M E N G A D I L I- MenerimaPermohonan Banding dariPembanding / Penggugat ; ----------- MenguatkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156 / G / 2016 / PTUN .

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 156 /G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Maret2017 53 Berkasperkara banding, didalamnyaberisikelengkapansurat surattersebutdalamBundel A danBundel B, sertasurat surat lain yangberhubungandengansengketatatau sahanegaraini ; 4 PenetapanKetuaMajelisNomor :107 /PEN.HS/2017/ PT.TUN.SBY tanggal17Juli 2017 tentangpenetapanharisidang ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikandanmenerimakeadaan keadaanmengenaiduduknyasengketainisebagaimanatercantumdalamPutusanPengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156 /G/ 2016 /PTUN.SBY.

156/G/2016/PHI.Sby

/G/2016/PHI Sby, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut :1.

No. 156/G/2016/PHI SbyBahwa Jabatan PENGGUGAT terakhir sebagai SUPERINTENDENTPengawas dengan gaji terakhir setiap bulannya sebesar Rp. 6.258.000.

No. 156/G/2016/PHI Sby3.Periode Tahun 2014:( tl 4, LAPORAN LOSSES & GAIN PENGAPALAN VTB & HVGOi 4) PT.

No.156/G/2016/PHI Sby1. Saksi Ir.

No. 156/G/2016/PHI SbyHal.32 dari 31 hal. Put. No. 156/G/2016/PHI Sby

156/G/2016/PTUN-MDN

/G/2016/PTUNMDN /B.

/G/2016/PTUNMDN /3.

/G/2016/PTUNMDN /7.

/G/2016/PTUNMDN /14.

/G/2016/PTUNMDN /42.

156/G/2016/PTUN-JKT

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding; -------------

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terbanding/Pembanding; -----------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/G/2016/PTUN-MDN tanggal 04 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Tergugat/Pembanding

ini yang sampai hari ini ditetapbkan sebesar Rp401.000,00 (empatratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 14 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2017/PHI/PN.Sby. junctoNomor 156

/G/2016/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April2017;Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikankepada Penggugat pada tanggal 13 April 2017, kemudian Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp50.064.000,00 =Rp 7.509.600,00 Upah proses 6 x Rp6.258.000,00 = Rp37.548.000,00Jumlah = Rp95.121.600,00(Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TRI WAHANA UNIVERSAL (PTTWU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 156

/G/2016/PHI.Sby., tanggal 27 Februari2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan gugatanPenggugat dikabulkan sebahagian maka sebagaimana ditentukan dalamPasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;Memperhatikan, Undang Undang

TRIWAHANA UNIVERSAL (PT TWU) tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 156/G/2016/PHI.Sby., tanggal 27 Februari 2017MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

., tanggal 10 Agustus 2017 juncto Putusan Tata UsahaNegara Medan Nomor 156/G/2016/PTUNMDN., tanggal 4 Mei 2017;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 128 PK/TUN/20183. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini:Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 156/G/2016/PTUNMDN, Tanggal 4 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan; Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan objeksengketa yang dimohonkan Penggugat;Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei 2017 harus dikuatkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutdi atas tidak cukup pertimbangan dan tidak mencerminkan rasa keadilanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan.Pendapat demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:Putusanputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yangkurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harusdibatalkan ic Pengadilan

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 142/B/2017/PTTUNMDN Tanggal 10 Agustus 2017 yangsekedar hanya mengambil alin pertimbangan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 156/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei2017 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentangpengambilalihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medandimaksud serta tanopa memberikan penilaian sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewijs) Tergugat/Pembanding adalah tidak cukupdan sepatutnya

Hal ini diakui dalampertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 156/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei 2017 pada Halaman 55Paragraf terakhir;Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) negaramengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalampersamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalamsuatu Negara Hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law).

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor142/B/2017/PT.TUNMDN Tanggal 10 Agustus 2017 yang telahmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 156/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei 2017 yang telahmembatalkan objek perkara dengan dasar Azas Keadilan mengingatPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabdi lama(mendekati masa pensiun) dan tidak menikmati uang korupsi tersebutadalah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, sebab Pasal 23ayat (4) huruf a

tersebut:Bahwa sejalan dengan Asas Keadilan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam putusannya pernah membatalkan SuratKeputusan Bupati Langkat tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan PengadilanYang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20Perkara No. 245/G/2019/PTUNMDN4)5)Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, yaitu: Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 156

/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei 2017yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 142/B/2017/PTTUNMDN Tanggal 10 Agustus 2017 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 569K/TUN/2017 Tanggal 11 Desember 2017; Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan BupatiLangkat tersebut adalah Asas Keadilan dengan melihat faktafakta,bahwasannya atas perkara tindak pidana korupsi dimaksud tidak dapatdibuktikan

bersangkutan menikmatidana korupsi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai tidakseharusnya dipandang sama dengan pelaku/terdakwa lain yangtelah terbukti ada menikmati dana hasil kejahatan dalamjabatannya, sehingga Bupati Langkat selaku Tergugat yangmenerbitkan objek sengketa tidak sematamata berpedoman padaketentuan atau aturanaturan secara mutlak, mnamun harusmemerhatikan Asas Keadilan (vide halaman 56 paragraf pertamasampai dengan paragraf terakhir Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 156

/G/2016/PTUNMDN Tanggal 4 Mei 2017);Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan faktafaktapada diri Penggugat, Penggugat berkeyakinan objek sengketabertentangan dengan asas keadilan sesuai alasanalasan dan buktiHalaman 21Perkara No. 245/G/2019/PTUNMDNbukti yang kuat sebagai berikut:a) Penggugat Terbukti Tidak MenikmatiDanaKorupsi YangDidakwakan :e Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 dihukumpidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat