Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 43/G/2017/PTUN-BDG;------------------------------------------------------2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;----------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.830.000 (Lima juta delapan ratus tiga puluh rupiah);--------------------------------------------------

43/G/2017/PTUN.BDG

/G/2017/PT UNBDGA.

Hal. 27 dari 47 hal Putusan No. 43/G/2017/PT UNBDG6.3.

/G/2017/PT UNBDGdan mengadili perkara No.43/G/2017/PTUNBDG ini berkenan untuk memberikanputusan sebagai berikut : A.

/G/2017/PT UNBDGSanen pada tahun 1955.

/G/2017/PT UNBDG04 Juli 2017, ditandatangani oleh 1.

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor :43/G/2017/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Para Penggugat; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

43/G/2017/PTUN-SRG

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PENPP/2017/PTUNSRG, tanggal 8 Desember 2017 tentang PemeriksaanPersiapan;Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUNSRG5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PENHS/2017/PTUNSRG, tanggal 30 Januari 2018 tentang Hari Sidang yangterbuka untuk umum;6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 43/G/2017/PTUNSRG, tanggal 6Februari 2018;7.

/G/2017/PTUNSRG, dimana Para Penggugat menyampaikan bahwa:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor :43/G/2017/PTUNSRG, yang diajukan oleh pihak Para Penggugat;Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUNSRG2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret Perkara Nomor 43/G/2017/PTUNSRG dari register perkara;3.

FERRY IRAWAN, S.H., M.H.Panitera Pengganti,SOPIAH, S.H.Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUNSRGRincian Biaya Perkara No. 43/G/2017/PTUNSRG:1. Biaya Pendaftaran Gugatan ..............cceeceeee cetteeeeeeeees : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara ...........eeeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ceneeeeneeeee :Rp. 100.000,Eye) PAN wr axon axa eo ons ame ammonia ness sma sma sae :Rp. 200.000,4. Biaya Meterai Putusan sela ...................................2. RD. 6.000,5.

Biaya Meterai Penetapan ..........cccceeeeeeeeeeeeee ceeeeeeee : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 350.000,(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUNSRG

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/G/2017/PTUN.JKT;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:43/G/2017/PTUNJKT. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding; 3. Berkas perkara Nomor : 43/G/2017/PTUNJKT. Suratsurat bukti danketerangan SaksiSaksi dari para pihak, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini, (Bundel A dan Bundel B); Hal. 2 dari 10 hal.

Put. 299/B/2017/PT.TUN.JKT.TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketa iniseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :43/G/2017/PTUNJKT.. tanggal 26 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagaiLEVER mamma . DALAM PENUNDAAN : : Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 43/G/20!

Put. 299/B/2017/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 43/G/2017/PTUNJKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dengan dihadirioleh, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/f T@PDANGING; ~ nnn nnn nn nnn nn nnn non nnn none nnnnnnonsnannansnnnnennansBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26Juli 2017 Nomor : 43/G/2017/PTUN.JKT. telah diberitahukan kepada

pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan padUE Melt UPA. 5p anaemia aaa cc ec Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan T saha NegaraJakarta Nomor: 43/G/2017/PTUNJKT. tanggal 2017 tersebut,Tergugat/Pembanding telah mengajukan per n banding tanggal 02Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan saha Negara Jakarta sesuaidengan Akta Permohonan Banding N 43/G/2017/PTUNJKT. tanggal 02Agustus 2017, permohonan ing tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat/ Terbanding padatanggal

Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya TENTANG P ANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 43/G/2017/P T. yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang ka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017 dengandihadiri oleh a Hukum Tergugat/Pembanding, dan tanpa dihadiriPengguenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 43/G/2017/PTUNJKT. tanggal 26 Juli 2017 tersebut,Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan

43/G/2017/PTUN.Mdo

Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan dalam dudukperkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor 43/G/2017/PTUN Mks., tanggal 10 Januari 2018 dalam perkarakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 219.000, (Dua Ratus Sembilan Belas RibuRupiah);Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari2018 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Tergugat telahmengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018,sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2017/PTUN

Mdo. tanggal 18Januari 2018;Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat tersebut olehPanitera Pengadilan Tasta Usaha Negara Manado telah diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 43/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 22 Januari 2018;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telahmengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2018, Yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Maret2018

Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor: 43/G/2017/PTUN Mdo. yang diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado tanggal 10 Januari 2018 Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mdo. tersebut,Kuasa Hukum Tergugat yang bernama WILLEM P.NAINGGOLAN, SH,MH .telah mengajukan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor: 43/G/2017/PTUN.Mdo. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkanBanding;halaman 6 dari 7 halaman pts. Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.3.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 43/G/2017/PTUN-PBR ;DALAM POKOK PERKARA ;1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.348.200.- (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

43/G/2017/PTUN.PBR

/G/2017/PTUNPbr, mengemukakan alasan dan halhal sebagaiberikut;Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :l.

/G/2017/PTUNPBR.14.15.CV.

Berisiko sedang;Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.21.b. Berteknologi madya; dan/atauc.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanhukum perdata ;Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.1.5.b.

/G/2017/PTUNPBR.3.4.2.unit yang sudah ada.

43/G/2017/PTUN.MTR

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR11.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTRa.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR4.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR18. Bukti P1819. Bukti P1920. Bukti P2021. Bukti P2122.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR7.

43/G/2017/PTUN.MDN

No. 274K/TUN/2016), dikenal dengan masalah bangunan Podomoro DeliCity Deli Medan;Halaman 5 Putusan No. 43/G/2017/PTUNM DN3.

/G/2017/PTUNM DNbertentangan dengan kevejiban hukum orang lain Dr.

/G/2017/PTUNM DNB.

/G/2017/PTUNM DN1.Bahwa PT.

,M.H.Halaman 43 Putusan No. 43/G/2017/PTUNM DNBIAYABIAYA :1. Biaya A.T.K Perkara1. HakHak Kepaniteraan3. Surat Panggilan4. Materai5. Redaksi6. PencatatanJUMLAH RP. 150.000,RP. 30.000,RP. 200.000,RP. 6.000,RP. 5.000,RP. 3.000,RP. 394.000,(Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).Halaman 44 Putusan No. 43/G/2017/PTUNM DN

43/G/2017/PTUN.Mks

PUTUS ANNomor: 43/G/2017/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:1. Nama : DRS. BURHANUDDIN TAEBE, M.SI., APT.;Kewarganegaraan : IndonesiajTempat tinggal :Jalan Sunu Komp.

Unhas Blok L.11,RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, KecamatanTallo, Kota Makassar;Pekerjaan : Pensiunan;Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN.

Urip Sumoharjo No.8 Makassar;Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN. Mks.8. AFWAN, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Staf Hukumdan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Anmad Yani No.2MakaSS8alj 2292 n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeneee9. ARIS SAMBARA, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Staf BagianHukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan AhmadYani No.2 Makassar;222200225untuk selanjutnya disebut TERGUGAT danNama : Dr. H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:43/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 09 Juni 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim) 272220 2 nn nen nnn nnn nnn ne nnn ne nce nePenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 43/PEN.PP/2017/PTUN.Mks., tanggal 12 Juni 2017, tentangPemeriksaan Persiapan jnn nnn ener nn nnn nnn ncn ncn ncccncnssHalaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUN. Mks.4.

Putusan Sela Nomor: 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 19 Agustus 2017,tentang Ditetapkannya dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes. sebagai TergugatIl Intervensl;~

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN. Mks., tanggal 28 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;---------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi; untuk secara bersama membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--------------------

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 43/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

43/G/2017/PTUN-JKT

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTyang kredibel yang telah cukup lama berkiprah dan cukup dikenal di NegaraKesatuan Republik Indonesia ini;4.

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTsalah satu isinya adalah pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam(Blacklist) Perusahaan.

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperbaiki tanggal 14 Maret 2017dengan Register Perkara Nomor : 43/G/2017/PTUNJKT.

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTc. nilai total HPS;d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;e.

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTHalaman 92 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKT

43/G/2017/PTUN-PLG

PUTUSANNomor : 43/G/2017/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama, dengan AcaraBiasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdi Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : SYAMSUDDIN FEI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil, Tempat tinggal Komplek

Rivai No.SD PalSrRIGIAG ee eee ees erenceHalaman 1 dari 44 Halaman Perkara No. 43/G/2017/PTUNPLGDalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 2845/II/2017 tanggal 22 Juni 2017, kepada :1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan: ARDANI, SH.,MH. ; 2=2 =: Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSTA) a= mm mmm nn mm nn nnn en> H. ROBANI ARDI, SH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang NomorHalaman 2 dari 44 Halaman Perkara No. 43/G/2017/PTUNPLG43/PEN.MH/2017/PTUNPLG, Tanggal 13 Juni 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan SengketaTata Usaha Negara tersebut ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor : 43/Pen.PP/2017/PTUNPLG, Tanggal 13 Juni 2017 tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor

: 43/Pen.HS/2017/PTUNPLG, Tanggal 6 Juli 2017 tentang PenetapanHari Sidang Pertama ; 22222222Alat bukti tertulis dari keduabelah pihak yang berperkara ;Dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara; Serta memeriksa berkas perkara ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 12 Juni 2017, terdaftar di bawah Register PerkaraNomor : 43/G/2017/PTUNPLG

/G/2017/PTUNPLGBadan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin melalui Sunaryo, S.STP, MM, sehingga diajukannya gugatan ini kePengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2017 adalahmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanyamemenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsallia.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;---------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2017/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I
- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;-------------
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/ G/2017/PTUN.JKT. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua

Putusan Nomor 175 K/TUN/2018undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 11 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat); Membatalkan Putusan PT.TUN Medan Nomor216/B/2017/PT.TUNMDN Juncto Nomor 43/G/2017/PTUNPLG yangdimohonkan kasasi sehingga amarnya sebagai berikut:Mengadili

Putusan Nomor 175 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 216/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 27November 2017, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 43/G/2017/PTUNPLG, tanggal 14 September 2017 tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 216/B/2017/PT TUNMDN tanggal 27November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor 43/G/2017/PTUNPLG, tanggal 14September 2017;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2018MENGADILI SENDIRI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 43/G/2017/PTUN.Mdo,tanggal 10 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 50/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 5 Juli 2018;Menimbang

Putusan Nomor 154 PK/TUN/20182017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 43/G/2017/PTUNPLG., tanggal 14 September 2017;Mengadili Sendiri:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

P30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor: 43/G/2017/PTUNPLG, tanggal 14September 2017;31. P31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 27Agustus 2018;32. P32 : Fotokopi Sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor: 66/G/2017/PTUNPLG, tanggal 31Januari 2018;33.

Suhairi;Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara Nomor: 1406/00013/KEP/IV/ 1998 Tanggal 23 April 1998Tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Muda Tingkat GolonganRuang II/o atas nama Suhairi;Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Puskesmas Air Itam)Puskesmas Air Itam Pemerintah Kota Pangkalpinang BulanSeptember 2018 atas nama Suhairi, SKM;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:12/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 6 Agustus 2018;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:43

/G/2017/PTUNPLG Tanggal 14 September 2017;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:66/G/2017/PTUNPLG Tanggal 31 Januari 2018;Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGP20 P20 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/4329/SJ Tanggal 29Oktober 2019, Perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam JabatanStruktural, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan ParaBupati/Walikota di seluruh