-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 59/G/2015/PTUN-PTK.;

Berkas perkara Nomor 5E/G2015/PTUN PTK yang dimohonkan banding= @ dan suratsurat lain yang Berhubungan dengan sengketa ini; Powianak Nomor 59/G/2015/PTUNPTK tanggal 26 April 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADLI :1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OntvankelijkVerklaara); Him.3 dari8 him. Put. No. 225/B/2016/PT.TUN.JKT3.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggaht0 Mei 201659/G/2015/PTUNPTK tanggal 10 Mei 2016, dan permo Stersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Te rbanding :Bahwa sebelum berkas banding,p& ara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara JakartaRepada kedua belah pihak yang@ Xbersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara,lngan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas(masing masing diberitahu,ys Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPon fanak Nomor 59

/G/2015/PTUNPTK yang dimohon banding, diucapkandalam persidangan yang terobuka untuk umum pada tanggal 26 April 2016dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding pada tanggal 10 Mei 2016.

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo.Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 59/G/2015/PTUNPTK tanggal 26 April 2016 diambil alih oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbanganHim.5 dari 8 him. Put.

No. 225/B/2016/PT.TUN.JKThukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandispertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusantingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor 59/G/2015/PTUNPTK tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata qoana Negara Pontianak dikuatkan, maka kepada PenggugatPerbatiing

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2015/PTUN-JKT.;

., tentangPenunjukery, Sosonan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengket Ly Here rescecccrean rnb eh EOSaliran Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Jul 2015 Nomor : 59/G/2015/PTUNJKT yang dimohonkan banding ; .

Berkas perkara Nomor : 59/G/2015/PTUNJKT dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini ;"TENTANG DUDUKNYASENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanHal 2 dari 7 hal. Put.

No. 267/B /2016/ PT.TUN.JKTPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juli 2015 Nomor:59/G/2015/PTUNJKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :wana nanan nnn nn nen nnn nnn nan enn en nn nnn MENGADLLI : DALAM PENUNDAAN : 077"= Menyatakan Penetapan Nomor : 59/G/2015/PTUNJKT tanggal 27 Mei2015 tetap berlaku dan dipertahankan selama pemeriksaan perkare, iniberlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, keuall adapenetapan lain dikemudian hari; ae

/G/2015/PTUNJKT yang diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 dengan dihadiri olen Penggugat /Terbanding dan Kuasa WHukumnya serta Kuasa hukum Tergugat /PGEMDANGING; ~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn nnnnnnnMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 59/G/2015/PTUNJKT tanggal 8 Juli 2015 tersebutTergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22Hal 4 dari 7 hal.

/G/2015/PTUNJKT tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; Hal 5 dari 7 hal.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor : 59/G/ 2015/PTUN-SRG, dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp189.000,- (seratus delapan puluhsembilan ribu rupiah )

59/G/2015/PHI.Sby

PUTUSAN SALINANNomor : 59/G/ 2015/ PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnennanne Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrialpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutGalam pericalal ANTAL, s=scnennnnnsseennsensesinme nent smmnmneminetseniinnnnnnmneiee min seemPT.

No. 59/G/2015/PHISby.( DPC FSP LEMSPSI ), yang beralamat di Jalan. Perum BukitCitra Darmo, Blok CD/B16, Klakahrejo, Kota Surabaya, dengansurat kuasa khusus tertanggal, 24 Juli 2015 ; 3. SPSI UNIT KERJA 4, dengan alamat, Jalan. Kabupaten, DesaCangkringmalang, Beji, Kabupaten Pasuruhan, yang dalamperkara ini diwakili oleh : 1. DWI LUKMANUDIN, 2. M. SULTON,keduanya adalah Pengurus Unit Kerja SPSI PT. SPINDO Unit 3,yang dalam perkara ini disebut sebagai : TERGUGAT $9; 4.

SPINDO Karawang Plant, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT 44; diajukan para pihak ; == 22 2 22 22 eon nnn nn nn nenTENTANG DUDUKNYAPERKARAsoonene Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juni 2015 denganRegister Perkara Nomor: 59/G/2015/PHI.SBY, yang mana dalam suratgugatannya, pada pokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.

No. 59/G/2015/PHISby.Berdasarkan dalil dalil yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugatmohon agar kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagaiDer ikUt : == 2222222 2 on nn nn non nn nn nnn ne nn nnn nnn ne nn ne ne nr nn ee ne ne nen1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

No. 59/G/2015/PHISby.2. Bahwadalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka(1) dan (2) tidak perlu Tergugat dan Tergugat Il Konvensi/PenggugatRekonvensi tanggapi karena sudah merupakan Fakta Hukum ;3.

59/G/2015/PTUN-PLG

PENETAP AN NOMOR 59/G/2015/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkanPenetapan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : 1. H. MULYADI MUSTOFA, S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiBUMD, alamat Jalan RA.

BastariNo. 07 Jakabaring Palembang ; Selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; e Telah membaca dan mempelajari gugatan serta suratsurat yang berhubungan dengansengketa tersebut ; 72222222222 2 nn nne Telah membaca surat dari Penggugat tanggal 5 Januari 2016 melalui Kuasanya perihalPermohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2015/PTUNPLLG , 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cnc ncn nnn nenMenimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan

gugatannya tertanggal 13Nopember 2015 dengan register Nomor 59/G/2015/PTUNPLG dan telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Nopember 2015 ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat KeputusanDireksi PT.

Mengabulkan Permohonan yang diajukan Para Penggugat tentang Pencabutan GugatanTata Usaha Negara Nomor 59/G/2015/PTUNPLG ; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 59/G/2015/PTUNPLG dalamregister perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; 3.

59/G/2015/PTUN-MDN

TERGUGAT II INTERVENSID Frere rnin ttn nnn tnnnn nan nannnanonarenanansennnannncimmnmnnHalaman 3 dari 101 hal.Put.No.59/G/2015/PTUN.MDN3. ANHARULLAH NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal Jalan MT Haryono No. 29 Kel. Wek Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai ....... TERGUGAT IlINTERVENSI 2 ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. SAIPUL M. SIREGAR, SH., MA ;2.

12 Agustus 2015,dibawah Register Perkara Nomor: 59/G/2015/ PTUNMDN, yang telahdiadakan perbaikan formal terakhir tanggal 08 September 2015 yang isinyasebagai berikut : 22222 nn nn nnn ne nnn ren nen tenn nnn nnn nanaA.

, atas nama Anharullah Nasution dan Bandaharo Hasibuan,Pendaftaran No. 2323, tanggal 26 Nopember 201 2;Halaman 5 dari 101 hal.Put.No.59/G/2015/PTUN.MDNB.

/G/2015/PTUN.MDN1010luas 6885 M2 atas nama Anharullah Nasution dan Bandaharo Hasibuantanggal 26 Nopember 2012 Pendaftaran No. 2323 yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan (i.c.

/G/2015/PTUN.MDN16Singali dan bertindak atas nama Hatobangon Desa Singali sebagai unsurLembaga Adat Tapanuli Selatan yang bertindak sebagai subjek dalammusyawarah adat untuk kepentingan warga DesaSS a a4.

59/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 59/G/2015/PTUNJKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :Prof. H.

Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUNJKTMuhammad Rudiansyah, SH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri KementerianAgama berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No.34Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April2015, Nomor ; MA/87/2015, untuk selanjutnya disebut sebagaiscceeccsseesssesteveteesteuecsetevssesstevseetseesetsenees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 59/PEN.PP/2014/PTUNJKT tanggal 23 Maret 2015 tentanghari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 59/PEN.HS/2015/PTUNJKT tanggal 22 April 2015 tentanghari dan tanggal persidangan 5Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 59/G/2015/PTUNJKT tanggal 27 Mei 2015 tentang PenundaanPelaksanaan keputusan Obyek Sengketa ; Hal. 2 dari 67 Hal.

dengan register perkaraNomor: 59/G/2015/PTUNJKT yang telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakandalildalil sebagai berikut ; 0 en nonce nnnneePERIHAL OBYEK GUGATANAdanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof.Dr.

Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUNJKT2. Bahwa, terkait dengan Surat PSCR UNIVERSITAS ISLAM NEGERIAlauddin Makasar tentang Penetapan Calon Rektor terpilin kepadaTergugat, nyatanyata tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara ; 3.

Akantetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan hanyamempertimbangakan buktibukti yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum saja ;Putusan No. 219/PID/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 26 Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016 atas gugatanyang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan DesaSingali dan Pengurus POSS, telah dinyatakan bahwa tanah lapangantempat berdirinya patokpatok milik saksi pelapor AnharullahNasution yang terletak dijalan

Akan tetapi MajelisHakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan hanyamempertimbangakan buktibukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum saja ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016 atas gugatanyang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sabungan Jae danDesa Singali dan Pengurus POSS, telah dinyatakan bahwa tanahlapangan yang dibersihkan secara gotong royong oleh paraTerdakwa dan masyarakat dengan Sertifikat Hak Milik No00089/Desa Sabungan Jae, tanggal

Justru sebaliknya saksi pelapor Anharullah Nasutionlah yang telahmelakukan perbuatan hukum dengan cara mendirikan/membuat patokpatoktanah kaplingan diatas tanah yang bukan haknya (putusan Pengadilan TataUsaha Negara No. 59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016).Perbuatan saksi pelapor Anharullah Nasution yang melawan hukum tersebutPutusan No. 219/PID/2016/PT.MDN Halaman 21 dari 26 dengan cara mendirikan patokpatok besi yang dicor semen diatas tanah hakorang lain yang bertentangan dengan kewajiban

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;--------------------------------------------------------------
• Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 05 Januari 2016 yang dimohonkan banding

biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta PermohonanKasasi Nomor 59

/G/2015/PTUNMDN juncto Nomor 56/B/2015/PT.TUNMDN,yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutpada tanggal 08 Juni 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yangmasingmasing pada tanggal 08 Juni 2016 telah diberitahu tentang MemoriKasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi olehTermohon

tanggal 12 April2016 Nomor 56/b/2016 PT.TUNMdn batal demi hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan kelirudalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 alinea ke1tertera: Menimbang bahwa telah terbukti para Penggugat/Terbanding telahmengetahui objek sengketa pada tanggal 03 Juni 2013 sedangkan paraPenggugat/Terbanding baru mendaftarkan gugatannya dan diterima padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 59

/G/2015/PTUNMDNdengan objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00089 DesaSabungan Jae Kota Padangsidimpuan diterbitkan pada tanggal 30Desember 2014 tersebut, maka pengajuan gugatan tersebut telahmelampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 27 dari 31 halaman.