169/G/2013/PTUN-BDG

PUTUSANNomor : 169/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa informasi publik dilangsungkan di gedung yangditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkanputusan dalam sengketa antara !22PEMERINTAH KOTA BOGOR, berkedudukan di JI. Ir. H. Juanda No. 10 Bogor16121.

/G/2013/PTUNBDG6.46.56.6Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publikyang relevan dengan tujuan permohonan dengan memberikan :Salinan dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAMTirta Pakuan Tahun 2012 berupa :a.

Dan terhadap para pihak telah diberikan salinan putusan ;Bahwa, terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat tersebut,Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi mengajukan keberatan dengansuratnya tertanggal 11 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Desember 2013, dengan registerperkara Nomor : 169/G/2013/PTUNBDG.

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/TermohonINfOr MASI ; = 2 enn nnn nnn nnn nn ne nnn ne nnn nance ne nnnnnnnsHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDG2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 178/PNTPMK.A/KIJBR/X1I/2013 tanggal 07 November 2013 ;3.

AZHARYANTI, SH.Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDG

169 /G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 169 /G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :EDI TARWOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalJalan Rungkut Asri Timur XVII/43 Rt.09 Rw.10 Kelurahan Rungkut KidulKecamatan Rungkut Kota Surabaya.Dalam hal ini memberikan kuasa

169/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNomor : 169/G/2013/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut,dalam perkara antara : H.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

/G/2013/PTUNJKT2.

(fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 51 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT23. Bukti P 8.224. Bukti P9.125.26.27.28.29,BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP9.2P 9.3P9.4P9.5P9.6Sertifikat Penataran Tingkat Dasar Anggota DPRD Provinsi danKabupaten/Kota Partai Demokrat Periode 20092014 atas namaH.

/G/2013/PTUNJKTI.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/G/2013/PTUN.JKT tanggal 11 Februari 2014 ; 3.

Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11Februari 2014 Nomor : 169/G/2013/PTUNJKT yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Dalam Eksepsi Menolak EksepsiEksepsi Tergugat;Dalam Pokok Sengketa: 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.291.000,(duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 169/G/2013/PTUNJKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 11 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpadihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;Bahwa isi putusan perkara a quo telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 12 Februari 2014,NomorW2.TUN.1/176/HK.06/II/2014 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta;Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai AktaPermohonan Banding Nomor 169/G/2013/PTUNJKT tanggal 28 Februari 2014 danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 169/G/'2013/PTUNJKTtanggal 03 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta ;Bahwa sampai

Putusan No.108/B/2014/PT.TUN.JKT.Mengingat akan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, UndangUndang serta ketentuanketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan sengketa ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pebanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11Februari 2014 Nomor 169/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan Bandingtersebut;e Menghukum Penggugat /

M E N G A D I L I- Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; ------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 169/G/2013/PTUN.SBY , tanggal 25 Maret 2014 , yang dimohonkan banding ; --- Mengadili , MENGADILI SENDIRIDalam eksepsi :- Menyatakan eksepsi Tergugat / Pembanding diterima ; ----------------------------------Dalam pokok perkara

Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruhinformasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDG, tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/TermohonInformasi;2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 178/PNTPMK.A/KIJBR/X1/2013 tanggal 07 November 2013;3.

membayar biayaperkara ini sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribuRupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalampersidangan yang dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal20 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/2691Humas, tanggal 7 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 169

/G/2013/PTUNBDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Bandung.

Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa tidak jelas kepentingan Termohon Kasasi (dahuluTermohon Keberatan/Pemohon Informasi) dalam sengketa aquo secara langsung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA BOGOR;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 169

/G/2013/PTUNBDG, tanggal 20 Februari 2014yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 178/PNTPMK.A/KIJBR/XI/2013 tanggal O7 November 2013 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

PA.MgtBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAan Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS(Guru SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Magetan,berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013yang di daftarkan diregester surat kuasa khusus Nomor :169

/G/2013 tanggal 13 Mei 2013, telah dikuasakankepada KUASA selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;MelawanTergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut ;aon Telah mempelajari berkas perkara ;aon Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAwonenee Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 13 Mei2013 yang didaftarkan

Bahwa berdasarkan salinan putusan Nomor 158/B/2014/PT.TUN.SBY.Juncto Nomor 169/G/2013/PTUN.SBY tanggal 4 November 2014, MajelisHakim Judex Facti memberikan pertimbangan terhadap surat keteranganriwayat tanah yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Surat PernyataanPenguasaan Bidang Fisik (Sporadik) dan Surat Keterangan RiwayatTanah tersebut hanya bersifat keterangan penjelasan yang tidakmenimbulkan akibat hukum baru, sehingga dinilai secara substansi