MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;---------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 48/G/2017/PTUN.

48/G/2017/PTUN.Mdo

/G/2017/PTUN.MDO tersebut;2.

/G/2017/PTUN.MDO9.

/G/2017/PTUN.MDO20.

/G/2017/PTUN.MDO1.

Nomor : 48/G/2017/PTUN.MDO

48/G/2017/PTUN.SBY

diajukan dipersidangan; Mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ; Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2017/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, pada tanggal 26 April 2017, dengan register perkara Nomor :48/G/2017/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, suratgugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal

/G/2017/PTUN.SBY.berkenan memutusi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

/G/2017/PTUN.SBY.nama diri sendiri kKemudian ke 18 sertipikat tersebut berailn atasRUSMOPRASODO LIYANTO yaitu : =0 enone1.

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2017/PTUN.SBY.9.

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2017/PTUN.SBY.18.Sertipikat Hak Milik Nomor 01911 Kelurahan Songgokerto SuratUkur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 00025/Songgokerto/2006 Luas228 m2 atas nama RUSMOPRASODO LIYANTO. 11.

48/G/2017/PTUN.MTR

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR6.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR22.23.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR10. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213. Bukti T1314.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTRnamun hasilnya belum sempat disepakati;2.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTRJumlah : Rp. 269.000,(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 89 dari 88 hal. Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR

48/G/2017/PTUN.Mks

/G/2017/PTUN.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:48/PEN.K/2017/PTUN.Mks., tanggal 03 Januari 2018, tentang PenggantianSusunan Majelis Hakim;Berkas Perkara Nomor: 48/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 48/G/2017/PTUN.

/G/2017/PTUN.Mks..

48/G/2017/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 48/G/2017/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :JEFRI SIMANJUNTAK, warga negara Indonesia, pekerjaan mantan PegawaiBukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Penyiaran PublikRadio Republik Indonesia (LPP RRI), bertempat

Surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2017/P TUNJKT.,tanggal 02 Maret 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganii. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 48/PENPP/2017/PTUNJKT., tanggal 03 Maret 2017, tentangPemeriksaan Persiapan Pertama. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/PENHS/2017/PTUNJKT., tanggal 20 April 2017, tentang Persidangan Pertama.

/G/2017/PTUNJKT.Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka 9.

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakniPenggugat nyatanyata harus berhenti dengan tidak hormat sebagaiHalaman 4 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/2017/PTUNJKT.b)Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia, sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan yang sudahPenggugat jalani sejak tahun 2010 sebagai mata pencaharian utama.

Sebagai peserla kampanye dengan mengerahkan Pegavai LPP RRI laindan/atau :Halaman 6 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/2017/PTUNJKT.d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.15. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye danvatau :b.

48/G/2017/PTUN-PLG

PENETAPANNomor : 48/G/2017/PTUNPLG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara;LACINONG, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Swasta. Beralamat di JalanGubernur HA. Bastari RT. 026/RW. 006, Kelurahan Silaberanti,Kecamatan Seberang Ulu . Kota Palembang.

Rivai No. 99 Palembang;Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara Nomor: 48/G/2017/PTUNPLG2. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. NamaKewarganegaraan/NIPPekerjaan/JabatanAlamat Kantor. Nama: Analis: NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., M.H.: Indonesia/19831107 200903 2 004.: Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflikdan Perkara Pertanahan.: Jalan Kapten A.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 48/PENMH/2017/PTUNPLG 2017tertanggal 21 Juli tentangPenunjukan Majelis Hakim;02"0=Halaman 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor: 48/G/2017/PTUNPLG2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor: 48/PENPP/2017/PTUNPLG tertanggal 21 Juli2017 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;3.

Telah membaca surat tertanggal 8 Agustus 2017 Perihal Pencabutan GugatanNomor :48/G/2017/PTUNPLG) 2+ = 22224. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor: 48/PENHS/2017/PTUNPLG tertanggal 8 Agustus2017 tentang hari dan tanggal Persidangan;5.

Lacinong;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Agustus 2017,Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim surat tertanggal8 Agustus 2017 Perihal Pencabutan Gugatan, yang berisi pada pokoknya pihakPenggugat berkeinginan untuk mencabut gugatan Perkara Nomor : 48/G/2017/Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pihak Penggugatditerima oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan perkara tersebut masih dalamtahap pemeriksaan persiapan)

48/G/2017/PTUN-MDN

Il Int10);Halaman 56Putusan No.48/G/2017/PTUNMDN17.18.19.20.21.22.Bahwa, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan dalam PerkaraPerdata Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.BLG, tertanggal 27 Januari 2010, antaraPenggugat Laban Sinaga, Dkk, melawan Syafaruddin Situmorang, Dkk (videBukti T.

/G/2017/PTUNMDN23.

Maka, dalam memeriksa dan mengadiliHalaman 62Putusan No.48/G/2017/PTUNMDNsengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukumterhadap alatalat bukti yang diajukan oleh Para Pihak.

,S.HHalaman 64Putusan No.48/G/2017/PTUNMDNBiaya Perkara No : 48/G/2017/PTUNMDNBiayal ATK, Perel wcciscssrevememsny aay erase eaice oon Euan HaesmienneceretaN MeuEHakhak Kepaniteraan............cececceeeeeeecene cece eeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeasSUCALSuta PANG Ola cccccssccn: camsscememunenmemae sx wank enemeneaenenas we meneMOtOl al... cece cece cee ee cece cne ae aeaeaee cece ee eeeeeeeeeeeeee ee ea ea eae ieee eaaeaeaeaeaeaeeeeesRECAKSI......eeeececeeee ee ee eee cece ee cette ee ee ee eee ee

(Sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ; Halaman 65Putusan No.48/G/2017/PTUNMDNHalaman 66Putusan No.48/G/2017/PTUNMDN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2017/PTUN Mks. tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga menjadi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan ;DALAM POKOK PERKARA ;1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;2.

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 48/G/2017/PTUN Mks.. hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, yang amarputusannya berbunyi sebagai berikut;halaman 3 dari 7 halaman.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp.2.828.500,(Dua juta Delapan ratus Dua puluh Delapan ribu Lima ratusRupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 48/G/2017/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dantanpa dihadiri oleh Tergugat Il Intervensi maupun Kuasanya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut

sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Februari 2018 tapibaik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggilsecara patut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 48

/G/2017/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiriTergugat Il Intervensismaupun Kuasa Hukumnya;halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 38/B/2018/PTTUN Mks.karena eksepsi tentang kepentingan diterima maka terhadap gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahtepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 48/G/2017/PTUNMks. hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 harus dikuatkan ditingkat banding,namun dengan memperbaiki amar putusan tingkat pertama dalam eksepsi:Menerima eksepsi

MataramNomor: 148/G/2017/PTUN.MTR. yang dimohon banding, diucapkan padaHal 4Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBYtanggal 29 Agustus 2017,dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, danKuasa Hukum Tergu at; 22+ 222 noo none nnn nnn non non non nee nen enn nn=Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor:148/G/2017/PTUN.MTR .tanggal 29 Agustus 2017 tersebut,Pembanding/Tergugat menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2017,sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan BandingNomor1 48

/G/2017/PTUN.MTR.; 77 22 eno enn nnn nnn nnn nn nnn nee nee eeMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, makapernyataan banding Pembanding / Tergugat terhadap putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor :148/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 29Agustus 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimanaditentukan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima; 7 0 2 n none nnn

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat Il Intervensi mengajukan eksepsi Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan untuk menggugat;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 48/G/2017/PTUN.Mks,tanggal 3 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 38/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 48/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 199/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Januari2018;Menimbang, bahwa sesudah

. =222se8e nese seems eee een eeieee nee eteeeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PerlawananPelawan adalah sebagaimana tersebut di atas.Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 48/PLW/2017/PTUNPBRMenimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatanyangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Register PerkaraNomor: 48/G/2017/PTUN.PBR, dan terhadap gugatan Pelawan/Penggugat tersebut dalam rapat permusyawaratan

atas nama Hj.Rodiah atas tanah yangHalaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 48/PLW/2017/PTUNPBRterletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya KotaPekanbaru yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraNomor:48/G/2017/PTUN.PBR merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ataumerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat diuji diPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 huruf (e) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang