Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 45/G/2017/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Para Penggugat; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 45/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

45/G/2017/PTUN-SRG

CipondohTangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017,diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/G/2017/PTUNSRG1. Syaiful Hidayat, S.H., M.H.;2. Wahyu Zatnika. S.H.;3. Trisnur, S.H.;4. Tri Pamungkas, S.H.;5. Febri Fajar Basuki, S.H.

Satria SudirmanNomor 1 Kota Tangerang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/G/2017/PTUNSRG1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 45/PENDIS/2017/PTUNSRG, tanggal 14 Desember 2017tentang Lolos Dismissal;2.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret Perkara Nomor 45/G/2017/PTUNSRG dari register perkara;3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp204.000, (dua ratus empat ribu rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/G/2017/PTUNSRGDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TataUsaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kamiELIZABETH I. E. H. L.

LENGKONG, S.H.Panitera Pengganti,ttdSOPIAH, S.H.Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/G/2017/PTUNSRGRincian Biaya Perkara No. 45/G/2017/PTUNSRG:1. Biaya Pendaftaran Gugatan .............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara ............ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ceeeeeeeeeeeea :Rp. 100.000,SB. Biaye PAN QIAN canis mnesccwmnesus sors aiawnes semcewmsen ae 5 ame ome ome : Rp. 60.000,4. Biaya Hak Redaksi Penetapan ........... eects ceeeeeees : Rp. 5.000,5.

:ccccceeeeeeeeneneeeeneeeees : Rp. 6.000.Jumlah: Rp. 204.000,(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/G/2017/PTUNSRG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 45/G/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding maupun Kuasa

Hukumnya;-------------------------------------------------------------------------

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor: 45/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2017;-------------

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :45/G/2017/PTUN-BDG tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan

Banding Nomor: 45/G/2017/PTUN-BDG tanggal 11 September 2017, Maka bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut secara formal dinyatakan diterima;------------------------------

-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas sengketa a quo secara seksama, mulai dari Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat- Surat bukti, Saksi, dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 45/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :---------------------

/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2017 harus dikuatkan;----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 45/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:: 45/G//2017/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding; ----- Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ---------------------------------------------------------

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal25 Juli 2017 Nomor : 45/G /Penggugat untuk membayar biaya perkara:;Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY.tanggal 31 Agustus 2017 jseenen enn ne emma enieeemenn ne nnnnt nennnnneneeeeHal.4 Put.

Nomor 166/B/201 7/PT.TUN.SBYTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor :45/G/2017/PTUN.SBY.diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umumpada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2017 sesuai aktapermohonan banding Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY, sehingga permohonanbanding tersebut

/G/2017/PTUN.SBY.tanggal 25Juli 2017 haruslaht dikwettern pcescccsescnenncenanerneennennnnene EEMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatiisecara seksama memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ternyatatidak memuat halhal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukumsehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY. tangggal 25 Juli 2017 tersebut ,tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh

Pembanding /Penggugat dalam memori bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidakperlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBYtanggal 25 Juli 2017 haruslah dikuatkan;"Hal.6 Put.

Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 45/G/2017/PTUN.SBY tangggal 25 Juli 2017 dikuatkan, maka kepadaPembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untukmembayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalamPasal 110 UndangUlndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 45/G/2017/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.178.500.- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)-----------------------------------

45/G/2017/PTUN.Mks

PENETAPANNomor : 45/G/2017/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: 1. L I A, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat diParasangantoa, Lingkungan Ujung Bori, Kelurahan Gantarang,Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa ; 2.

Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2017 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Juni2017 dibawah register Nomor : 45/G/2017/PTUN.Mks;Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan No.45/G/2017/PTUN.Mks.2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14Juni 2017 Nomor : 45/PENDIS/2017/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaandengan acara biaSa ; 29 22 nnn nnn nn nn nnn nn ncn nn anne3.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 15 Juni 2017, Nomor : 45/G/2017/PTUN.Mks, tentangPemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ; Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanpermohonan pencabutan gugatan secara lisan pada pemeriksaan persiapanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Juli 2017 denganalasan Para Penggugat atas nama Lia dan Kartini sudah pernah mengajukangugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaruntuk mencoret perkara Nomor : 45/G/2017/PTUN.Mks dari Buku RegisterPSII Ey, ~~~ =m mmm nn nn I I3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.178.500.(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh kami Sugiyanto,SH.MH., sebagai HakimKetua Majelis, Sri Listiani, SH.,M.Kn., dan Muh.

Penetapan Pencabutan No.45/G/2017/PTUN.Mks.Anggota dengan dibantu oleh Hj. Sitti Rahmatiah, SH.MH., sebagai PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan oleh Tergugatmaupun kuasa hukumnya ; HakimHakim Anggota,1. Sri Listiani, SH.,M.Kn.2. Muh. Noor Halim Perdana Kusuma, SH.MH.Perincian Biaya Perkara :a fF DPHakim Ketua Majelis,Sugiyanto,SH.MH.Panitera Pengganti,Hj. Sitti Rahmatiah, SH.MH. 1. Biaya Pendiaftaratn=

45/G/2017/PTUN.PBR

/G/2017/PTUN.PBR2.

H.Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBRAdnan Matkudin termasuk juga Para Penggugat dan para ahli warislainnya..

/G/2017/PTUN.PBR10.

/G/2017/PTUN.PBRdimiliki oleh H.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBR2.

45/G/2017/PTUN.MTR

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTRmenimbulkan akibat hukum; dan/atau f.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR10. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213. Bukti T1314.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTRnamun hasilnya belum sempat disepakati;2.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTRHalaman 89 dari 88 hal. Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR

45/G/2017/PTUN.BDG

PUTUS ANNomor : 45/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung~ yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada tingkat pertama dengan~ acara biasa,dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan putusansebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :1. Ny. Hj. Cicih ; WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Tempat tinggal di Kampung Sukasindang,RT.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNBDGKesemuanya Warga Negara Indonesia,pekerjaan sebagai Advokat pada KantorLBH & Jasa Yabhika beralamat kantor diJalan Gegerkalong Hilir No. 157 B, KotaBandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 20 Maret 2017Selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat ;1. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Garut ; Berkedudukan di JalanPramuka No. 10, Kabupaten Garut ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya1. Nama : EdiWardoyo,SH.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNBDG4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 45/PEN.JSP/2017/PTUNBDG, tanggal 30Maret 2017 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 45/PENPP/2017/PTUNBDG, tanggal 30 Maret 2017 tentangPemeriksaan Persiapan ;6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 45/PENHS/2017/PTUNBDG, tanggal 20 April 2017 tentang Hari Sidang7.

Putusan Sela Nomor : 45/G/2017/PTUNBDG, tertanggal 09Mei 2017 tentang masuknya pihak ketiga H. Hamdan sebagaiTergugat II Intervensi ; 8.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebutdan alatalat bukti surat, serta mendengar keterangan parasaksi dan para pihak di Persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukangugatan tertanggal 21 Maret 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27Maret 2017, dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2017/PTUNHal. 7 dari 81 hal.

45/G/2017/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR : 45/G/2017/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanJenderal A.Yani Nomor 67, Plaju 14 Ulu Kota Palembang, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AMIR HAMZAH BIN MAHRAM PANGUKUM. Kewarganegaraan Indonesia.Pekerjaan Pensiunan PNS.

Nama : AHMAD SYAHABUDDIN, S.H.Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/19701003 199803 1 001.Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor:45/G/2017/PTUN.PLGAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/KontrakPekerjaan/JabatanAlamat Kantor.

45 /G/2017/PTUN-JKT

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNJKT6. RATWO, SH. ;7. ARIES AFRIAN ZAIN, SH.;8. MURSIDI.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNJKThukum.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNJKT6.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNJKT01390/WPJ.04/KP.0403/2012 atas namaPT.PROPERTINDO MAKMUR tanggal 30 Mei 2012.

Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUNJKT

M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 45/G/2017/PTUN-PLG tanggal 29 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan

/G/2017/PTUN.Pbr, yang telahmenyatakan BATALSertifikat hak atas tanah Para Penggugat.Bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara a quoadalah, untuk Menganulir Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukumtetap, dengan meminta kepada Pengadilan Negeri (Perdata) supayamenyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.102 K/TUN/2018 Jo.PutusanPTTUN Medan No.168/B/2017/PTTUNMdn Jo.Putusan PTUN PekanbaruNo.45/G/2017/PTUN.Pbr, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi ParaPenggugat.Halaman 24 dari 78

Putusan PTUN Pekanbaru No.45/G/2017/PTUN.Pbr, yang telahmenyatakan BATAL Sertifikat hak atas tanah terdaftar atas namaPara Penggugat.Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 197/PDT/2019/PT.PBRDan dalam Petitum angka 8 Gugatannya, Para Penggugat telahmeminta kepada Yang Mulia supaya Menyatakan Putusan PerkaraNo.45/G/TUN/2016/PTUN PBR Jo No.168/B/2017/PT TUN Mdn JoNo.102 K/TUN/2018 tidak mempunyal kekuatan hukum yang mengikatbuat Para Penggugat.Padahal, terhadap Putusan Perkara No.45/G/TUN/2016/PTUN PBR JoNo

Berdasarkan PutusanPengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu PutusanKasasi Mahkamah Agung No.102 K/TUN/2018 Jo.Putusan PTTUNHalaman 28 dari 78 Putusan Nomor 197/PDT/2019/PT.PBRMedan No.168/B/2017/PTTUNMdn Jo.Putusan PTUN PekanbaruNo.45/G/2017/PTUN.Pbr.16.

Putusan PTUN PekanbaruNo.45/G/2017/PTUN.Pbr, yang sudah inkracht; dan Meminta kepada Majelis Hakim Perdata, supaya dilakukanpemeriksaan ulangvide Pasal 1365 KUH Perdata, terhadapPutusan Hakim PTUN yang sudah inkracht.Karena itu, demi menjaga wibawa dan kepastian hukum darisuatu Putusan Lembaga Peradilan, yang telah inkracht, maka sudahseharusnya Yang Mulia menolak Gugatan Para Penggugat, demimenegakan supremasi hukum dan penegakan hukum atas PutusanLembaga Peradilan, yang telah inkracht.V.

Putusan Pengadilan Negeri PekanbaruNo.19/Pdt.G/1997/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 1997; dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.102 K/TUN/2018 Jo.PutusanPTTUN Medan No.168/B/2017/PTTUNMdn Jo.Putusan PTUNPekanbaru No.45/G/2017/PTUN.Pbr.Karenanya Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia,supaya menyatakanputusan dalam Gugatan ReKonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atauupaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad).

dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor26/B/2018/PT.TUNMDN tertanggal 11 April 2018 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45

/G/2017/PTUN.PLGtanggal 29 November 2017;MENGADILI SENDIRI1.

Putusan PTUN Pekanbaru No.45/G/2017/PTUN.Pbr.Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT.PBR17.Sebenarnya, motivasi Penggugat mengajukan Gugatan ini, karena Penggugatmencoba untuk menghambat atau menunda jalannya proses persidanganPerkara Pidana No. /Pid.B/2018/PN.Pbr, dimana Penggugat duduk sebagaipesakitan (Terdakwa). Karenanya, Tergugat mohon kepada Yang MuliaSsupaya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.IV.

Putusan PTUNPekanbaru No.45/G/2017/PTUN.Pbr, maka terbukti fakta hukumnyajikaTergugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah yang disengketakanPenggugat, dimana berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah AgungNo.102 K/TUN/2018, tanahtanah sertifikat (sebanyak 82 sertifikat) yang ada diatas tanah Tergugat , sudah DIBATALKAN karena cacat hukumadministrasi, dan Tergugat Il selaku Pejabat TUN juga sudahdiperintahkan oleh Pengadilan untuk MENCABUT ke82 Sertifikat tanahdimaksud.

Silaen, Objek Gugatan 299 Asal tanah dari Azwar D,Objek Gugatan 300 Asal tanah dari Wak Murad dan Objek Gugatan301 Asal tanah dari PFH Tampubolon;Halaman 218 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.hal ini sesuaiyang tertulis pada Surat KeteranganKelurahantersebut: Bahwa Pengujian terhadap Surat Keterangan Kelurahan,yang diterbitkan pada tahun 2003, telah pernah dilakukan Pengujiandan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, dengan Objek Sengketa

Tanah tersebut diperoleh oleh Jumari dari H.Sulaiman;atas hal tersebut, Pengujian SuratSurat Keterangan Kelurahanpada objek sengketa, yang pernah digugat di Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, makauntuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan atasObjek yang telah dikeluarkan Tergugat, maka gugatan PenggugatHalaman 219 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima

Toat Nasution, yang terletak di KelurahanRumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;(Objek Gugatan 83)Atas hal diatas maka diketahui: Pengujian terhadap Surat Keterangan Kelurahan, yangditerbitkan pada tahun 2003, telah pernah dilakukan Pengujian dantelah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:45/G/2017/PTUN.PBR (sebagai Pembanding atas Penerbitan MilikTergugat II Intervensi Ke4 pada tahun yang SAMA) dengan ObjekSengketa, sehubungan dengan salah satu Bidang Tanah

Sulaiman.atas hal tersebut, Pengujian SuratSurat Keterangan Kelurahanpada objek sengketa, yang pernah digugat di Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, makauntuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan atasObjek yang telah dikeluarkan Tergugat, maka gugatan Penggugatharus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Kejelasan Penerbitan ObjekObjek Sengketasehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke4

PUTUSAN Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR tanggal 17Januari 2018 antara 1. HJ. LAILATUL KAFTIAHsebagai PENGGUGAT I, 2. H. ADLAN ADNAN sebagaiPENGGUGAT Il, 3. H. HAMDANI ADNAN sebagaiPENGGUGAT III MELAWAN 1. CAMAT KECAMATANRUMBAI KOTA PEKANBARU sebagai TERGUGAT ,2. LURAH KELURAHAN AGRO WISATA,KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU sebagaiTERGUGAT Il, 3. MUHAMMAD TOAT NASUTIONsebagai TERGUGAT II INTERVENSI1, 4. JUMARIsebagai TERGUGAT II INTERVENSI2, 5.