Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohon banding; ---3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian. n nn en nnn nnn nn nnn3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor: 43/B/2014/ PT TUN SBY tanggal 10April2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;Tentangd.............

TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 7Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yang bertalian,antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperolehkronologis kejadian sebagai berikut : 2m nn nn nnn nnn ence nnnneMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013, tentangUsulan Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron KabupatenNgawi dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri kepada Tergugat tanggal 11Juli 2013; 22222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn ne nnn nnn ne nnn nnn nen cence nnn nneeMenimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam putusannya Nomor: 129/G / 2013/ PTUN.SBY. tanggal 7Nopember 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikutMENGADILI

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 02" Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa inisebesar Rp. 372.200, (tiga ratus tujuh dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 129/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Nopember 2013tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa T ergugat;n 22 nono nn nnn nn nnn nnn nnn cnnMenimbang

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :129/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohon banding; 3.

129/G/2013/PTUN.JKT

Arif Zainuddin sebagai DirekturHalaman 13 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUNJKTPAGE14Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagaiDirektur PT.

/G/2013/PTUNJKTPAGEB.5.18Peraturan Perundangundangan (UU Nomor 12 Tahun 2011).

/G/2013/PTUNJKTPAGEsebagai Anggota Direksi PT.

/G/2013/PTUNJKTPAGEMenimbang, bahwa M.

/G/2013/PTUNJKTPAGEtim yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara terhadap M.

129/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 129 /G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :WIWIK WIJAYANTININGSIH, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Petani / Pekebun,Tempat Tinggal Dusun Krajan RT. 05 / RW.

Negara Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor :129.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli2013 Nomor : 129.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggalpemeriksaan persiapan; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15Agustus 2013 Nomor : 129.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan haridan tanggal persidangan; e Seluruh berkas perkara Nomor : 129

/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapatdi dalamnya; e Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Penggugatmaupun saksi Tergugat di persidangan; Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2013 registerperkara Nomor: 129/G/2013/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut

129/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 129/ G/ 2013 /PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara :1 HETTY TAMPUBOLON ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Jalan Sriwijaya No. 62 Kelurahan Petisah Hulu, KecamatanMedan Baru, Kota Medan, selanjutnya di sebut sebagaiLeen

/G/2013/PTUNMDN tanggal 12Maret 2014 tentang masuknya pihak ketiga atas nama DR.

AnthonyTampubolon, sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli waris yangtelah diregistrasi dan dicatatkan di Kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan MedanHalaman 7Putusan No.129/G/2013/PTUNMDNBaru, Kota Medan Nomor : 470/02/SK.AW/PHI20O 13, tanggal 31 JanuariSB BaWW: ssacenas essesBahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak semasahidupnya mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah denganSERTIFIKAAT HAK MILIK No. 541/Petisah Hulu seluas 505 m?

( lima ratus lima meter persegi ) tanggal 30Halaman 13Putusan No.129/G/2013/PTUNMDN14Oktober 1999 terletak di Jalan Terong No. 2 Medan, Surat Ukur No.00181/Petisah Hulu, tanggal 22 / ST/3/1/14 dari semula atas nama PormanSimanjuntak menjadi atas nama Dr.

Peraturan Pemerintah No. 24 TahunHalaman 21Putusan No.129/G/2013/PTUNMDN22,1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 21 Nopember 2013 ; 3 Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 129/G/2013/PTUNJKT, tanggal 21 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILIDALAM PENUNDAAN :e Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; Hal 3 dari 20 hal Put.No.41/B/2014

SurveyorIndonesia ; 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/G/2013/PTUNJKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariKamis, tanggal 21 Nopember 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbandingdan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya ;Bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat/Terbanding pada saatpembacaan

/G/2013/PTUNJKT, Tanggal 26 November 2013 ;Mengadili Sendiri :Menolak gugatanPenggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapatditerima (Niet OnvanklijkVerklaard) ; Menyatakan suratMenteri Badan UsahaMilik Negara No.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembandingsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkasperkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 129/G/2013/PTUN.JKT tanggal 21 November 2013, BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, buktibukti

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 21 November 2013 yang menolakeksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register PerkaraNomor 129/G/2013/PTUN.

,tanggal 2 Juli 2014 juncto Putusan Nomor 163/B/2014/PT TUN.Mdn., tanggal 25 November 2014 juncto Putusan Nomor 201K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 (diberi tanda bukti PPK3, 3.1,3.2):Fotocopi Putusan PTUN Medan Nomor 129/G/2013/PTUN Man.

527 Tahun 2013 Tentang Pengesahan AktaPembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum CityPark, Kota Administrasi Jakarta Barat, ditetapkan di Jakarta, 08 April 2013, makaterhadap penundaan tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat denganpertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 129

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 5 Desember 2013.

Oleh karena itu PutusanNomor 129/G/2013/PTUNJKT tanggal 5 Desember 2013 tersebut haruslahdibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartamengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaanMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimanadipaparkan di atas maka Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor

Usaha Negara, sedangkan terhadap buktibukti selebihnyatetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;Mengingat UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, undangundang, dan peraturan hukum lainnya yang terkaitdengan perkara ini ; MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding danTergugat II Intervensi / Pembanding; e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129

/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan banding,dan dengan : MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;Hal. 25 dari 28 hal.

No.2 Medan, Surat Ukur No. 00181/Petisah Hulu Tanggal 22Oktober 1999, NIB 00569 sehingga dalam hal ini walaupun Gugatandidasarkan pada beberapa azas hukum maka hal itu tidak akanmempengaruhi kepada proses penerapan hukum (Law Enforcement)nantinya ;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan buat Majelis Hakimuntuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usana NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 129

/G/2013/PTUN.MDN., tanggal 2 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Putusan Nomor 200 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Penggugat pada tanggal 23 Desember 2014, kemudian terhadapnya olehPara Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 05 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 129/G/2013/PTUNMDN jo. Nomor 167/B/2014/PT.TUN.MDN.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Dengan demikian, gugatan Penggugat harusdinyatakan ditolak ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 129/G/2013/PTUN. JKT,Tanggal 21 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2013 yang dimohonkan banding,dan dengan :MENGADILI SENDIRI. Dalam Penundaan :Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding ;ll. Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ;Ill. .

Terbanding tidak dapat diterima ; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 9 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 129

/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.

Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa informasi Publik ini sebesar Rp.249.000, (dua ratus empat puluhsembilan ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dihadapan PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 8 Januari 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 7 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada Tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 129

/G/2013/PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Bandung.