Tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.8555, dengan Gambar Situasi No. 27/2014 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama OLGA FITRIYANI DAMAYANTI (17 Tahun), ALDA NOVIE RAHMAWATI (15 Tahun), dan AGUSTI CAHYO FADHILAH (10 Tahun) ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PerbuatanKekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Put- 53042/PP/M.IIIA/27/2014

PUT.52299/PP/M.VB/27/2014

mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

/2014 tertanggal 7 Oktober 2014 antara Tergugat II dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, sehingga sudah sepatutnya untuk batal demi hukum;

Menetapkan Jual Beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 27/2014 tertanggal 3 Januari 2014 yaitu sebidang tanah HGB Nomor : 185/Kawangkoan sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1128/1995 tertanggal 9 Juli 1996 dengan luas 223M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 10 Juli 1996 terdaftar atas nama Linda Desty Kimbal terletak di Perum Watutumou Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten

Akta Jual Beli Nomor 27/2014 tertanggal 23 Januari 2014.POSITA :1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 16Oktober 2012 telah melakukan pembuatan Pengikatan untuk JualBeli Tanah dengan Nomor 126 dihadapan Notaris/PPAT di KabupatenMinahasa Utara atas nama Grace Sophia Judy Sarendatu, SH.2.

Menetapkan jual beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugatsebagaimana Akta Jual Beli Nomor 27/2014 tertanggal 23 JanuariHal 5 dari 43 Hal Put.No.24/PDT/2014/PT.MND2014 yaitu) sebidang tanah HGB Nomor 185/Kawangkoansebagaimana Surat Ukur Nomor 1128/1995 tertanggal 9 Juli 1996dengan luas 223 M?

Menetapkan Jual Beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugatsebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 27/2014 tertanggal 3 Januari2014 yaitu sebidang tanah HGB Nomor : 185/Kawangkoansebagaimana Surat Ukur Nomor : 1128/1995 tertanggal 9 Juli1996 dengan luas 223M?

Judex Factie Pengadilan Negeri Airmadidi tidak mempertimbangkanbahwa Akta Jual Beli Nomor : 27/2014 tertanggal 23 Januari 2014yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Grace Sophia JudySarendatu, SH Notaris/PPAT Minahasa Utara dilakukan dan ataudilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 adalah tidak sah karenaPembanding i.c.Linda Desty Kimbal selaku Pemegang Hak atas tanahobjek sengketa tidak pernah hadir untuk menandatangani Akta JualBeli Nomor: 27/2014 tertanggal 23Januari 2014 dihadapan PPAT Grace

Judex Factie Pengadilan Negeri Airmadidi tidak mempertimbangkanbahwa yang bertindak selaku pihak penjual dan pihak pembeli dalamAkta Jual Beli Nomor: 27/2014 tertanggal 23 Januari 2014 adalahSubjek yang sama yaitu pihak Terbanding i.c.

54P-115675218 2014 MIO JFI CW Hitam MH354P20FEJ162108 54P-116207219 2014 SOUL GT Hitam MH31KP000EJ820767 1KP-82079220 2014 V-IXION Hitam MH33C1205EK218717 3C1-121849621 2014 X RIDE Putih MH32BU002EJ142088 2BU-14210022 2015 NEW MIO M3 CW Hitam MH3SE8810FJ025209 E3R2E-002611323 2014 NEW VIXION Merah MH31PA004EK685726 1PA-68707224 2014 SCORPIO Z Hitam MH354D004DK049568 54D-04954025 2014 MIO J CW FI Merah MH354P20FEJ123137 54P-112310326 2014 JUPITER MX CW Hitam MH350C006EK858333 50C-85858827

2014 MIO GT Merah MH32BJ003EJ562545 2BJ-56265428 2014 MIO J CW Hitam MH354P20FEJ162109 54P-116207329 2014 SOUL GT Hitam MH31KP00DEJ820797 1KP-820823Di kembalikan kepada PT.

(satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;

/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;

(satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;

/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;

MARIANA4 BkI 12.2012 senilai Rp 5.939.987,00Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/2014/PT BGL27. Bukti P27 :28. Bukti P28 :29. Bukti P29 : PO. PO. PO. PO. PO. PO.

/2014/PT BGL PO.

/2014/PT BGL6.

Akta Jual Beli Nomor 27/2014 tertanggal 23 Januari 2014Posita1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada hari selasa tanggal 16 Oktober2012 telah melakukan pembuatan Pengikatan untuk Jual Beli tanah denganNomor 126 dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa Utara atasnama Grace Sophia Judy Sarendatu, S.H.;2. Bahwa pembuatan Pengikatan untuk Jual Beli tanah sebagaimana angka 1(satu) di atas berupa :Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3073 K/Pdt/20152.1.

(dua ratus tiga puluh tiga meterpersegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenMinahasa Utara tertanggal 10 Juli 1996 terdaftar atas nama Linda DestiKimbal, terletak di Perum Watutumou Desa Kawangkoan Baru, KecamatanKalawat, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian dilanjutkan dengan JualBeli tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Akta JualBeli Nomor 27/2014 tertanggal 23 Januari 2014 dihadapan Notaris/PPAT diKabupaten Minahasa Utara atas nama Grace Sophia Judy Sarendatu

Menetapkan Jual Beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugatsebagaimana Akta Jual Beli Nomor 27/2014 tertanggal 3 Januari 2014 yaitusebidang tanah HGB Nomor 185/Kawangkoan sebagaimana Surat UkurNomor 1128/1995 tertanggal 9 Juli 1996 dengan luas 233 m? (dua ratus tigapuluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Minahasa Utara tertanggal 10 Juli 1996 terdaftar atas namaHal. 11 dari 19 Hal.

/2014 tanggal3 Juni 2014 sehingga Jual Beli tersebut mengikat kedua belah pihak, karenaHal. 16 dari 19 Hal.

Menetapkan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat;Menetapkan Jual Beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugatsebagaimana Akta Jual Beli Nomor 27/2014 tertanggal 3 Januari 2014 yaitusebidang tanah HGB Nomor 185/Kawangkoan sebagaimana Surat UkurNomor 1128/1995 tertanggal 9 Juli 1996 dengan luas 233 m? (dua ratus tigaHal. 17 dari 19 Hal.

Putusan Nomor 3305/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1182/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014 tentang KeberatanSKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00020/207/10/332/13 tanggal 29November 2013 Masa Pajak September 2010 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00015/WPJ.27/KP.0203/2014

untuk seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingSurat Nomor 024/II15/AB.1/SKU tanggal 3 Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69540/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1182/WPJ.27

/2014 tanggal 18 November 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00020/207/10/332/13 tanggal 29Nopember 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00015/WPJ.27/KP.0203 /2014 tanggal23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha, NPWP01.002.743.1332.001, alamat Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru,Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Alamat Korespondensi Sinar Mas LandPlaza

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1182/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2010 Nomor 00020/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00015/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha, NPWP01.002.743.1332.001, adalah telan sesuai dengan

Putusan Nomor 3305/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1182/WPJ.27/2014 tanggal 18November 2014, mengenai

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63556/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 03 September 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan TerbandingNomor : KEP563/WPJ.27

/2014 tanggal 12 Mei 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 233/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 07 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63556/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 03 September 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor :KEP563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman.

/2014 tanggal 12 Mei 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00120/207/10/202/13 tanggal 3 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.691.412.9202.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1796/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54122/PP/MXB/27/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruh Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1096/WPJ.02/2012 tanggal 31 Oktober2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2009 Nomor00004/241/09/218/11 tanggal 11 November

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54122/PP/MXB/27/2014, tanggal 16 Juli 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor Nomor SKU2852/PJ./2014, tanggal 20 Oktober2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54122/PP/M.XB/27/2014 tanggal 16 Juli 2014, atas nama PT Sari LembahSubur (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dan diterima secara langsung pada tanggal 14 Agustus 2014 denganbukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor201408140312;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54122/PP/M.XB/27/2014 tanggal 16 Juli 2014 ini masih dalamHalaman 7 dari 19 halaman.

/2014 tanggal 16 Juli 2014 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.54122/PP/MXB/27/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1096/WPJ.02/2012 tanggal 31 Oktober2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2009Nomor 00004/241/09/218/11 tanggal 11 November 2011, atas nama: PT.Sari

Putusan Nomor 3304/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk mengabulkan banding dari Pemohon Banding danmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1194/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00035/207/09/332/13 tanggal 29 November2013 Masa Pajak Februari 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP00033/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69521/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1194/WPJ.27/2014 tanggal 18

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1194/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00035/207/09/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakFebruari 2009, atas nama PT Satya Kisma Usaha, NPWP01.002.743.1332.001, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1194/WPJ.27

/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00035/207/09/332/13tanggal 29 November 2013 Masa Pajak Februari 2009 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00033/WPVJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa mengingat jaringan telekomunikasi tersebut dibangun padaruang milik jalan yang berada di bawah kewenangan dari PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia,maka Pemerintah Daerah terkait dapat menyewakan penggunaanruang milik jalan kepada anggota Para Pemohon sebagaimana diaturdalam Pasal 29 ayat (1) PP 27/2014 Juncto Pasal 81 Pemendagri19/2016 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 29 ayat (1) PP 27/2014:(1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada PihakLain

Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 90 PP 27/2014;il. Pasal6 ayat (1) huruf g, huruf i, huruf ; UU 12/2011; danili. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014;dengan dalil sebagai berikut:a. Bahwa Permendagri 19/2016 merupakan peraturan pelaksanaandari PP 27/2014 yang diterbitkan khusus untuk mengaturpengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping Permendagri19/2016, PP 27/2014 mengamanatkan kepada MenteriKeuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PPHalaman 24 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 13 P/HUM/20202/7/2014 yang mengatur mengenai kebijakan umum Barang MilikNegara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.Kebijakan yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri dalamPermendagri 19/2016 harus bersesuaian dengan kebijakanumum yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 90PP 27/2014):Pasal 90 PP 27/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 90:(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaanBarang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaanBarang

Putusan Nomor 13 P/HUM/2020Negara/Daerah kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentudan menerima imbalan uang tunai (vide Pasal 1 butir 11 PP27/2014):Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP 27/2014 mengatur bahwa formulatariffoesaran sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanahdan/atau bangunan ditetapkan oleh:(1) Pengelola barang (dalam hal ini Menteri Keuangan), untukBarang Milik Negara; atau(2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;Bahwa Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 mengatur bahwa besaransewa

Bahwa ketentuan mengenai pembayaran uang sewa dilakukansecara sekaligus tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelumditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah jugaterdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (9) PP 27/2014.

Putusan Nomor 3303/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk mengabulkan banding dari Pemohon Banding danmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1195/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/09/332/13 tanggal 29 November2013 Masa Pajak Agustus 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP00027/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69527/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1195/WPJ.27/2014 tanggal 18

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1195/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00041/207/09/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakAgustus 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00027/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atasnama PT Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1332.001,adalah telah sesual dengan

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1195/WPJ.27

/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/09/332/13tanggal 29 November 2013 Masa Pajak Agustus 2009 sebagaimana telahHalaman 4 dari 8 halaman.