120/G/2013/PTUN-BDG

/G/2013/PTUNBDG2.

/G/2013/PTUNBDGMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara tersebut ;0no none ene anne.

/G/2013/PTUNBDGSahTRESRIDUIT janeensscuneensrnssscermiiennennsicmmnesemrsicnmisemntnnisneteniinh Renn Haein ER HPI.

/G/2013/PTUNBDGCalon PILWU Desa Waruduwur Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013;8.

/G/2013/PTUNBDGdiselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa WaruduwurKecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;4.

120/G/2013/PHI.PN.BDG

PUTUSANNomor : 120/G/2013/PHI.PN.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.NamaPekerjaanNo KTPAlamatKebangsaan: RUBINGAH: Buruh PT. YUTU LEPORTS JAYA> 3216074505790002: KAVLING SELANG CAU RT.008/RW.006,DS.WANASARI, KEC. CIBITUNG, KAB.

HARRY SUPTANTO, SHASEP MAULANA SYAHIDIN, SH.Panitera Pengganti,mMELA SEPTIANI , SH.Perincian Biaya No. 120/G/2013/PHI.Bdg. e Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,e Panggilan : Rp. 450.000,e = Redaksi :Rp. 5.000,e = Materai : Rp. 6.000, +Jumlah : Rp. 491.000,

120/G/2013/PTUN-JKT

No.120/G/2013/PTUNJKT.120 Bahwa setelah persyaratan yang diminta Tergugat telah Penggugat penuhi,justru.

No.120/G/2013/PTUNJKT.satu sama lain pada 2 (dua) kasus yang sama, yaitu kasus Dr. R.

No.120/G/2013/PTUNJKT.13.Bukti T12b.:Bukti T13a.:Bukti T13b.

No.120/G/2013/PTUNJKT.78Idris Universitas Jayabaya.

No.120/G/2013/PTUNJKT.

120/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR: 120/G /2013 / PTUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA29Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraantata :1.RASDIANNA BR.LINGGA,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diSaribudolok, Pekerjaan bertani, dalam halini disebut sebagai.......Penggugat I ;2. MARDINA BR.

tanggal 20 Januari 2014 tentangPenetapan...Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : SENIN, tanggal 27 JanuariTelah membaca suratsurat bukti serta keterangan saksi dari Penggugatyang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; ween nee ene nee ee neenennen TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 09 Desember 2013, yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09Desember 2013, Nomor : 120

/G /2013/PTUNMDN, dan telah diadakanperbaikan secara formal pada tanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknyaberisi sebagai berikut :I.

DALAM EKSEPSITentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut):Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilisengketa gugatan Tata Usaha Negara Medan No. 120/G/2013/PTUNMDN,melainkan seharusnya Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yang mempunyaikewenangan untuk mengadili sengketa aquo, para Penggugat telah kelirumengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena ParaPenggugat dalam gugatannya dapat dilihat pada bagian lembar ke 2 (dua) dan padabagian lembar ke 3

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 27 Januari 2014 ;3.

Berkas perkara banding Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. dan surat suratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2014 Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG.dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILIDALAM EKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;DALAM PENUNDAAN Menolak

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 27 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat IIntervensi; Menimbang, bahwa setelah pengucapan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Pebruari 2014, sebagaimanaterlihat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandung masingmasing Nomor 120

/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Pebruari 2014, permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 PebruariMenimbang, bahwa menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,permohonan banding diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) harisejak putusan diberitahukan kepadanya;Menimbang bahwa oleh karena para pembanding tersebut hadir padasaat pengucapan putusan, maka berdasarkan Pasal 123 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5

No. 142/B/2014/PT.TUN.JKTMengingat Peraturan Bupati Cirebon No. 27 Tahun 2011 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun2010 Tentang Pemilihan Kuwu Desa, Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009;MENGADILI1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I danTergugat II Intervensi/Pembanding2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.120/G/2013

/G/2013/PHI/PN.BDG, tanggal 24 Maret 2014;TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANGBERLAKU1.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Bandung Perkara Nomor 120/G/2013/PHI/PN.BDGmengabaikan atau tidak memeriksa keberatan/alasan Pemohon Kasasi semulaTergugat dalam ha! Gugatan Termohon Kasasi semula Para Penggugat Kabur(Prematur)";Hal. 55 dari 65 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.SusPHI/20143.

Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas A Khusus Bandung Perkara Nomor 120/G/2013/ PHI/PN.BDG memeriksa secara cermat keberadaan memunculkan pertanyaanBagaimana mungkin bisa bertambah 2 (dua) orang/pekerja dan atas namasiapa Pekerja tersebut.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Khusus Bandung Perkara Nomor 120/G/2013/PHI/PN.BDG salah dalam menerapkan ketentuan ketenagakerjaan tentangmogok kerja, sehingga membenarkan mogok kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi semula para Penggugat;3.

/G/2013/PHI/PN.BDG yang salah/keliru tersebutberakibat pada penerapan hukum yang keliru ;TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA MENGENA!

Putusan Nomor 107/K/TUN/2015Eksepsi Tergugat Il Intervensi:Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut):Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilisengketa gugatan Tata Usaha Negara Medan No. 120/G/2013/PTUNMDN,melainkan seharusnya Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yangmempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa aquo, para Penggugat telahkeliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenaPara Penggugat dalam gugatannya dapat dilinat pada bagian

Int. 3);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN.MDN,tanggal 2 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI ; Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA ; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 8.000.000,( Delapan Juta Rupiah );Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

TUNMDN; Bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi telah mengajukan PemohonKasasi dalam perkara ini dalam tenggang waktu dan menurut caracara yangditetapkan oleh UndangUndang, untuk itu maka patut dan beralasan kiranyamenurut hukum apabila permohonan kasasi dari para pemohon kasasidinyatakan dapat diterima; Bahwa jelas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantertanggal 09 Oktober 2014 Nomor 145/B/2014/PT TUNMDN Jo Nomor :120/G/2013/PTUNMDN secara nyata tidak mencerminkan keadilan;Bahwa terhadap

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :120/G/2013/PTUNMDN Tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding.

Putusan Nomor 242 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 27 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;DALAM PENUNDAANe Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu WaruduwurKecamatan Mundu

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 120/G/2013/PTUN.BDG Tanggal 27 Januari 2014 yangdimohon banding;MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAANMenolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding terhadap KeputusanBupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur KecamatanMundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding II

membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat bandingsebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 17 November 2014, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2014,sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 120

/G/2013/PTUNBDG juncto 142/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

/G/2013/PTUNBDG tidak memenuhi salah satu ketentuansebagaimana disebutkan di atas dan sudah selayaknya putusan tersebutdibatalkan karena telah menimbulkan keraguan tentang kebenaran prosespemeriksaan dan kebenaran pertimbangan yang diberikan dalam putusannya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam

Putusan Pengadilan TUN Bandung tanggal 30 April2013 register perkara No.120/G/2013/PTUNBDG, yang sudah barang tentu adarelevansinya dengan perkara ini karena samasama mengenai pokok persoalanyang terkait dengan SURAT yang ditandatangani oleh Sekretaris DaerahKabupaten Indramayu yang berisi penjelasan dalam rangka menjawab suratCamat Kroya Kabupaten Indramayu, yakni dengan objek sengketa berupa :"Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 143/2088.a/Otdestanggal 03 Desember 2012 tentang Hak

Perjanjiankerja yang sudah ditandatangani oleh pihak Para Penggugat/Para TermohonKasasi/sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dengan pihakTergugat/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telahberakhir sebelum Gugatan Nomor 120/G/2013/PHI/PN Bdg., didaftarkan diKepaniteraan Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, pada tanggal 24 Oktober 2013 sehingga gugatan tersebut adalahcacat hukum, karena diajukan oleh mereka yang tidak berhak atau berwenanguntuk itu, sehingga