M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; ---------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan Banding - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------

Berkas Perkara Nomor 64/G/2018/PTUN.MTR., (Bundel A) besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara Nomor 174/B/2019/PT.TUN.SBY., (Bundel B) besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor64/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 24 April 2019. ;5.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Hari Sidang ;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 64/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 24 April 2019, yangamarnya berbunyi sebagai berikut ;Mengadili :DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memilikiKEPeNtiN Gan 5 = a= woe nan non nen non nen nnn ne nnn enn nen nne nnn

Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:64/G/2018/PTUNMTR, tanggal 24 April 2019 ;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memoribanding tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Juli 2019 dan telahdiberitahukan kepada Penggugat /Pembanding sesuai dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :64/G/2018/PTUN.MTR. pada tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknyabahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPUTUSAN NO. 174/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 8 halamanMataram sudah tepat dan benar, mohon agar Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang padaintinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 64/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 24 April 2019 5Menimbang, bahwa

sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor64/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 17 Juni 2019) ;== === ===TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 64/G/2018/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 dengandihadiri Kuasa Hukum

64/G/2018/PTUN.PLG

PUTUSANNOMOR 64/G/2018/PTUNPLG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telahmenjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:MAYA ANGGRAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Alamat

Put.No.64/G/2018/PTUNPLGMELAWANKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTAPALEMBANG. Berkedudukan di Jalan Demang Lebardaun No.4255 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan llir Barat Kota. Palembang, jscsqccsesseseneceeeceneeenteeeeneee cementDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Anhar,S.H.,M.H 5 c 0 nnn nnn nn ncc nce ncn ncccnesPekejaan AQWOKalL ; 2cnnacnnnsenmacnnnonnnAlamat : Jalan Macan Lindungan No.32/2 RT.05RW.01 Kelurahan Bukit baru Kecamatanllir Barat Palembang ; 2.

64/G/2018/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 64/G/2018/PTUNJKT3.

Putusan Nomor : 64/G/2018/PTUNJKT28.29.30.31.Pengadu/Pasien.

Putusan Nomor : 64/G/2018/PTUNJKT15. Bukti T1316. Bukti T1417. Bukti T1518.

Putusan Nomor : 64/G/2018/PTUNJKTakan terjadi degenerasi.

Putusan Nomor : 64/G/2018/PTUNJKTKedokteran Indonesia (MKDKI) atas tindakan Dokter An.

64/G/2018/PTUN.Mks

/G/2018/PTUN.MKSSelatan : JalanMesjid Raya ;Timur : Eigendom verponding No.1182 / sertifikat No.4.

/G/2018/PTUN.MKSsepenuhnya dari Penggugat saja atau tidak ;e.

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Halaman 26 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.MKS2.

/G/2018/PTUN.MKSHakimHakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).Halaman 44 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.MKS

64/G/2018/PTUN.BDG

PUTUS ANNOMOR: 64/G/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah menjatuhkanPUTUSEN Galam SENGKETA. ETTATE I eneenennnntnienmaennnenaameannnnnnmeaemnnnninniennnnnnnenAPENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggalKp.

/G/2018/PTUN.BDG, tertanggal 30 Juli 2018 dan telahdiperbaiki pada tanggal 27 Agustus 201 8;Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 64/G/2018/PTUN.BDG2.

/G/2018/PTUN.BDGdisertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka olehpanitia pemilihan ; 20 2 n nnnnnnnnn Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan tegasmenolak Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatanaquo.

/G/2018/PTUN.BDG7.

;ayat (2) berbunyi: Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten;ayat (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasilPemilihan Kepala Desa bersifat Mengikat Dan Final;Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 64/G/2018/PTUN.BDG14.

64/G/2018/PTUN.MDN

P U TU S A NNomor : 64/G/2018/PTUNMDN.

Mei 2018 ; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan olehPara Pihak di Persidangan ; Telah mendengar keterangan kedua belah Pihak yangbersengketa di Persidangan ; Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Penggugat di Persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugatTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018yang diterima dan terdaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 24 April 2018, Nomor : 64

/G/2018/PTUNMdn, danterhadap gugatan tersebut telah diadakan Perbaikansecara formal pada tanggal 09 Mei 2018, yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut ; A.

64/G/2018/PTUN.MTR

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:1.Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 Desember2018 dengan Nomor Register Perkara 64/G/2018/PTUN Mtr;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/PENDIS/2018/PTUN Mtr, tanggal 19 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal;.

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.(sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;2.

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.2) Kedua : Seluas 50.000 M?

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;3.

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.

64/G/2018/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 64/G/2018/PTUN.SBY."

Kelompok III : Rp. 214,469 X Jumlah Karyawan ;Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 17 dari 96 Halaman5.

;Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 33 dari 96 Halaman14.

Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PENGGUGAT dalam perkaraNomor 64/G/2018/PTUN.Sby. adalah : a.

,M.H.ARDOYO WARDHANA, S.H.PANITERA PENGGANTI,SOEMALI, S.H.Perincian biaya perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN.Sby1. Pendaftaran Gugatan :Rp. 30.000,2. Biaya Kepaniteraan :Rp. 434.500,3. Biaya PS t4. Redaksi : Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 95 dari 96 HalamanJumlah :Rp. 475.500,( Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 96 dari 96 Halaman

64/G/2018/PTUN-SMG

:Halaman 2 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.SMG.1.

/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.SMG.undangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik,CENgaN AlASAN!

,M.H., sebagai Hakim KetuaHalaman 41 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., dan GUGUM SURYA GUMILAR,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:64/G/2018/PTUN Mks., tanggal 17 Januari 2019;5.

Putusan Nomor 61/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Penggugat,Tergugat danTergugat Il IntervensiL masingmasing pada tanggal 17 Januari 2019 sesuaidengan pemberitahuan Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mks.

/PTUN Mks., tanggal 31 Januari 2019 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebuttelah mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2019 sesuai Surat TandaTerima Memori Banding Nomor : 64/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2019dalam memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dantidak sependapat dengan perimbangan hukum putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 64/G/2018/PTUN Mks.

, dan Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi1;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 64/G/2018/PTUN Mks tanggal 17 Januari 2019 tersebut,Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan bandingtanggal 30 Januari 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:64/G/2018/PTUN Mks, tanggal 30 Januari 2019;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan bandingdiajukan secara tertulis

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 64/G/2018/PTUN MKS tanggal 17 Januari 2019 yangdimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak diterima; nalaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 61/B/2019/PTTUN Mks.2.

:Primer : Putusan No.64/G/2018 /PA.Lwk Hal. 2 dari 17hal.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (TERMOHON);3.

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikatdalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (inpersonal standy); Putusan No.64/G/2018 /PA.Lwk Hal. 10 dari17 hal.2.

/G/2018 /PA.Lwk Hal. 12 dari17 hal.tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dansayang.

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak; Putusan No.64/G/2018 /PA.Lwk Hal. 13 dari17 hal.Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakansudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk ceraimaka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudahtidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnyadiceraikan.

Putusan No.64/G/2018 /PA.Lwk Hal. 16 dari17 hal.Hakim Anggota;Rokiah binti Mustaring, S.HI.Panitera Pengganti;Ahmad Basahir, S.Ag.Perincian biaya perkara ini : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002 Biaya Proses : Rp. 50.000,003 Biaya Panggilan : Rp.335.000,004. Hak Redaksi : Rp. 5.000,005 Biaya Materai: Rp. 6.000,00Jumlah : Rp.426.000,00(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) Putusan No.64/G/2018 /PA.Lwk Hal. 17 dari17 hal.

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2018/PTUN MKS tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2018/PTUN.BDG tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding ;-------------------------

MENGADILI SENDIRI :

1. DALAM PENUNDAAN :

• Menolak permohonan Penggugat/Terbanding Perihal

Bukti T.T1 dan T.I1), sehingga atas pertimbangan Judex Facti adalahkeliru.KEBERATAN KETIGA :Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti sebagaimanadiuraikan pada halaman 32 (tiga puluh dua) yang menyatakan Selanjutnyabukti Tl4 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :64/G/2018/P.TUN.Mks tanggal 17 Januari 2019 serta bukti T.I5 SalinanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makssar Nomor61/B/2019/PT.TUN.Mks tanggal 12 Juni 2019 ternyata tidak ada relevansinyadengan perkara

ini oleh karenanya Majelis kesampingkan, atas pertimbangantersebut sangat keliru, karena sangat jelas bahwa Obyek Perkara dalamPerkara Nomor 64/G/2018/P.TUN.Mks tanggal 17 Januari 2019 jo.

No. 300/PDT/2020/PT.MKSSertipikat Hak Pakai Nomor :3/Baraya yang diklaim kepemilikannya, yang manapihakpihak dalam Perkara antara lain, Bruno Thoeng Boen Siang selakuPenggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selakuTergugat, Pemerintah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat IIIntervensi1 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiaselaku Tergugat Il Intervensi2, yang mana dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor :64/G/2018/PTUN.Mks., tanggal

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 64/G/2018/PTUN.Mks, tertanggal 17 Januari 2019 yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapatditerima;2.

harta warisan karena belum pernah dibagiwaris kepada para ahli waris Intje Koemala dan tidak pernah dialihkan kepadaSiapapun dan dalam bentuk apa pun, baik oleh para Penggugat maupun olehalmarhumah Intje Koemala, dan juga tidak pernah diganti rugi kepadaSiapapun, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum terlebih karena atasObyek Perkara yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Baraya telahdiperiksa dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkaraNomor :64/G/ 2018/PTUN.Mks tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 174/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 6 Agustus 2019 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64 / G / 2018 /PTUN.MTR tanggal 24 April 2019Dan mengadili sendiri:1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;3. Menghukum Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi untuk membayarbiaya perkara;4.

Eksepsi Penggugat tidak berwenang untuk menggugat;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 77/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 April2019;Halaman 2 dari 6 halaman.

Fotokopi Surat Panggilan Panitera Pengganti Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 64/G/2018/PTUN.Sby tanggal 27 April 2018(Bukti T5):. Fotokopi Surat gugatan Dewan Pengurus Kabupaten AsosiasiPengusaha Indonesia Pasuruan tanggal 16 April 2018 yang terdaftardengan Nomor 64/G/2018/PTUN.Sby pada tanggal 16 April 2018 dantelah diperbaiki pada tanggal 17 April 2018 (Bukti T6);.

;Bahwa perkara yang sama(baik alasan dan materinya) dalam hal inimengenai gugatan terhadap upah Minimum Sektoral di Jawa Timur padatahun 2018 juga pernah diputus oleh pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Jawa Timur, sebagaimana perkara Nomor. 64/G/2018/PTUN.SBY, dimana permohonan yang demikian telah dinyatakan di Tolak;Bahwa dalil penggugat pada angka 1 s/d 4 pada halaman 23 24 adalahdalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab perlu kami sampaikan pulakepada Majelis hakim bahwa saat ini para

Kepala Dinas TenagaKerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2487/416107/2019tanggal 25 November 2019 perihal Klasifikasi Sektor Unggulan ;: Fotokopi Dokumen elektronik Riwayat Perkara No.64/G/2018/PTUN.SBY diputus tanggal 25 Oktober 2018 ;: Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;: Fotokopi Putusan Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY ;: Fotokopi Dokumen Elektronik Sistem Informasi PenelusuranPerkara