133/G/2015/PTUN-BDG

PUTUS ANNomor : 133/G/2015/PTUNBDG Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:Cecep Mulyana, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT. 001 RW. 001Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten

Dadang Supriadi, S.H., Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat Dadang, S.H. & Rekan yang beralamat di JalanHalaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor : 133/G/2015/PTUNBDGGandanegara Nomor 16, Purwakarta;2. Mohamad Rifai, S.H.;Lh Sitio mus,koe. MTom Hayyhie Sunama SMSSav Syameuies) Sy MK7. Heru Agus Riyanto, S.STP., M.Si. ;8.

;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 September 2015,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 22 September 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 133/G/2015/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2015, telah mengajukangugatan yang isi pokoknya sebagai berikut : OBJEK GUGATAN ; 229 22 nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nen cnn nnneeBahwa yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah

;Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor : 133/G/2015/PTUNBDGb. Bersifat Individual karena Objek Gugatan tersebut ditujukan kepada seseorangyaitu Jejen Suherman sebagai Kepala Desa Terpilin Desa Legoksari,Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2015 2021. ;c.

Hasil suara tiaptiap Calon : nn nnn nnn nn nnn nnn nenaHalaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor : 133/G/2015/PTUNBDGa. Nomor Urut 1 H.Yeyen Heryana 157 Suarab. Nomor Urut 2 Ali Santana 266 Suarac. Nomor Urut 3 Cecep Mulyana (Penggugat) 420 Suarad. Nomor Urut 4 Jejen Suherman 424 SuaraE. Jumlah Suara Tidak Sah 23 SuaraF.

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2015/PTUN-BDG.;

Penetapan Ketua. ehgadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor119/B/2016/RTSTUN.JKT. tanggal 13 Mei 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;20S8alinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2015/P TUNBDG tanggal 20 Januari 2016;3.

Berkas perkara Nomor 133/G/2015/PTUNBDG. tersebut dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 133/G/2015/PTUNBDG tanggal 20 Januari 2016Him 2 dari 11 him Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 133 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 24 Agustus 2015;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 199/PENHS/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan Hari4.

Perkara 199/B/2016/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 133/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri olen Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat sscqssessessnnsesseemernnnenesemnenenreeesemeesnneeesmemeennicnememnsenMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 133/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 24 Agustus 2015Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha

/Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksamaputusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 133/G/2015/PTUN.SBY,tanggal 24 Agustus 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkanbanding a quo Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganpengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benarkarena itu pengadilan tingkat banding mengambil alin pertimbangan tersebutsabagai pertimbangan memutus perkara dalam tingkat banding, yang

untuksingkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuangkembali dalam pertimbangan ini; 20 nn nnn nnn merceMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/G/2015/PTUN.SBY,tanggal 24 Agustus 2015 haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetapsebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 133/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Agustus 2015 yangdimohonkan banding ; 2290200 2" 23. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkatHaL.7 dari 8Hal.

133/G/2015/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 133/G/2015/PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPerkara. aNibatay =ss22nn assesses ene eee nes enna semen eee ness eminemPT. KEMAS PERDANA INTERNASIONAL, beralamat di Jalan Raya SidomulyoRT 06 RW 02 Buduran Kab.

perkara beserta surat suratyang berhubungan dengan perkara ini; =nonne Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara diPSISIOSNQAN; seacsnsssesssemsciiseemeseneenesemsernienesesmmernsnneesimerentenaetneesnenaeteasenTENTANG DUDUKNYA PERKARAnatn Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 16Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 16 Nopember 2015dengan Register Nomor : 133

/G/2015/PHI.Sby, telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut; Salin gugatannon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadirPenggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat;nona Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbgmaka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayamempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara; 222222 nnn enna n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n

133/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 133/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara sederhana telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT~ ALIANSI MASYARAKATPEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSMAMPUH), yang dalam hal inidiwakili oleh Jarpen Gultom,S.H., Ketua DPD DKI Jakarta

DINAS BINAMARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR, berkedudukan di Jalan TamanJatibaru No. 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON KEBERATAN/dahulu TERMOHON INFORMASI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 133/PENMH/2015/PTUNJKT tertanggal 27 Juli 2015, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 133

/G/2015/PTUNJKT tanggal 27 Juli 2015, tentangPenunjukan Panitera Pengganti ; "Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 135/PENHS/2015/PTUNJKT tanggal 5 Agustus2015 tentang penetapan hari sidang ; 2202 nonoTelah membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor :0442/X/KIPDKIPSA/2013 tanggal 15 Mei 2015, yang dimohonkankeberatan berserta suratsurat lainnya yang berkaitan ; Telah membaca berkas perkara dan buktibukti surat dalam sengketa ini,

serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; Telah membaca Berita Acara Persidangan dalm sengketa yangCOST SELCCUILGY mmnmnmmmmmmmanntmenn cnnmenen enTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatantertanggal 9 Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2015, denganregister perkara Nomor : 133/G/2015/PTUN.JKT ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta

/G/2015/PTUN.JKT, telah mengemukakan halhal / alasan sebagai berikut :Objek gugatan (keberatan)Objek Gugatan (Keberatan) adalah berupa Putusan Komisi Informasi ProvinsiDKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPSA/2013, tertanggal 5 Mei 2015 dalamsengketa Informasi Publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat AliansiMasyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSMAMPUH) selaku PEMOHONKEBERATAN dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selakuTERMOHON KEBERATAN ; 2nnennene necesKompetensi Absolud Pengdilan

Nomor 133/G/2015/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya.

Nomor 133/G/2015/PHI.Sby., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 26 Februari 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II yangpada tanggal 2 Maret 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dariPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasiyang diterima

Putusan Nomor 390 K/Pdt.SusPHI/2016ketentuan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang selengkapnya menyebutkan:Pasal 2:(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana; cepat, dan biaya ringan;Dengan berdasar uraian di atas, sudah selayaknya apabila Yang MuliaMajelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara a quoberkenan membatalkan Putusan Judex Facti Nomor 133/G/2015/PHI.SBYtanggal 1 Februari 2016 serta mengadili sendiri perkara a quo demikeadilan bagi pencari

ANWAR tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 133/G/2015/PHI.Sby.tanggal 1 Februari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiridengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, walau permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi , Ildikabulkan, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalamHalaman 18 dari 20 halaman.

ANWARtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 133/G/2015/PHI.Sby. tanggal 1 Februari 2016;MENGADILI SENDIRIDalam Konpensi;Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonpensi;1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono) berdasarkan nilainilai keadilan, kelayakan dankepatutan;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133/G/2015/PTUNJKT,Tanggal 30 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:1.

timbul dalam sengketa ini sebesarRp 303.500, (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut telah diucapkan dengan hadirnya = Penggugat/PemohonKasasi/Pemohon Keberatan pada Tanggal 30 September 2015, kemudianHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 49 K/TUN/2016terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 13 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 133

/G/2015/PTUNJKT yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan seluruhpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 133/G/2015/PTUNJKT, tanggal 22 September 2015, karena Majelis Hakim dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukum salah menerapkan hukum, sehinggadalam memberikan putusan tidak berdasarkan azas keadilan;2. Bahwa secara fakta baik dalam pemeriksaan persidangan pada tingkatKomisi Informasi Prov.

,M.HHalaman 21 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUNSMGRINCIAN BIAYAPERKARA NOMOR : 133/G/2015/PTUN.SMG1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. Biaya ATK : Rp. 125.000,3. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 202.500,4. Materai Putusan Sela > Rp. 5. Redaksi Putusan Sela : Rp. 6. Materai Penetapan Intervensi > Rp. 7. Redaksi Penetapan Intervensi : Rp. 8. Materai Putusan >: Rp. 6.000,9. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,10. Biaya Pemeriksaan Setempat >: Rp.

Nama para pihak, subjek (identitas);Pokok Sengketa atau Obyek sengketa;Nama Pengadilan Apa;Pengadilan Hubungan Industrial Mana;moog wMenyebut dengan jelas tindakantindakan/kewenangankewenanganyang dikuasakan;Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil.6.Bahwa Berdasarkan Pasal 1797 MKUHPerdata, Si Kuasa tidakdiperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya joPutusan Perkara Nomor 133/G/2015/PHI.Sby Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam surat kuasaHalaman

Bahwa berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata: Si kuasa tidak diperbolehkanmelakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya, juncto PutusanPerkara Nomor 133/G/2015/PHI.Sby.: Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam Surat Kuasa Khusus yangmewakili Para Penggugat untuk menghadiri persidangan di PengadilanHubungan Industrial selanjutnya disebut PHI tidak menyebutkan wilayahPengadilan Hubungan Industrial Bandung sebagaimana gugatan diajukanoleh Para Penggugat maupun kuasanya

Fotocopy Surat Putusan Perkara Nomor : 133/G/2015/PHI.Sby tertanggal 25Januari 2016, selanjutnya diberi tanda DUKti...............ccceecceeeeeseeeeeeeeeeeaeees T4 ;5.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata, Si Kuasa tidak diperbolenkanmelakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya jo Putusan PerkaraNo.133/G/2015/PHI.Sby Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya karena dalam surat kuasa khusus yang mewakili ParaPenggugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrialselanjutnya disebut PHI, tidak menyebutkan wilayah Pengadilan IndustrialBandung sebagaimana gugatan yang diajukan oleh para Penggugat maupunKuasanya.

Menyebut dengan jelas tindakantindakan/ kewenangankewenangan yang dikuasakanmoO WpSurat Kuasa Khusus Para Penggugat C ACAT FORMILBahwa Berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata, Si MKuasa tidakdiperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya joPutusan Perkara No. 133/G/2015/PHI.Sby Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam surat kuasa khusus yangmewakili Para Penggugat untuk menghadiri persidangan di PengadilanHubungan Industrial selanjutnya disebut PHI, tidak

Nomor 1464 K/Pdt.SusPHI/2017kuasanya juncto Putusan Perkara Nomor 133/G/2015/PHI.Sby PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam suratkuasa khusus yang mewakili Para Penggugat untuk menghadiripersidangan di Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya disebut PHI,sebagaimana gugatan diajukan oleh Para Penggugat maupun Kuasanya.Artinya gugatan Perkara yang teregister 58/Pdt.SusPHI/2017/PN Bdg. tidakdapat diajukan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat karena tidakmempunyai

Menyebut identitas dan kedudukan para pihakMenyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketayang diperkarakan antara pihak yang diperkarakan, paling tidakmenyebutkan jenis masalah perkaranya; terhadap 4 hal tersebutsebagaimana termuat dalam Yurisprudensi MANo:133/G/2015/PHI/Sby. juga termuat didalam Direktori MahkamahAgung Putusan No. 12/G/2012/PHI.PN.TPIBahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2019, telahdengan jelas menyebutkan jenis masalah perkaranya Yaitu: PerbuatanMelawan

., Putusan Nomor 133/G/2015/PHI.Sby., tanggal 25 Januari 2016:Ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkankompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itudipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa Karena suratkuasa@ PENGGUGAT tidak memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh UndangUndang sehingga formalitas dalammengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Perdata Nomor 98/Pat.G/2018/PN Arm10.11.12.13.14.15.Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentangSurat Kuasa Khusus, tanpa asli dan diberi materai cukup diberi tanda T.I2A(tanpa Aslinya);Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanpa asli dan diberi materaicukup diberi tanda T.I2B (tanpa Aslinya);Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 133

/G/2015/PHI.Sby,tanpa asli dan diberi materai cukup diberi tanda T.I3A;Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor40/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, tanpa asli dan diberi materai cukup diberi tanda T.I3B;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor BAK 070/PC.01/ND.04/1/2017tertanggal 26 Agustus 2006, sesuai aslinya dan diberi materai cukup diberitanda T.I4;Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Yk,tanpa asli dan diberi materai cukup diberi tanda T.I5A;Fotokopi Putusan Mahkamah

: 0074/SISGT/Corp/VIII/2015 tanggal 18Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar kedua belah pihak;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal02072015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2015 di dibawah Register Nomor:133

/G/2015/PHI/PN.BDG telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.