Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang No. 1426/37/2017 adalah sah secara hukum.- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 497 lokasi di Jl. Raden Patah No. 177, kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang-Jawa Tengah, atas nama PT.

Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang No. 1426/37/2017 adalah sah secara hukum.- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, lokasi di Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang-Jawa Tengah, atas nama PT.

Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang No. 1426/37/2017 adalah sah secara hukum.- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 lokasi di Jl. Seokarno Hatta Km. 28, Desa Bergaskidul, Kecamatan Klepu, Semarang-Jawa Tengah, atas nama PT.

Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang No. 1426/37/2017 adalah sah secara hukum.- Sertifikat Hak Milik No. 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jl.

No. 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang No. 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;4.

Dengan demikian pihak Bank Panin dan BankNegara Indonesia 46pun haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Bahwa selain adanya pihak Bank Panin dan Bank Negara Indonesia 46,didalam surat gugatan perlawanan pada posita angka 9, disebutkan adanyaRisalah lelang Nomor 1236/37/2017, dan didalam petitum angka 4 suratttgugatan perlawanan disebutkan Menyatakan Lelang dengan RisalahLelang Nomer 1236/37/2017 batal demi hukum , sehingga dengan demikiainstitusi ( lembaga ) yang menerbitkan Risalah Lelang

aquo dalam hal iniKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarangharuslah ditarik sebagai pihak pula dalam perkara ini.Bahwa apabila dicermati dalam Risalah Lelang No. 1236/37/2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang tanggal 29 Agustus 2017 ada pula pihak lain yaituKURATOR dari PT.

PETRA SUKSES ABADI (dalam pailit), hal tersebutdikuatkan melalui Risalah Lelang No. 1236/37/2017 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Keterangan PemenangLelang tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;5.

/2017.Bahwa oleh karena diterbitkannya Risalah Lelang Nomor : 1236/37/2017,maka Para Turut Terlawan juga mengalami kerugian sebagai berikut : TJurut Terlawan mengalami kerugian 0,5% x Rp13.100.000.000,00 =Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 235/Padt/2019/PT SMG TJurut Terlawan mengalami kerugian 0,5% x Rp13.100.000.000,00 =Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah)Sehingga total keseluruhan kergian Para Turut Tergugat sebesarRp1.310.000.000,00

Kelud Raya 19 Petompon, Gajah Mungkur, Semarang;Menyatakan Lelang dengan Risalah Lelang Nomor 1236/37/2017 batal demihukum;Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Semarang segera meletakkansita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap 2 (dua) obyek sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 luas 491 m2 (empat ratussembilan puluh satu meter persegi) terletak di JI.

Bahwa pada tanggal 09 April 2018, Para Pembantahtelah menerima Surat Pengumuman Lelang Eksekusi Pertama PengadilanNegeri Jakarta Barat, Nomor : 37/2017 Eks' jo Nomor422/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 Januari 2018.Namun atas pelaksanaan lelang tersebut, tidak ada pemenang lelang.3.

Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2019,Para Pembantah juga telah menerima Surat Pengumuman Lelang EkseskusiLanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 37/2017 Eks jo Nomor :422/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 Januari 2018.Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 543/PDT/2021/PT. DKI.Namun atas pelaksanaan lelang tersebut, juga tidak ada pemenang lelang.A.

dinyatakan diangkat kembali.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984, tanggal 31Maret 1985 menyatakan bahwa :Tidak diperkenankan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag)terhadap kekayaan yang sudah dijadikan Jaminan hutang kepadaBank .PERMOHONAN :Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon diputuskan sebagai berikut :PROVISI :Menetapkan menunda / menangguhkan Pelaksanaan lelang atas asset pribadimilik Para Pembantah, berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriJakarta Barat, Nomor : 37

/2017 Eks jo Penetapan Nomor422/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Brt , tanggal 16 Januari 2018, atas Sebidang tanahberikut bangunan rumah kantor (Rukan) 4 (empat) lantai yang berdiri diatasnyabeserta turutanturutannya, seluas : 99 M, terletak di Rukan Puri Niaga , BlokK 7/3J, Puri Kencana, RT/RW : 006/007, Kelurahan: Kembangan Selatan,Kecamatan : Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) No.1170/Kembangan Selatan, tercatat atas nama : INDRADILOOKMAN (Pembantah 1)PRIMER :1.

Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi atas asset pribadi milikPembantah , berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri JakartaBarat, Nomor : 37/2017 Eks jo Penetapan Nomor : 422/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 16 Januari 2018, adalah tidak berharga, tidak sah, dantidak mempunyai kekuatan hukum.5.

Putusan Nomor 66 P/HUM/2017pasal dalam PerMenHub No.26/2017 yang secara hukum telahdinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat berdasarkan PutusanNo.37/2017, jelas menunjukkan Termohon sama sekali tidak taatdengan hukum;Bahwa Termohon dalam menerbitkan PerMenHub No.108/2017 denganmembuat seolaholah melaksanakan Putusan No.37/2017, namun padakenyataan tetap membuat peraturan yang rumusan pasalpasalnyabertentangan dengan hukum, dan peraturan perundangundangan yangada diatasnya, yakni UndangUndang No

Putusan Nomor 66 P/HUM/201711.12.Bahwa Objek Permohonan yakni dalam pembentukan PerMenHubNo.108/2017 tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan PutusanNo.37/2017.

diperintahkan untuk mencabutbeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ;Bahwa berdasarkan uraian dasar menimbang PerMenHub No.108/2017harusnya sejalan dengan Putusan No.37/2017, yakni melaksanakanPutusan No.37/2017, dimana pasalpasal dalam peraturan PerMenHubNo.26/2017 telah dinyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikatdan tidak diberlakukan kembali.

Putusan Nomor 66 P/HUM/201720.No.37/2017, namun tetap diberlakukan kembali oleh Termohon yangmenggantinya dengan peraturan yang baru?

/2017;Bahwa Para Pemohon dalam dalildaliinya juga melakukanperbandingan Pasalpasal dalam PerMenhub Nomor 26/2017 yangtelah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukumdalam Putusan Nomor 37/2017, namun ternyata pasalpasaltersebut tetap diberlakukan lagi dalam PerMenhub No.108/2017, yangdiuraikan sebagai berikut :Halaman 20 dari 96 halaman.

Agustus2017 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan PengadilanAgama Sragen dengan register Nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.Sr. tanggal 16Agustus 2017 yang pada pokoknya telah mengajukan dalil dengan tambahandan perubahan sebagai berikut;1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2017, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung,Kabupaten Sragen sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor0037/37

/2017 tanggal 26 Januari 2017;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakankehidupan berumah tangga yang bahagia namun belum dan telah dikaruniaiketurunan ;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul membinarumah tangga di di rumah bersama di Dukuh Selorejo RT. 026, DesaMojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen selama 5 bulandan sejak bulan Juni 2017 Termohon pergi menempati rumah yang dibikinTermohon dari hasil pembagian Harta bersama di Dukuh Gedangan RT. 08,Desa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0037/37/2017, tanggal 26 Januari2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKedawung, Kabupaten Sragen, (P2).B. Saksisaksi :1.

tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis hakim tidakdapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Termohontidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan surat permohonanPemohon dan bukti (P2), yaitu. berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor0037/37/2017, tanggal 26 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kedawung

/2017 tanggal 24Oktober 2017 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah karena itu patut untuk dibatalkan.

Ngaliyan (obyek sengketa) yang diajukan oleh Tergugat IVselaku Pemenang Lelang berdasarkan berdasarkan Risalah LelangNomor : 1613/37/2017 tanggal 24 Oktober 2017yang diterbitkan olehTergugat V;Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka ParaTergugat baik secara sendirisendiri maupun bersamasama terbukti telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan ParaPenggugat.

Pelaksanaanlelang ii Kemudian dibuatkan Berita Acaranya berupa Risalah Lelang1613/37/2017 taggal 24 Oktober 2017; Bahwa oleh karena lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur yangberlaku, prosedur yang sah, maka dengan demikian Tergugat IVmerupakan pembeli yag bertikat baik yang harus mendapatkanperlindungan hukum;17.Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah tidak terbukti bahwaTergugat malakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam risalah lelang No:1613/37/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yangditerbitkan oleh Tergugat V telah terjadi kesalahan yang bersifat fatal yaitudebitur yang tertulis dirisalah lelang tersebut bukan Tergugat II (MOH.IMRONatau Mohamad Imron) akan tetapi atas nama tatik Rahayu kemudian di coretlagi atas nama All;Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Smg.

TIN1;2. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Risalah Lelang No.1613/37/2017 tertanggal24 Oktober 2017 dengan Nominal Rp.433.500.000,0( empat ratus tiga puluhtiga juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda DUKti............ 0. cece cece ee eee eee DIVE2;3. 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 1613/37/2017, diberitANdA DUK... 2... eee ce cee eee ee ee eee cee eee cae tee een eaeceeeeeseeeaeees bIWA334, 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01362, tercatat atas namaMuchamad

Bahwa kemudian TERGUGAT adalah selaku pemenang lelangterhadap Objek Sengketa yang dimohonkan oleh TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV melalui perantara TERGUGAT VI hal mana tertuang didalam Risalah Lelang No. 1236 / 37 / 2017, tanggal 29 Agustus 2017;16.

Bahwa dengan adanya Risalah Lelang No. 1236 / 37 / 2017,tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan jikaTERGUGAT selaku pemenang lelang atas obyek sengketa, maka atasdasar risalah lelang tersebut TERGUGAT VII telah melakukan balik namaterhadap Objek Sengketa dari suami Tergugat II (dhi. Alm. SUBANDI)menjadi atas nama TERGUGAT I;17.

PETRA SUKSES ABADI (dalam pailit)dalam hal ini TERGUGAT III dan IV KONPENSI, hal tersebut dikuatkanmelalui Risalah Lelang No. 1236 / 37 / 2017 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Semarangtanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Semarang;5.

Bahwa sebagai akibat dari dipailitkannyaPT PETRA SUKSES ABADI maka kedua SHM tersebut dilelang dankemudian dibeli oleh Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No1236/37/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dankedua SHM tersebut telahdibalik nama menjadi atas nama Tergugat ;8. Bahwa dalil angka 17 sd 26 adalah benar.

Bahwa kemudian SHMNo. 93/Petompon dan SHM No. 532/Petompon dilelang dan dibeli olehTermohon Banding berdasarkan Risalah Lelang No. 1236/37/2017 tanggal29 Agustus 2017 dan kedua SHM tersebut telah dibalik nama atas namaTermohon Banding ;4.

adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

/2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 39/2017, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT.

., M.Kn dan Kepala Kantor Peretanahan Kabupaten Karangasemmenerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tertanggal 1712017 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/ Desa Tulamben danSertifikat Hak Tanggungan Nomor 39/2017 tertanggal 1712017 untukSertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben.

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tertanggal1712017 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/ Desa Tulamben danSertifikat Hak Tanggungan Nomor 39/2017 tertanggal 1712017 untukSertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, dengan pemegang HakTanggungan PT. Bank Yudha Bhakti, Tok ( Turut Tergugat II ) adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat13. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas tanahsengketa dana.

/2017 danSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 39/ 2017 dengan pemegang HakTanggungan ada pada PT.

Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 37 / 2017 danSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 39 / 2017 , Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Yudha Bakt TbkJakarta , Sah dan Memiliki Kekuatan yang Mengikat ;.

/2017 dan Sertifikat HakTanggungan Nomor: 39/2017, Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama atas nama PT.

saksi koroban membalas saksi Jeane Meidi Tuatesan AliasHiska dengan mengatakan SE ITU YANG PARAMPUANGBINATANG, sehingga suami saksi Jeane Meidi Tuatesan AliasHiska (terdakwa) marah dengan katakata yang pernah dikeluarkansaksi korban tersebut, dan mengakibatkan terdakwa melakukanpemotongan kepada saksi korban sebagaimana dijelaskan diatas ;Bahwaa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korbanmengalami luka robek, yang mana hal tersebut dapat dibuktikandengan Visum Et Repertum Nomor : 353 /37

/2017 / Rumkit,tanggal 19 Desember 2017 dari Dr.C.W.Sialana M.Kes.Spf yangadalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haulusy Ambondengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :** Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut kanan atasHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Ambdengan ukuran empat kali satu kali nol koma lima cm ; titiktengah luka berjarak dubelas cm dari garis tengah tubuhkearah deskstra; sudut luka tumpul satu tajam ; tepi lukarata ; dasar luka jaringan lemak ;+ Tampak satu

sehingga kami tibadidapur milik saksi korban, saat di dalam dapaur terdaakwa melihat sebila pisauyang berada di atas meja ruang makan terdakwa lalu mengambil sebilah pisautersebut dan menggengamnya dengan menggunkan tangan kemudianmemusuk tubuh saksi koroan sebanyak beberapa kali hingga mengena padabagaian perut saksi korban;Bahwa terdakwa ada memilik hubungan kelauraga dengan saksi korban ;Bahwa akibat perouatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robeksesuai Visum Et Repetum Nomor : 353/37

/2017/Rumkit, tanggal 19 Desember2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

/2017/Rumkit, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani olehDr.

;Bahwa, dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II tersebut,sesuai dengan Kutipan Risalah lelang Nomor 37/2017 tanggal 21 Desember2017, diketahui yang menjadi Pihak PEMBELInya adalah Tergugat Illdengan hargaRp.500.000.000.

penjualan sebidang tanah agunan hutangPenggugat a quo harus dinyatakan Tidak Sah dan BATAL DEMI HUKUM;Bahwa, mengingat Penjualan Lelang terhadap Sebidang tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik No. 275 Luas 2073 M2 atas nama Suparlanatau Penggugat, terletak di Desa Ruwit Kecamatan Wedung, Demak, yangdilakukan tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, maka Risalah lelangNomor 37/2016 tanggal 27 Oktober 2016 menjadiCacat Hukum dan TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;Bahwa, Kutipan Risalah lelang Nomor 37

Luas 2073 M2 atas nama Suparlan atau Penggugat, terletakdi Desa Ruwit Kecamatan Wedung, Demak, yang dilakukan oleh Tergugat IIatas permohonan Tergugat sebagai Melawan Hukum;Menyatakan Penjualan Lelang terhadap tanah dan bangunan Sertifikat HakMilik No. 275 Luas 2073 M2 atas nama Suparlan atau Penggugat, terletakHalaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 374/PDT/2019/PT SMG10.11.di Desa Ruwit Kecamatan Wedung, Demak, oleh Tergugat II sebagai tidaksah dan Batal Demi Hukum;Menyatakan Risalah Lelang No. 37

Suparlan (Penggugat)yang telah dilelang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantorKPKNL Semarang , jalan Imam Bonjol No. 1 D GKN Il Lantai 4Semarang, tetapi sesuai Risalah lelang No.2380/37/2017 tanggal 21Desember 2017 pemenang lelang atas objek sengketa tersebut adalahMuhammad Nurhuda.3. Bahwa dengan demikian ditariknya Tn.

Menyatakan Risalah Lelang No.2380/37/2017 tanggal 21Desember 2017 Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatanhukum;5. Menyatakan pendaftaran Hak atas tanah Sertifikat Hak MilikNo.273 luas 2073 M2 atas anam Suparlan atau Penggugat,terletak di Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Demak oleh TergugatIV tidak sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;6.

;Bahwa, dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat Il tersebut,sesuai dengan Kutipan Risalah lelang Nomor 37/2017 tanggal 21Desember2017, diketahuiyang menjadi Pihak PEMBELI nya adalah Tergugat Illdengan hargaRp.500.000.000.

Menyatakan Risalah Lelang No. 37/2017 tanggal 21 Desember 2017 CacatHukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;5. Menyatakan Pendaftaran Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 275 Luas2073 M2 atas nama Suparlan atau Penggugat, terletak di Desa RuwitKecamatan Wedung, Demak oleh Tergugat IV tidak sah dan TidakMempunyai Kekuatan Hukum;6.

BahwaMAKA(Penggugat) yang telah dilelang pada hari Kamis tanggal 21Desember 2017 di kantor KPKNL Semarang , jalan Imam Bonjol No.1 D GKN Il Lantai 4 Semarang, tetapi sesuai Risalah lelangNo.2380/37/2017 tanggal 21 Desember 2017 pemenang lelang atasobjek sengketa tersebut adalah Muhammad Nurhuda.Dengan demikian ditariknya Tn.

B.3066KCVIII/ADK/1 1/2017 tertanggal 23November 2017 dari Tergugat kepada Penggugat (bukti bertanda T.I17),Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2017 atas nama SUMINI (bukti bertanda T.I18),Salinan Risalah Lelang Nomor 2380/37/2017 tanggal 21 Desember 2017dari Tergugat II (bukti bertanda T.I19),Akta Jual Beli No. : 399/2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara Tuan NurMuid dengan Tuan Suparlan (bukti bertanda T.I20),Yang kesemuanya telah disesuaikan dengan Aslinya ternyata Cocok

Mashudi sebagai Tergugat Ill dalamkapasitasnya sebagai pihak pembeli lelang, padahal jaminan kredit dalamperkara aquo yaitu SHM No. 275/Desa Ruwit atas nama Suparlan telah dilelangpada Kamis, tanggal 21 Desember 2017 di kantor KPKNL Semarang dimanasesuai Risalah Lelang No. 2380/37/2017 tanggal 21 Desember 2017dimenangkan oleh Muhammad Nurhuda, sehingga ditariknya Mashudi jelaskeliru dan salah alamat, dan sudah seharusnya gugatan demikian DITOLAK atausetidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa Tanah Objek sengketa tersebut telah di Balik namakan kepadaTergugat oleh Badan Pertanahan Kota Bitung sebagai Turut Tergugat II,dan Penggugat serta saudara kakak beradik mengetahuinya danmenanda tangani Akte Hibah Nomor. 37 / 2017 yang dibuat PejabatPembuat Akta Tanah William Mudeng, S. Sos, sebagai Turut Tergugat ;8.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung telah salah dalampertimbangan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat/Pelawantelah melakukan Penipuan (bedrog)Bahwa bukti Tergugat/Pelawan/Pembanding berupa bukti SertifikatNO.214 Tahun 1984 telah dimeteraikan dengan cukup yang diberi tandabukti T1 (P1), Bukti Akta Hibah NO. 37/2017 tanggal 6 September 2017telah dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda bukti T2 (P2), AsliSurat pernyataan PPAT Welliam Mudeng, S.Sos telah dimeteraikandengan cukup yang

Saksisaksi ini telah berdusta di persidangan menyangkutterbitnya Akta Hibah NO.37/2017. Disinilah letak tidak obyektifnya JudexFactie;.

Bukti surat Pembanding sendiri.Bahwa bukti surat dari Pembanding tersebut TERDAPATLAH KETIGA BUKTISURAT sebagaimana dimaksud diatas yaitu AKTA HIBAH NO.37/2017, tertangal06 september 2017, T2 (P2); Sertifikat No. 214 / pinokalan / 1984, T1 (P1);SURAT PERNYATAAN PPAT WELLIAM MUDENG, S.sos, T9 (P9), dimanaketiga bukti surat ini dihadirkan oleh Pembanding pada waktu Persidanganagenda pembuktian pada waktu Pembanding menjadi Pelawan dalam PutusanPerkara NOMOR : 69/Pdt.G/2018/PN.Bit;2.Sebagian bukti surat

S.Sos; TANDA TANGAN DARI KEDUA PIHAK TERSEBUT SAMA.Maka oleh dan sebab itu, sebagaimana uraian uraian dimaksud tersebut diatas, terkandung makna pertanyaan pertanyaan yang tentulah mengarahpada penilaian keabsahan dari kekuatan nilai pembuktian dari akta hibahdimaksud; dimana pada Prinsipnya SUDAH SANGAT JELAS Bahwa AKTAHIBAH Tersebut dengan NO.37/2017, tertangal 06 september 2017, denganHal 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 112/PDT/PT MND/2019diberi tanda T2 (P2); TIDAK MEMPUNYAI BOBOT KEKUATAN NILAIPEMBUKTIAN

Barang bukti berupa :1) BarangBarang : Nihil.2) Suratsurat :a) 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor :Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.b) 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudRhf Nomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017c) 1 (Satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudDumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.d) 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudDumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.c.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perpindahan diKesatuan yang baru, namun tidak melaksanakannya.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerdipersidangan berupa Suratsurat :1. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor :Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.2. 1 (Satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud RhfNomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 20173. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudDumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.4. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan

waktu Terdakwa berada dalam tahanansementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yangdijatunkan.17Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementaradan untuk mempermudah dalam pelaksanaaan eksekusinya,maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetapditahan.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Suratsurat :1. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf NomorSprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.2. 1(satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor: 1/37

/2017 tanggal 07 Juni 20173. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudDumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.4. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan LanudDumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Suratsurat tersebut adalahmerupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalampenyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadapbarang bukti berupa Suratsurat tersebut perlu ditentukanstatusnya tetap dilekatkan dalam berkas

Menetapkan barang bukti berupa Suratsurat :a. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor : Sprin/314A//2017tanggal 18 Mei 2017.b. 1 (Satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor :T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017C. 1 (Satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor :T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.d. 1 (Satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor :T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.184.

/2017 tanggal 24Oktober 2017 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah karena itu patut untuk dibatalkan.

Sebagaikonsekwensi hukumnya dan guna melindungi hakhak serta kepentinganPara Penggugat maka Turut Tergugat harus diperintahkan untuk menolakpermohonan balik nama atas tanah dan bangunan SHM No. 01362/Kel.Ngaliyan (obyek sengketa) yang diajukan oleh Tergugat IV selakuPemenang Lelang berdasarkan berdasarkan Risalah Lelang Nomor :1613/37/2017 tanggal 24 Oktober 2017yang diterbitkan oleh Tergugat V;Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka ParaTergugat baik secara sendirisendiri

Pelaksanaan lelang ini kemudian dibuatkan BeritaAcaranya berupa Risalah Lelang 1613/37/2017 taggal 24 Oktober 2017; Bahwa oleh karena lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur yangberlaku, prosedur yang sah, maka dengan demikian Tergugat IVmerupakan pembeli yag bertikat baik yang harms mendapatkanperlindungan hukum;Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah tidak terobukti bahwa Tergugat malakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam risalah lelang No:1613/37/2017 tanggal 24 Oktober 2017yang diterbitkan oleh Tergugat V telah terjadi kKesalahan yang bersifat fatalyaitu debitur yang tertulis difsalah lelang tersebut bukan Tergugat Il(MOH.IMRON atau Mohamad Imron) akan tetapi atas nama tatik Rahayukemudian di coretlagi atas nama Ali;.

/2017 tanggal 24 Oktober2017 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum sehingga patut untuk dibatalkan adalah dalil yang tidakberdasar hukum, sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnyaoleh TERGUGAT V, mengingat proses lelang yang dilakukan olehTERGUGAT V telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK27/2016, maka Risalah Lelang No.1613/37/2017 tanggal 24 Oktober2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT V adalah sah menuruthukum;Bahswa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakanbahwa

Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandungPemohon yang bernama ARJUN SYARIFUDIN Bin AGUNG ARMAJIdengan seorang perempuan bernama SOIMAH Binti MURJANI yang akandilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen,namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPetanahan, Kabupaten Kebumen dengan surat Nomor PW.19/PW.01/37/2017 Tanggal 25 April 2017, karena anak Pemohon usianyabelum 18 tahun;2.

Surat keterangan penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Petanahan,Kabupaten Kebumen Nomor Kk.11.05.19/PW.01/37/2017 tanggal 2542017(bukti P.4)Amad Daezin bin Moh Yaeni, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaannelayan, tempat kediaman di Desa Tegalretno , Rt. 002 / Rw. 001,Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, yang telah disumpah danmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, saksi tetanggaPemohon; Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak

Kepaniteraan Pengadilan AgamaManado pada tanggal 2 Mei 2017 dengan register perkara Nomor170/Pdt.G/2017/PA.Mdo. dengan mengajukan alasanalasan pada pokoknyasebagai berikut :1.Bahwa sekitar seminggu sebelum akad nikah Penggugat telah menjadimuallaf dan pada tanggal 12 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado,sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NomorKua.23.05.08/PW.01/37

/2017 tertanggal 25 April 2017;Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan danTergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat denganTergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamatTergugat tersebut selama 2 bulan, kemudian pindah kost yang masihberada di sekitaran alamat tersebut selama 2 tahun, kemudian terakhirpindah ke kost yang dekat rumah orang tua Tergugat juga selama 1tahun dan akhirnya berpisah;.

Penggugat agarbersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,Bahwaselanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaansurat gugatan Penggugat dengan beberapa perbaikan dan tambahan olehPenggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado Kua.23.05.08/PW.01/37

/2017 tertanggal 25 April 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (bukti P);Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:1.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda danOlahraga, Kabupaten Buton Utara telah memperoleh Izin dari pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor :451.6/37/2017 Tanggal 05 Juli 2017, yang menyatakan memberikanizin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian diPengadilan Agama;Hal.1 dari 20 hal Put No. 0230/Pdt.G/2017/PA Rh.Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan Perkawinan/Perikahan dan kemudian

4Oktober 2017, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yangdisempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorangPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izindari atasan Pegawai yang bersangkutan;Bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telah memperoleh SuratPemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat dengan Nomor:451.6/37

/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang diserahkan kepada Ketua Majelis didalam persidangan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugatdengan melakukan perbaikan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acarasidang perkara ini;Bahwa selanjutnya Tergugat dalam persidangan telah memberikanjawaban secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidangperkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harusmemperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telahmemperoleh surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat denganNomor: 451.6/37

/2017, tanggal 06 Juli 2017 dan di dalam persidanganPenggugat telah menyerahkan Surat Jjin tersebut maka Pengadilanberpendapat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani olehHal.10 dari 20 hal Put No. 0230/Pdt.G/2017/PA Rh.Kepala Kementerian Agama Kabupaten Muna telah memenuhi ketentuansebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga pemeriksaan atas perkara inidapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telahberusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai