79/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNOMOR: 79/G/2016/PTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara: 22 nn nnn neem nn nnn nnn nn nnn nnnMUSTIKA, S.H.,1.

/G/2016/PTUN.MKS.Putusan Sela Nomor: 79/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 21 Nopember2016, tentang Ditetapbkannya A.

/G/2016/PTUN.MKS beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal27 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 September 2016, dibawahRegister Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS, yang diperbaiki pada tanggal 02November 2016, yang isinya sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu:Keputusan Bupati

;Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.4.

/G/2016/PTUN.MKS.7.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor79/G/2016/PTUN.PTK;

Berkas perkara Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK. tersebut dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2017 yangamarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI . Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;Il.

No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.diberitahukan putusan tersebut masingmasing dengan Surat PemberitahuanPutusan tanggal 24 Mei 2017; Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonanbanding pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta PermohonanBanding Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK. dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding,dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding masingmasing dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Juni 2017;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 79/G/2016/PTUNPTK tanggal 24 Mei 2017; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan Terbanding dahulu Tergugat berupa: Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 40/HGU/KEMATR/BPN/2016 tentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2016/PTUN.SBY tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;- Menghukum - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :79/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkanbanding, beserta suratsurat lainnya yang bertalian;3. Telah membaca berkas perkara dan buktibukti para pihak;4.

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal23 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :79/G/2016/PTUN.SBY tanggal 04 Oktober 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut : 20+ 2 2222 nn nnn non nnn non non nen nn enne

79/G/2016/PTUN-Mdo

PUTUS ANNOMOR: 79/G/2016/PTUN.Mdo DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata USaha Negara Manado yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai dibawahantara :ini dalam sengketaPT.

/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 1 dari 73Tempat Kedudukan : Jl.

Bolaang MongondowPutusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 2 dari 73NIP : 19800308 200902 1 = OOI1Pangkat/GolonganJabatan : Kasubag Perundangundanganpada Bagian Hukum & HAM SetdaKab. BolaangMongondow $;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor61/Setdakab/03/X/2016 tertanggal 17 Oktober2016 ;Selanjutnya disebut SebagaiTERGUGAT $Pengadilan Tata Usaha NegaraManado :1.

necesSurat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow No.53/03/IX/2016,tertanggal 15 September 2016, tentang pencabutan izin HGU PT MalisyaPutusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 4 dari 73Sejahtera, yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, KabupatenBolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara ;1.

/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 6 dari 73Objek Sengketa yaitu tanggal 15 Septembere.

79/G/2016/PTUN-JKT

ZAIRIN NOOR, S.H., M.Hum;Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor: 79/G/2016/PTUNJKT.2.

3 dari 56 hal Putusan Nomor: 79/G/2016/PTUNJKT.

/G/2016/PTUNJKT.

Cakung Timur, Kota jakartaTimur;Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor: 79/G/2016/PTUNJKT.

Int6) ;Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor: 79/G/2016/PTUNJKT.

Akta permohonan Banding Nomor: 79/G/2016/PTUNMDN, tanggal 31Oktober 2016 yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding ;. Berkas perkara dan buktibukti surat yang berhubungan dengansengketa ini; nner n nnn nnn nnn nnn6.Penetapan ...Formul02/Proksi01/KIM6.

Penetapan Ketua Majelis No. 01/Pen.HS/2017/PT.TUNMDN, tanggal20 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alih keadaankeadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:79/G/2016/PTUNMDN, tanggal 20 Oktober 2016 yang amar Putusannyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2.

/G/2016/PTUNMDN, yang ditanda tangani oleh KuasaHukum Penggugat/Pembanding/Terbanding serta Plh.Wakil Panitera,selanjutnya oleh Plh.

Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihakTergugat/Terbanding/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 79/G/2016/PTUNMDN, tanggal 31 Oktober 2016; Bahwa terhadap Putusan dan pemberitahuan banding tersebut pihakTergugat/Pembanding/Terbanding juga menyatakan banding pada hariRabu, tanggal 02 Nopember 2016 dengan Akta Permohonan BandingNomor: 79/G/2016/PTUNMDN, yang ditanda tangani oleh Kuasa HukumTergugat/Pembanding/Terbanding serta Plh.Wakil Panitera, selanjutnya telahdiberitahukan

kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 79/G/2016/PTUNMDN, tanggal 02 Nopember 2016; Bahwa ...Formul02/Proksi01/KIMBahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding/Terbandingtidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding,sedangkan Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mangajukan MemoriBanding tanggal 6 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Januari 2017, melalui suratWakil Panitera Pengadilan

79/G/2016/PTUN-MDN

P UTUS ANNomor : 79/G/2016/PTUNMDN.

, tanggal 20 Juli 2016, tentangPenetapan Hari Persidangan Pertama yang dilaksanakanpada hari : RABU tanggal 27 JuLi 2016 ; Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkasperkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugatTergugat dengan surat gugatannyatertanggal 25 Mei 2016yang diterima dan terdaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 25 Mei 2016, Nomor : 79

/G/2016/PTUNMDN, danterhadap gugatan tersebut telah diadakan perbaikansecara formal pada tanggal 20 Juli 2016, yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut ; Objek Sengkata Tata Usaha Negaraadalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat,berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor : Kep/108/1I/2016, tertanggal 26Februari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama REMOND F.

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima ;

/G/2016/PTUN.MDO tanggal 24 November 2016 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DENI BILALANG alias TENGA ;

melakukan mengerjakan,menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan,sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Keempat melanggar Pasal 107huruf a juncto Pasal 55 Huruf a Undangundang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,dikurangi penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah agar tetapditahan:Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 79

/G/2016/PTUN.MDOtanggal 24 November 2016 yang telah dilegalisir, dipergunakan dalamperkara lain atas nama Terdakwa Frengky Pilisire alias Engki:Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor158/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Desman Genape alias Desman alias Yayetersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHalaman

Menetapkan barang bukti, berupa Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor 79/G/2016/PTUN.MDO tanggal 24November 2016 dipergunakan dalam perkara lain atas nama TerdakwaFrengky Pilisire alias Engki:6.

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan atauturut serta melakukan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ataumenguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam DakwaanKeempat melanggar Pasal 107 huruf a juncto Pasal 55 huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 79

/G/2016/PTUN.MDOtanggal 24 November 2016 yang telah dilegalisir, dipergunakan dalamperkara lain atas nama Terdakwa Deni Bilalang alias Enga;Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor159/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Meidi Manopo tersebut di atas, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana

Memerintahkan barang bukti berupa: Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor 79/G/2016/PTUN.MDO tanggal 24November 2016 dipergunakan dalam perkara lain atas nama TerdakwaDeni Bilalang alias Tenga;5.

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2016/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohon banding ;
• Menghukum Para Penggugat/Pembanding

Surat Penggugat, tanggal 14 Desember 2016, perihal: PencabutanGugatan Perkara Nomor: 79/G/2016/PTUN.MKS;5.

SAMOSIR;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dankedudukan Penggugat selaku Anggota Polri yang aktif sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 79/G/2016/PTUNMDNTanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai

Tanggal 28 Februari 2017, dengan amar sebagaiberikut: Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding/Terbanding sertaTergugat/Pembanding/T erbanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:79/G/2016/PTUNMDN, tanggal 20 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp.250.000,00 (dua

ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Terbanding/Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/G/2016/PTUNMDN jo.Nomor 01/B/2017/PT.TUNMDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,BAMBANG SUMEDI, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 79/G/2016/PTUN.MTR: PendaftaranGugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000, Jumlah:Rp. 289.000, (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR Halaman 60

Pangkalan Balai 17Desember 2020.Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam perkara Nomor : 79/G/2016/PTUNMDN.Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yangtelah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,masingmasing diberi tanda T1 sampai dengan T26 , sebagai berikut:1. Bukti T12. Bukti T23.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,BAMBANG SUMEDI, S.H.Putusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 60Perincian Biaya Perkara Nomor: 79/G/2016/PTUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. ATK : Rp. Panggilanpanggilan : Rp. Sumpah Saksi : Rp. Hak Redaksi : Rp. Uang Leges > Rp. Meterai : Rp.30.000,150.000,60.000,35.000,5.000,3.000,6.000, Jumlah : Rp. 289.000, (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor : 86/G/PTUN.MTRHalaman 61

Malisya Sejahtera, maka Surat Keputusan Pejabat Bupatitersebut kemudian dinyatakan tidak sah dan mewajibkan untuk mencabutSurat Keputusan dimaksud, sebagaimana diuraikan pada angka 2 (Dua)dan angka 3 (Tiga) Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado, Nomor : 79/G/2016/PTUN.Mdo., Tanggal 24 Nopember 2016.Merujuk pada waktu dan saat tersebut antara lain Pelaporan masyarakatdalam hal ini para penggugat ke Obudsman Perwakilan Provinsi SulawesiUtara di Manado yang dilakukan sebelum tanggal 01 Agustus

tanah di Kabupaten BolaangMongondow tanggal 30 Oktober 2001 ;: Foto copy Sesuai Dengan Aslinya : Sertifikat HakGuna Usaha No. 02 Tanggal 31 Oktober 2001, seluas1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh saturibu tiga ratus dua puluh meter persegi) atau seluas177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tigapuluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias,Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondovw; : Foto copy Sesuai Dengan Salinan Resmi : PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 79

/ G /2016 / PTUN.Mdo.

mencabut Izin HGU Tergugat melalui surat Nomor : 53/03/IX/2016 tanggal 15 September 2016, Perihal :PENCABUTAN IZIN HGU PT MALISYA SEJAHTERA, dan Tergugat menolak Surat Pencabutan Izin tersebut, kKemudian Tergugat menggugatHalaman 27 dari 138 Putusan Sela Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Ktg15.16.17.Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat Ill) ke Pengadilan Tata UsahaNegara Manado yang keputusannya membatalkan surat pencabutan izinyang dikeluarkan Tergugat III tersebut sebagaimana putusan perkara PTUNManado Nomor : 79

/G/2016/PTUN.Mdo antara PT Malisya Sejahtera(Tergugat I) sebagai Penggugat melawan Bupati Bolaang Mongondow(Tergugat III) sebagai Tergugat ;Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo, beserta izinizin ikutannyaditerbitkan secara bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB), maka pada tanggal 22 November 2016, masyarakatDesa Tiberias, termasuk Para Penggugat mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Izin UsahaPerkebunan (IUP) B PT Malisya Sejahtera, yaitu

Putusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 24 November 2016.(In Kracht Van Gewijsde);2. Putusan No.90/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Juni 2017;3. Putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 4 Juli 2017.Bahwa perkara Aquo nyata dan fakta merupakan perkara yang masuk lingkupkekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Umum tidakberwenang mengadili perkara Aquo, hal mana sebagai berikut :1.

(Vide surat gugatan PMH Para Penggugat Poin 1, hal. 12 S/d 13)Bahwa terhadap Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow tersebut telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Majelis Hakimberpendapat Menyatakan tidak sah Surat Pejabat Bupati BolaangMongondow No.53/03/IX/2016 tertanggal 15 September 2016,Halaman 120 dari 138 Putusan Sela Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.KtgBerdasarkan Putusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 24 November2016.

., Warga Negara Indonesia, Advokat dan PenasehatHukum yang berkantor di Gedung Puskopal Armatim, Jalan Ikan Dorang,Nomor 1, Lt. 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17Februari 2016, telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagaipihak, dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut,Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela Nomor 79/G/2016/PTUNJKT,tertanggal 2 Maret 2016, yang amarnya pada pokoknya