P.39/2017 akan mengakibatkan tumpangtinding, konflik horizontal dalam masyarakat, terjadinya jual beli lahan,dan berkurangnya lahan Perum Perhutani, maka Termohon berpendapatbahwa Para Pemohon bukanlah orang yang kepentingannya dirugikansecara langsung akibat diterbitkannya Permen LHK No. P.39/2017,dengan alasan:a. Para Pemohon bukanlah Penggarap, Pengelola atau Pemangkukawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani yang menjadi obyekpengaturan Permen LHK No. P.39/2017 dimaksud;b.

Peta areal yang dimohon, sebagaimana diaturpada Pasal 11 ayat (2) Permen LHK No.P.39/2017.

Pasal 14 ayat (2) huruf c Permen LHK No.39/2017 tidakmenimbulkan kerancuan/ketidakpastian hukum. Bahwa Permen LHK No.39/2017 tidak melimpahkan pengelolaan hutanatau memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat setempattetapi memberikan izin pemanfaatan sesuai dengan Pasal 1 angka 3Halaman 65 dari 88 halaman.

Bahwa Permen LHK No.39/2017 memberikan manfaat kepada masyarkatmiskin yang berada di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani, yang palingmenderita bila ada bencana alam berupa banjir dan longsor akibattutupan lahan dibawah 10%. selama 5 tahun berturutturut atau lebihseperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No.39/2017.

P.39/2017 juga memenuhi unsurkemanfaatan (azas doelmatigheid) yaitu membuka akses pemanfaatanhutan oleh masyarakat sekitar hutan yang selama ini termarginalkan,sebagaimana telah diuraikan pada jawaban terdahulu. PenerbitanPermen LHK P.39/2017 juga memberikan kepastian hukum bagiHalaman 73 dari 88 halaman.

No. 395/2013, Tanggal 3April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No.1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No.1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo.

/2017 Eks.

No. 395/2013, Tanggal 17 Oktober 2017 Jo PENETAPAN No. 39/2017 Eks.Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 22Februari 2018 Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No.393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo BeritaAcara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo.

No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita EksekusiNo. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo.1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No.395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks.Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo.

No. 395/2013, Tanggal 22Februari 2018 Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No.1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No.1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No.392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo.

Putusan Nomor 1 P/HUM/2019perundangundangan di bawah undangundang, sebagaimanahalnya dengan Permenristekdikti 39/2017 yang dimohonkan olehPara Pemohon dalam perkara a quo;B. Objek Permohonan1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, hierarki Peraturan Perundangundangan dibawah UndangUndang adalah:(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdin atas:a.

Putusan Nomor 1 P/HUM/2019komersial yang secara nyata dilarang dan bertentangan dengan UUDikti:Bahwa berdasarkan dalildalil Para Pemohon di atas, maka sudahsepatutnya menurut hukum apabila Para Pemohon memohonkepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) hurufd Permenristekdikti 39/2017 bertentangan dengan UU Dikti dan UUSisdiknas;E.

Berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf dPermenristekdikti 39/2017 bertentangan dengan Pasal 3 huruf i,Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 76 ayat (3) UU Dikti danPasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas tidak terbukti. Oleh karena itu,Permohonan a quo patut untuk ditolak;E.

/2017).

Putusan Nomor 1 P/HUM/2019pungutan lainnya, namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti39/2017 menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Bahwa adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017, merupakan buktibahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan denganmemperhatikan asas keterjangkauan.

/2017 tersebut CACAT HUKUM, sehingga BATAL DEMI HUKUM;.

berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2017 tertanggal 17Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan JuniatriErnaningsih, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman telah sesuai dantidak ada cacat hukum dalam proses jual beli tersebut.

Bahwa tuntutan gugatan perlawanan Pelawan dalam petitum angka 5menyatakan secara hukum, bahwa Akta Jual Beli No 39/2017 padatanggal 17 Januari 2017 dihadapan Notaris/PPAT Juniarti Ernaningsih,SH, cacat dan batal demi hukum.

Ahmad Ifan Ardiyanto, Nomor : 38 tanggal 17 Januari 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II2;Fotokopi Akta Jual Beli No. 39/2017, tanggal 17 Januari 2017 atas namaTn.

Ahmad Ifan Ardiyanto, Nomor : 38 tanggal 17 Januari 2017; Fotokopi Akta Jual Beli No. 39/2017, tanggal 17 Januari 2017 atas namaTn. Ahmad Ifan Ardiyanto, yang dibuat dihadapan Juniatri Ernaningsih,S.H.

setiap Perjanjian Kreditdiatas, sehingga tunduk patuh atas putusan Incasu.Bahwa karena dalildalil Penggugat semuanya telah terbantahkan makamohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara untukmenolak gugatan tersebut.Berdasarkan hal hal yang telah disebutkan diatas, perkenankanlahdengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraberkenan memeriksa dan memutus:PRIMAIRDALAM POKOK PERKARA:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2) Menyatakan Akta Jual Beli nomor 39

/2017 tanggal 23022017 yangdibuat yang dibuat dihadapan Notaris LUQIANA SH, Mkn sah danmempunyai kekuatan hukum oleh karena itu mengikat bagi pihak pihakyang terlibat dalam perjanjian tersebut3) Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tertanggal 23 februari 2017dengan memakai Jaminan (Installment) yang dibuat dihadapan NotarisLUQIANA SH, Mkn serta perjanjian perpanjangan kredit hingga 3 (tiga) kali,yaitu:Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN Kina.

/2017 tanggal 23022017 yang dibuatdihadapan Notaris Lugiana, SH, MKn; Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengankesepakatan bersama berdasarkan bukti P15 dan telah diberikan suratperingatan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan bukti P11, bukti P12, danbukti P13; Bahwa yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit ini yaitu sertifikatHak Milik Nomor 01197 atas nama Martha Agung Lisyanto yang terletak diKelurahan Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kab.

KIt, tanggal 15 Nopember 2018;Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat padaposita point.3, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek jaminankredit Tergugat kepada Penggugat berasal dari Akta Jual Beli Nomor 39/2017tanggal 23022017;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Salinan AktaPerjanjian Kredit Nomor : 06 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiPerjanjian Kredit tanggal 23022017 yaitu tanggal yang sama dengan Akta JualBeli Nomor 39/2017 dengan nilai kredit

(Seratus delapanpuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya pada point.2 memintaagar Akta Jual beli Nomor 39/2017 tanggal 23022017 yang dibuat dihadapanNotaris Lugiana, SH.

Bahwa Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk gunamencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak denganalasan belum cukup umur, dengan surat penolakan nomor : Kk.15.13.7/PW.01/39/2017 Tanggal 08052017 ;3. Bahwa anak Pemohon XXXXX dengan calon suaminya XXXXX telahberkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 1 bulan ;4.

Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratandari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten NganjukNomor: Kk.15.13.7/PW.01/39/2017 Tanggal 08052017, telah dinasegelendengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokdan sesuai (bukti P.1) ;2.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk Nomor : Kk.15.13.7/PW.01/39/2017 Tanggal 09052017, telah dinasegelen dengan meterai cukup,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.2) ;3.

SRY FADLUN ILYAS PUTRI (TERGUGAT II) adalah sah dan berharga menurut hukum;

SRY FADLUN ILYAS PUTRI (TERGUGAT II), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 39/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 3857/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39//2017 tanggal 13 Januari 2017);2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/2017 tanggal 13 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KunirKabupaten Lumajang, Kemudian oleh Ketua Majelis memeriksa dandicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis telahmemeriksa dengan bermaterai cukup dan dinezegelen, selanjutnyaKetua Majelis memberi tanda P.2;B.

Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh NomorPeg.823.4/39/2017 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Aisyah, S.Pdyang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh. Bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai (Bukti P.7);7. Fotokopi ljazah Nomor: 5386//3069/PGSD/2014 tanggal 31Desember 1984 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh RektorUniversitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.

Bakar yangdikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam (P.5), fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh NomorPeg.823.4/39/2017 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Aisyah, S.Pd yangdikeluarkan oleh Gubernur Aceh (P.6) dan fotokopi ljazah Nomor:5386//3069/PGSD/2014 tanggal 31 Desember 1984 atas nama Aisyahyang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala Darussalam, BandaAceh (P.7) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut

mengikat;

/2017, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT.

., M.Kn dan Kepala Kantor Peretanahan Kabupaten Karangasemmenerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tertanggal 1712017 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/ Desa Tulamben danSertifikat Hak Tanggungan Nomor 39/2017 tertanggal 1712017 untukSertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben.

/ 2017 dengan pemegang HakTanggungan ada pada PT.

/ 2017 Tertanggal 17 Januari 2017 denganPemegang Hak Tanggungan atas nama PT.

Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 37 / 2017 danSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 39 / 2017 , Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Yudha Bakt TbkJakarta , Sah dan Memiliki Kekuatan yang Mengikat ;.

/2017, Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama atas nama PT.

Bahwa akibat wanprestasi tersebut, maka Tergugatmempunyai hak melakukan penjualan lelang agunan berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01994/2017yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota SurakartaJo Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 39/2017 dibuatdihadapan PPAT Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. Oleh karena itubukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dituntutoleh Penggugat;6.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 39/2017 tanggal20/07/2017 dibuat dinadapan PPAT Lia Fanty Santosa, S.H,,M.H kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkatpertama Nomor 01994/2017 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Surakarta senilai Rp4.850.000.000,00(empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);4.

Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehinggamenurut Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 39/2017 tanggal 20Juli 2017 yang berbunyi :Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama,Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama denganakta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,untuk tanpa

melaluisurat nomor 298/CRGSOLOPP/XI/2018 tanggal 12 November 2018(vide Bukti TTI1) dimana telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang,diantaranya adalah:Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 431/PDT/2019/PT SMGe Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 16 Juni 2017 besertaperubahannya (telah diakui Penggugat dalam surat positagugatan angka 1 s.d 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 2648/Banyuanyar atas KethotKardiyono Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01994/2017 tanggal 7 Agustus2017e Akta Pemberian Hak Tanggungan 39

/2017 tanggal 20 Juli 2017 Surat Peringatan kepada Debitur (telah diakui Penggugat dalamsurat posita gugatan angka 6) dan Surat Pernyataan dari Krediturbahwa Penggugat (Debitur) telah wanprestasiCc.

Penggugattersebut;Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalil gugatannya, di mukapersidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/03/V/2013 tertanggal 7Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPeudawa, Kabupaten Aceh Timur, telah dibubuhi materai yang cukupserta dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti tersebut dengan(P1) dengan tinta hitam; Asli surat keterangan Nomor 39

/2017/2018 tertanggal 1 Agustus2018 yang ditanda tangani dan dikeluarkan Keuchik Gampong PayaBilli Sa, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, kemudianKetua Majelis memberi kode bukti tersebut dengan (P.2) dengan tintahitam; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat denganNIK 1103166511850001 tanggal 7 September 2016, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Aceh Timur, telah dibubuhi materai cukup serta dinazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenanguntuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materilMajelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalamperkara ini sesuai dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 JoPasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagaiisteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkaraini (Persona standi in judicio) ;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P2 berupa surat keteranganNomor 39

/2017/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Bili Sa, Kecamatan Peudawa, Kabupaten.Aceh Timur, sesuai dengan surat Nomor W1A/1645/HM.0O/XII/2015 yangdikeluarkan Mahkamah Syariyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentangHalaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/MS.

., M.Kn dan Kepala Kantor Peretanahan Kabupaten Karangasemmenerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tertanggal 1712017 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/ Desa Tulamben danSertifikat Hak Tanggungan Nomor 39/2017 tertanggal 1712017 untukSertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben.

/ 2017 dengan pemegang HakTanggungan ada pada PT.

/ 2017 Tertanggal 17 Januari 2017 denganPemegang Hak Tanggungan atas nama PT.

/2017, Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama atas nama PT.

/2017 tertanggal 1712017 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben.

/2017 tanggal 23022017 yang dibuat yang dibuatdihadapan Notaris LUQIANA SH, Mkn (Tergugat V) dan Perjanjian Perjanjian kredit dengan Penggugat..Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan tersebutmenimbulkan kerugian.

Bahwa terkait Tergugat V ditarik sebagai pihak, karena Tergugat Vmenerbitkan Surat Surat dan memproses Peralihan /Balik Namaantara lain :a) Akta Jual beli nomor 39/2017 tanggal 23022017 yang dibuatdihadapan Tergugat Vb) Surat Keterangan Sertipikat dalam Proses di Kantor BadanPertanahan Klaten Tanggal 25 Januari 2017 No.: O6/Ntrs/I/2017,menerangkan pada intinya tanah seluas 924 meter pesegi dengantanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik NomorHalaman 15 dari 63 Putusan Nomor 54/Padt.G/2020

Surat Ukur tertanggal 23 Februari 2005 Nomor00277/2005 atas nama Maria Luki saat ini masih dalam proses jualbeli berdasarkan akta jual beli nomor 39/2017 tertanggal 23Februari 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat V, selaku PPATKabupaten Klaten ke atas nama Martha Agung Listyanto di KantorPertanahan Kabupaten Klaten melalui Kantor Tergugat V untukproses Debitur atas nama Martha Agung Listyanto / Tergugat di PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Sari Sentosa / Penggugatberkedudukan di Kecamatan Tawangsari

Pada HalC)e PenggC) Sebelah Barat : 00283 / Mulyo Diharjo;aman Poin 1 huruf c, Semula Dalam Gugatan :Bahwa asal usul tanah dan atau bangunan yang menjadi jaminanfasilitas kredit dibeli oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual belinomor 39/2017 tanggal 23022017 yang dibuat yang dibuatdihadapan Notaris LUQIANA SH, Mkn. dengan alamatPerumahan Rakyat Kotabaru No. 33 Damaran, Tegalyoso,Klaten.ugat Revisi/Perbaiki sebagaimana gugatan menjadi:Bahwa asal usul sebidang Tanah Pertanian yang menjadijaminan fasilitas

kredit dibeli oleh Tergugat berdasarkan AktaJual beli nomor 39/2017 tanggal 23022017 yang dibuat yangdibuat dihadapan Notaris LUQIANA SH, Mkn. dengan alamatPerumahan Rakyat Kotabaru No. 33 Damaran, Tegalyoso,Klaten.lil.

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabatnya;Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:a. 1 (satu) lembar absensi Kodim 0402/OKI;b. 1 (satu) bundel Sprin Mutasi dari Danrem 044/Gapo Nomor Sprin:39//2017 tanggal 24 Januari 2017 yang salah satunya adalah Terdakwayaitu Kopda Casta NRP 31970058400775;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/41K/PM

HADI;Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasilkeuntungan jual beli narkotika yaitu berupa:e Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yangberupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunanrumah terbuat dari batu) sesuai dengan Sertifikat Tanah No.08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta JualBeli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yangterletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK Ill, Halaman

HADI;Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasilkeuntungan jual beli narkotika yaitu berupa:e Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yangberupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunanrumah terbuat dari batu) sesuai dengan Sertifikat Tanah No.08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta JualBeli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yangterletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK Ill,Sukabumi

HADI;Bahwa kemudian Terdakwa juga membeli aset tidak bergerak dari hasilkeuntungan jual beli narkotika yaitu berupa:Tanah seluas + 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yangberupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu buah bangunanrumah terbuat dari batu) sesuai dengan Sertifikat Tanah No.08011002112057 atas nama EVA LIANA dan Akta Jual Beli Akta JualBeli No. 39/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama EVA LIANA, yangterletak Di Perumahan Puri Hijau Block DA No. 37 Rt. 015 LK Ill,Sukabumi

Asli Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3/39/2017 yangdi keluarkan oleh Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan KotaTernate Tengah, Kota Ternate, atas nama HAMIM MARHABAN,(bukti P2) ;. Foto copy Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas namaMUHAMMAD ANSAR MARHABAN dengan Nomor214/UM/CS/KT/2007 (bukti P3)4.