52/G/2014/PTUN.Mks

PUTUSAWN Nomor : 52/G/2014 / PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. Hj. Beda, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di Kampung Libukang, Kelurahan Macinnae, KecamatanPaleteang, Kabupaten Pinrang; 2. Hj.

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratersebut ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengansengketa ini ; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 16 Juni 2014, dibawah register Nomor : 52

/G/2014/ P.TUN.Mks, yang diperbaikipada tanggal 10 Juli 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :Sertipikat Hak Milik Nomor: 02492/Macinnae tanggal 19 Juli 2013 dan Surat UkurNomor: 00170/Macinnae/2011, tanggal 12 Oktober 2011, luas, 10.863 M?

Suardi (ahli warisdari La Kanda Bin Juma), pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014, bermohon untukmasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 52/G/2014/P.TUN.

USAHAWAN, S.H.ttdMUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.Panitera Pengganti,ttdMAKKULAWANG, SH.Perincian Biaya Perkara Nomor : 52/G/2014/P.TUN.Mks. :1 Biaya Meterai Rp. 12.000.30 2 Biaya Redaksi Rp. 5.000.3 Biaya Proses Rp. 50.000.4 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.5 Biaya Panggilan Sidang Rp.255.000.Jum 1 a h Rp.352.000.(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI :- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara Nomor:52/G/2014/PTUN-MDN ; DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

52/G/2014/PTUN-MDN

/G/2014/PTUNMDN,telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 September 2014, yang isinya sebagaiberikut ;Halaman 3 dari 55 hal.Put.52/G/2014/PTUNMdnSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:2.2/PPKJJ/SPPBJ/EPROC/APBD/DPULBU/2014, tertanggal Damuli 7 Juli 2014, perihal SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan JurusanGunting Saga Teluk Binjai Kec, Kualuh Selatan, atas nama Agus Syahputra Siagian,Direktur CV.

Unsurunsur yang dievaluasi;Halaman 9 dari 55 hal.Put.52/G/2014/PTUNMdn10e. Rumus yang dipergunakan;jf.

/G/2014/PTUNMdndituduh tidak selektif hal ini sama sekali menandakan Penggugat ingin memaksakankehendak harus dimenangkan walau tidak lulus kualifikasi.

No. 52/G/2014/PTUNMdn ;e Menyatakan Perkara aquo belum memenuhi unsur Obyek Sengketa Tata UsahaNegara ;e Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum atas Objek Sengketa ;e Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Mengenai Objek (Error in Objekto) danSalah Mengenai Orang (Error In Persona) ;Dalam Pokok PerkaraHalaman 37 dari 55 hal.Put.52/G/2014/PTUNMdne Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknyatertanggal 01 Oktober 2014 ;

(Dua puluhsembilan ribu enam ratus rupiah)Halaman 55 dari 55 hal.Put.52/G/2014/PTUNMdn

52/G/2014/PHI.Sby

52/G/2014/PTUN-JKT

52/G/2014/PTUN-PTK

Kuo Ralyaj nnn enn rn nnn nn nnn nin ne nnn cmanPutusan Perkara Nomor :52/G/2014/PTUNPTKHalaman 1 dari 48 Halaman8. ZAIRIN, S.E, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaKapur, Rt.001/Rw.004, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;ABU HURAIRAH, , berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diDesa Kapur, Rt.001/Rw.004, Kec. Sungai Raya, Kab.

Putusan Sela Nomor : 52/G/2014/PTUNPTK, tertanggal 04 Pebruari6.

/G/2014/PTUNPTKHalaman 8 dari 48 Halaman13.dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harusCISCTANK I, joanne san ee i raisin nnaa.

;Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diPutusan Perkara Nomor :52/G/2014/PTUNPTKHalaman 10 dari 48 Halamanatas, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal28 Januari 2015, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut ;I.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas tanah atas suatu bidang tanah, satuan rumahsusun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapatmembuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.Putusan Perkara Nomor :52/G/2014/PTUNPTKHalaman 19 dari 48 Halamanb.

52/G/2014/PTUN-PLG

/G/2014/PT UNPLG10.

/G/2014/PTUNPLGPenerbitan Surat Plt.

/G/2014/PTUNPLGc.

/G/2014/PTUNPLG20.

EDI SEPTA SUHARZA, S.H.HAKIM ANGGOTA IIKEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.PANITERA PENGGANTIINDRA MUFTI, SH.Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 52/G/2014/PTUNPLG

//G/2014/PTUN.JKT tanggal 3 Juli 2014 ; 3 Berkas perkara No. 52/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 52/G/2014/PTUN JKT tanggal 03 Juli 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :DALAM EKSEPSI: n nneMenolak Eksepsi Tergugat

/G/2014/PTUN.JKT pada tanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknyamenyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 52/G/2014/PTUN.JKT tanggal 03 Juli 2014tersebut, karena menurut Penggugat / Terbanding majelis hakim tidaklah salah ataupunkeliru dalam mempertimbangkan hukum yang untuk selengkapnya tertuang dalamkontra memori banding dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut :1 Menolak PermohonanBanding dari Pembanding / dahulu Tergugat untukseluruhnya ; 77722222 nnn nnn nnn nnn nnn2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 52/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 3 Juli 2014 ;3 Membebankan biaya perkara kepada Pembanding / dahulu Tergugat.Ataue Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha

Negara Jakarta, masingmasing pada tanggal 15 AgustusTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 03 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa hukumPenggugat / Terbanding, Kuasa hukum Tergugat /Pem banding ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 52/G/2014/PTUN.JKT tanggal 03 Juli 2014 tersebut kuasa Tergugat /

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 03 Juli2014 yang dimohonkan Banding patut dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 52/G/2014/PTUN.JKT tanggal 03 Juli 2014 dikuatkan, maka Tergugat /Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu. kepadanyadibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang padatingkat banding akan = ditetapkan dalam amar putusan dibawahMengingat akan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 52/G/2014/PTUN.JKT..

Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 52/G/2014/PTUN.JKT. yang telah sangatsempit menafsirkan ketentuan peraturan perundangundanganbahwa dengan tidak disebutkannya SK Penolakan Nilai Buku dalamUU Pengadilan Pajak Jo.

Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 52/G/2014/PTUN.JKT. yang telahmelampaui batas wewenangnya dengan memeriksa, memutusdan mengadili Sengketa Pajak sehingga melanggar ketentuanUndangUndang dan melampaui wewenangnya sebagaimanaHalaman 42 dari 81 halaman.

Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 52/G/2014/PTUN.JKT. yang tidakmempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia atas perkara serupa mengenai Kewenangan AbsolutPengadilan Pajak;Halaman 50 dari 81 halaman.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/G/2014/PTUN.JKT.yaitu. keliru dalam penerapan hukum yang berlaku denganmenyatakan Eksepsi Doli Prae Sintis Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat tidak berdasarhukum. Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagaiberikut:a.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 52/G/2014/PTUNPTK tanggal 6 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet OntvankelijkVerklaara);2.

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 249/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Para Penggugat pada tanggal19 November 2015 kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52

/G/2014/PTUNPTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutpada tanggal 28 Desember 2015;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi , Il, Ill yang pada tanggal 30Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para PemohonKasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada

Pasal 93 ayat huruf (F) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003, dengan keseluruhan Total Jumlah Sebesar Rp264.960.000,00 Terbilang(dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepadaPara Penggugat Rekonvensi;Atau;Apabila Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Surabayaberpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono );Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 52

/G/2014/PHL Sby.

Nomor 52 G/2014/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 17 September 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 25Sptember 2014 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya padatanggal 3 Oktober 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 52/G

/2014/PHI.SBY tanggal 25 Agustus 2014 dandiberikan salinan kepada para Tergugat pada tanggal 5 September 2014Hal. 23 dari 31 hal.Put.Nomor 96 K/Pdt.SusPHI/2015sangat memberatkan para Tergugat dan dinyatakan tidak ada keadilan bagipara Buruh/Pekerja.2 Bahwa Permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh parapemohon kasasi masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) dan Undangundang;Keberatankeberatan

Putusan Nomor 186 K/TUN/2015bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 52/G/2014/PTUN. JKTtanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2015Halaman 84 alinea 2:Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan olehPenggugat (Fundamentum petendi) dalam gugatan perkaraNomor 52/G/2014/PTUN.JKT adalah mengenai keabsahanprosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan ternyatakeputusan objek sengketa a quo telah pula memenuhi kriteriasuatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara berwenang

PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam menggunakan dasarhukum atas penerbitan objek sengketa a quo SK PenolakanNilai Buku, tidak menggunakan dasar hukum peraturanperundangundangan yang benar karena menggunakan jugaketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang bukanperaturan perundangundangan sebagai dasar hukum.Penggunaan dasar hukum~ yang keliru berakibatpertinmbangan Judex Facti juga telah keliru dalammemberikan putusan sehingga sangat layak apabila putusanNomor 268/B/2014/PT.TUN.JKT juncto 52

/G/2014/PTUN.

Putri Intan Sari dan Tergugat belum menjadi pemilik dari objektanah tersebut, tanah tersebut rnerupakan tanah Negara yang barudimohonkan untuk menjadi tanah hak;Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Sdri Putri Intan Sari mengajukanGugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register PerkaraNomor: 52/G/2014/PTUNJKT, melawan Turut Tergugat sebagai Tergugat,dan Tergugat sebagai Tergugat II Intervensi, atas terbitnya SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor: 991/HGB

Bahwa mengenai kedudukan Surat Edaran, MajelisHakim PTUN Jakarta pada halaman 94 alinea 2Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 52/G/2014/PTUNJKT tanggal 3 Juli 2014,menyatakan:Bahwa, dengan demikian meskipun bukan termasuksebagai kategori Peraturan Perundangundangan,dikarenakan surat edaran tidak memenuhi unsurunsursebagai norma hukum, apabila dipertanyakan tentangkeabsahannya, maka dapat disimpulkan bahwa suratedaran tetap harus dianggap sah sepanjang mengaturprosedur internal bagi

Tegakan Dinas KehutananKabupaten Siak Provinsi Riau(sesuai dengan aslinya)Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru NomorW1.TUN6.01/PRK.02.02/I/2014 tanggal 16 Januari2014 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 18/G/2013/PTUNPbr. tanggal 29Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 160/B/2013/PT.TUNMDNtelah mempunyai kekuatan hukum tetap(sesuai dengan aslinya)Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 52

/G/2014/PTUNPLG., tanggal08 Januari 2015 dalam perkara gugatan PT RimbaHutani Mas Jambi melawan Kepala Dinas KehutananPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan dilembarterakhir tertera catatan Panitera tertanggal 29 Januari2015, menerangkan, Putusan Nomor: 52/G/2014/PTUNPLG., ini telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht),(print out dari internet)Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUNPbr.