Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 64/G/2017/PTUN-MDN ; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 64/G/2017/ PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.451.000,- ( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

64/G/2017/PTUN-MDN.

PENETAPANNOMOR : 64/G/2017/PTUNMDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa danmemutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, di gedung yang telah ditentukan untuk itu diJalan.

2017;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor:64/G/2017/PTUNMDN tertanggal 26 Mei 2017, yang didaftar tanggal 26Mei 2017;Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor:64/G/2017/PTUNMDN.Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan yangdisampaikan melalui surat permohonan pencabutan secara tertulistertanggal 24 Agustus 2017 oleh Penggugat;Telah membaca keseluruhan berkas perkara;ener TENTANG DUDUK PERKARA ~n=n02======Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 26 Mei 2017 yang didaftar

/G/2017/PTUNMDN secara tertulis melalui Kasubbag UmumPengadilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaHalaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor:64/G/2017/PTUNMDN.Negara Medan cq.

Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalamPerkara Nomor: 64/G/2017/PTUNMDN ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 64/G/2017/ PTUNMDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;3.

,MH.PANITERA PENGGANTI,SRI SISWANTI.Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor:64/G/2017/PTUNMDN.Biayabiaya:1.Biaya ATK Perkara Rp. 150.000.2.Hakhak Kepaniteraan Rp. 30.000,3.Surat Panggilan Rp. 260.000.4.Materai RP. 6.000.5.Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 451.000.( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).Halaman 7 Penetapan Pencabutan Nomor:64/G/2017/PTUNMDN.

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus

/G/2017/PTUN.SBY.

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor64/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang disahkanoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27Pebruari 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/B/2018/PT.TUN.SBY.tanggal 10 April 2018 tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 267.000, (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 19 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;Bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 64/G/2017/PTUN.SBY, sesuai dengan

DALAM PUTUSAN SELA Menyatakan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Perkara No. 64/G/2017/PTUN.Sby. tanggal 6September 2017 5 2 22 22 ne onell. DALAM POKOK PERKARAA. DALAM PENUNDAAN Menyatakan menolak Permohonan Penundaan yangdiajukan oleh Pembanding;B.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 64 / G/ 2017 / PTUN.Sby3 222 nn nonce nnn nce nce ne4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN.Smg tersebut dari Buku Induk Register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 220.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

64/G/2017/PTUN-SMG

PENETAPANNomor : 64/G/2017/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara: 1. Nama > DASAR;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Daya Utama RT. 02 RW. 01 KecamatanMuara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Pekerjaan : Tani;2.

/G/2017/PTUN.Smg tanggal 5 Oktober 2017 tentang PenunjukanPanitera Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN.PP/2017/PTUN.Smgtanggal 5 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 7 November2017 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:64/G/2017/PTUN.Smg;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan serta telahmendengarkan keterangan dari para Pihak; Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatanmelalui Surat Gugatan tertanggal

3 Oktober 2017, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3Oktober 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 64/G/2017/PTUN.Smg,yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyekHalaman 2 dari 5 Penetapan No.64/G/2017/PTUN.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang untuk mencoret perkara Nomor: 64/G/2017/PTUN.Smgtersebut dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.220.500, (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);Halaman 4 dari 5 Penetapan No.64/G/2017/PTUN.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.EKO YULIANTO, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,LEGIMAN, S.H., M.H.Halaman 5 dari 5 Penetapan No.64/G/2017/PTUN. SMGPerincianBiayaPerkara:1. BiayaPendaftaranGugatanRp. 30.000,2. Biaya ATK Rp. 125.000,3. Biaya Panggilan SidangRp.54.500,4. Meterai PenetapanPencabutan Rp. 6.000,5. Redaksi PenetapanPencabutan Rp. 5.000,Jumlah Rp. 220.500,(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)Halaman 6 dari 5 Penetapan No.64/G/2017/PTUN. SMG

64/G/2017/PTUN.MTR

PUTUSANNOMOR : 64/G/2017/PTUNMTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara :RAHMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai SipilKabupaten Dompu, Bertempat tinggal di Desa Bada, Kecamatan Dompu,Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;Berdasarkan Surat

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtanggal 7 Februari 2017 dengan Register Nomor : 64/G/2017/ PTUN.MTR;2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 64/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 tentangPenetapan Lolos Dismissal;3.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 64/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti ;5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Februari 2017, tentang PenetapanPemeriksaan Persiapan ;6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;7.

Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, buktibuktisurat, keterangan saksi dan ahli dan kesimpulan para pihak yang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram pada tanggal 7 Pebruari 2017, dengan register Nomor :64/G/2017/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2017, padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.85HAKIM ANGGOTA IIRETNO ARIYANI, S.H.PANITERA PENGGANTI,JAMUHUR, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN.MTR Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK: Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 30.000, Redaksi : Rp. 5.000, Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000, +Jumlah : Rp. 284.000,(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

64/G/2017/PTUN.SBY

TOTOK PRASTOWO, SH. ; 222=2 222222Putusan No 64/G/2017/PTUN.SBY Halaman 3 dari 90 Halaman1.3. MULYADI, SH. 4. ERICK IBRAHIM WUAYANTO, SH. ; 5.

Dengan demikian semakin jelas, bahwa Obyek Sengketa secaraformal maupun materiil adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara;Putusan No 64/G/2017/PTUN.SBY Halaman 6 dari 90 Halaman4.

/G/2017/PTUN.SBY Halaman 8 dari 90 Halaman7.

/G/2017/PTUN.SBY Halaman 24 dari 90 Halaman4.

Selain itu Penggugat juga terbukti tidak dapatPutusan No 64/G/2017/PTUN.SBY Halaman 27 dari 90 Halamanmenjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggarAAUPB.

64/G/2017/PTUN.BDG

/G/2017/PTUNBDG F . 6, Alat P.

CITRAAGUNG UTAMA ; Halaman 31 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUNBDG PenyediaNo Alasan GugurJasa1 PT.

/G/2017/PTUNBDG11/SE/M/2016 jo.

/G/2017/PTUNBDGnama PT.

/G/2017/PTUNBDG1.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;------------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 64/G/2017/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;------

- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 65/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 4 Januari 2018; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan; Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 65/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 09 April 2018 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2017/PTUN.PLG tanggal 4 Januari 2018;4.

mengujikeabsahan sertipikat objek sengketa, terlebin dahulu harus ditentukanstatus kepemilikan atas tanah a quo melalui peradilan perdata yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 65/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 4 Juli 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 64

/G/2017/PTUNPLG, tanggal 4 Januari 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 65/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 4 Juli 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 64/G/2017/PTUNPLG, tanggal 4 Januari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semuatingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan

64/G/2017/PTUN-PLG

PenetapanHalaman 2 dari 47 halaman PUTUSAN Nomor 64/G/2017/PTUNPLGPanitera tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru SitaPengganti dalam perkara ini ; .Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 64/PENPP/2017/PTUNPLG,tanggal 9 Oktober 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan ; .Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 64/PENHS/2017/PTUNPLG,tanggal 8 Nopember 2017, tentang Hari Persidangan pertama ; . felah

; Halaman 6 dari 47 halaman PUTUSAN Nomor 64/G/2017/PTUNPLG9. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo.

/G/2017/PTUNPLG(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia).Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari JawatanAgraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

atas nama AWAMHalaman 22 dari 47 halaman PUTUSAN Nomor 64/G/2017/PTUNPLG1. Bukti T1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3/Talang Kelapatanggal 921967 atas nama Awam Sahid(Fotocopy dari fotocopy) ;2. Bukti T2 : Gambar Situasi No. 250/1967 tanggal 31Agustus 1967 seluas 386,43 M?

/G/2017/PTUNPLGMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yangdiajukan para pihak dihadapan persidangan, Majelis Hakimmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : 1.

64/G/2017/PTUN-JKT

PUTUSANNomor 64/G/2017/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antara:PT. ADIGRA JAYARTHA BINTANG SEJAHTERA, dahulu bernamaPT.

/G/2017/PTUNJKT,tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan PaniteraPengganti dalam perkara ini; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara jakarta Nomor 64/PENPP/2017/ PTUNJKT, tanggal 22 Maret 2017 tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/PENHS/2017/PTUNJkt, tanggal 17 April 2017 tentangPenetapan Hari Sidang; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara,mendengar keterangan ahli

serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatanggal 13 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan mel aluiKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal13 Maret 2017 dan diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017,dengan Register perkara Nomor 64/G/2017/PTUNJKT., dan telahdiperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 April

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Il: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur, Nomor 967/16.35/VIIV2016, tanggal 10Hal 4 dari 79 hal Putusan Nomor: 64/G/2017/PTUNJKT.Agustus 2016, tentang Permohonan dikeluarkan dari DataBase Tanah Terindikasi Terlantar;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa berdasar pada Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat , Nomor 5470/23700/X1V2016, tanggal 14Desember 2016 maka Penggugat mengajukan

MutiaraCitra Sejati ;Hal6 dari 79 hal Putusan Nomor: 64/G/2017/PTUNJKT.Bersifat Konkret, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukanyaitu berupa penetapan dalam Data Base Tanah TerindikasiTerlantar ;Bersifat Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum tetapikepada subyek hukum tertentu ;Bersifat Final, artinya sudah definitif tanoa memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain dan Menimbulkan akibathukum bagi badan hukum perdata yaitu Tergugat telahmenetapkan obyek tanah milik Penggugat, SHGB

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;----------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2017/PTUN-PLG tanggal 4 Januari 2018 yang dimohon banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:64/G/2017/PTUNPLG. tanggal 4 Januari 2018;. Berkas perkara, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara inl;0ne noo enone. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN.HS/2018/PT.TUNMDNtanggal 27 Juni 2018 tentang Penetapan Hari sidang;Halaman 2, Putusan Nomor 65/B/2018/PT.

TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMTENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:64/G/2017/PTUNPLG pada hari Kamis tanggal tanggal 4 Januari 2018 yangamarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILIDalam EksepsI : 227222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Sengketa :1.

/G/2017/PTUNPLG yang ditanda tangani olehKuasa Tergugat/Pembanding: AHMAD SYAHABUDDIN, S.H., serta PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepadapihak lawan pada hari itu juga dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor 64/G/2017/PTUNPLG Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan MemoriBanding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64/G/2017/PTUNPLG.tanggal 19 Maret 2018; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata

Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 64/G/2017/PTUNPLGmasingmasing tertanggal 19 Februari 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 64/G/2017/PTUNPLG. tanggal 4 Januari 2018, diucapkan padasidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat/Terbanding, Kuasa HukumTergugat

TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor64/G/2017/PTUNPLG. tanggal 4 Januari 2018 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 64/G/2017/PTUNPLG tanggal 4 Januari 2018 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihakTergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harusdihukum membayar

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:64/PENDIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2017, tentangDismissal atas Gugatan Perkara Nomor: 64/G/2017/PTUN.Mks. ;2.