• -----------------------------------------------------------------------------------

  • Menguatkan dan mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32

  /2017 Tanggal 03 November 2017 Tentang pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 6. 354 m2 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 427/Gudang, Surat UkurNomor : 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6. 345 m2 Terletak di Jalan Suryakencana Nomor: 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Karena Cacat Administrasi;----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA ----------------------------------------------------

----

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;---------------------
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 Tanggal 03 November 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 6. 354 m2 dan Pembatalan Sertifikat

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354m? dan Pembatalan Sertipikat HakHim. 3 dari 26 hlm.

Menyatakan menguatkan dan tetap mempertahankan Penetapan MajelisHakim Nomor: 201/G/2019/PTUNJKT, tanggal 26 Maret 2020 TentangPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354m* dan Pembatalan

• hadapan TERGUGAT II;- Menyatakan tidak sah dan batal Akta Jual Beli Nomor 368/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan TERGUGAT II;- Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut dan membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Februari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 368/2016 tanggal 30 November 2016; - Menyatakan tidak sah dan batal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat di hadapan TERGUGAT IV;- Menyatakan tidak sah dan batal Akta Jual Beli Nomor 32

  /2017 tanggal 6 November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;- Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Mei 2017 dan Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal 6 November 2017;- Menyatakan TERGUGAT III tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan bangunan seluas 313 M2, yang terletak di Perumahan Kota Wisata Kav.

• bangunan terletak di Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, seluas : 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) ; Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; Menyatakan batal demi hukum Akta Persetujuan Nomor : 37 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat II; Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13 tertanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat I; Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli No.32

  /2017 yang dibuat oleh DR.H.Wira Fransiska,SH.MH selaku PPAT tertanggal 03 Maret 2017 ; Menyatakan bataldan tidak berkekuatan hukum peralihan hak / balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1097, seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I; Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima pembayaran utang Penggugat sebesar Rp. 294.300.000,-(dua ratus Sembilan

  Kemudian beralih haknya kepada DADANG RUSNANDI karena Jual Beli,berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 166/2011 tanggal 21032011 yangdibuat oleh Diastuti, SH, selaku PPAT, dicatat pada tanggal 05092011.ii Kemudian beralih haknya kepada TAN LIN SUI karena Jual Belli,berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal 03032017 yang dibuatoleh DR.H. Wira Franciska, SH, MH selaku PPAT, dicatat pada tanggal 12042017.4.

  Kemudian beralih haknya kepada TAN LIN SUI karena Jual Beli,berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal 03032017 yang dibuatoleh DR.H.

  Bahwa kemudian beralih lagi haknya kepada TAN LIN SUI karena JualBeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal 03032017 yangdibuat oleh DR.H. Wira Franciska, SH, MH selaku PPAT, dicatat padatanggal 12042017 ternyata Akte Jual Beli Nomor :32/2017 yangdimaksud TAN LIN SUI (Tergugat !)

  sebagai dasar balik nama SertifikatNomor :1097 dari nama DADANG RUSNANDI (Penggugat) menjadi atasnama TAN LIN SUI (Tergugat ) jelas tidak diajukan dipersidangansehingga Akte Jual Beli (AJB) No.32/2017 tertanggal 12 April 2017 tidakdapat ditelusuri tentang KEABSAHANNYA ,apalagi pihak Penggugat(Dadang Rusnandi) dalam gugatannya mendalilkan dan dibenarkan olehTurut Tergugat hubungan hukum antara mereka adalah :PINJAM MEMINJAM UANG melalui perantara TURUT TERGUGAT senilaipinjaman sebesar Rp. 200.000.000

  Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli No.32/2017 yang dibuatoleh DR.H.Wira Fransiska,SH.MH selaku PPAT tertanggal 03 Maret2017 ;6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak / baliknama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1097, seluas 140 M2 (seratusempat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Cijawura,Kecamatan Buah batu, Kota Bandung dari atas nama Penggugatmenjadi atas nama Tergugat I:7.

• Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017, dan telah terbit Penetapan sebagai berikut: Penetapan Aanmaning berdasarkan Penetapan Nomor:34/Pen.Pdt/Aan.Eks/ 2018/PN.Cbi jo. Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 29 Agustus 2018; Penetapan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor:34/Pen.Pdt/Sita.Eks/ 2018/PN.Cbi jo. Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 30 Oktober 2018 jo. Berita AcaraSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita EksekusiNomor: 34/Pen.Pdt/Sita.Eks/ 2018/PN.Cbi jo.

  Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017, tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik No.1175/Tlajung Udik) telah diletakkan Sita Eksekusiberdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:34/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN.Cbi jo. Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 30 Oktober 2018 jo. Berita AcaraSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita EksekusiNomor: 34/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN.Cbi jo. Risalah LelangNomor: 1707/32/2017 tertanggal 01 November 2018..

  Risalah Lelang Nomor: 1707/32/2017 adalahEksekusi Rill (Pengosongan).

  Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 30 Oktober 2018 jo. Berita AcaraSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita EksekusiNomor: 34/Pen.Pdt/Sita.Eks/ 2018/PN.Cbi jo. Risalah LelangNomor: 1707/32/2017 tertanggal 01 November 2018.Saat ini tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan EksekusiRiil (Pengosongan).

  Menyatakan bahwa Terlawan II tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum pada pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sebagaimanatertuang pada Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober2017;3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober2017, yang dibuat Terlawan Il, adalah sah dan benar secara hukum,sehingga Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober 2017tidak dapat DIBATALKAN;4.

• , terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatanganiatas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal O4 Desember 2017, tentangPembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukurtanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas3.268 m?

  Putusan Nomor 239 K/TUN/2019 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor Urut 3. Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m?

  ,terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor Urut 3. Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m?

  Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017,tanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah,nomor urut 3; Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbittanggal 08122016, Surat Ukur tanggal 14112016, Nomor1179/Bojongnangka/ 2016, luas 3.268 m2, terakhir tercatat atas namaNasrun Popo, yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN;3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah, nomor urut 3; Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08122016, Surat Ukur tanggal14112016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m2, terakhirHalaman 6 dari 8 halaman.

• /2017 Eks/PN.

  /2017/PN.

  Adapun Kerugian dari Terlawan/PemohonEksekusi Sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 sesuai dengan penetapanNo. 32/2017. Eks/PN. Jkt. Tim. Jo.

  No. 32/2017. Eks/PN. Jkt.Tim.

  Bahwa tudingan Para Pelawan atau Para Termohon Eksekusi dalam positabutir 12 yang seolaholah terbitnya Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo. APHT No.07/15 tanggal 31 Oktober 2017 danRelaas Panggilan Aanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

• Bahwa dengan terbitnya : Relaas Panggilan AanmaningNo.32/2017.Eks/ PN.Jkt.Tim.Jo. APHT No.07/15, kepada PELAWANIsebagai TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANII sebagaiTERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikan oleh Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2017 dan; RelaasPanggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/ PN. Jkt.Tim. Jo.

  /2017.

  No. 32/2017. Eks/PN.Jkt.Tim.

  Bahwa tudingan Para Pelawan atau Para Termohon Eksekusidalam posita butir 12 yang seolaholah terbitnya Relaas PanggilanAanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo. APHT No.07/15 tanggal 31Oktober 2017 dan Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

  Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

• Nomor 21/PBT/ BPN.32/2017, Tanggal 29 Mei 2017 dan bahkan dalam persidangan PTUNBandung perkara Nomor 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember, pihakBilly Amer Sitorus selaku Penggugat telah mendalilkan adanya putusanPidana dalam Gugatannya sebagai dalil utama dan didukung dengandihadirkannya Saksi Ahli Pidana dari Universitas Parhyangan ( Dr.

  /2017 yang membatalkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 1162015.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 2952017Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tersebut maka secara hukum Sertipikat HakHalaman 34 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUNJKTMilik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azismenjadi berlaku kembali padahal Sertipikat

  /2017 belum diuji oleh MajelisHakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi.Bahwa secara substantif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 2952017 Nomor21/PBT/BPN.32/2017 yang telah mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratHalaman 38 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUNJKT07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 1162015, bertentangan dengan putusanPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal

  sengketa a quo dalam huruf 1, sehingga Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29052017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor :07/PBT/ BPN.32/2015 tanggal 11062015 untuk memulihkan Sertifikat Hak MilikNomor : 05922/Kel.

  Nomor Tanggal 19 Maret 2020 MAU 0101/549/III/2020 halmohon Pencabutan/Peninjauan Kembali Terhadap Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/Pbt/BPN.32/2017 yang kemudian terhadap hal tersebut berdasarkan bukti T2 Tergugat telahmembuat Laporan Penyelesaian Sengketa permohonan peninjauan kembali suratkeputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 21/PBT/BPN.32/2017 tanggal 28 Mei 2017 tentang pembatalan suratKeputusan

• Putusan Nomor 2461/B/PK/Pjk/2019 Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarbanding Pemohon Banding dapat diterima dan olehnya membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31Mei 2017 tentang Keberatan SKPLB Nomor 00015/406/14/522/16 tanggal 14Juni 2016 PPh Badan Tahun Pajak 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115861.15/2014

  /PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14Juni 2016, atas nama: PTI Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungIntan

  Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat Nomor063/PIP/BS/VIII17 tanggal 28 Agustus 2017 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2461/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PPh TahunPajak 2014 Nomor 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016;4.

  Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PPhTahun Pajak 2014 Nomor 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016.5.

  /2017 tanggal 31 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal14 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.626.220.6522.000;sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Ro524.823.198,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 9Februari 2017 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor52/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor18207/1987 seluas 1.580 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor53/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor18206/1987 seluas 2.500 m2 keduanya atas nama Partono Wiraputraterletak di Kelurahan

  Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Ratujaya, Gambar Situasitanggal 23 Desember 1987 Nomor 18207/1987 seluas 1.580 m2 danHalaman 2 dari 7 halaman.

  agar:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 329/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Januari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/G/2017/PTUNBDG,tanggal 6 September 2017;Mengadili Sendiri:1.Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi(semula Pembanding/Penggugat);Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32

  /2017 tanggal 9Februari 2017 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor52/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor18207/1987 seluas 1.580 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor53/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor18206/1987 seluas 2.500 m2 keduanya atas nama Partono Wiraputraterletak di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung (dahuluKecamatan Bojonggede) Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor).

  Putusan Nomor 299 K/TUN/2018Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Ratujaya, Gambar Situasitanggal 23 Desember 1987 Nomor 18207/1987 seluas 1.580 m2 danSertifikat Hak Milik Nomor 53/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23Desember 1987 Nomor 18206/1987 seluas 2.500 m2 keduanya atasnama Partono Wiraputra terletak di Kelurahan Ratujaya, KecamatanCipayung (dahulu Kecamatan

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115861.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00017/KEB/WPJ.32

  /2017 tanggal 31 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

  /2017 tanggal 31Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14Juni 2016, atas nama: PTI Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungHalaman 2 dari 7 halaman.

  Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16tanggal 14 Juni 2016, atas nama: PT Panganmas Inti Persada,NPWP 01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa,Pelabuhan Tanjung Intan No. 1 Tambakreja, Cilacap Selatan, KabCilacap, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

  Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal14 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.626.220.6522.000;sehingga pajak

• ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32

  /2017, tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Terletakdi Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, KecamatanBuah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni2020;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataHalaman 2 dari 8 halaman.

  Putusan Nomor 483 K/TUN/2021Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Terletak di JalanSoekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,Kota Bandung karena Cacat Administrasi

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni

  Putusan Nomor 483 K/TUN/2021ATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di JalanSoekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;4.

• Dalam Permohonan Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03November 2017, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak

  Putusan Nomor 35 K/TUN/2021Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat, seluas 6.354 m Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ProvinsiJawa Barat karenaCacat Administrasi;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang PencabutanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat seluas

  Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 3 November 2017, TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 6.354 m?

• harusPermohonaBanding20.510.623.4916.943.177.953.567.445.549.094.15664.934.379.024.18655.910.184.232.449.894.232.449.89934.943 .62597.113.10319.002.77916.115.8718.827.759.037.3227.865.07Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112511.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00007/KEB/WP4J.32

  /2017 tanggal7 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00003/206/12/525/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PD BPR BankKlaten, NPWP 01.140.114.8525.000, beralamat di Jalan Veteran Nomor140 RT 02 RW (07/7, Klaten 57431, sehingga jumlah pajak penghasilanmenjadi sebagai berikut: UraianJumlah ( Rp) Penghasilan BrutoPengurang Penghasilan Bruto20.510.623.496,0016.943.177.951,00 Penghasilan Neto Dalam NegeriPenghasilan

  Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00007/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00003/206/12/525/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PDBPR Bank Klaten, NPWP 01.140.114.8525.000, beralamat diJalan Veteran Nomor 140 RT 02 RW 07, Klaten 57431 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

  PeninjauanKembali pada tanggal 21 Juni 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00007/KEB/ WPJ.32

  /2017 tanggal 7 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/206/12/525/15tanggal 24 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.140.114.8525.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp27.865.070,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

• bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormatdapat mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00030/KEB/WP4J.32

  /2017, tanggal 24 November 2017 tentangHalaman 1 dari 7 halaman.

  dan Jasa Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal 25 November2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ.32

  /2017, tanggal 24 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal25 November 2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Catur PutraJati, NPWP 31.343.549.7526.000, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor562, RT 001/RW 001, Surakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

  /2017, tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal 25 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:Halaman 3 dari 7 halaman.