Ditemukan 7 data
12 — 4
44 — 26
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR. Tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------
Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 46/PENHS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 17 April 2018tentang Penetapan Hari Sidang ; 220 05TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 4 Desember 2017 yangamarnya sebagai berikut:n2 nnn nnn nnn ren nnn nnn enn nec cnn ensMENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat; nnn nnn nnn nnn nnn enn2.
/G/2017/PTUN.MTR. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15Desember 201 7; 222222 non noe nnn ne nnn cnn ce nee ne nee cnn cenceHal. 3 darihal8& Put.
No.46/B/2018/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugatmengajukan Memori Banding Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR ~ tanggal 24Januari 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram tanggal 25 Januari 2018 dan permohonan Memori bandingtersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRtanggal 4 Desember 2017
/G/2017/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang terouka untuk umumpada tanggal 4 Desember 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat danKuasa Hukum Tergu at j 2222 one nn none nnn nnn nnn nnn non nen ene oneMenimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor158/G/2017/PTUN.MTR.
No.46/B/2018/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan Byang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 158/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 4 Desember 2017, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, KeteranganSaksi, Memori Banding, dan suratsuratlain yang bersangkutan dengan perkaraini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal
AMAQ ZULHIDAYATI alias H. MUCHTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
65 — 41
158/G/2017/PTUN.MTR
PUTUSANNomor: 158/G/2017/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, Jalan DR.
LOMBOK TIMUR,Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRHalaman 3PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, TANGGAL 1 JUNI 2010.SURAT UKUR NOMOR 642/ PEMONGKONG/ 2002, TANGGAL20 AGUSTUS 2002 DENGAN LUAS 5.030 m2. ATAS NAMAAGUS LAKSAMANA YANG TERLETAK DI DESAPEMONGKONG KEC. JEROWARU, KAB.
Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai denganmelakukan proses gugatan yang bersangkutan;Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRHalaman 28Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H.
/G/2017/PTUN.MTRHalaman 34Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;MENGADILI:1.
S.H.Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRHalaman 35Il. RETNO ARIYANI, S.H.Panitera Pengganti,SYAMSIAH, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 158/G/2017/PTUN.MTR1. Pendaftaran Gugatan2.ATK3. Panggilanpanggilan4. Pemeriksaan Setempat5. Sumpah Saksi6. Penterjemah7. Materai8. Redaksi9. Leges Rp. 30.000,Rp. 150.000,Rp. 135.000,Rp. 2.550.000,Rp. 30.000,Rp. 25.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000, +Rp. 2.934.000,Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRHalaman 36Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTRHalaman 37
153 — 66
158/G/2017/PTUN.JKT
Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT5. Hj. Indri Sulistyawati, S.H.;6. Muhammad Irfan, S.H.
Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT4.
Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT20.Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari PT.
Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT7. Bukti T. Il.In 78. Bukti T. Il.In89. Bukti T.
Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 506 K/TUN/2018Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR,tanggal 4 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya denganPutusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan
Putusan Nomor 506 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAQ ZULHIDAYATI AliasHAJI MUHTAR harus ditolak dengan perbaikan amar putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018, yang menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR,tanggal 4 Desember 2017, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawahini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17April 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 Desember 2017,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman.
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
126 — 52
Pst.masih hidup pun Sudah Tidak Berlaku dan Tergugat II telah mengesahkan /menerima pengecekan tersebut.16.Bahwa atas perbuatan Tergugat Il yang mengesahkan pengecekan 5 (lima)sertipikat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung = masingmasing berturutturut dengan perkaraNo.155/G/2017/PTUNBDG, No.156/G/2017/PTUNBDG,No.158/G/2017/PTUNBDG, No.159/G/2017/PTUNBDG, danNo.160/G/2017/PTUNBDG untuk membatalkan ke 5 (lima) sertipikattanah tersebut yang dipegang oleh pemalsu
Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 22 angka 16 yangintinya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Bandung masingmasing berturutturut denganPerkara Nomor 155/G/2017/PTUN.BDG, Nomor156/G/2017/PTUN.BDG, Nomor 158/G/2017/PTUN.BDG, Nomor159/G/2017/PTUN.BDG dan Nomor 160/G/2017/PTUN.BDG untukmembatalkan ke 5 (lima) sertipikat tanah tersebut yang dipegang olehpemalsu/penjahat.Untuk perkaraperkara huruf e tersebut di atas, Penggugat tidakmencantumkan amar putusan
Bukti P34 :: Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untukmengecek sertipikat HM No.209/Leuwinutug, tidak ditunjukkanaslinya ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.155/G/2017/PTUNBDG, sesuai asili ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.156/G/2017/PTUNBDG, sesuai asi ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.158/G/2017/PTUNBDG, sesuai asili ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
154 — 59
Pst.masih hidup pun Sudah Tidak Berlaku dan Tergugat II telah mengesahkan /menerima pengecekan tersebut.16.Bahwa atas perbuatan Tergugat Il yang mengesahkan pengecekan 5 (lima)sertipikat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung = masingmasing berturutturut dengan perkaraNo.155/G/2017/PTUNBDG, No.156/G/2017/PTUNBDG,No.158/G/2017/PTUNBDG, No.159/G/2017/PTUNBDG, danNo.160/G/2017/PTUNBDG untuk membatalkan ke 5 (lima) sertipikattanah tersebut yang dipegang oleh pemalsu
Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 22 angka 16 yangintinya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Bandung masingmasing berturutturut denganPerkara Nomor 155/G/2017/PTUN.BDG, Nomor156/G/2017/PTUN.BDG, Nomor 158/G/2017/PTUN.BDG, Nomor159/G/2017/PTUN.BDG dan Nomor 160/G/2017/PTUN.BDG untukmembatalkan ke 5 (lima) sertipikat tanah tersebut yang dipegang olehpemalsu/penjahat.Untuk perkaraperkara huruf e tersebut di atas, Penggugat tidakmencantumkan amar putusan
Bukti P34 :: Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untukmengecek sertipikat HM No.209/Leuwinutug, tidak ditunjukkanaslinya ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.155/G/2017/PTUNBDG, sesuai asili ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.156/G/2017/PTUNBDG, sesuai asi ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara No.158/G/2017/PTUNBDG, sesuai asili ;: Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalamperkara