64/G/2013/PTUN-BDG

Ate Sarah, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa danKonplik Pertanahan; Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUNBDG3. Jakpar, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Landerefom danKonsolidasi Tanah; 4. Upi Surasti, SH, Jabatan Staf Sub Seksi perkaraPertanahan; 5. Sarminto, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa danKonplik Pertanahan; 6. Liskiman, SH, Jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan; 7.

pihak didalampersidangan;Hal 5 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUNBDGe Telah mendengar keterangan saksi yang diajukanpihak Penggugat dan Tergugat Il Intervensididalam persidangan;Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Nomor Register Perkara 64/G/2013/PTUNBDG dan telah diperbaiki tanggal 18 Juli 2013 yang isipokoknya sebagai berikut: 22222OBYEK GUGATAN: 22020202

Darwih sudah terlebihdahulu mempunyai bukti tanah milik adat atas namanya sendiri berupa GirikC No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug,Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yangdikeluarkan oleh Pejabat pemerintahan setempat;Hal 7 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUNBDG4. Bahwa, setelah Penggugat membeli tanah girik dari Sdr.

/G/2013/PTUNBDGe bahwa tanpa sadar tercetus kata dari mulut BapakFauzi BE. bahwa tanah girik adalah milik sentule bahwa Bapak Fauzi BE berjanji akan menjawabsurat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH secaratertulis; 16.

Maruap Siahaan, seluas3.100 M2 yang terletak di desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur,Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dari Sdr Darwih yang mengakusebagai pemilik tanah, berdasarkan Akte Jual Beli No. 1880/2009 yangdibuat dihadapan PPAT Miranti Trisnaning Timur, SH;Hal 19 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUNBDGb.

64/G/2013/PTUN.Mks

PUTUS ANNomor : 64/G/2013/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :PT. Semesta Margareksa, berkedudukan di Jalan Johar No.2 DEF, Kelurahan KebonSirh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh Tn. Ir.

KonflikPertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;Keduanya ...Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan KabupatenSidenreng Rappang, Jalan Korban 40.000 Jiwa No.12,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/KASI VBPN/IX/2013, tanggal 02 September 2013, yang selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2013, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 64

/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Agustus 2013 dan diperbaiki pada tanggal17 September 2013 ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 64/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Agustus 2013, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 64/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Agustus 2013, tentangPenunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut

/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 17 September 2013, yang isinya menerangkan sebagaiberikut ; = 2+ 222 = nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn enn nnn nnn nnnAdapun dalildalil yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat im adalah sebagaiberikut; o2 nanan een nen eee ne ce nee ne ne cee ene ene ane ee neces1.

,M.H.Perincian biaya Perkara Nomor : 64/G/2013/P.TUN.Mks. : 1. Biaya Meterai Rp. 12.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.3. Biaya Panggilan sidangRp. 200.000.3. Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasiRp.6.000.000.4. Biaya Administrasi Rp. 30.000.Jum 1a h Rp.6.131.000,(Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);35

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 64/G/ 2013/PTUN.Mdo. tanggal 15 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 64/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 24 Oktober 2013 tentang

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundelB serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor : 64/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 15Halaman 2 dari 14 hal. Put.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000;- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI:- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan; DALAM POKOK PERKARA:1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard); Halaman 72 dari 74 hal Put. 64/G/2013/PTUN-MDN2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

64/G/2013/PTUN-MDN

/G/2013/PTUNMDN tertanggal 29Agustus 2013 tentang masuknya PT.Toba Pulp Lestari.

/G/2013/PTUNMDN16 Oktober 2012.

/G/2013/PTUNMDNsangat beralasan hukum Yth.

/G/2013/PTUNMDNNomor: 64/G/2013/PTUNMDN tanggal 29 Agustus 2013, PT.

Upah tulis Rp. 22.500.Jumlah Rp. 36.500,(Tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).Halaman 75 dari 75 hal Put. 64/G/2013/PTUNMDN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G./ 2013/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-------------

. ++ 7 7+ 2222 22 non non nnn ne nen een nnPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :64 / G/ 2013 /PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yang bertalian ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBYTanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan hari sidang ;Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor64/G/2013/PTUN.SMG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan bandingHal

/G/2013/PTUN.SMGtanggal 21 Januari 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyisebagai berikut : n~ won nn nnn nnn neem nnn ren nee nme ren nnn ene enn nnn=Dalam Eksepsli : ==" 7 725 02 ne one nnennn oe Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Sengketa ; 1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebebsarRp.253.000, (dua ratus lima puluh tuga ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2013/PTUN.SMGtanggal 21 Januari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumC010 0 Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang

/G/2013/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada tanggal 21 Januari 2014 tersebut haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyataPenggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai denganketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 64/G/ 2013/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yangdimohonkan banding; +=" 0

64/G/2013/PTUN.Smg.

PUTUSANNOMOR : 64/G/2013/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertamadengan Acara Biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut, dalamPEPKANE ANLALE, 5 n~nmmn mmm nnn ene cnNama : SAJIMAN ; 222222 2 22Kewarganegaraan : Indonesia;n neon meno nnnTempat Tinggal : Bogorejo RT. 001 RW.001, Desa Bogorejo,Kecamatan Japah, Kabupaten Blora ;Pekerjaan 3 PGR amma nnn

Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.Nama Jabatan Tempat Kedudukan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2547/2013, tanggal 28Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :1.Nama : AKHMAD KAIDAR ALI, SH.,MH;NIP 19610103 198608 1 001;Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;2.NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4.NamaNIPTAP SS Hips cose coecee sone neeecemrsossponamemoeeoes19620615 199003 1 008;Kasubag Bantuan Hukum dan Ham pada BagianHukum Setda Kabupaten Blora; SLAMET SETIONO, SH.

Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.surat gugatan pada tanggal 12 Nopember 2013 yang isi selengkapnya sebagaiDI KUT. fsesse2sserrsssisee sereisteme nese hein eine SROBJEK SENGKETA : 222222 nn nnn nn nnn nnn neces nnn nnn1.

Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut kembali SuratKeputusan TERGUGAT (BUPATI BLORA) Nomor : 141.1/1465A/2013tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun2013 atas nama SUJIMAN ; 2222022 ne nn nen nnn4.

Putusan No. 64/G/2013/PTUN.Smg.2.12.yang disahkan menjadi Daftar Pemilin Tetap (DPT) dan sekaligusmengumumkaninya. (Vide J +5) jaenansnassnsn nnn nseneennnnnasneminennnncinmeeaennnBahwa benar, Panita Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telahmengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bogorejo (Vide2.13.Bahwa benar, Panitia Pemilinan Kepala Desa Bogorejo telah melakukan2.14.2.15;2.16.pendaftaran dan meneliti berkas lamaran bakal Calon Kepala DesaB@Qorea (Vide: Il

64/G/2013/PTUN.SBY

PUTUS ANNOMOR : 64/G /2013/PTUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawahini, dalam perkara antara : 222 202 onan nnn nnn nne naeNamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat tinggalNama Jabatan: MARITO alias NUR SIMAN alias MARITO P.

64/G/2013/PHI.MDN

PUTUSANNomor : 64/G/2013/PHI MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan,yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Pdt. MANIHAR V.

Teladan, KecamatanSiantar Barat, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas dalam perkara ini;Setelah memeriksa alatalat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALpada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2013 di bawah Register No.64

/G/2013/PHI.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :A n halhal yang menjadi r n Pen lah:1.

64/G/2013/PTUN-JKT

PENETAPAN NOMOR : 64/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Penetapan sepertitersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : 1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempal TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempal TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaan: NIKANOR RUMAIKEWI, S.Ip: Indonesia: Anggota KPU Kabupaten Kepulauan YapenProvinsi

Papua: Jalan Maluku Serui Kabupaten KepulauanYapen: RINALDIS PIRIS, S.E., M.Si: Indonesia: Anggota KPU Kabupaten Kepulauan YapenProvinsi Papua: Jalan Maluku Serui Kabupaten KepulauanYapen: EMMA YOSEPHINA DUWIRI: Indonesia: Anggota KPU Kabupaten Kepulauan YapenProvinsi PapuaHalaman dari 8 halaman Penetapan Pkr No. 64/G/2013/PTUNJKTTempal Tinggal4.

:::::::seeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca :: 1.Surat Gugatan penggugat tertanggal 30 April 2013, yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal30 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 64/G/2013/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal20 Mei 2018 ; 22222 neePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :64/PENDIS/2013/PTUNJKT, tanggal 7 Mei 2013, tentang LolosDismissal ; 2222

/G/2013/PTUNJKT6.

Berkas perkara yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 30 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2013, denganRegister Perkara Nomor : 64/G/2013/ PTUNJKT, pada intinya memintaPengadilan menyatakan batal atau tidak sah Putusan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/DKPPPKEII/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penjatuhan sanksi berupapemberhentian tetap

64/G/2013/PHI/PN.BDG

PUTUSANNomor: 64/G/2013/PHI/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETIiHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara:PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk., beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kp. Gardu SawahRT. OO01/RW 11 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal inidikuasakan kepada :1. B.

Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah memeriksa dan meneliti buktibukti surat di persidangan ;Setelah mcndengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 13Juni 2013, yang telah diterima dan didaflarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 14 Juni 2013 denganRegister No. 64

/G/2013/ PHI/PN.

ANTON PRI YOHUTOMOPerincian Biava No. 64/G/2013/PHI.PN.Bdiz.Panggilan : Rp. 450.000,Redaksi : Rp.13.000,Materai :Rp. 6.000.Jumlah Rp. 469.000,( Terbilang = empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah )

/G/2013/PTUNBDG;; 3.

Berkas perkara Nomor 64/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22Januari 2014 Nomor 64/G/2013/PTUNBDG yang amarnya berbunyi sebagai berikutDalam Eksepsi : e Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Sengketa : e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; e Menghukum

No. 164/B/2014/PT.TUN.JKTMembatalkan Putusan Sela Nomor 64/G.int/2013/PTUNBDG dariMajelis Hakim perkara Nomor 64/G/2013/PTUNBDG tanggal 22 JanuariMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara Nomor 64/G/2013/PTUNBDG tanggal 22 Januari 2014;Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Nomor 64/G/2013/PTUNBDGdengan amar putusan sebagai berikut :Dalam Eksepsi : 1Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta seluruhalasanalasannya;5Menyatakan Tergugat II Intervensi tidak

No. 164/B/2014/PT.TUN.JKTPembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II dan tanpadihadiri oleh Tergugat / Terbanding I maupun kuasa hukumnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 22 Januari 2014 Nomor 64/G/2013/PTUNBDG tersebut telah diberitahukankepada Tergugat / Terbanding I dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal22 Januari 2014 Nomor 64/G/2013/PTUNBDG;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tanggal 22

64/G/2013/PTUNBDG yang diajukan banding tersebut, olehkarenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakansependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung yang menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding II danmenyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Januari 2014Nomor 64/G/2013

(daluarsa) karena telah melebihi tenggang waktusembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, yakni pada tanggal 13November 2009;6) Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dan Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakanGugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 64

/G/2013/PTUNBDG, tanggal 22 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI:Halaman 12 dari 19 halaman.

/G/2013/PTUN/BDG dan tidak dapat pulamemohon pemeriksaan banding secara khusus untuk Putusan Sela Nomor64/G.Inv/2013/PTUNBDG, karena Pasal 83 ayat (3) juncto Pasal 124 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 telah menentukan bahwa Permohonan bandingterhadap Putusan Sela Nomor 64/G.Int/2013/PTUNBDG harus bersamasamadengan permohonan banding terhadap putusan akhir perkara Nomor64/G/2013/PTUN/BDG, dan dalam hal ini, mau tidak mau Pembanding harusmematuhinya;Namun celakanya, pada saat Pembanding menggunakan

Swakarsa Wira Mandiri, yangmasuk dalam proses Perkara Nomor 64/G/2013/PTUNBDG, dengan kemauansendiri (bukan karena permintaan salah satu pihak dan bukan atas prakarsahakim yang memeriksa perkara), telah didudukkan sebagai Tergugat IlIntervensi;Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 telah disebutkan dengan jelas pengertian dari Tergugat, yaitu: Tergugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

Swakarsa Wira Mandiri, yang dengan kemauan sendiri mengajukanpermohonan ingin masuk dalam perkara Nomor 64/G/2013/PTUN/BDG,akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkaraNomor 64/G/2013/PTUN/BDG dan disebut Penggugat Intervensi; Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum apabila PT.

Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat Iainmohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 64/G/2013/PHI/PN.BDG. tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:1.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 64/G/2013/PHI/PN.BDG. tanggal 17 Desember 2013 tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan Permohonan Kasasipada tanggal 03 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Kasasi Nomor 02/Kas/G/2014/ PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

4 darigugatan Penggugat yang menuntut: Menyatakan bahwa demi hukum tanahtanah yang menjadi objek sengketa merupakan hak dan kepunyaanPenggugat sepenuhnya.Bahwa yang menjadi dasar dan alasan tuntutan Penggugat dalam perkaraperdata Nomor 35 /Pdt.G/2012/PNBlg, Penggugat telah mengemukakanalasanalasan kepemilikannya secara sepihak terdiri dari 12 (dua belas) butirdan alasanalasan mana diulang dan dikemukakan kembali oleh Penggugatpersis sama dengan alasanalasan dalam perkara Tata Usaha NegaraNomor: 64

/G/2013/PTUNMDN yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakimsaat ini.Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 418 K/TUN/2014Bahwa ternyata perkara yang mempersoalkan status hak dan kepemilikandalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PNBlg telah diputus olehPengadilan Negeri Balige tanggal 1 Agustus 2013 yang Amarnya/Diktumdalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa dengan demikian dalam mempersoalkan kepemilikan hak atas tanahmenurut hukum merupakan ruang lingkup

/G/2013/PTUN.MDNTanggal 09 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Pengggugat tidak berkualitasmengajukan gugatan;DALAM POKOK PERKARA:1.

/G/2013/PTUNMDN jo.

/G/2013/PTUN.

Nomor 64/G/2013/PHI.Mdn., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpada tanggal 16 Januari 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal16 Maret 2015, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan

adalah sebesar Rp3.545.255,00 (tiga juta limaratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), keadaan inidapat dijadikan sebagai petunjuk bahwasanya Judex Factie dalammemeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnyadan/atau tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan olehundangundang/hukum;Bahwa dengan demikian putusan Judex Factie Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan aquo sudah tidak dapatdipertahankan lagi, sehingga putusan Nomor 64

/G/2013/PHI.Mdn., tanggal23 Desember 2013 tersebut harus segera dibatalkan pada tingkat kasasiHal. 21 dari 23 hal.Put.Nomor631 K/Pdt.SusPHI/2015Mahkamah Agung RI, karena Judex Factie telah melampaui bataswewenangnya, salah dalam menerapkan hukum, mengabaikan fakta,pertimbangan hukumnya tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd),dan/atautidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang/hukum;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan

No. 64/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 (terlampir);4. Perkara No. 27/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 65/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);5. Perkara No. 31/B/2014/PT.TUN.NKS Tanggal 5 Mei 2014 jo. No. 66/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);6. Perkara No. 29/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 67/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 6 November 2013 (terlampir);7. Perkara No. 28/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo.

Abdul Rahim, Penggugat i.c PT.Semesta Margareksa mengajukan Gugatan Tata Usaha Negaramelawan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappangdengan No perkara 64/G/2013/PTUN.MKS dimana selanjutnyaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Januari2014 memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb :MENGADILIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, dalam Putusan Nomor 64/G/2013/PHI Mdn, tanggal 6Desember 2013, antaraPdt Manihar VSitanggang melawan GerejaProtestan Indonesia (GKPI), dalam pertimbangannya Majelis Hakimpada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam pertimbangannya mengenai kompetensi absolut,bahwa sesuai Pasal 1 angka (7) huruf (b) Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 yang dimaksud perusahaan adalah usahausaha sosialdan usahausaha lain yang mempunyai