Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015. Antara Anidar Sandi Agus/Penggugat dengan Indra Afdi Saputra/Tergugat II;3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik sah atas tanah objek perkara;5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek perkara dengan cara tidak keluar dan mengosongkan tanah objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;6.

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah beserta rumah di atasnyaberdasarkan Akta Jual Beli No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015.yangterletak di Desa Koto Dua, Kecamatan pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh,dengan batasbatas dan ukuran adalah sebagai berikut :Sebalah Utara Berbatas dengan Wasnidar.

Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR :1.Br10.11.12.13.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnyaMenyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 32/2015 tanggal30 Januari 2015.

Bahwa Penggugat dalam posita poin 6 mendalilkan Penggugat membelitanah obyek perkara berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/2015 tanggal 30Januari 2015 dari Tergugat Il. Dan kemudian pada posita poin 5Penggugat mendalilkan bahwa AJB No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015yang merupakan kesepakatan jual beli antara Penggugat denganTergugat Il adalah sah.c.

Bahwa setelah kesepakatan pengosongan rumah ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat ditindaklanjuti dengan membuat Akta Jual Beli(AJB) antara Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Notaris/PPAT FedyKesaria, SH selaku Pejabat berwenang sebagaimana tertuang dalam AJBNo. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan kemudian SHM tanah obyekperkara tersebut dibaliknamakan keatas nama Penggugat oleh BPN selakuinstansi yang berwenang.

Sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat poin 8 dan 9 yangmenyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat menghuni tanah obyek perkara setelah AJB No. 32/2015 tanggal 30 Januari2015 ditandatangani..

., tanggal 17 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat I.2 dan eksepsi Tergugat III; Dalam Pokok Perkara 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2015, tanggal 30 Januari 2015 antara Anidar Sandi Agus/Penggugat dengan Indra Afdi Saputra/Tergugat II; 3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik; 4) Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah

Nomor 1519 K/Pdt/201710.Bahwa oleh karena Jual Beli dan Pembebanan Hak Tanggungan atasSertifikat tanah objek perkara tersebut dibuat di hadapan Notaris, makaPenggugat beranggapan bahwa proses jual beli dan pembebanan HakTanggungan atas Sertifikat tanah objek perkara tersebut adalah benar dantelah sesuai menurut hukum;Bahwa kemudian Penggugat menyetujui untuk membeli tanah objek perkaratersebut kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2015,tanggal 30 Januari 2015 beserta rumah yang

Akibatnya sampai sekarang Penggugat tidakdapat menguasai tanah objek perkara tersebut;Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2015,tanggal 30 Januari 2015 sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara,maka perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa hak,tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dengan cara tidakkeluar dan tidak mengosongkan tanah objek perkara, adalah jelasperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat sebagai pemilikyang sah tidak

Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2015,tanggal 30 Januari 2015, antara Anidar Sandi Agus/Penggugat denganIndra Afdi Saputra/Tergugat II;Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objekperkara;5.

Bahwa Penggugat dalam posita poin 6 mendalilkan, Penggugat membelitanah objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2015, tanggal30 Januari 2015 dari Tergugat Il. Dan kemudian pada posita poin 5Penggugat mendalilkan bahwa AJB Nomor 32/2015, tanggal 30 Januari2015 yang merupakan kesepakatan jual beli antara Penggugat denganTergugat II adalah sah;c.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor1/PDT/2017/PT.JMB., tanggal 2 Februari 2017 yang menguatkanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Spn., tanggal17 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat .2 dan eksepsi Tergugat III;Dalam Pokok Perkara1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2015,tanggal 30 Januari 2015 antara Anidar Sandi Agus/Penggugat denganIndra

/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 denganObyek Jual Beli tanah Persil No.42 D111 Kohir No.314 C1 luas 2.716 M?

/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 diperoleh fakta hukum :1.8.1 Rincik yang menjadi Alas Hak berupa Surat Pendaftaran SementaraTanah Miik Indonesia (Rincik) tanggal 19 Nopember 1958 Persil1.8.2No.42 DIll Kohir NO.314 C1 Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa luas 1,85 Ha atas nama Tjangnge Bin Tungga,dengan demikian Hak atas tanah seluas 2.716 M2 sesuai AJBNo.32/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 yang diajukan PeralihanHaknya adalah bagian dari tanah milik Pewaris Tjangnge BinTungga yang belum dibagibagi

+melakukan Penjualan ObyekAJB No.32/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 karena tidak mendapat kuasa dariPenggugat selaku Ahli Waris Tjangnge Bin Tungga yang sebenarnya danjuga telah mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Januari2014 serta Surat Kuasa Jual tanggal 15 Januari 2014 tidak memenuhiSyarat Formil untuk dijadikan alat bukti sebagai dasar Pembuatan AJBNo.32/2015 tersebut karena namanama yang tersebut didalamya bukanlahMateril yang sebenarnya karena tidak mendasarkan pada PenetapanPengadilan

/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, dengandemikian AJB tersebut cacat hukum dan oleh karenanya AJB tersebuttidak lagi dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik tetapi hanya menjadialat bukti Tulisan Dibawah Tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukummengikat terhadap Obyek AJB No.32/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 ;1.12 Bahwa AJB No.32/2015 tanggal 4 Pebruari yang cacat hukum dan telahmenjadi Tulisan Dibawah Tangan yang tidak lagi mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan Obyek AJBnya dan secara hukum tidak dapat

/2015 tanggal 4 Pebruari dan Pembatalan AJB No.32/2015 tanggal 4Pebruari 2015 telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sungguminasadengan Perkara Nomor: 16/Pdt.g/2016/PN.Sgm dan belum Berkekuatan Hukum Tetap ;131.16 Bahwa walaupun Perkara Perdata di Pengadilan Negeri SunggguminasaNo.16/Pdt.g/2016/PN.Sgm belum Berkekuatan Hukum Tetap tetapigugatan perkara a quo oleh Penggugat selaku Ahli Waris Tjangnge BinTungga tetap harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarkarena apabila Penggugat menunggu

Bahwa Terlawan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telahmenerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan objek dari diajukan perlawanan ini yaitu berupa gugatanpembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor :07/Pbt/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan SertipikatHak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05111999, SuratUkur tanggal 05111999 No. 332/Sekejati/1999

Bahwa dengan dikeluarkannya gugatan pembatalan Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanHalaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor :121/G/PLW/2015/PTUNBDGPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/Pbi/BPN.32/2015,tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05111999, Surat Ukur tanggal05111999 No. 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atasnama Ayi Gunawan Azis Alias Nandang Basya terletak

Konkrit, Karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTerlawan, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, nyata atau dapatditentukan apa yang harus dilakukan yang dalam hal ini objek sengketaberwujud Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/Pbt/BPN.32/2015, tanggal11.

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor: 07/Pbt/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati TerbitTanggal 05111999, Surat Ukur Tanggal 05111999 No.332/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama AyiGunawan Azis Alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno HattaNo. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung

Memerintahkan Terlawan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor :07/Pbt/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan SertipikatHak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05111999, SuratUkur tanggal 05111999 No. 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhirtercatat atas nama Ayi Gunawan Azis Alias Nandang Basya terletak di JalanSoekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota6.

/2015 tanggal 30 Januari 2015.

/2015 tanggal 30 Januari 2015beserta surat perjanjian Nomor 10 tanggal 16 Desember 2014 yang di buat olehTergugat IT adalah Cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena Akta jual beli No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015 antaraPenggugat dengan Tergugat III cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum,maka dengan sendirinya balik nama sertifikat Nomor 51 yang dibuat oleh TurutTergugat II cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena Penggugat membeli

Tergugat Iadalah Salah Alamat (error in persona) Karena Tergugat I bukan lah Para pihakyang turut bertanda tangan dalam AJB No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015tersebut dan tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan paraPenggugat terkait permasalahan ini.

Sehingga tidak benar dalilPara Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli Obyek perkara sebagaimanaTertuang dalam AJB No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015 adalah cacat Hukumsebagaimana dalil Posita Penggugat poin 18,29 dan 20.

Bahwa mengingat Obyek perkara dijual oleh Tergugat IIIa sebagaimana tertuang dalam AJB No. 32/2015 tanggal 30 Januari 2015 makaseharusnya kewajiban pengosongan rumah merupakan tanggung jawabTergugat III a yang mana dalil ini juga dikuatkan Penggugat Pada posita nyapoin 12.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4182/WPJ.32/2015 tangggal 21 Oktober 2015 tentang Penguranganketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasaarkan Pasal 36 ayat (1)huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan TahunPajak 2008 Nomor 00002/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak NomorPut.79777/PP/M.IIB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat denganmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4182/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008Nomor 00002

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4182/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakHalaman 3 dari 7 halaman.

/2015 tanggal 21 Oktober2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor00002/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkankepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan pengurangan ataupembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlah pajakyang terutang dengan memperhitungkan bukti dan data pendukung dariHalaman 4 dari

Putusan Nomor 858/B/PK/Pjk/2019Penggugat, atas nama Penggugat, NPWP 02.258.229.0521.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4182/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan

KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 667/B/PK/Pjk/2020Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81740/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus

atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 81740/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017 untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor Put.81740/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017;MENGADILIKEMBALIMenerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat No.131/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 Nopember 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2770/WPJ.32

/2015 tanggal 4 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN No. 00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masa pajakOktober 2012:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPKB

Putusan Nomor 667/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015mengenai keberatan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4171/WPJ.32/2015 tangggal 21 Oktober 2015 tentang Penguranganketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Februari 2008 Nomor 00018/207/08/521/12 tanggal 12Desember 2012;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79779/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4171/WPJ.32

/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00018/207/08/521/12tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkan kepada Tergugat untukmemproses kembali permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yangtidak benar dan menghitung kembali jumlah pajak yang terutang denganmemperhitungkan bukti dan

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4171/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor00018/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PTPutra Satria Agung, NPWP 02.258.229.0521.000, beralamat diPerum Puri Intan Nomor 58, RT.O5 RW.01 Kelurahan Pabuaran,Kecamatan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4171/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor00018/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkankepada Tergugat untuk memproses

(Karena Pembetulan) Jumlah (a+b) 7.496.100.004PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang harus dibayar (4+5.g) NIHIL Bahwa dengan mempertinbangkan keadaan sebenarnya, peraturanperpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkan persamaan hak sertakeadilan juga kepastian hukum perlakuan perpajakan, maka PemohonBanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar banding PemohonBanding dapat diterima dan olehnya membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18

Putusan Nomor 2488/B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18 Agustus 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor: 00042/207/12/922/14 tanggal 17 Juni 2014, atas nama: PT Panganmas Inti Persada,NPWP. 01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, PelabuhanTanjung Intan No.1, Tambakreja, Cilacap;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Putusan Nomor 2488/B/PK/Pjk/2020135/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 November 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00042/207/12/522/14 tanggal 27 Desember 2013masa pajak Desember 2012:Dan Dengan Mengadili KembaliMenerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui

surat Nomor135/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 November 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00042/207/12/522/14 tanggal 27 Desember 2013Masa Pajak Desember 2012;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Putusan Nomor 2488/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2996/WPJ.32/2015 tanggal 18 Agustus 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor00042/207

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79778/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP4170/WPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan WajibHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79778/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4170/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4170/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor:0001 7/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama: PTPutra Satria Agung, NPWP 02.258.229.0521.000, beralamat diPerum Puri Intan No. 58 RT. 05 RW.01 Kelurahan Pabuaran

Putusan Nomor 621/B/PK/Pjk/2019Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP4170/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2008 Nomor: 0001 7/207/08/521/12 tanggal 12 Desember2012, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembalipermohonan pengurangan atau pembatalan

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79787/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat KeputusanTergugat Nomor KEP4179/WPJ.32

/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut79787/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4179/WPJ.32/2015,tanggal 21 Oktober 2015, tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4179/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 860/B/PK/Pjk/2019Penggugat, NPWP 02.258.229.0521.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4179/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79782/PP/M.1IB/99/2017 tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP4174/WPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan WajibHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79782/PP/M.1IB/99/2017 tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4174/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4174/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor: 00021/207/08/921/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkan kepadaTergugat untuk memproses kembali permohonan penguranganatau pembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung

Putusan Nomor 623/B/PK/Pjk/2019perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP4174/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2008 Nomor: 00021/207/08/521/12

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79783/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP4175/WPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b KarenaHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79783/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4175/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor:00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama:PT Putra Satria Agung, NPWP 02.258.229.0521.000, beralamatdi Perum Puri Intan No. 58 RT. 05 RW.01 Kelurahan Pabuaran,Halaman

Putusan Nomor 624/B/PK/Pjk/2019KEP4175/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2008 Nomor : 00022/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012,dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembalipermohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar danmenghitung kembali jumlah pajak

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79788/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat KeputusanTergugat Nomor KEP4180/WPJ.32

/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut79788/PP/M.IIB/99/ 2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4180/WPJ.32/2015,tanggal 21 Oktober 2015, tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 859/B/PK/Pjk/2019Penggugat, NPWP 02.258.229.0521.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79780/PP/M.IIB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP4172MWPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan WajibHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79780/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2008 Nomor: 00019/207/08/521/12 tanggal 12Desember 2012, atas nama: PT Putra Satria Agung NPWP02.258.229.0521.000, beralamat di Perum Puri Intan No. 58 RT.05 RW.01 Kelurahan Pabuaran

Putusan Nomor 622/B/PK/Pjk/2019KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00019/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkankepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan penguranganatau pembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlahpajak