45/G/2016/PTUN.MTR

PUTUSANNOMOR: 45/G/2016/PTUNMTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangandengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara: NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNama JabatanBerkedudukan: SRI SUKENSI; : Indonesia; : Di Jin.

Putusan No. 45/G/2016/PTUNMTRJabatan :2. NamaNipJabatan :3. NamaNipJabatan :KetiganyaKepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; I KOMANG ASMIARTA, S.SiT; =19700115 199303 1 005; 22e eeeKepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan; ZUHAL:; SH; 22n2 nen nnn19610111 198203 1 004; 2nnen ene eneKepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanPariwisata Nomor 61 Mataram.

Putusan No. 45/G/2016/PTUNMTR10.NipNamaJabatan :Nip. NamaJabatan :NipNamaJabatan :Nip. NamaJabatan :Nip. NamaJabatan :Nip. NamaJabatan :NipNamaJabatan :19600606 198403 1 001; NURICHWAN, SH. MH, Kepala Bagian Layanan Advokasi HukumSekretariat Jenderal; 19650611 198503 1 001; RUDI HARTONO, SH. M.Si; Kepala Bagian Penatausahaan BMN SekretariatJemtberall: =

45/G/2016/PTUN.Mdo

PUTUSANNOMOR: 45/G/2016/PTUN.MDODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: 1.

Putusan No. 45/G/2016/PT UN.Mdo2. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : 1. SAMMY ROMPIS, AP.S.Sos, Jabatan Plt. KepalaBPMPD Kabupaten Minahasa Utara; 2. MYSKE A. COLOAY, SH, Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum SETDA Kabupaten Minahasa Utara;3. GREISYE LONDONG, SH, MH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSETDAKAB Kabupaten Minahasa Utara; 4. FANNI V.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA; --------------------------------------------- 2.

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA tanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh; ----------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 di bawah Register Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; --------------------------------------------------------- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

45/G/2016/PTUN.BNA

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 45/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PENPP/2016/PTUN.BNA,tertanggal 9 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan PTUN BNA Nomor 45/G/2016/PTUNBNA yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal8 Desember 2016; 202 nono nono nc nn nenee.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PENHS/2016/PTUN.BNAtertanggal 8 Desember 2016 tentang Persidangan Terobuka UntukHalaman 3 dari 8 halamanPenetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibawah Register PerkaraNomor 45/G/2016/PTUN.BNA;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mohonagar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris KomisiIndependen

/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8Halaman 5 dari 8 halamanPenetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNANovember 2016 tentang Penundaan Objek Sengketa yang amarnyaDISS UIT LE meres nnnee aise emis mentation seen een2.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat DalamPerkara Nomor 45/G/2016/PTUNBNA;2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 45/G/2016/PTUNBNA tanggal 8 November 2016 tentangPenundaan Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Komisi IndependenPemilinan Aceh Nomor 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan PengadaanKomisi Independen Pemilihan Aceh;3.

,Perincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2016/PTUNBNA :e Biaya HakHak Kepaniteraan : Rp. 30.000,e Biaya ATK Perkara : Rp. 74.000,e Biaya Pemberitahuan Pengiriman Salinan Penundaan : Rp.20.000,e Biaya Panggilan : Rp. 80.000,e Biaya Materai : Rp. 6.000,e Biaya Redaksi : Rp. 5.000, Biaya Leges : Rp. 3.000, +Jumlah : Rp. 218.000,(Dua Ratus Delapan Belas Ribu RupiahHalaman 11 dari 8 halamanPenetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2016/PTUN-JKT.;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/G/2016/PTUN-PTK ;

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2016/PTUN.SBY tanggal 26 Oktober 2016 dengan tambahan pertimbangan hukum ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

/G/2016/PTUN.SBY tanggal26 Oktober 2016; == 2222 nnn on 222 22 = ==Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingterhadap = putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut denganAkta Permohonan Banding tertanggal 4 Nopember 2016, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataanbanding tertanggal 4 Nopember 2016 Nomor : 45/G/2016/PTUN.SBY ; Bahwa Bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memoribanding

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/G/2016/PTUN.SBY;Bahwa sebelum berkas perkara dikirm ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmelaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberikesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing masingpada tanggal 5 Desember 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 45/G/2016/PTUN.SBY tersebut

Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor : 9Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang nomor : 51 Tahun 2009 tentangperadilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lainSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 45

/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2016 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan, buktibukti serta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam musyawarah pada hari Selasa Tanggal 14 Pebruari 2017 telah dicapaisecara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepatdan benar ; === === 22229 2 nnn nnn on nnn

/G/2016/PTUN.SBYtanggal 26 Oktober 2016 tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingakan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Mengingat Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------------------------------------------- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2016/PTUN.MTR tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan

Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, Bukti Bukti Surat para pihak danKeterangan SaksiSaksi 3TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 45/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal 15 Maret 2017amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Eksepsl; 22292 2 on nnn nnn nnn nnn nnn enHalaman 6 , Putusan Nomor : 100/B/2017/PTTUNSBY.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 45/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 15 Maret 201 7 ;2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6 /Kelurahan Pagesangan, diterbitkan tanggal 16 Februari 1989, Gambarsituasi Nomor : 1309/1980, tanggal 25 Oktober 1980 Luas 995 m2 atasnama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia ;Halaman 8 , Putusan Nomor : 100/B/2017/PTTUNSBY.3.

/G/2016/PTUN.MTR.

2017 ;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 45/G/2016/PTUN MTR diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat danHalaman 9 , Putusan Nomor : 100/B/2017/PTTUNSBY.Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihakPembanding / Tergugat Il Intervensi telah mengajukan permohonanbanding sesuai dengan Akta

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 15 Maret 2017 yangdimohonkan banding tersebut ;""Halaman 11, Putusan Nomor : 100/B/2017/PTTUNSBY.

45/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.Mks.

Penggugat menerima SuratPutusan Perkara No.45/G/2016/PTUN.Mks.

SURAT PANGGILAN :Pada Surat Panggilan Pertama : Putusan Perkara No.45/G/2016/PTUN.Mks.

45/G/2016/PTUN.PBR

/G/2016/PTUNPBR.

atas namaHANSON LUHUR ;Halaman 165 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.2.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 45/G/2016/PTUN. Mdo, tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.

45/G/2016/PTUN-SRG

SOEKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,beralamat Jalan Pahlawan No. 45, Rt. 004, Rw. 004, KelurahanHalaman 1 dari 20 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2016/PTUNSRGSukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Madya JakartaBarat, Provinsi DKI Jakarta; 7. NURSIAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan lou RumahTangga, beralamat Jalan Klender Barat No. 1 Rt. 006, Rw. 008,Kecamatan Cipinang, Kelurahan Klender, Kotamadya Jakarta Timur,Provinsi DI Jakatta;~ nnn nn nnn nin nn nnn8.

SURJANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,beralamat Jalan Pondok Jaya, Rt. 008 Rw. 015, Kelurahan PondokJaya, Kecamatan Pondok Aren, Kotamadya Tangerang Selatan,Provinsi Banten; 222" 013.RASMANI IDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,beralamat Jalan Damai IV, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Cipete Utara,Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2016/PTUNSRGKecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta ;

45/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 45 /G/2016/PTUNJKT.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal3 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada 3 Maret 2016 dengan register perkara Nomor :45/G/2016/PTUNJKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapantanggal 6 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilsebagai berikut

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKTPeraturan Menteri 71/2015 (Bukti P9).

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT25.Pasal 25Pihak yang akan melakukan Penebusan mengajukan suratpermohonan dengan sekurangkurangnya menyampaikanuraian Aset Properti yang akan ditebus, bukti diri, nilaipenawaran, dan surat pernyataan secara notariil tidakmempunyai kewajiban kepada BPPN c.q.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT28.29.ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 Tahun2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah(untuk selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri 186/2009)(Bukti P11).

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/G/2016/PTUN-PTK tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

I.DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Penggugat/Pembanding tidak berkwalitas menggugat ;-----------

II.

MENGADILI

• Menerima Permohonan Banding dari pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 44, 46 /Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi 37/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 38/Pembanding ;
• Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/G/2016/PTUN-PBR tanggal 31 MEI 2017 yang dimohonkan Banding dan dengan :

/G/2016/PTUNJKT.

/G/2016/PTUNJKT tanggal 28 Juni 2016 karena putusanputusan judex facti tersebutmerupakan putusanputusan yang sangat tidak adil serta merugikanPemohon Kasasi.

/G/2016/PTUNJKT tanggal 28 Juni 2016 dijatunkan sehubungan dengan adanya gugatanyang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Semula Pembanding/Penggugat)pada tanggal 3 Maret 2016 yang diperbaiki pada tanggal 6 April 2016terhadap Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat).

/G/2016/PTUNJKT tanggal28 Juni 2016 dan menyatakan bahwa Surat Keputusan PenolakanTermohon Kasasi telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negaramenurut Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengujikeabsahannya (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 282/B/2016/PT.TUN.JKT, halaman 11), Majelis HakimPengadilan Tinggi TUN Jakarta secara bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan keliru menerima eksepsi

/G/2016/PTUNJKT tanggal 28 Juni 2016 terbuktiHalaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 126 K/TUN/2017tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta merupakan hasil dari penerapan hukumyang keliru dan salah.DALAM EKSEPSIBahwa Pemohon Kasasi sangatkeberatan dengan Putusan PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 282/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 23 November2016 yang pada intinya menerima eksepsi Termohon Kasasi (semulaTerbanding/Tergugat) tentang kadaluwarsanya Gugatan

Bank Danamon Indonesia, Tbk,Danamon Simpan Pinjam, Unit Pasar Lamongan, bertanggal 23 Juni2016, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan denganaslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P18 ;3318.Fotocopy dari Fotocopy daftar bukti Tergugat dalam perkara Nomor 45/G/2016/PTUN.SBY, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda P19 ;19.Fotocopy tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepadaotoritas jasa keuangan, telah dibubuhi materai yang cukup dan telahdicocokkan

Fotocopy kuitansi pembayaran peralinan hak, surat pernyataan bertanggal5 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti TII.12;13.Fotocopy buku tanah hak milik Nomor 194, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda buktiTI.13;14.Fotocopy Salinan Putusan Nomor 45/G/2016/PTUN.SBY, bermateraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnyadiberi tanda bukti TII.14;Menimbang

Kadarusman ahli waris mengajukan gugatan perdata PMH kePengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2016/PN Lmgtanggal 12022016 dan gugatan ke TUN dalam perkara No.45/G/2016/PTUN Sby;Bahwa kami menemukan kejanggalan terhadap Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016/PN Lmg dan memanggil Alm.Kadarusman sebagai Termohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamonganuntuk rnenghadap Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudianPanggilan aanmaning ke Il memanggil ahli waris/Para Pelawan

karena diterbitkansecara melawan hukum di atas tanah hak milik orang lain yang telahbersertipikat terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 168/B/2017/PT.TUN.MDN. tanggal 18 Oktober2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 45

/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 31 Mei 2017, tidak dapatHalaman 38 dari 63 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 168/B/2017/PTTUN.MDN, tanggal 18 Oktober 2017, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 45/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 31 Mei 2017:MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat IIIntervensi 38, eksepsi Tergugat II Intervensi 40 dan eksepsi Tergugat IIIntervensi 42 sampai dengan Tergugat II Intervensi 48 seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat

menerbitkan BertitaAcara hasil pengukuran secara resmi;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran pengumpulan data fisikyang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Nopember2014 dan hasil pengukuran menyimpulkan bahwa diketahui bidang tanah SertifikatHak Milik No 767 dan No 820 terdaftar atas nama Hanson Luhur diketahuitumpang tindih / overlap dengan 82 sertifikat ( vide bukti T1.16);Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru tanggal 31 Mei 2017 Nomor 45

/G/2016/PTUN Pbr jo PutusanPengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan tanggal 18 Oktober 2017 Nomor168/B/2017/PT TUN MDN jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 6 Maret 2018 Nomor 102 K/TUN/2018 antara ALIK / Penggugat melawanKepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dkk/ Tergugat dan Fredy Ediman dkk/Tergugat Il Intervensi 1., isi putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugatseluruhnya; menyatakan batal. 1). sertifikat Hak Milik No 5973 tanggal 3 OktoberHalaman 30 dari 33 halaman Putusan

Hak Milik No2654, diuraikan dalam GS/SU No 502/83, tanggal 16 Mei 1983, kel Sidomulyo,dirubah menjadi Hak Milik No 820, SU No 1032/05, tanggal 18 Oktober 05, atasnama Hanson Luhur;Menimbang, bahwa tanggal 9 September 2002 Terbanding/dahuluPenggugat menjual lagi tanah tersebut kepada Sudarto dan tanah yang dibeliSudarto dari Terbanding/ dahulu Penggugat, dipecah pecah serta sudah terbitsebanyak 82 ( delapan puluh dua ) sertifikat, akan tetapi dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No 45

/G/2016/PTUN Pbr jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 168/B/2017/PT TUN MDN joPutusan MARI Nomor 102 K/TUN/2018, sertikat sertifikat tersebut dibatalkan danHalaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT.PBRmemerintahkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mencabut serifikattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memoribanding Pembanding/ dahulu Tergugat dalam ad 1 menurut Majelis HakimBanding dapat dibenarkan, karena Terbanding/ dahulu