14/G/2016/PTUN.MTR

+ 20> 22222 o2 2 one nnn nnn nn nnn ne noe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 14/PENMH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 21 Maret 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENPP/2016/PTUN.MTR tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENHS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 11 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14

/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal23 Mei 2016, tentang masuknya HAJI AHYAR ROSIDI sebagai pihakTergugat Il Intervensi 7 27> 22+ 0 22 one one one Telah membaca berkas perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR 5 Telah membaca buktiobukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;Putusan Nomor:14/G/2016/PTUNMTR.

Halaman 3dari 834TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 15 Maret 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Maret 2016, dalam RegisterPerkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaikipada tanggal 11 April 2016, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Obyek Sengketa : = 2222 nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nen nn nnn reneeSertipikat Hak Milik No. 965 / Desa

M E N G A D I L I : - Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI

Oleh karenanyaHalaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017permasalahan a quo harus diselesaikan secara perdata, dan hal tersebut adalahmerupakan domain (kewenangan absolut) Peradilan Umum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 06 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Sengketa:1.

/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak diterima; Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng yang timbul dari kedua tingkat Pengadilandan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus

limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017 dan diterimaPara Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017, kemudianterhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2016/PTUN.MTR

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telahmenyatakan Kasasi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sebagaimanatelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan KasasiNo.14/G/2016/PTUN.MTR;3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugatmenyerahkan Memori Kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017;4.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus perkara Nomor:14/G/2016/PTUN.MTR. padaTingkat Banding dengan putusan Nomor: 291/B/2016/PTTUN.SBY. tanggal1 Februari 2017, ternyata telah keliru dan salah menerapkan hukum yangberlaku berkaitan dengan penilaiannya terhadap faktafakta hukumsebagaimana terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum padahalaman 12 dan 13 alinea 1 Putusan Judex Facti dalam perkara a quo yangbunyinya sebagai berikut:Menimbang, bahwa

PTUNMataram No. 14/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 September 2016.3. Bahwa didalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI No. 280K/TUN/2017, khusus halaman 26 alinea pertama disebutkan dengan tegas :Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sebelum pengajukansertifikat obyek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamaka status kepemilikan atas tanah pada sertifikat obyek sengketaterlebih dahulu harus diputuskan melalui peradilan perdata.4.

Demikian pula Tergugat III didalam jawabannya tanggal 2 Mei 2016 dalampemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.14/G/2016/PTUN.MTR, khusus bagian Eksepsi, mengenai kewenanganAbsolut.ee atas obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik No. 965/DesaBuwun Mas tanggal 15 April 2010 Surat Ukur tanggal 12 April 2010 No.1024/Buwun Mas/2010, luas 17.016 nama Haji Ahyar yang terletak diDesa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, Kab.

PTUN Mataram No.14/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 September 2016 pada sidangpemeriksaan setempat tanggal 9 Agustus 2016 didapat fakta hukum bahwawarkah yang berisi berkas permohonan dari Tergugat Sampai denganditerbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 965/Buwun Mas, tidak ada dan tidakditemukan dalam arsip Tergugat III.Dengan demikian penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa Sertifikat HakMilik No. 965/Buwun Mas tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan,prosedur dan mekanisme yang berlaku yaitu:13.1.

HAJ AHYAR tersebut pernah menjadisengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimanaputusan perkara No.14/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 06 Septemer2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN SurabayaNo.291/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 01 Februari 2017, Jo.

HAJI AHYAR tersebut pernah menjadisengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimanaputusan perkara No.14/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 06 Septemer2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN SurabayaNo.291/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 01 Februari 2017, Jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung RI No.280 K/TUN/2017 tanggal 20 Juli2017.