133/G/2016/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertamadengan pemeriksaan acara biasa, yang bersidang di gedung yang telah disediakanuntuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telahmenjatuhnkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :1.

,M.H. jalanSlamet Riyadi No. 49 Jember ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;Halaman 2 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBYPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;Telah M@MbaCa : n o noe now now non on nnn nnn nn nen nnn nnn nn nen nee ee en one see ee nee1. Surat gugatan tertanggal 2 September 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2016,dibawah Register perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. ;2.

Berkas perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yangterdapat didalamnya ; 22 22 nnn nnn orn nnn nen rn nnn conn nee cen ene nes7.

/G/2016/PTUN.SBYsengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU N.9 Tahun 2004jo UU No.5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut : e asalusulnya adalah pemberian dari Direksi NV.

/G/2016/PTUN.SBY Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No.: 29/Tisnonegarantanggal 10 Juni 2013, Luas 3.260 M2, Surat Ukur No.44/Tisnonegaran/2013tanggal 4 Juni 2013, tercatat atas nama PT.

133/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 133/G/2016/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : PT.

/G/2016/PTUNJKT.3.

Lintasan Sukses mengirimkan surat No. 09/LSLeg/VIII/2015tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Peninjauan KembaliPeruntukan Tanah di Jalan Wijaya Kusuma No.58 dan 60 kepada Tergugat;Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 133/G/2016/PTUNJKT..

5 nne mmr crn csnnnnrnsennssnHalaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 133/G/2016/PTUNJKT.2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T4.a5. Bukti T4.b6.

/G/2016/PTUNJKT.A.

MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I ; --------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN.

SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal28.

perkaraberhubung berkas perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.

/G/2016/PTUN.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding;-------------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT.c. diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yangsamayaitu diajukan oleh PT Lintasan Sukses selaku Penggugatkepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiDKI Jakarta (sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta) selakuTergugat yang juga merupakan pihak yang sama pada PerkaraHal. 21 dari 56 hal.

Bukti T dan TT5aPutusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 133/G/2016/PTUN Jkt., tanggal5 Oktober 2016; sesuai salinanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 345/B/2016/PT.TUN.JKt.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEMMenimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat Nebis inIdem karena Penggugat pernah mengajukan perkara yang sama melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT. sudahdiperiksa dan diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali melalui PutusanMahkamah Agung RI Nomor 25 PK/TUN/2019. tanggal 21 Februari 2019 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/TUN2017 tanggal 1 Agustus 2017jo.

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 5 Oktober 2016sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah membaca buktiBukti T dan TT1a, Bukti T dan TT1b, Bukti T dan TT1c, dan Bukti Tdan TT1dberupa Putusan Nomor 25 PK/TUN/2019. jo. No. 311 K/TUN2017 jo. No.345/B/2016/PT.TUNJKT.jo. No. 133/G/2016/PTUN.JKT. terdapat perbedaanantara perkara a quo dengan perkara Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT. Perkara aguo adalah perkara gugatan perbuaatan melawan hukum.

Sedangkan perkaraNomor 133/G/2016/PTUN.JKT. mengenai sengketa keputusan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi gugatan Penggugatnebis in idem yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara hukumharus dinyatakan ditolak;Hal. 47 dari 56 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.C.

/G/2016/PTUN.SBY dalildalil yangdikemukakan tidak berubah yaitu mengenai penertiban dan memohonpenangguhan serta dalil yang dikemukakan persis sama surat somasipenertipan yang diketahui sejak tanggal 25 Agustus 2015, oleh karenanyasudah sewajarnya eksepsi ini diterima dan mengesampingkan dalil dalilgugatan Para Penggugat, karena obyek sengketa Perkara No. 133/G/2016tindak lanjut obyek sengketa Perkara No. 218/G/2015;Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 430 K/TUN/20174.

Kereta ApiIndonesia Daop 9 Jember adalah masuk dalam satu kesatuanManagamen perusahaan, masuk dalam satu kesatuan kolektip dankelegian managamen yang bersangkutan haruslah digugat sebagai pihakdalam perkara ini, dan tidak bisa dipisahkan yang berdiri sendiri;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133/G/2016/PTUNSBY Tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN: Menyatakan Penundaan pelaksaan obyek

/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016;MENGADILI SENDIRIMencabut Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa (schorsing);Menyatakan gugatan Terbanding sampai dengan TerbandingIV/Penggugat sampai dengan Penggugat IV tidak diterima;Menghukum Terbanding sampai dengan Terbanding V/Penggugat sampai dengan Penggugat IV membayar biaya perkara dalam peradilantingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribuRupiah)Menimbang

, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 31 Mei 2017 danHalaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 430 K/TUN/2017diterima tanggal 3 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/ParaPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Tanggal 1 September 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 133/G/2016/PTUNSBY.Jo.No.58/B/201 7/PT.TUN.SBY yang

Pasal 45 ayat (1), Pasal 50,Pasal 55 ayat (1) huruf e, dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996;Dengan kata lain pada saat diajukannya gugatan dalam perkara Nomor218/G/2015/PTUN.SBY maupun perkara a quo Nomor 133/G/2016/PTUN.SBY, sertipikat Hak Pakai Nomor 29/Tisnonegaran batal demihukum;Kelima :Berdasarkan fakta hukum (vide bukti T.I.Il1), dalam prosespendaftaran tanah secara sporadis tidak pernah diumumkansebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 86 ayat (2)PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata usahaNegara Medan Nomor: 133/ G/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 13September 2016 tentang penentuan hari sidang dalam sengketaTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang Nomor : 25/G/2015/P.TUNPDG, tanggal31 Mel 2016 yang amar putusannya sebagaiPutusan Nomor: 133/B/2016/PTTUN.MDN

bawah UndangUndang adalah kewenangan MahkamahAgung, makadari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensiuntuk mengadili perkara a quo;27.Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki kKompetensiuntuk mengadili (kKompetensi absolut) dalam perkara a quo, makapatutlah gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaarad);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133

/G/2016/PTUNJKT,tanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Absolut Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tidak sah Surat Tergugat Nomor 1541/1.711.1 tanggal13 April 2016 Hal: Penolakan Permohonan PT Lintasan Sukses;Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor1541/1.711.1 tanggal 13 April 2016 Hal: Penolakan Permohonan PTLintasan Sukses;Halaman 13 dari 20 halaman.

biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 133

/G/2016/PTUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tersebut pada tanggal 31 Maret 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 April2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2017

Lintasan Suksestelah menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum yangsama dengan kuasa hukum Penggugat pada perkara a quo, dimanagugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta (Sekarang Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta) in casuTergugat melalui perkara Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT.

Lintasan Suksesyang juga menjadi objek sengketa pada Perkara di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT.b. tuntutan harus didasarkan pada alasan yang samayaitu Penggugat keberatan atas surat Tergugat Nomor 1541/1.711.1 tanggal 13 April 2019 yang dianggap lewat dari jangkawaktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal653 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan PeraturanHalaman 20 dari 41 halaman putusan Perkara

Nomor : 383/PDT/2020/PT.DKIZonasi, yang juga menjadi alasan pada Perkara di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2016/PTUN.JKT.c. diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakyangsamayaitu diajukan oleh PT Lintasan Sukses selaku Penggugatkepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiDKI Jakarta (sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta) selakuTergugat yang juga merupakan pihak yang sama pada Perkaradi Pengadilan Tata Usaha

dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Kasasi II dahuluTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada putusan Judex Facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya)sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, Pemohon Kasasi II dahuluTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan sangattidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum Judex Factidalam putusannya;Bahwa dengan Putusan Perkara Nomor 133

/G/2016/PHI.Sby tersebut,Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telahsalah dalam menerapkan hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan, sehingga sudahselayaknya dan sepatutnya apabila Mahkamah Agung RepublikIndonesia membatalkan putusan yang dimaksud;Adapun keberatankeberatan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Judex Facti tersebut dapat diuraikansebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi

atas namaKoperasi Pegawai Negeri SAPTAWA terletak di Keluarahan HarapanJaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.2.6 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TurutTergugatmengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat MajelisHakim Pengadilan Negeri Kelas 1A yang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor: 133/G/2016/PNTK untuk berkenan kiranya menjatuhkanPutusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:a.b.Menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara

Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi danDalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa danmemutus Perkara Perdata dengan Nomor : 133/G/2016/PTUNBL, tanggal 19Agustus 2016, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagaiberikut:A. PRIMAIR:. DALAM EKSEPSI:a.