Ditemukan 13 data
14 — 8
83 — 32
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :133/G/2017/PTUN-BDG;
48 — 18
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor133/G/2017/PTUN-JKT;
; permohonan bandingSy timbul dalam sengketa ini. on a OY> > Sa We OoXS Bahwa terhadap.smemori banding dari Penggugat/Pembanding Sstersebut di atas, naa Il Intervensi 1/Terbanding telah mengajukan&kontra memori bang tanggal 4 April 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadianstata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Aptil 2018, dansv svkontrasmemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan keSe aopada Para Pihak dengan Surat Pemberitahuan ng Penyerahan Kontraaeae Memori Banding Nomor 133
/G/2017/PTUNJKf tanggal 4 April 2018, yang$ 4& . isi kontra memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadapOo Oyor alasanalasan selengkapnya dalagsmemor banding Penggugat/PembanSor ding, dan memohon kepada.
1.HAERUN BIN ABDURAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
2.HAJJAH SAHNI BINTI ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
3.ZOHRIAH BINTI ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
4.HUSNIADI BIN ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
5.WASIUN BIN ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
6.SAPARUDIN BIN ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
84 — 12
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor : 133/G/2017/PTUN.MTR dari buku register perkara;-----------------------------------------------------------------------------
133/G/2017/PTUN.MTR
ZOHRIAH BINT ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM,warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu) rumah tangga,bertempat tinggal di Sepakek, Desa Sepakek, KecamatanPringgarata, Kabupaten LombokHal. 1 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTR4. HUSNIADI BIN ABDURRAHMAN ALIAS HAJI ABDUSSALAM,warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal diSepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, KabupatenLombok Tengah;5.
Ocet Talib No. 4PRAY Gijensee secre senscescecices Dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 LALU SUKIRMAN, APtnh.Hal. 2 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTRJabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Lombok2.
. 4 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTRpernyataan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor133/G/2017/PTUN.MTR;Menimbang, bahwa sidang dalam perkara a quo masihdalam tahap pemeriksaanpersiapan; 222 222 none nn nnnMenimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara Nomor 133/G/2017/PTUN.MTR terlebih dahulu MajelisHakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutangugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganhukum di bawah ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram untuk mencoret' perkara Nomor133/G/2017/PTUN.MTR dari buku registerDEI Ka aljensee snes nnenn see nnn ennter iene eeeHal. 6 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTR3.
RAHMI AFRIZA,S.H., M.H.RETNO ARIYANI, S.H.Panitera Pengganti,Hal. 7 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTRKESUMANINGTYAS, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 150.000,3. Panggilanpanggilan Rp. 120.000,4. Materai Rp. 6.000,5. Redaksi Rp. 5.000,6. Leges Rp. 3.000,Jumlah Rp. 314.000,(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)Hal. 8 Penetapan Pencabutan No. 133/G/2017/PTUN.MTR
1.WADIYO
2.FAISAL
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
65 — 18
133/G/2017/PTUN.BDG
PUTUSANNOMOR : 133/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro No. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara: 22222222 nnn nnn none nnnnnWadiyo, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp.
Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNBDGMelawanGubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung,dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:1, H.: J.J; Budi Prastio, S.A. (MH, gesn=nsesnnnnennnennnnns2. Denny Wahjudin, S.H.,M.H.;3. Dewi Martiningsih, S.H.,M.H.;4. Tatang Firmansyah, S.H.,M.H.55. Yusuf Supriatna, S.H.,MAP.;6. Firman . Alamsyah, S.H.,M.H., MAP;7. Addittya Putra Perdana, S.H.,M.H.;8. Depi Subardi, S.IP.;9. M. Fahmi Haikal, S.H. 0 222 ncnon=10.
/G/2017/PTUNBDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Nopember 2017 dan berkas berkasyang berhubungan dengan Perkara inl;Halaman 2 dari 105 Hal.
Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNBDGTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 133/Pen.Dis/2017/ PTUNBDG, tanggal 18 Oktober 2017, tentang LolosDismiSSal; 222222 nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 133/Pen.MH/2017/PTUNBDG, tanggal 18 Oktober 2017, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha NeQaa0 nonce n onc nn nnn nn nc nnnncnnnecneeTelah
Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNBDGTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Oktober2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 17 Oktober 2017 dibawah register perkara Nomor:133/G/2017/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Nopember 2017,mengemukakan alasanalasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:COBEK CUGATIAINS aes reece eeeBahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu
38 — 20
133/G/2017/PTUN.MDN
PUTUSANNomor : 133/G/2017/PTUN.MDN.
Binjai Selatan Kota BinjaiHalaman 6 Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNMDN2.adalah merupakan bukti kepemilikan yang final sebab telahditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan pada saat itu, yaituDrs.
UndangHalaman 13 Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNMDNUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
/G/2017/PTUNMDN1.
Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 620.250,( Enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah )Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNMDN
MOH. MASSER
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
H.Ruslan
125 — 40
133/G/2017/PTUN.SBY
PUTUSANNomor : 133/G/2017/PTUN.SBY."
Putusan Sela Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 31 Januari 2018yang mendudukkan H. RUSLAN sebagai Tergugat IIntervensl;5. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 133.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY tanggal 15 Mei 2018 tentangPergantian Semetara Hakim Anggota II ;6. Setelah membacaberkas perkara Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannyayang terdapat didalamnya ;7.
/G/2017/PTUN.SBY.Halaman 31 dari 86 Halaman4.
/G/2017/PTUN.SBY.Halaman 81 dari 86 HalamanIl.
Meterai Rp. 6.000,2 Leges Rp. 3.000,4. 73 lembar X Rp.300, Rp. 21.900,Jumlah Rp. 30.900, (tiga puluh ribu sembilan ratusrupiah);Putusan Perkara Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY.Halaman 85 dari 86 HalamanPutusan Perkara Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY.Halaman 86 dari 86 Halaman
78 — 42
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkanDANCIN ; = = n= no nnn nnn nnn nn nan nan nnn en nn nnn ee nce nn ce nn en cee nnn3. Berkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitandengan sengketa ini ; = 222 n 222 nnn4.
Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 163/PENHS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Oktober2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; +=" ="TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 yangamamnya, SSOaGal DENK ~~=nnnnnn nn nnn nmin nr nnnnmnnnnnmamnnnnn mmmMENGADILII.
No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaHukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugatl Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding /Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 7 Juni 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :133/G/2017/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugatdan Terbanding / Tergugat Il Intervensi melalui Surat PemberitahuanPernyataan Banding
dan Penyerahan Kontra MemoriBanding tanggal 30 Agustus 2018, yang pada intinya berkenan agar MajelisHakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 : = === =Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara masingmasingHal. 4 Put.
No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.tertanggal 6 Juli 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi ; Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :133/G/2017/PTUN.SBY
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat II : HERMANTO ODANG
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK TABUNGAN NEGARA
22 — 6
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
23 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 7 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 81/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 27 April 2018 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133
/G/2017/PTUNJKTTanggal 10 Januari 2018;Dan Mengadili Sendiri.
Terbanding/Penggugat II : FAISAL
Terbanding/Penggugat I : WADIYO
29 — 5
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding --------------------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 1 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding; -----------------------------
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal07 Juni 2018 Nomor: 133/G/2017/PTUN.SBY; danMengadili sendiri:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentangkewenangan absolut Pengadilan;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah:1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 225/Desa Karanganyar, tanggal09102015., Surat Ukur Nomor: 8/Karanganyar/2015, tanggal23072015, Luas: 4.800 M2, atas nama: H.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
231 — 114
menyatakan tidak sah ketiga Surat Keputusan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa terhadap salah satu objek sengketa dalam perkara aquo berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.679Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu JenisHalaman 252 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGIndustri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal28 Juli 2017 (vide bukti P1.2 = bukti T2) yang juga menjadi Objek Sengketadalam perkara Nomor : 133
/G/2017/PTUN.BDG dan telah diputus dalampersidangan tanggal 1 Februari 2018, oleh karena dalam amar putusannya tidakmenyebutkan kewajiban Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa sesuai denganpertimbangan hukumnya, maka untuk memudahkan eksekusi terkait denganKeputusan Objek Sengketa dalam sengketa a quo tersebut oleh karenanya seuaiketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Majelis Hakim menyatakan untuk mencabutnya ;Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap