Ditemukan 196 data
12 — 4
12 — 3
14 — 12
14 — 8
10 — 5
65 — 24
102/G/2017/PTUN.MTR
Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).3.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2720.
(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.
Sehingga terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 55DALAM EKSEPSI;1.
ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 102/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81
38 — 23
102/G/2013/PTUN.Mks
PUTUSANNomor: 102/G/2013/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H.
KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukumdan Konsultan dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/berkantordi BTN Kepala Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Bulukumba,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013,selanjuinya disebut sebagai Tergugat ll Intervensi.Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 November 2013, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah registerNomor : 102
/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 21 November 2013 dan diperbaiki padatanggal 23 Desember 2013.
/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2013, yang isinyamenerangkan sebagai berikut :1,Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan olehTergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/ Kelurahan ElaEla, terbittertanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 dengan GambarSituasi Nomor: 167/ElaEla/2013, luas 10.900 m2, atas nama NUR EFENDY, DasarPendaftaran Surat Keputusan Nomor: 03/300.817302/2013 tanggal 16 Januari 2013
FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.Panitera Penggant,ABIDIN SANDIRI, SH.Perincian biaya Perkara Nomor : 102/G/2013/PTUN.Mks. : 1. Biaya Meterai Rp. 12.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.3. Biaya Panggilan sidang Rp. 240.000.4. Biaya Proses Rp. 50.000.5. Biaya Pemeriksaan Setem pat/Lokasi Rp.5.800.000.4. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.Jumlah Rp.6.137.000.(ena juta seratus figa puluh tujuh ribu rupiah).38
62 — 49
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 102/G/2016/PTUN.BDG, dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;---------------------------- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 259.000 (Dua Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);----------------------------------------------------------
102/G/2016/PTUN-BDG
PENETAPANNomor: 102/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:KOPERASI PENGUSAHA ANAK NEGERI (USARI), Berkedudukan di Jakarta,Gedung Internasional Golden Institute (IGI), Jalan Angrek Cendrawasih
;Staff STIEIGI/Wakil Ketua Koperasi ;Jalan Kiarajaya RT. 014, RW. 007 KelurahanMargamulya Kecamatan Teluk Jambe BaratKabupaten Karawang j22 ene nne neonROS@ j= 222 n= non nnn enn nnn ne ne nnn cee nen cee nnnHalaman 1 dari halaman9 Pen.102/G/2016/PTUNBDGKetiganya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan ParaAdvokat dan Penasehat Hukum pada TBA law Firm,TB.
M.Si ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawangberalamat Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No. 68.Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1095/SK32.15/2016, tanggal 31 Oktober 2016 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 102/PEN.DIS/2016/PTUNBDG, tanggal 12 Oktober 2016, TentangHalaman 3 dari halaman9 Pen.102/G/2016/PTUNBDGPenetapan
/G/2016/PTUNBDGTogi B.
Dkk 5 == =TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 12 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 102/G/2016/PTUNBDG,sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan : Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatadalah sebagaimana.dalil Quy atannyaj
46 — 28
153 — 129
102/G//2008/PTUN-BDG
P U TT Ui SS A NNOMOR : 102/G//2008/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusansebagai berikut dalam sengketa antara : MUCHTAR ACHMAD, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Kav.
,CECEP KUSMAWAN, SH., beralamat di Jalan H.Juanda 369 Komplek DDH Nomor 2 Bandung 40135 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT =;Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 102/G/2008/PTUNBDG1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, berkedudukan diJalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang.
Nurnaningsih,berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak denganAkta Nomor 42, tertanggal 12 Nopember 1990, dibuat dandihadapan Notaris Kota Tangerang Rony Harunsyah Gunawan,Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 102/G/2008/PTUNBDGSH 06 = see seas see Shs See She See Seo amieBahwa kepemilikan H.
Saddam Husein diterbitkanmelalui tata cara prosedural sebagaimana diatur dalamHalaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 102/G/2008/PTUNBDGUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri NegaraAgriria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah dane tidakbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik, karena telah memenuhi Azas kecermatan formal1.
Kutipan Buku C Desa Karang Tengah dengan WajibPajak bin Mudin, Kohir C No.1056 persil 38 DIILuas 2.690 m2 ditandatangani oleh Kepala DesaKarang Tengah ;Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 102/G/2008/PTUNBDG4. Surat Pernyataan Misa bin Mudin ingin menjualyang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala DesaKarang Tengah dan diketahui oleh Camat Ciledug ;5. Surat Keterangan dan Pernyataan dari Misa binMidun j 3
68 — 34
102/G/2014/PTUN-BDG
Putusan Nomor : 102/G/2014/PTUNBDGbAsas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara, Tergugat terbukti ceroboh dangegabah karena menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas tanah yang sudahbersertipikat.
Putusan Nomor : 102/G/2014/PTUNBDGUndang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo.
Putusan Nomor : 102/G/2014/PTUNBDGperkaramemutus :No.10 Tahun 1961 Jo.
Putusan Nomor : 102/G/2014/PTUNBDGa Tergugat telah bertindak cermat.
Putusan Nomor : 102/G/2014/PTUNBDG29 BuktiP.23 : Keterangan Salinan Buku C Desa Cipeucang Pengakuan HakBekas Tanah Milik Adat Leter C No. 837 / 1797 Persil 130 D.I an H. Hashuda.
186 — 159
102/G/2010/PTUN-BDG
P UT Ui S$ A NNOMOR: 102/G/2010/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada tingkat pertama dengan acara biasa yangbersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu diJalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusandalam perkara antara1 Nama : R.
Bahwa KTUN ObyekGugatan aquo yangdikeluarkan olehHalaman 5 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 102/G/2010/PTUNBDG.TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhiketentuan Pasal 1angka 8 Undamg UndangNo. 51 Tahun 2009 Jo.Pasal 1 angka 2UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo.
/G/2010/PTUNBDG.Penggugat' tersebut, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 3 ayat (38) jo.Penjelasan Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo.
No. 3189/1978untuk pembuatan sertipikat;3) Bahwaatas pendaftaran sebagaimanabutir 2 diatas, kemudian Kantor SubHalaman 13 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 102/ G/2010/PTUNBDG.Agraria Kabupaten Bandung mengeluarkandan memberikan Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Margasari, yang diterbitkanpada tanggal 4 Juli 1980, terletak diJalan/Persil Blok Rancahaur, DesaMargasari, Kecamatan Buahbatu,Kabupaten Bandung, Asal Persil Konversipersil 36.a S.
/ G/2010/PTUNBDG.C.
122 — 132
102/G/2013/PTUN-BDG
/G/2013/PTUNBDG, jnenencececenneceecnenecenencnnecenennes.
/G/2013/PTUNBDG6.
Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 102/G/2013/PTUNBDG, tertanggal 16 Januari 2014tentang Penunjukkan Pergantian Panitera/Panitera Pengganti ;8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 102/G/2013/PTUNBDG tentangmasuknya Pemohon Intervensi tertanggal 24 Oktober 2013 ;9.
/G/2013/PTUNBDG(KTUN) Obyek Sengketa 52.
Pasal 3 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006(selanjutnya disebut Halaman 15 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUNBDG2.
95 — 40
102 /G/2011/PTUN-BDG
No.Halaman 49 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/2011/PTUNBDG6.2.6.3.17 tanggal 12 Oktober 2009 Jo. Perubahan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dewi Sri Yuniarti, S.H., M.Kn, No. 36, tanggal 29April 2011, berkedudukan di Cileunyi Kabupaten Bandung.
JEJE JAELANIBukti T 25( Foto Copy sesuai dengan aslinya )Halaman 65 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/2011/PTUNBDGBukti T 26Bukti T 27Bukti T 28Bukti T 29Surat ijin pemakain Kios Nomor 511.3/362 /Diskoperindag atas nama H.
BILADI KARYAABADI (vide bukti T.I.int1), dikarenakan pada tanggal 17Halaman 91 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/2011/PTUNBDGJanuari 2011 telah ada pertemuan di Aula Desa Cileunyi antaraPedagang Pasar Cileunyi, PT.
Biladi Karya Abadi (vide bukti T.I/.int3a) dan suratNo. 03/VI/2011, yaitu surat pernyataan bersama warga RT 05 Kampung CileunyiDesa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung yang juga mendukung pembangunanHalaman 97 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/2011/PTUNBDGPasar Sehat Cileunyi kepada PT.
/G/2011/PTUNBDGSYOFYAN ISKANDAR ,SH,MH DISIPLIN F MANAO,SH,MHHAKIM ANGGOTA II,HUJJA TULHAQ,SH,MH PANITERA PENGGANTI,RETNO WIDYATI,SHPerincian Biaya Perkara Nomor : 102/G/2012/PTUNBDG 1 Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2 ATK Rp.125.000,3 Panggilan Panggilan Rp.105.000,4 Pemeriksaan Setempat Rp.750.000,5 Redaksi Rp. 5.000,6 Leges Rp. 3.000,7 Materai Penetapan Rp. 6.000,8 Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp.1.030.000,( Satu juta tiga puluh ribu rupiah )Halaman 103 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/
44 — 19
102/G/2012/PTUN-BDG
No. 102/G/2012/PTUNBDG1. TORKIS PARLAUNGAN SIREGAR, SH. 2. KRISHNA WARDANA,SH. 3. TITO R.
No. 102/G/2012/PTUNBDGAd.1.
No. 102/G/2012/PTUNBDG5.
No. 102/G/2012/PTUNBDG2.
No. 102/G/2012/PTUNBDGMahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas.
PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, TBK.
Tergugat:
1.WALIKOTA SURABAYA CQ. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SURABAYA
14 — 8
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 102/G/2022/PTUN.SBY.;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor: 102/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);
102/G/2022/PTUN.SBY
Terbanding/Tergugat : Gubernur Sumatera Utara
42 — 14
Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 102/G/2019/PTUNMDN, tanggal 23 Juli 2019;4. Berkas perkara No. 102/G/2019/PTUNMDN tersebut dan buktibukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ( Bundel Adan Bundel B );5.
24 Juli 2019 dan selanjutnyaPenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingdengan Akta Permohonan Banding Nomor: 102/G/2019/PTUNMDN,tanggal 31 Juli 2019 yang ditanda tangani olehPenggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuanhalaman3dari10 halaman, Putusan Nomor :104/B/2019/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIMPernyataan Banding Nomor: 102/G/2019/PTUNMDN, tanggal 31 Juli2019; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 102/G/2018/PTUNMDN, tanggal 23 JuliMENGADILI SENDIRI:halaman4dari10 halaman, Putusan Nomor :104/B/2019/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIM1. Mengabulkan gugatan Pembanding untukseluruhnya;2.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:102/G/2019/PTUNMDN, tanggal 23 Juli 2019 yang dimohonkanbanding;3.
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkaraMenimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telahmemberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor:102/G/2019/PTUNMDN, tanggal 2 September 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 102/G/2019/PTUNMDN, diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum
1.Miftachul Ulum
2.Ulin Nuha
Tergugat:
Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
103 — 39
102/G/2018/PTUN.SMG
Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.
431 — 409
102/G/2017/PTUN-MDN
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :102/PENMH/2017/PTUNMDN, tanggal 7 Agustus 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Halaman 2Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDN2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2017/PTUNMDN, tanggal 8 Agustus 2017 tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;3.
Dinyatakan TERPIDANA berdasarkan keputusan Pengadilan yangsudah berkekuatan hukum tetapHalaman 8Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNC. Berhalangan Tetap.D. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;E.
Tergugat telah melanggar atau setidak tidaknyabertentangan dengan ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIKBerdasarkan Pasal 24 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaHalaman 9Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNA.
Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2015, TentangPerangkat Desa ( Bukti T 2) ;Halaman 22Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDN3.Foto copy4.Foto copy5.
BUDIAMIN RODDING, SH., MH.SELVIE RUTHYARODH, SH .Panitera PenggantiIBNU HASYIM, SH.Halaman 39Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNRincian Biaya Perkara :1. Biaya ATK Perkara2. Biaya Panggilan3. HakHak Kepaniteraan4. Materai5. Redaksi Rp. 150.000,Rp. 127.000,Rp. 30.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Jumlah Rp. 318.000,(Tiga ratus delapan belas ribu rupiah)Halaman 40Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDN
44 — 19
MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; ------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102 / G / 2018 / PTUN .
SMG. tanggal 5 Nopember 2018 dan Akta PermohonanBanding Nomor: 102/G/2018/PTUN.
SENDIRI: Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ; Menolak Gugatan No. 102/G/2018/PTUN.
/ G / 2018 / PTUN.
SMG tanggal 31Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Bandingmengadili sendiri dengan amar sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor 102 / G / 2018 / PTUN.
/G/2018/ PTUN .