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 101/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 9 Nopember 2016,Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :101/G/2016/PTUN.JKT tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan banding ;
• Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah):

101/G/2016/PTUN.SBY

101/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 101/G/2016/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : KOMBES POL. Dr. Drs.

PENGGUGAT;Melawan:MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran Nomor 1718, Jakarta Pusat,Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Nomor : 101/G/2016/PTUNJKT.dalam hal ini telah memberikan Kuasakepada Jaksa Agung Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSK01/M.Sesneg/05/2016, tanggal 24 Mei 2016,dan selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi3. Arwinda Sri Djuwita, S.H. ; 4. Evi Silvia, S.H. ; 5. Saidah Hotmaria, S.H. ; 6. Hanifa, S.H. ; 7.

TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Surat Gugatan tanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal9 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor : 101/G/2016/PTUNJKT dan telahdiperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Mei 2016; Halaman 2 dari 105 Halaman Putusan Nomor : 101/G/2016/PTUNJKT.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 101/PENDIS/2016/PTUNJKT., tanggal 10 Mei 2016

tentangPemeriksaan dengan Acara BiaSa ; """Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 101/PENMH/2016/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :101/G/2016/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 tentang Surat Penunjukan Paniteraa= 14 (6 (61s eta ella al aici ala eidTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor

/G/2016/PTUNJKT.OBJEK GUGATAN. 22222 2n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nnn nnn cence encesBahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat, sebagai OBJEK gugatan adalahberupa Penetapan tertulis (beschiking) berupa : Surat Keputusan MenteriSekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 11 Februari2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kombes Pol.

101/ G / 2016 / PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 101/G /2016/ PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara antara :1. PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG SAWIT SEBERANG,berdasarkan Surat Majelis Luhur PersatuanTaman Siswa Nomor : KPU.136/MACAB5/SESSP/2015, Tgl. 05 Juni 2015, dalam hal ini diwakilioleh Drs. Ki M.

PP/2016/ PTUNMDN, tanggal 03 Agustus 2016 tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : KAMIS tanggal11 Agustus 2016; = n 222 non nnn non nne nen nnne cnn neeTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :101/G/Pen.HS/2016/ PTUNMDN, tanggal 29 Agustus 2016 tentangPenetapan Hari Persidangan pertama pada hari : SENIN, tanggal 05September 2016; 7 == ===Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :101/G/2016/ PTUNMDN, tanggal 03 Oktober 2016 tentang PutusanSela masuk Tergugat Il Intervensi

101/G/Pen.MH/2016/PTUNMDN, = tanggal21112016, tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;Telah...Telah membaca suratsurat bukti dari Para Pihak sertaketerangan Saksi dari Penggugat, Penggugat Il Intervensi dan Tergugat IlIntervensi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 01 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01Agustus 2016, Nomor : 101

/G /2016/PTUNMDN, dan telah diadakanperbaikan secara formal terakhir pada tanggal 29 Agustus 2016 yangpada pokoknya berisi sebagai berikut :nene ennA.

., tanggal 12September 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;Halaman 4 dari 7 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 135/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 12September 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

TUNJKT yang diputus pada tanggal 3 Agustus2017 dan MENGUATKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 101/ G/ 2016/PTUNBDG yang diputus pada tanggal 9Maret 2017 atau setidaktidaknya menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat II Intervensi selainnya ;Dan dengan mengadili sendiriDalam Pokok Perkara1.Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya gugatan tidakdapat diterima ;Menyatakan Sah :1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Cibeureum, tanggalpenerbitan sertifikat 18 Desember

mengabaikan adanya hak danperalihan beberapa kali, maka untuk menyelesaikannya harus ditempuhmelalui Peradilan Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 126/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 101

/G/2016/PTUNBDG tanggal 9 Maret 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

/G/2016/PTUNJKT., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor 411 K/TUN/2017Usaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2016/PTUN.JKT tanggal 6Desember 2016 yang dimohonkan kasasi;A.

/G/2016/PTUN.JKTtanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan kasasi a quo yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat, dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah tidak memberikanpertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan dalam hal iniJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanyamembenarkan dan mengambilalih pertimbangan Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 101/G/2016

Nomor 59/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 22 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2016/PTUN.JKT tanggal 6Desember 2016 a quo dibatalkan oleh Judex Yuris;C.

/G/ 2016/PTUN.JKT tanggal 6 Desember 2016;D.

lembar fotocopy permohonan banding yang berlegalisirPengadilan Negeri Surabaya;47) 1 (satu) bendel fotocopy Putusan PTUN Nomor161/G/2016/PTUN yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;48) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Banding yangberlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;49) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Lapor NomorTBL/1121/IX/2016/ UM/JATIM, tanggal 27 September 2016 yangberlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;50) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 101

/G/2016/PTUN.

Nomor 428 K/TUN/2017 tanggal 22 Desember 2017 yangberlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;51) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori PeninjauanKembali Nomor 101/G/2016/PTUN. SBY. jo. Nomor 62/B/2017/PT.TUN. SBY jo. Nomor 428 K/TUN/2017 tanggal 22 Desember 2017yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;Hal. 6 dari 12 hal.

Nasir) tersebut:e Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97K/TUN/2018 tanggal 06 Maret 2018 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 08 Mei2017, yang dimohonkan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali;Dengan Mengadili Sendiri:1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali untuk selurunhnya, atau setidaktidaknya menguatkan putusanHalaman 3 dari 6 halaman.

Kepentingan Hukum Penggugat II Intervensi;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat IlIntervensi telah dipanggil secara oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, sehubungan dengan diajukan Gugatan dalam Perkara RegisterNomor: 101/G/2016/PTUNMDN, mengenai Objek sengketa SertipikatHak Milik Nomor 6, Desa/Kel.

Putusan Nomor 522 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 101/G/2016/PTUNMDN Tanggal 20 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensikhusus kepada Penggugat tentang Penggugat tidak mempunyaikepentingan; Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi seluruhnyakhusus kepada Penggugat II Intervensi;Dalam pokok sengketa:1.

/G/2016/PTUNMDN, tanggal 20 Februari 2017; danHalaman 41 dari 65 halaman.

/G/2016/PTUNMDN jo.Nomor 86/B/2017/PT.TUNMDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan.

No : 101/G/2016/PTUNMDN.Dalam Eksepsi;A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmenolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi 1sampai dengan 3/Para Terbanding;Bahwa Majelis Banding yang menolak Eksepsi Tergugat dan ParaTergugat Il Intervensi 1 sampai dengan 3/Para Terbanding denganPertimbangan Hukum:. Tentang Putusan Nomor 101/G/2016/PTUNMDN tanggal 20Februari 2017 yang dimohon Banding;a) Dalam Eksepsi;1.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dariPembanding dahuluPenggugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN Mks.

Bahwa obyek sengketa a quo (berupa bentuk fotocopyan) barudiketahui/dilihat secara langsung oleh Penggugat pada 13 Oktober 2016,ketika padasaat dilakukannya pemeriksaan berkas perkara (Inzage) atassengketa hukum sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor :101/G/2016/PTUN.SBY. pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, sesuai daftar bukti surat tambahan Tergugat II Intervensi (EvaAhmad Baswedan, Dkk. termasuk Zein Badjabir) sehingga gugatan a quomasih berada dalam batas tenggang

Zein Badjabir sebagai dasar alas untukmengajukan/menyerahkan permohonan balik nama obyeksengketa a quo kepada Tergugat telah diketahui masih beradadalam proses sengketa hukum di Pengadilan (sebagaimanaterdaftar dalam register perkara Nomor 101/G/2016/ PTUN.SBY)sehingga SHBG Nomor : 01156 a quo masih berada dalam statusquo (kembali dalam keadaan semula), artinya Tergugatseharusnya menunda dan tidak mengabulkan permohonan dariDrs.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat dan Penggugat II Intervensi/- Para Pembanding;-------------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 20 Pebruari 2017 dan;-----------------------

MENGADILI SENDIRI <

Putusan Nomor 428 K/TUN/2017Kasasi Nomor 101/G/2016/PTUN.SBY. juncto Nomor 62/B/2017/PT.TUN.SBY..

Putusan Nomor 428 K/TUN/2017keterangannya dalam berkas salinan resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 101/G/2016/PTUN.Sby. (09 November 2016),sehingga di dalam salinan putusan milik Pemohon Kasasi tidak ada nama &keterangan dari saksi ARWANI, artinya nama dan seluruh keterangan darisaksi ARWANI dihilangkan dan tidak dimasukkan ke dalam salinan putusanaquo, (merupakan bentuk kelalaian/kesalahan fatal secara hukum), padahalketerangan saksi ARWANI merupakan saksi kunci utama yangmenguntungkan

Pembanding Pemohon Kasasi)Bahwa selain nama dan keterangan ARWANI yang hilang dalam berkassalinan putusan aquo, ternyata masih ada lagi bentuk kelalaian/kesalahanfatal, sehubungan dengan tidak tercatatnya dengan baik dan berubahnyaketerangan dari saksi Pemohon Kasasi artinya keterangan saksi MochamadAbdurrohman dan Ahmad Jafar serta Mochamad Gufron berbeda/tidaksama antara keterangannya dipersidangan dengan keterangan di dalamberkas salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 101

/G/2016/PTUN.Sby. (09 November 2016) artinya keterangan ke3(tiga) saksi aquo dalam salinan putusan aquo berubah menjadi terpotongpotong/tidak utuh, sehingga merugikan Pemohon Kasasi dan mohon untukdipertimbangkan secara serius;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factisudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwakedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah