Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi dan Pembanding II dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks. tanggal 5 April 2018 dalam sengketakedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIDalam Penundaan Menolak

/G/2017/PTUN.Mks tanggal 25 April 2018;Menimbang, bahwa pihak Penggugat Intervensi dalam permohonanbandingnya telah menyampaikan memori banding tanggal 17 April 2018 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 18 April 2018 yang pada intinya menyatakan keberatan dan tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor79/G/2017/PTUN.Mks., yang alasanalasan selengkapnya sebagaimanatermuat dalam memori banding tersebut;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut

/G/2017/PTUN.Mks. yang alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkankepada Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Mei 2018;nalaman 5 dari 10 halaman.

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding tanggal 22 Juni 2018;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yangberperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (/nzage)sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Mei2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 79

/G/2017/PTUN Mks. yang dimohon banding tersebut telah diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum PenggugatIntervensi ,Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;halaman 6 dari 10 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding ;------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------

/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 16 Mei 2018 ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/PEN.HS/2018/PT.

/G/2017/PTUN.SMG, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Penggugat oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dengan surat pemberitahuan pernyataan bandingNomor : 79/G/2017/PTUN.

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSemarang dari Partai Nasional Demokrat ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Tergugattelah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan AktaPermohonan Banding Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. tertanggal 28 MeiMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makapermohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat masih dalamtenggang waktu 14

Tanggal 16 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 16 Mei 2018 yangdimohonkan banding ; " 22022 02 ooHal 7 dari9 hal Putusan Nomor: 169/B/2015/PTTUNSBY.3.

79/G/2017/PTUN-SMG

Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.

Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.5.

Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.B. DASAR GUGATAN1.

79/G/2017/PTUN-JKT

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menyatakan gugatan initidak dapat diterima (NO);3. EKSEPSIPENGAJUAN GUGATAN TELAH KEDALUARSAa.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.RUPS dan Akta Notaris adalah terkait sengketa keperdataan, sedangkandugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PTCitra.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.

79/G/2017/PTUN.MTR

Berkas perkara Nomor : 79/G/2017/PTUNMTR beserta seluruhlampirannya;6. Mendengar Keterangan saksi saksi;7.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 379.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3815.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4113.

/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4221.

79/G/2017/PTUN.Mks

/G/2017/PTUN.Mks2.

/G/2017/PTUN.Mks5.

/G/2017/PTUN.Mks9.

/G/2017/PTUN.Mks7.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat ;------------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah

79/G/2017/PTUN.BDG

PENETAPANNOMOR : 79/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama, dengan acara biasa, dilangsungkan di gedungyang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandungtelah menetapkan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkaraANAL 1 anna nnn nnn nnn nnn cnc ce ncn cence enencesPekerjaan : KontraktorTempat tinggal di Kp.

Penetapan Nomor : 79/G/2017/PTUNBDGNegara Bandung pada tanggal 07 Juni 2017 dengan RegisterPerkara Nomor 79/G/2017/PTUN Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtentang Lolos Dismissal Nomor : 79/PENDIS/2017/PTUNBDG,tanggal 08 Juni 2017 ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 79/Pen.MH/2017/PTUNBDG tertanggal 08 Juni2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketatersebut ; Telah membaca Surat Panitera

Penetapan Nomor : 79/G/2017/PTUNBDG Telah membaca surat permohonan Para Penggugat melalui KuasaHukumnya tertanggal 03 Juli 2017 tentang Pencabutan GugatanPerkara Nomor : 79/G/2017/PTUNBDG ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ParaPenggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugattersebut Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah :Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi,Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Nomor : 32/Keppanpilkades.Skw/V

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung untuk mencoret perkara Nomor : 79/G/2017/PTUNBDGdari Buku Induk Register Perkara ;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara inikepada Para Penggugat sebesar Rp. 214.000, (dua ratus empatbelas ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari :SELASA, tanggal 04 JULI 2017 oleh kami : YARWAN,Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 79/G/2017/PTUNBDGSH.

HAKIM ANGGOTA II,MURSALIM NAJIB, SH.PANITERA PENGGANTI,NANANG EDI SUSANTO, SH.PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 79/G/2017/PTUNBDG :Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 79/G/2017/PTUNBDGPendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,ATK : Rp. 125.000,Panggilan Panggilan: Rp 45.000,Redaksi :Rp 5.000, Materai :Rp 6.000,JUMLAH : Rp. 214.000, (dua ratus empat belas riburupiah) ;Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 79/G/2017/PTUNBDG

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT tanggal 19 September 2017 yang dimohon banding;------------------------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

79 / G / 2017 / PTUN-MDN

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plunum litis consortium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks.

Menyatakan, membatalkan ke tiga Putusan Perkara Tata Usaha NegaraMakassar masingmasing dengan Nomor /79/G/2017/PTUN.MKS.tertanggal 05 April 2018 Juncto Putusan Perkara Tata Usaha NegaraNomor 74/B/2018/PT.TUN.Mks. tertanggal 27 Agustus 2018 JunctoPutusan Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Kasasi Register PerkaraNomor 17 K/TUN/2019 tertanggal 25 April 2019;Dan seraya memohon kehadapan Judex Juris i.c Majelis Hakim AgungR.l agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan seraya mengadilisendiri serta memutuskan

Menyatakan, menerima dan mengabulkan Seluruh GugatanPenggugat sebagaimana yang tersurat di dalam Surat GugatanPenggugat Nomor 79/G/ 2017/PTUN.Mks. tertanggal 27 September2017 berikut surat Gugatan yang telah diperbaiki secara normal padatanggal 31 Oktober 2017;2. Menghukum kepada, Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi yang kini sebagai Termohon Peninjauan Kembali!

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNMks,tanggal 5 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 74/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 Agustus 2018;Menimbang

Menyatakan membatalkan kedua Putusan Perkara Tata Usaha NegaraMakassar masingmasing dengan Nomor /79/G/2017/PTUN.MKS,tertanggal 5 April 2018, juncto Putusan Perkara Tata Usaha NegaraNomor 74/B/2018/PT.TUN.Mks, tertanggal 27 Agustus 2018;Halaman 5 dari 8 halaman.

(Dua ratus semblan puluh dua ribu rupiah ).CATATAN IL:Bahwa Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal19 Desember 2017 , dan terhadap isi putusan tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 Januari2018;Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisandari Kuasa Tergugat (Sdr.LEONEL ORLEANS DA LUZ,S ST.) pada hariJumat tanggal 9 Pebruari 2018;3940Sidoarjo, 9 Pebruari 2018PANITERA,ttdILHAM HAMIR, SH.MH.NIP. 19580514 198003 1 0033.CATATAN :Bahwa

Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19Desember 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terhadapisi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa HukumTergugat pada tanggal 2 Januari 2018;Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisandari Kuasa Tergugat (Sdr.LEONEL ORLEANS DA LUZ,S ST.) pada hariJumat tanggal 9 Pebruari 2018;Sidoarjo, 9 Pebruari 2018PANITERA,ttdILHAM HAMIR, SH.MH.NIP. 19580514 198003 1 00341CATATAN :1.

Bahwa Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19Desember 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terhadapisi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa HukumTergugat pada tanggal 2 Januari 2018;2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisandari Kuasa Penggugat (Sdri.

. :79/G/2017/PN.Kdr, dan adanya tuntutan Pidana terhadap PenggugatRekonvensi, sehingga terbit Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. :210/Pid.B/2016/PN.Kdr jo. Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. : 476 K/Pid/2017,Bahwa, oleh karena adanya Gugatan Gugatan yang diajukan oleh ParaTergugat Rekonvensi tersebut, sehingga terbit Gugatan Gugatan lain atasobyek sengketa, yang diajukan oleh Sdr. Arif Wijanarko, S.H., denganterbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kota KediriNo. :04/Pdt. G/2016/PN.

Sby,mengajukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Kota Kediri di TingkatPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga terbit Putusan No. :79/G/2017/PN.Kdr, dan adanya tuntutan Pidana terhadap PenggugatRekonvensi, sehingga terbit Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. :210/Pid.B/2016/PN.Kdr jo.