59/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 59/G/2016/PTUN Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa, dilaksanakan diGedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jalan Raya Pendidikan Nomor1 Makassar, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara :n 2a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnansYan Hermansyah Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Kamaruddin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT/RW.001, Kel/Desa PuncakIndah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il Intervensi ; Halaman 38 dari 38 halaman Putusan No : 59/G/2016/PTUN.MksPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2016,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 59/G/2016/PTUN.Mks,

menyelesaikanperkara tersebUul ; enn nnn nner nnn nn ne nnn nenennnnn nn nen nnnennnnonannaneTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, Nomor : 59/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 04 Agustus2016, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum 5Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, Nomor : 59/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 September2016, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 59

/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 20Oktober 2016 3 ==

59/G/2016/PTUN.Mdo

PUTUS AN NOMOR: 59/G/2016/PTUN.MDODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :1. NamaKewarganegaraanPekerjaanAlamat2. NamaKewarganegaraanPekerjaanAlamat3.

Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdo1. Nama JabatanTempat Kedudukan2. SETLI A.S KOHDONG, SH3. DANIEL REY, SHKesemuanya Warga Negara indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Pengacara Decroly Raintama, SH & RekanYang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 05 Manado,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016, telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 28 Juli 2016, Nomor102/SK/TUN/2016/PTUN. MDO,Selanjutnya disebut sebagai............

Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdo3. Nama : FANNI .V. SUMOLANG, S.H, NIP. 197831011200903 2 002, Jabatan Pelaksana Pada Bagian HukumSETDAKAB Minahasa Utara, Alamat Kompleks KantorBupati Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara ; 292 enBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/BMU/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 ;2. Nama : MAY SONNY RUMANGKANG, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat JIn.

Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdo2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor :59/PEN/2016/PTUN.Mdo tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pen.PP/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Juli 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 59/Pen.HS/2016/PTUN.Mdo, tanggal 18 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; 5.

Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdoc. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibatHukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Sdr. HANNY YOSEPKOLOAY untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kepala Desa Pinenek untuk masaJABATAN 6 (enam) tahun periode 20162022, berdasarkan surat Keputusantersebut, yang dikeluarkan oleh Tergugat, keputusan tersebut juga tidakmemerlukan persetujuan instansi lain.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/G/2016/PTUN Mks. tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 89/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 59/G/2016/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal (tanpa hadirnya Kuasa HukumPenggugat), Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Hukum Penggugat pada tanggal 3 Pebruari 2017 dengan SuratPemberitahuan

Putusan Perkara Nomor 59/G/2016/PTUN Mks.

;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan SuratPermohonan Banding oleh Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yangdibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 6 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugattersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensi denganSurat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 59/G/2016/PTUN Mks padatanggal 13 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

/G/2016/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengandihadiri oleh Penggugat Prinsipal (tanoa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat),Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi;halaman 3 dari 7 halaman.

/G/2016/PTUN Mks tanggal 31 Januari 2017 harusdikuatkan ditingkat banding;halaman 5 dari 7 halaman.

59/G/2016/PTUN-BDG

PUTUSANNomor : 59/G/2016/PTUNBDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; 1.

Yani No. 41Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ; 02222 0002 =Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG1. Sirajulhuda E.T, A.Ptnh. ;2. Murzatius, S.H. ; 29+ 222+ 2222 =3. Isa Ahmad, S.H. 5 27222 22222 = === =4. Drs. Hero D. Taufik ; Keempatnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKota Bogor, memilin domisili pada Kantor Pertanahan Kota Bogor,beralamat di Jl. A.

Said Leurina, S.H. j an nn eeeHalaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDGKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yangberkantor di MN Law Office Jl.

/G/2016/PTUNBDG, tanggal 29 Juni 2016 tentang Hari dan tanggalPersidangan Pertama Sengketa tersebut ;Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG Putusan Sela Nomor : 59/G/2016/PTUNBDG tanggal 20 Juli 2016, tentangmasuknya pihak Tergugat Il Intervensi1 dan Tergugat Il Intervensi2; Telah mempelajari berkas perkara, suratsurat bukti, serta mendengarketerangan saksisaksi dan para pihak dipersidangan 5Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal30 Mei 2016, yang terdaftar

/G/2016/PTUNBDG15.sertipikat hak milik Para Penggugat, kemudian Tergugat mencoret sertipikatNomor : 53/Cimahpar atas nama Ny.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 59/G/2016/PTUN-BDG;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor59/G/2016/PTUN-PTK;

Salinan resmi putusan Pengadilan aha Negara Pontianak Nomor59/G/2016/PTUNPTK tanggal 21 februari 2017 ; TENTANG DUDUK PERKARAikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperk fa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usahara Pontianak Nomor 59/G/2016/PTUNPTK tanggal 21 Februari 2017yang amarnya berounyi Sebagal DeriKutt =

MENGADILI- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; ------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----- - Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------

/G/2016/PTUN.SBY, danHal. 3 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBYpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbandingdengan surat pemberitahuan pemyataan banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY,tanggal 10 Agustus 2016 ; 220 2= 2n2 non non nnn nnn nnn enn ne neMenimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah menyerahkanmemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 20 September 2016 dan telah diberitahukan dandiserahkan kepada pihak Penggugat

/Terbanding dengan surat pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 20September 2016 ; n no noe nen nnn nnn nnn nnn noe oe nee cen nen ne cnn nnn nnn nnen anesMenimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkankontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2016 dan telah diberitahukan dandiserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding

Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 18Oktober 2016 ; 722 nn non nnn nnn non nnn non nnn nnn nnn nen ne nee one neMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), dengan suratpemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 59/G/2016/PTUN.SBY,tanggal 9 September 2016 ; = 90 22222 22 nnn nenTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara SurabayaNomor 59/G/2016/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor59/G/2016/PTUN.SBY pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2016, sehingga permohonanHal. 4 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBYbanding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimanadiatur dalam pasal 123 Undang Undang

Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatCiterima ; ~ == === $222 n 222 enn nnn enn nnn nn nnn nc nn ce nnn oe ne eens3Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 59/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 tersebut, Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2016yang diterima di Kepaniteraan

59/G/2016/PTUN.PTK

PUTUSANNOMOR 59/G/2016/PTUNPTK.

Maka untukHalaman 17 dari 80 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2016/PTUN.PTKmembuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatandi Pengadilan Negeri sebagaimana :a.

/G/2016/PTUN.PTKdengan Surat Ukur Nomor : 06076/2008 tanggal 03 Nopember 2008 seluas1.988 M2 terakhir tercatat atas nama : FATMAWATI.

Sertifikat hak Milik No. 7293/kelurahan Siantan Hulu, surat ukur No.06076/2008 tanggal 3 November 2008 luas 1988 m2' atas namaFATMAWATIVtergugat Il Intervensi Il.Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2016/PTUN.PTK8.

/G/2016/PTUN.PTK8 P89 P910.

59/G/2016/PTUN-PLG

PUTUSANNomor : 59/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama, dengan Acara Biasa yangdilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan JenderalAhmad Yani.,dalam perkara antara :HANAFI, S.T.,Nomor 67., Palembang., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut Kewarganegaraan Indonesia., Tempat tinggal di Nendagung., RT.010.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:59/G/2016/PTUNPLG., Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara tersebut; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:59/Pen.PP/2016/PTUNPLG., Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penetapan HariPemeriksaan .......... Pemeriksaan Persiapan ;3.

Serta memeriksa berkas Perkara ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 24 Oktober 2016, terdaftar dibawah Register PerkaraNomor : 59/G/2016/PTUNPLG, sebagaimana telah diperbaiki terakhir dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Nopember 2016 yangmengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Dengan obyek gugatan :

Panitera Pengganti, DARUL KUTHNI, S.H.Rincian ................47 Rincian Biaya Perkara Nomor 59/G/2016/PTUNPLG. 1, Biaya PARGATANAN scscssscansacann sxacecncnos ce caunecs canes ce cankace cnemacnss aanmasasaecn Rp. 30.000,pe ce A ee Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan ..........ccceeee cccesssseececssnseceeseseeecssseeeeeesseeaeeeeseaeeeees Rp. 30.000,5. Biaya LEZES oo... eeccceeeeenenee eeeeeeeteeeeeeeeeeeaeeeaeaeaeaeaeaeaaaaaaaeaeaeaeaaaeaeae Rp. 3.000,6.

59/G/2016/PTUN-JKT

Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 59/PENMH/2016/PTUNJKT, tanggal 16 Maret 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sitapengganti Nomor : 59/G/2016/PTUNJKT, tanggal 17 Maret 2016;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/G/2016/PTUNJKT, tertanggal 18 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan;e Telah membaca BuktiBukti Para Pihak yang bersangkutan dalam perkaraint;e Telah mendengarkan

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;d) Bersifat Kongkret, Individual, dan FinalHal 7 dari 155 hal Putusan Nomor : 59/G/2016/PTUNJKT.Berdasarkan Penjelasan 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.5 Tahun 2004 Jo.

/G/2016/PTUNJKT.18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan denganitikad baik.

/G/2016/PTUNJKT.50.

/G/2016/PTUNJKT.

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 59/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 24 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 dan 3/Pembanding;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 59/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 21 Februari 2017, yang dimohonkan banding, dan -------------------

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;----------------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 59/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 3 Januari 2017 yang dimohonkan banding;----------

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

1 (satu) Exemplar Foto copy Putusan PTUN Mataram Nomor 59/G/2016/PTUN Mtr, tanggal 19 Juli 2017, dan

1 (satu) Exemplar Foto copy Putusan PN Mataram No.17/Pid.C/2019/PN Mtr. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DJUMIRAH pada tahun 2016berdasarkan putusan Nomor : 59/G/2016/PTUN.MTR telah menggugatKepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dan RAI TITI PIDADA, SH terkaittanah yang diklaim adalah milik BRIGJEN (PURN) TNI LUKMAN, SR(almarhum) berlokasi di Lingk. Karang buyuk Kel.

Pemohon Kasasi SemulaTergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimanatersebut di atas, dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat sangat tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamPutusan Nomor 59/G/2016/PTUNJKT. tanggal 25 April 2016 padahalaman 125 paragraf 3 dan halaman 26, yang dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah

Putusan Nomor 267 K/TUN/2016Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dan hal ini menjadiperhatian Pemohon Kasasi/Semula Tergugat untuk merubah pola birokrasidi lingkungan Pemohon Kasasi/ Semula Tergugat.Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat sangat sependapat denganpertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakartasebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 59/G/2016/PTUNJKT.tanggal 25 April 2016 pada halaman 125 paragraf 3 dan halaman 26, yangdikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa Objek

Sehingga pertimbangan hukum AnggotaMajelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalamPutusan Nomor 59/G/2016/PTUNJKT tanggal 25 April 2011 padahalaman 125 paragraf 3 dan halaman 26 adalah keliru dengan tidakmempertimbangkan buktibukti yang terungkap dipersidangan.

/G/2016/PTUN.JKTdalam konsideran mengingat mengacu pada Pasal 23 UndangUndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum JIS.

Pasal 1 angka 4Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA tersebut, oleh sebab itu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUNJKT. Tanggal 25 April2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

(Empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ; Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :59/G/2016/PTUNJKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 8 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaHukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negaliag Sakartatersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding padatanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuatdan

Medan pada tanggal 02 Nopember 2016, dan telah diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding masingmasing pada tanggal pada tanggal 03 Nopember 2016; Bahwa sebelum berkas banding perkara aquo dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 Oktober 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:59

/G/2016/PTUNMDN, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 16 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbandingdan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Para Tergugat II Intervensi/ParaPembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016,dengan demikian permohonan banding

Putusan Nomor 426 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 59/G/2016/PTUNBDG. Tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2mengenai Kompetensi Absolut;2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;Dalam Pokok Sengketa:1.

Putusan Nomor 426 K/TUN/2017Tergugat Il Intervensi 2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 59/G/2016/PTUNBDG Jo.

/G/2016/PTUNBDG Jo.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum MajelisHakim PTTUN Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 59/G/2016/PTUNBDG tanggal 27 Oktober 2016amat tidak beralasan sehingga harus dibatalkan.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

/G/2016/PT.BDG tersebut di atas makaTermohon Kasasi / semula Terbanding / Tergugat dengan ini menyatakan:1.

Gugatan Perkara Nomor 59/G/2016/PTUNJKT, dimana dalamperkara ini Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2779Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81Halaman 38 dari 52 hal. Put.