MENGADILI - Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ;----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 129/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Desember 2018 yang dimohonkan banding ;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 129/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 2018 ;4.

Surabayatersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20Desember 2018 Nomor : 129/G/2018/PTUNSBY, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan suratpemberitahuan pernyataan banding Nomor : 129/G/2018/PTUN.SBYtertanggal 21 Desember 2018 ; 22 nnn nnn nne nnn nn neeMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugatmengajukan Memori banding Nomor : 129/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 6Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya NomorPerkara 129/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 201 8;3.

Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ; === 22222 22 one en neeMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugatmengajukan Memori banding Nomor : 129/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 6Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada intinya Membatalkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:129/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Desember 2018 dan telah diserahkanmemori

Tanggal 20 Desember 2018 , tersebut haruslahOUMenimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPembanding / Penggugattidak terdapat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 129/G/2018/PTUN. SBY.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mencoret perkara Nomor :

129/G/2018/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara

3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

129/G/2018/PTUN.SMG

PENETAPANNomor : 129/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.SMG 5 Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan serta telan mendengarkanketerangan dari Para Pihak;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPenetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.SMG.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untukmencoret perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.Smg tersebut dari Buku IndukRegister Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara SemaranQ;3.

SARJOKO, S.H., M.H.CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.PANITERA PENGGANTI,YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG :1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. Biaya ATK Rp. 125.000,3. Biaya Panggilan Rp. 31.000,4. Meterai Penetapan Pencabutan Rp. 6.000,5. Redaksi Penetapan Pencabutan Rp. 5.000, +Jumlah Rp. 197.000(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 5 Halaman

129/G/2018/PTUN.MDN

Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUNMDN dan telah dilakukanperbaikan formal pada Tanggal 29 Oktober 2018;Putusan No. 129/G/2018/PTUNMDN.

Namun dalamPutusan No. 129/G/2018/PTUNMDN.

/G/2018/PTUNMDN.

129/G/2018/PTUN.BDG

/G/2018/PTUN.BDG(2) Upaya Administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri ataS:a.

;Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDG2. Bahwa, pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketatelah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu.

/G/2018/PTUN.BDGyang hadir pada saat itu mewakili masingmasingCalonnya;7.

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugatdan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiHalaman 92 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGberikut.

Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atauKuasanya; Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGb. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; c.

M E N G A D I L I ---------------------------------------

- Menerima Permohonan Banding Tergugat /Pembanding tersebut ; ------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 129/G/2018/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2019; ----------------------------------

MENGADILI SENDIRI ; --------------------------------------------------------------------------<

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 129/G/2018/PTUNMDN tanggal 13 Februari 2019 ;4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 116/PEN.HS/2019/PT.TUNMDNtanggal 15 Juli 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal17 Juli 2019 ;5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 129/G/2018/PTUNMDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa inl;Halaman 3 Putusan No.116/B/2019/PT.

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :129/G/2018/PTUNMDN, tanggal 13 Februari 2019 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIDALAM EKSEPSI ; Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA ; 22022ooreeonnneecenn cnn ecennecennneeenes1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya :2.

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMajelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagaiDOLIKUt ; 22202222 nono nn neon nn nen nn nn nen nn nnn nnn nnn nn nen nnnnnnennennensenerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu ParaPenggugat untuk Seluruhnya ; 222 o ene n nn nn ene n enn nen nn neeenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13Februari 2019 Nomor : 129/G/2018/PTUNMDN untuk seluruhnya

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 129/G/2018/PTUNMDN, tersebut telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu 13 Februari 2019 yang dihadiri olehKuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri ParaPRNQQUBAT/IKUSS@INYE 5

129/G/2018/PTUN.SBY

M.H.PANITERA PENGGANTI,TJAHJONO WIBOWO, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG :1. BiayaPendaftaranGugatan Rp. 30.000,2. Biaya ATK Rp. 125.000,3. Biaya Panggilan Rp. 54.000,4. Meterai Penetapan Pencabutan Rp. 6.000,5. Redaksi Penetapan Pencabutan Rp. 10.000, +Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 180/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 6 HalamanJumlah Rp. 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 180/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 6 Halaman

danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, serta PenunjukanPanitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;Telanh membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor : 129/PEN.PP/2020/PTUNMDN tanggal 17 Juli2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor : 129/PEN.HS/2020/PTUNMDN tanggal 26Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 129

/G/2018/PTUNMDN, tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah diperbaikisecara formal terakhir pada tanggal 26 Agustus 2020;Telah membaca Surat surat Bukti dari Pengggat yang telahdiajukan di Persidangan;Telah mendengarkan keterangan Penggugat di Persidangan;Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUNMDNTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya

Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihnan haksebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, maka menjadikewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakanpengadilan khusus pada Pengadilan Negeri (peradilan umum);Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidahhukum dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaituputusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 serta PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129

/G/2018/PTUNJKTtanggal 1 November 2018 dalam perkara antara PT Guna Bangun Jayamelawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukumtetap yang menyatakan bahwa gugatan terhadap penetapan pengawasketenagakerjaan dinyatakan tidak diterima karena pokok gugatan yangmendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yangberada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubunganindustrial, sehingga dengan mendasarkan

semakinmempertegas keyakinan Majelis bahwa pokok sengketa yang mendasarigugatan Penggugat adalah sengketa terkait hak pekerja/ouruh menyangkutupah yang merupakan perselisinan hak yang menjadi kewenangan mengadiliPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidahhukum dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaituputusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 serta PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129

/G/2018/PTUNJKTtanggal 1 November 2018 dalam perkara antara PT Guna Bangun Jayamelawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukumtetap yang menyatakan bahwa gugatan terhadap penetapan pengawasketenagakerjaan dinyatakan tidak diterima karena pokok gugatan yangmendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yangberada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubunganindustrial, sehingga dengan mendasarkan

November 2019, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dibeberapa putusan termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung tersebutmemang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa Peradilan TataUsaha Negara berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketaberupa penetapan pengawas ketenagakerjaan, akan tetapi di dalam putusanlain sebagaimana bukti surat T48 berupa putusan Kasasi Nomor 281K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sertaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129

/G/2018/PTUNJKT tanggal 1 November 2018 dalam perkara antara PT Guna Bangun Jayamelawan Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukumtetap yang menyatakan bahwa gugatan terhadap penetapan pengawasketenagakerjaan dinyatakan tidak diterima karena pokok gugatan yangmendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yangberada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubunganindustrial, sehingga berdasarkan