Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat danPenggugat/Pembanding sangat keberatan dan secara tegas menolakpertimbanganpertimbangan yang diuraikan pada Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2016/PT.TUN.JKT JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/G/2016/PTUNBDG, sebab pertimbanganpertimbangan putusan tingkat pertama tidakmencerminkan rasa keadilan, salah atau keliru dan tidak mempertimbangkanbuktibukti yang diajukan, faktafakta hukum yang terungkap

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat danPenggugat/Pembanding tidak dapat menerima atau menolak pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor212/B/2016/PT.TUN.JKT Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 2/G/2016/PTUNBDG karena Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan secara benarmengenai latar belakang atau duduk permasalahan yang terjadi,

P3,P9, P11, T1);Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 212/B/2016/PT.TUN.JKT Juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 2/G/2016/PTUNBDG, tidakmempertimbangkan secara utuh dan benar pada bukti tanda terimaNomor 20150916.HO.00620 tertanggal 16 September 2015 yangdinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat danTergugat/Terbanding bahwa pemberkasan dokumen sebagaimanapersyaratan yang diatur dalam

Putusan Nomor 115 PK/TUN/201712.5.12.6.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 212/B/2016/PT.TUN.JKT Juncto Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor 2/G/2016/PTUNBDG, tidakmempertimbangkan secara cermat, utuh dan benar atas PERDAKota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan; yang padapokoknya bahwa tempat usaha yang akan dijalankan oleh PemohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Penggugat/Pembandingadalah

Putusan Nomor 115 PK/TUN/2017 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor 2/G/2016/PTUNBDG tanggal 2 Mei2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;.

.; Bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun1991 tersebut, sangat jelaslah terhadap gugatan Para PenggugatHalaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/2017sebagaimana yang terregister didalam perkara Nomor 2/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 29 Maret 2016 adalah jelas gugatan Para Penggugattelah Kadaluarsa atau tenggang waktu gugatan Para Penggugat sudahberakhir, oleh karenanya terhadap dalildalil gugatan Para Penggugatyang

G/2016/PTUNTPI, jo.

;Judex Facti Dalam Putusannya Tersebut Telah Salah Dan KeliruMenerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku,Yang Uraian Hukumnya Selengkapnya Sebagai Berikut:Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 274 K/TUN/20171.Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang Nomor 2/G/2016/PTUNTPI,tanggal 23 Agustus 2016, dengan dasar Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang telah salah dalam penafsiran danpenerapan hukum menyangkut tentang tenggang waktu 90 hariuntuk

sengketa TUN, akan tetapi Pengadilanadalah merupakan Badan Peradilan; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pertimbanganputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 2/G/2016/PTUNTPI, tanggal 23 Agustus 2016 yangmenolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasidengan dasar telah lewat tenggang waktu adalah tepat danbenar serta tidak salah menafsirkan dan menerapan hukum; Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Putusan Judex Facti Nomor 169/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal11 Januari

G/2016/PTUN.TPI, tanggal 23 Agustus 2016 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2Desember 2016 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding danKontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Pembanding tertanggal 5 Desember 2016 ; ==="Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihatdan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat danMemeriksa Berkas Perkara tanggal 24 Nopember 2016 Nomor.2/

G/2016/PTUN.DPS 5 2 22 2nn enn ene cence nnn nne nce cence ne ceccneceecncnnennesTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang terbukauntuk Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa HukumTergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal24 Oktober 2016, dengan

Putusan Nomor 06 K/TUN/2017lisan pada tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 2/G/2016/PTUNPbr juncto Nomor139/B/2015/PTTUNMDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru.

KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 139/B/2016/PTTUNMDN juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 02/G/2016/PTUNPBR adalah salah (keliru) dalam menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau salah dalam menerapkanhukum pembuktian;Bahwa PTTUN medan telah mengambil alih seluruh pertimbanganhukumnya pada keputusan PTUN Pekanbaru Nomor 2/

G/2016/PTUN.PBRkhususnya pada halaman 53 sampai dengan 55, termasuk juga pada halaman62 alinea terakhir hingga halaman 63 alinea pertama yang menjadi pokokdijatunkannya putusan oleh PTUN Pekanbaru, dengan kesimpulan bahwaKeputusan Termohon Kasasi dari segi substansi/materiil tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan, atas hal tersebut Pemohon Kasasitidak sependapat dengan putusan Judex Facti tersebut, karena tidak melihatsecara menyeluruh hukum materiil yang menjadi dasar terbitnya objek

Mengenai hal inidapat dilihat pada uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 55 hinggahalaman 62 alinea ke2 putusan Nomor 2/G/2016/PTUN.PBR.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal4 April 2017 Nomor : 2/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;3. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar seluruhONIOKOS PElKala,~~~~~~nnnm=nnnmnnn nnn nnn innnnmnnnnnnnnnnnnmnnnnmanmnnnn nnn nnmmmnMENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :1. Mengabulkan permohonan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT), 2. Memerintahkan agar TERBANDING (Dahulu TERGUGAT).