117/G/2017/PTUN.BDG

PUTUSANNOMOR : 117/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan PutusanNama : Hj.

Putusan Nomor : 117/G/2017/PTUN.BDGSoreang, Soreang, Pamekaran, KabupatenBandung, Jawa Barat.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2588/32.04600/X/2017 tertanggal 06Oktober 2017 memberikan kuasa kepada :1. NamaNIPJabatan2 NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4.

Putusan Nomor : 117/G/2017/PTUN.BDG

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor117/G/2017/PTUN-BDG;

BDG.SYtanggal 19:Pebuan 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukanAn akepada Tergugat Il Intervensi/Pembanding dan Pengguigat/Terbanding masingacasing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataart Banding Nomor: 117/G/2017/AFvePTUN.BDG. tanggal 20 Pebruari 2018; RS Fn anime nm mnorMenimbang, bahwa terhacgaer Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tersebut Tergugat Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding y$esual Akta Permohonan Banding Naor:SsRy117/G/2017/PTUN.

TUN.JKTSs117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 20 Pebruar 201 8;Ss e = Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori ueSYbanding tertanggal 23 April 2018, yabe diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata S&SXe& Usaha Negara Bandung nadSTangoal 30 April 2018, yang pada pokoknyasmenyatakan keberatan igreratan, tanggapantanggapan, bantahan

Y KYKs oebs bsa aG aMnimbang, bahwa Penggugat/Terbanding data Kontra MemoriAyoOSSns tertanggal 7 Mei 2018 pada oe menyatakan, bahwa& sertimbenoan dari Majelis Hakim Pangadile, Tata Usaha Negara Bandung telahs benar, karena itu mohon agar Majelis pan menjatuhkan putusan yang padapokoknya menguatkan Putusan Pengiiian Tata Usaha Negara Bandung NomorRas A ;S 117/G/2017/PTUNBDG tanggal6 Februar 2018 ; wosenssonsecatenenarcascnsenarcasenae a QS,Menimbang, balla?

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :117/G/2017/PTUN.JKT;

117/G/2017/PTUN-MDN

/G/2017/PTUNMDN7.

/G/2017/PTUNMDN1.

/G/2017/PTUNMDN2.

/G/2017/PTUNMDN4.

/G/2017/PTUNMDN.

117/G/2017/PTUN.MTR

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa SK tanggal 3 Maret2014 bernomor: 800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor: 800/85/Putusan Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR Halaman 11INSPEKTORAT/2014.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 12berdasarkan SK tersebut.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 47Kepala BKD (Drs.

M.Kn.Panitera Pengganti,SYAMSIAH, SH.Putusan Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/G/2017/PTUN.JKT tanggal 29 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; -

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 117/G/2017/PTUN-MDN tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian; -------------------------------
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/3168/BKPP.1/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari J P T

Put. 113/B/2018/PT TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:117/G/2017/PTUNMDN tanggal 22 Maret 2018; Berkas Perkara, SuratSurat Bukti yang diajukan para pihak serta suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini; 22222202022 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 113/PEN.HS/2018/PT TUNMDN,tanggal 18 Juli 2018 tentang Hari Sidang; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambil alin

duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 117/G/2017/PTUNMDN, tanggal22 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut: MENGADILI1.

Haikal Hamzah Lubis, S.H. mengajukan Permohonan PemeriksaanBanding pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:117/G/2017/PTUNMDN, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 117/G/2017/PTUNMDN,pada tanggal 29 Maret 2018; Hal. 3 dari 14 hal. Put. 113/B/2018/PT TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMenimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memor!

berkas perkarasesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:117/G/2017/PTUNMDN, masing masing pada tanggal 10 April 2018; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:117/G/2017/PTUNMDN, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakanterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa TergugatTerbanding; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:117/G/2017/PTUNMDN tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian; 2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor:821.2/3168/BKPP.1/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari JP T Pratama DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Agustus 2017Kepada:N am a: IR.

117/G/2017/PTUN.SBY

M E N G A D I L I:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/G/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding ; -
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus

821.2/3168/BKPP1/2017, tanggal 25 Agustus 2017 Tentang Pembebasan Jabatandari JPT Pratama dilingkugan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ( vide BuktiT1); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 = T2 dan T1 tersebut makadapat ditarik kesimpulan bahwa dasar terbitnya objek sengketa ( P1 = T2) sebagai tindak lanjut karna telah terbitnya bukti T1;Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 tersebut oleh Penggugat/Pembanding telah diuji dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan degan Nomor : 117

/G/2017/PTUNMDN dan telah diputus tangal22 Maret 2018 ( vide bukti T13 ), yang pada pokoknya membenarkan keputusanTergugat / Terbanding Nomor : 821.2/3168/BKPP1/2017 ( vide bukti T1 ) denganpertimbagan hukum bahwa Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut dan telah sesuai Undang Udang nomor 5Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta PeraturanPemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Khususnya Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 33 ;Menimbang, bahwa terhadap

Perkara Nomor : 117/G/2017/PTUNMDNyang diputus tanggal 22 Maret 2018 pihak Penggugat / Pembanding telahmengajukan upaya banding pada tanggal 29 Maret 2018 ( vide bukti P26 ); Menimbang, bahwa meskipun dalam berkas Perkara tidak diajukan alatbukti berupa Putusan Banding tersebut dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan namun Putusan Pengadilan yang telah diucapkan dalam Persidangan yangHalaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 158/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMdinyatakan terbuka untuk

Umum dan telah dimuat dalam direktori Putusan diMahkamah Agung maka berdasarkan Pasal 100 ayat ( 1 ) e dan ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 5 Thn 1986 maka tidak perlu para pihak membuktikan;Menimbang, bahwa Perkara Banding terhadap Perkara dengan PutusanNomor : 117/G/2017/PTUNMDN tanggal 22 Maret 2018 telah diputusberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 113/B/2018/PTTUNMDN, tanggal 25 Juli 2018 oleh Majelis Hakim H.Hendro PuspitoSH.

,M.AP sebagai Hakim Anggota;Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor: 113/B/2018/PTTUNMDN,tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya Membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 117/G/2017/PTUNMDN, dan MengabulkanGugatan Penggugat / Pembanding sebagian dan menyatakan tidak sah keputusanBupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP1/2017 tentang PembebasanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu, Tanggal 25 Agustus 2017 atas nama Ir.

Bahwa perjanjian yang sebagaimana poin/angka 1 (satu) dalam Pasal 5(lima) mengamanatkan:Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama inimaka menjadi lampiran Pihak Pertama untuk menyampaikan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta guna mencabut perkara sesuairegister No. 117/G/2017/ PTUN.JKT yang saat ini sedang diajukan upayahukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dansekaligus Para Pihak sepakat terhadap pencabutan perkara register No.117/G/2017/ PTUN.JKT

/G/2017/PTUN.JKT maka Penggugat secara otomatis terpaksa menggugurkanhakhak apapun yang dimiliki dalam upaya perjuangannya mempertahankankepentingan hukumnya atas objek tanah yang dimaksud (vide bukti P4pencabutan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara);8.

/G/2017/PTUNJkt, tanggal 29 Nopember 2017, (diberi tanda T5);Hal 40 dari 64 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr6.

/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 29Nopember 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 54/B/2018/PT.TUN.

/G/2017/PTUN.Jkt tertanggal 29 Nopember 2017, PutusanHal 60 dari 64 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.UtrPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 54/B/2018/PT.TUN.Jkt tertanggal18 April 2018, yang dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatanPenggugat;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi.Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 117/G/2017/PTUNMDN,tanggal 22 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 113/B/2018/PT TUNMDN, tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :117/G/2017/PTUNMDN, tanggal 22 Maret 2018;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 06 K/TUN/2019MENGADILI SENDIRI1. Menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaktidaknya menyatakangugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;2.

Bahwa terlebih Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu) Nomor821.2/3168/BKPPI/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari JPTPratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tanggalHalaman 32 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 154/G/2017/PTUNMDN25 Agustus 2017, saat ini sedang dalam proses sengketa Tata UsahaNegara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registerperkara nomor : 117/G/2017/PTUNMDN, yang diajukan Penggugatpada tanggal 12 September 2017; Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan

GugatanPenggugat dengan register perkara nomor : 117/G/2017/PTUNMDNtanggal 12 September 2017, maka objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat akan merugikan Penggugat.

/G/2017/PTUNMDN sedangberjalan dengan objek sengketa Keputusan Bupati No.821.2/3168/BKPP(2017 tentang pembebasan jabatan dari JPT Pratama di LingkunganPemerintah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 25 Agustus 2017.6. bahwa terbitnya objek sengketa perkara No.154/G/2017/PTUNMDNadalah akibat dari terbitnya objek sengketa yang sedang berjalan dalamperkara No. 117/G/2017/PTUNMDN di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan sehingga perkara a quo yaitu No. 154/G/2017/PTUNMDN tidakrelevan untuk dilanjutkan pemeriksaan

perkaranya saat ini sSampaidengan adanya putusan perkara No. 117/G/2017/PTUNMDN yang telahberkekuatan hukum tetap.;7. bahwa tentang dalil Penggugat pada point 17 halaman 11 adalah tidak benar adanya.

Yang pada intinya menugaskandan menempatkan Penggugat menjadi staf pada Staf Ahli Bupati Labuhanbatu (vide bukti P 1 = T2 ); Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 117/ G/ 2017/ PTUNMDN (vide bukti T13 ) ;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara ini adalah Ir. MuhammadYusuf Siagian.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 117/G/2017/PTUNMDN,tanggal 22 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan dan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, dengan Putusan Nomor 113/B/2018/PT.TUNMDN tanggal25 Juli 2018, dan di tingkat

Putusan No. 117/G/2018/PTUN.SMGMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 9 Agustus 2018 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Agustus2018 di bawah Register Perkara Nomor 117/G/2017/PTUN.SMG, dantelah diperbaiki pada 20 September 2018, gugatan tersebut padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut: I. Objek Sengketa :1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2949, terbit tanggal 22 Oktober1996 terakhir tercatat atas nama Dra.