130/G/2015/PTUN-BDG

PUTUSANNomor : 130/G/2015/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus sertamenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Bandung diJalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalamSTIG TEL, MLE ep nm mente tern ennaDrg. TETTY ELITASARI TJIPSASTRA, M.

;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. & Rekanberalamat kantor di Jalan Lengkong Kecil Nomor : 57Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26Agustus 2015) 222202 2222222 222Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor: 130/G/2015/PTUNBDG1.KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR,berkedudukan di Jalan Raya Bandung (Sadewata) KabupatenCianjur;dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: Victor Hamonangan

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Bahari(Bahari Law Office), beralamat di Jalan DayeuhluhurNomor : 26 RT. 001/RW. 004, Kelurahan Warudoyong,Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 036/KHBAHARI/SKK/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015;Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor: 130/G/2015/PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca

/G/2015/PTUNBDG, tanggal 4 Nopember 2015tentang Masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi27Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/Pen.MH/2015/PTUNBDG, tanggal 16 Desember 2015 tentang PergantianMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negaratersebut;Telah memeriksa berkas perkara serta mendengar para pihak yangRESTS STAG Lea secs ec area na ttnBahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 September2015 yang didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 21 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 130/G/2015/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2015, yang padapokoknya sebagai berikut : nn nono nnn nnn nnn ne nnn nenObjek Gugatan berupa :

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/G/2015/PTUN.BDG.;

SH apenas ne ee ee, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:130/G/2015/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, sertaHal4 dari 11 hal. Put.

No : 131/B/2016/PT.TUN.JKTKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi2/Terbanding;= 2222 enn nnn nnn cnn nnn nae nn ee cee nee nn en eenBahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingsesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 130/G/2015/PTUN.BDG. tanggal04 Maret 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding, serta kepada Tergugat Il Intervensi Wremanelyg danTergugat

Il Intervensi 2/Terbanding sesuai surat Pembeniantal, Besiyataanbanding masingmasing Nomor: 130/G/2015/PTUN.BDG. tanga 21 MaretDO pana aaa ccc acc cca ME aac ccnaBahwa Penggugat/Pembanding telah metgaibcan memori bandingtertanggal 12 Mei 2016, yang diterima di Kepariterdan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 13 Mei 2016) Ring pada pokoknya menyatakankeberatankeberatan, tanggapan tanggaban, bantahan maupun sanggahanatas putusan Pengadilan Tal Usaha Negara Bandung tersebut sehinggaPenggugat

130/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 130/G/2015/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik padatahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketaantara: KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, sebagai Badan Publik Negaraberkedudukan di Jalan Laksda Yos SudarsoNo. 2729 Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili oleh Kepala kantor Pertanahan KotaAdministrasi

Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKTkantor pertanahan kota administrasi Jakartautara tersebut diatas berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor 62/SkK31.72600.13/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015; Selanjutnya disebutsebagal Joco rene cence enn n enna neaee PEMOHONKEBERATAN (Dahulu TermohonInformasi) ;MELAWAN :1. H. M. SUNDING, WNI, Ketua RW.08 Kp.japat, Kel. Ancol,Jakarta Utara, Tempat Tinggal Jl Lodan Dalam RT.007/08,Kelurahan Ancol, Pademangan JakartaUtara. 2. Drs. H. M.

Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKT Utara. a ra12. Drs. AGUS HERMANTO, WNI, Wiraswasta, TempatTinggal Jl Lodan Dalam RT.009/08, Kelurahan Ancol,Pademangan Jakarta Utara. selanjutnya H.M SUNDING danDrs. H. M.

Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKT 6.

Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKTTEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.,PANITERA PENGGANTI,TtdAGUS WIDADA, S.H.,PERINCIAN BIAYA PERKARA :e Pendaftaran : Rp. 30.000,e Alat Tulis Kantor : Rp 125.000,e Panggilan : Rp 87.000,e Materai : Rp 6.000,e Redaksi : Rp 5.000,aan eee ee nee eee ene eeeneene zJUMLAH : Rp. 253.000,(Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; 20Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKT

Jakarta Nomor 0001/I/KIPDKIPSAMA/2015 tanggal 09042015; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 130/G/2015/PTUNJKT.Tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah lewat waktu;2.

membayar biaya perkara sebesarRp 253.00,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut diputus dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan pada tanggal 3 September 2015, kemudian terhadapnya olehPemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus pada tanggal 29 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 130

/G/2015/PTUNJKT. yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

sebelumnya kepada Pengurus RW 08/01,Kelurahan Ancol, sesuai Surat Pemohon tanggal 11112014 Nomor3626/31.72300.7/XI/2014 yang juga menyebutkan bahwa, semuadaftar umum dan dokumendokumen yang telah dipergunakansebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang hanyadapat diberikan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi;Ts Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi, dansekarang Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 10 Putusan Nomor 130

/G/2015/PTUN.JKT, dimana Majelis Hakim tersebut mempertimbanganmengenai fakta hukum tentang kehadiran para pihak pada saatPutusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut, karenaberdasarkan fakta hokum Pihak Pemohon Keberatan semulaTermohon Informasi dan sekarang Pemohon Kasasi tidak menghadiriatas Putusan Majelis Komisi Informasi tersebut;g.

., tanggal 22 Juni 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 130/G/2015/PTUNBDG juncto Nomor131/B/2016/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara

tingkat bandingpun bukan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta melainkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; sehinggadengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta a quo telah salah;Bahwa selanjutnya, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan:... bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa danmeneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 130

/G/2015/PTUN.Bdg beserta berkas perkara yangHalaman 16 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2016diajukan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar,Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 130/G/ 2015/PTUN.Bdg tanggal 24 Februari 2016 yangdimohonkan banding haruslah dikuatkan,Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan

,tempat tinggal di XXXxXxXxXxxxxxxxxx, Kelurahan Bincar,Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dantelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalampersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2015yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuandengan Register Nomor: 130

/G/2015/PA.Pspk pada tanggal 15 Juni 2015mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalildalil sebagai berikut:1.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan ataupembaharuan Hak Guna Bangunan dan persyaratannya diatur lebihlanjut dengan Keputusan Presiden;Sehingga bila ditelusuri lagi materi gugatan tersebut adalah termasuk ruanglingkup materi gugatan perdata di Wilayah hukum Pengadilan umum, bukanwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga putusan majelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor99/B/2017/PT.TUNMdn tanggal 21 Juni 2017 Juncto Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor 130

/G/2015/ PTUN.Mdn tanggal 15 Maret 2017tersebut di atas akan menjadi preseden yang salah dalam kontekspenegakan hukum Tata Usaha Negara yang tentu acuannya berdasarkanketentuan amanah UndangUndang Nomor 5/1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.