80/G/2015/PTUN.Mks

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 21 Desember 2015 dibawah register Nomor :80/G/2015/PTUN.Mks, dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Februari 2016 yang isiselengkapnya sebagai berikut : 222 n nn en nonce nnnnnene nsPerkara No.80/G/2015/PTUN.Mks Hal 3 dari 47 HalYANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH : Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor22236/Kel.

/G/2015/PTUN.Mks Hal 8 dari 47 HalIV.

No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai peralihan atas tanah yang telahPerkara No.80/G/2015/PTUN.Mks Hal 10 dari 47 Halbersertipikat, dan Pasal 48 ayat (1) PP.

/G/2015/PTUN.Mks Hal 16 dari 47 HalKenyataannya antara Penggugat (H.

/G/2015/PTUN.Mks Hal 18 dari 47 Hal6.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 tersebut ; ---------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 ; Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A danbundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiEne

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 264.500,(Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor :80/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2015 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat/Terbandingpada waktu pengucapan

TUN.MKSHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 yang alasanalasan memori bandingsebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembandingtersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dengan Surat Pengantar Nomor : W4TUN 1/1189/ AT.01.06/VIIV2016 tanggal 02 Agustus 2016 kepada pihak Tergugat/Terbandingdan Tergugat Il Intervensi/Terbanding ;Menimbang, bahwa atas memori banding

/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2016 yangalasanalasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontramemori bandingnya 5 + 2 222 on one nnn nn nnn oneMenimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbandingdan Tergugat Il Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan SuratPengantar masingmasing Nomor : W4TUN 1/1298/AT.01.06/VII/2016Hal 5 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.

/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 tersebut ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaradikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU,tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH.

80/G/2015/PTUN-BDG

No. 80/G/2015/PTUNBDG2.

No. 80/G/2015/PTUNBDGBahwa, gugatan ini diajukan kepada Yth.

No. 80/G/2015/PTUNBDG34523/14 dan DI 307 No. 69814/14 luas 213 m?

No. 80/G/2015/PTUNBDG5. P56. P67. P78. P89.

No. 80/G/2015/PTUNBDG

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 80/G/2015/PTUN.BDG

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 80/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2015; 3.

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, Nomor 80/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 19 Agustus 2015yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPS : 02020 20 2202 no enon nn enn nnn nnn ee Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA1.

/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 AgustusTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 80/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding,diucapkan pada tanggal 19 Agustus2015 dengan dihadiri Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 80/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2015Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 AgustusMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding haruslahdikuatkan; 2222202222 2222 Menimbang,bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukanpara pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadilidan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkanterhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2015 yangdimohonkan banding; 7 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000.

80/G/2015/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 80 /G / 2015 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnon= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPerkara Antara ==snsssessncnessesere rene eemnmee nee semen ecteneneshenessemesHENDRA JAYA T, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Keputran X12RT.10 RW.01 Tegalsari, Surabaya, yang dalam perkara

No. 80G/2015/PHI.SbyTENTANG DUDUK PERKARAnon= Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juli 2015 dengan register perkaraNomor : 80/G/2015/PHI.Sby. mengajukan gugatan pada Tergugat yang isinyapada pokoknya adalah sebagai berikut1.

80/G/2015/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR :80/G /2015/ PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :Drs.PONTAS PANGGABEAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSumatera Utara, Tempat tinggal di Jalan Darussalam No. 118 AKelurahan

80/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 80/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 80/PENDIS/2015/PTUNJKT tertanggal 13 April 2015 tentangPemeriksaan dengan Acara BiaSa ; 222020 2 2020" Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 80/PENMH/2015/PTUNJKT tertanggal 13 April 2015, tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa yang bersangkutan ; 0 22 2nnn nn nn none nn nnne Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 80

/G/2015/PTUNJKT tanggal 13 April 2015, tentangPenunjukan Panitera Pengganti ; " Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 80/PENPP/2015/PTUNJKT tanggal 16 April 2015,tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor80/PENHS/2015/PTUNJKT tertanggal 20 Mei 2015 tentang hari sidangyang pertama pada tanggal 27 Mei 2015 ; Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memeriksa suratsurat

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 80/G/2015/PTUNMDN tanggal 24 Pebruari 2016, yang dimohonkan banding; -----
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka jelasgugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/G/2015/PTUNBDG.

PemohonKasasi dalam Memori Kasasi dan Tambahan Memori Kasasi pada pokoknyasebagai berikut:Memori Kasasi:Bahwa tujuan utama dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalamgugatan perkara Nomor 80/G/2015/PTUN Bdg adalah pembatalan peralinan hakdan pencatatannya:1.

Putusan Nomor 357 K/TUN/2016Jelas bahwa pembatalan peralihan hak adalah wewenang dari PengadilanPTUN Bandung mengingat:1.Telah lolos DISMISAL dengan penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 80/Pendis/2015/PTUN.Bdg tanggal 30 Juni 2015;Terhadap perkara Nomor 80/G/2015/PTUN.Bdg telah dilakukanperbaikan formal oleh Majelis Hakim yang memerikas perkara ini padatanggal 19 Agustus 2015;Pokok perkara dalam gugatan perkara Nomor 80/G/2015/PTUN Bdgadalah pembatalan peralihan hak dan pencatatannya

Pembatalan akta hibah digugat dalam perkara Nomor 378/PDT/G/2015/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;Sehingga Putusan PTUN Bandung Nomor 80/G/2015/PTUN Bdg denganamar putusan kompetensi absolut adalah tidak tepat karena:1. Tidak memutus di awal sidang tentang eksepsi (Putusan Sela);2. Eksepsi Tergugat (Badan Pertanahan Kota Bandung) dan Tergugat IIIntervensi diterima setelah pokok perkara selesai diperiksa;3.

Jadi Majelis Hakim Perkara Nomor 80/G/2015/PTUN Bdg telahmelanggar Pasal 136 HIR;Ini adalah suatu taktik kotor untuk menghindar dari gugatan pokok perkara;Dalam pokok perkara:4.1.

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain,maka Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 80/G/2015/PHI.Sby., tanggal 4 November 2015 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:TsMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.SusPHI/20162.

Nomor 80/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal24 November 2015;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pengugat pada tanggalpada tanggal 27 November 2015, kemudian Tergugat mengajukan koniramemori kasasi pada tanggal 6 Januari 2016;Hal. 7 dari 11 hal.Put.

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam Putusannya Nomor 80/G/2015/PHI.Sby, tanggal 04November 2015 ternyata telah nyatanyata kurang/tidak cukup memberikanpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), yaitu tidakmempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan, sebab senyatanyagugatan perkara a quo tidak dilampirkan risalah mediasi sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karenanyapemohon kasasi menganggap Judex Facti

ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai Terbanding,Terbanding / Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 21 Desember 2015 dibawah register Nomor :80

/G/2015/PTUN.Mks, dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Februari 2016 yangisi selengkapnya sebagai berikut :.

Mks tanggal 13 Oktober 2016pada halaman 7 paragrap 2 yang berbunyi: Menimbang bahwa MajelisHakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara Nomor : 80/G/2015 / PTUN.

Putusan Nomor : 80 / G / 2015 /PTUN / MKS untuk dibatalkan;Bahwa kejanggalan dan penyimpangan proses pendaftaran yangmendasari penerbitan K.TUN in Lite sebagaimana dijabarkan dalamPeraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa Hakim tingkat banding (Judex Facti) serta merta sependapatdengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama (Judex Facti)tersebut akan tetapi perlu perbaikan mengenai pertimbangan hukumdalam eksepsi;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan hukum yangtidak tepat

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.393.000, (tiga ratus sembilan pulub tiga ribu rupiah) ;Bahwa Putusan PengaWan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :80/G/2015/PTUN.JKT, t6rsebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada harKamis tanggal 04 Pebruari 2016 dengan dihadiri olehTergugat/T: erbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingdan tanap dihadiriKuasa Penggugat fee ene eh et ne intenttmAkekeliruan menjatuhkan amar putusan tersebut, sehingga PenggugatY

denganSurat Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor : 56/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Mei 2015, serta telahdiberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding danPara Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor : 77/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 4Mei 2015 dan Nomor : 80

/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 6 Mei 2015, yangpada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan bandingTergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura Nomor : 18/G/2014/ PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015;Menimbang, bahwa Para Tergugat I Intervensi/Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima diKepaniteraan

Nomor 68 PK/Pdt.SusPHI/2017Peninjauan kembali dalam perkara Nomor 80/G/2015/PHI.Sby tidak sesuaidengan maksud pasal 169 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, dan hal demikian tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakimyang memeriksa perkaranya meskipun Pemohon Peninjauan Kembali telahmenyanggahnya dalam jawaban;7.

Putusan Nomor 306 K/TUN/2016Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tidakmemenuhi unsur Penetapan Tertulis, dan Tidak menimbulkan akibathukum;Oleh karena objek sengketa a quo bukanlah suatu Keputusan TataUsaha Negara, maka tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negarasebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, oleh karena ituPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 80/G/2015/PTUNJKT;Mengingat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor

SL sudah pernahdiputuskan dalam Izin Usaha Perubahan Nomor 417/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 25 Oktober 2012, maka gugatan Penggugatdengan objek sengketa Surat Deputi Pelayanan Nomor 24/A.8/2015tanggal 9 Januari 2015, merupakan gugatan yang error in objecto;Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan JawabanPokok Perkara sebagai berikut:Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/G/2015/PTUNJKTTanggal 28

biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapbkan sebesarRp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 11 April 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 22 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 80

/G/2015/PTUNJKT. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.

PeradilanTata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima dengan segala akibat hukumnya ; Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telan didasarkan kepada fakta,bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsitersebut seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80

/G/2015/PTUNMDN,Tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Putusan Nomor 443 K/TUN/2016Bahwa untuk mendukung bantahan atau keberatan Pemohon Kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, PemohonKasasi juga melampirkan 6 (enam) tambahan bukti yang diberi tanda P22sampai dengan P27.Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca pertinbangan hukum dariJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register No.80/G/2015/PTUNMDN Tanggal 24 Februari 2016 dan dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 82/B/2016/PT.TUNMDN tanggal

Penjelasan Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yaitu tidak memenuhi unsur Penetapan Tertulis, dan Tidakmenimbulkan akibat hukum;Oleh karena objek sengketa a quo bukanlah suatu Keputusan TataUsaha Negara, maka tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negarasebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, oleh karena ituPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 80/G/2015/PTUNJKT;Mengingat Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun

SL sudah pernahdiputuskan dalam Izin Usaha Perubahan Nomor 417/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 25 Oktober 2012, maka gugatan Penggugatdengan objek sengketa Surat Deputi Pelayanan Nomor 24/A.8/2015tanggal 9 Januari 2015, merupakan gugatan yang error in objecto;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanTlata Usaha NegaraJakarta Nomor 80/G/2015/PTUNJKT, Tanggal 28 Oktober 2015 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan