Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-03-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 80/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 18 Juli 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
139
Register : 10-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 80/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 13 Maret 2017 — Penggugat: JONES EBEN IMANUEL TOMPUDUNG Tergugat: KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: ALTJE POLII
8321
  • 80/G/2016/PTUN.Mdo
    telahmemberitahukan kepada Pihak Tergugat dan Tergugat Il Intervensi sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penggugat telahmenyampaikan memori banding tanggal 26 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Mei2017, pada pokoknya isi memori banding tersebut menyatakan keberatan dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 80
    /G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 yangalasanalasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingtersebut;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut,Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan danmenyerahkan memori banding kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensisebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4Mei 2017;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana
    Kontra Memori Banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkanpemeriksaan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manadosebagaimamana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 12 Mei2017, kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi telahdiberiberitahukan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa saat diucapkan Putusan Nomor 80
    /G/2016/PTUNMdo., pada tanggal 13 Maret 2017 Penggugat tidak hadir dan kepadanya telahdiberitahukan amar putusan tersebut pada tanggal 14 Maret 2017, sertaPenggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2017, maka menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tenggangwaktu pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal
    ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding,memori banding, kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat IlIntervensi maupun alat bukti kKedua belah pihak, maka secara mufakat bulattanpa disenting opinion mengambil sikap dan pendapat bahwa pertimbanganhukum Putusan Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 sudahtepat dan benar, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding,sehingga
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 198/ B / 2017 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 28 Agustus 2017 — SYAHRANI H. A; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK; Drs. H. MAHYUDIN M.Si; TIO THIAN LIANG; TAN GUNAWAN;
3715
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :80/G/2016/PTUN-PTK;
Register : 29-09-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 80/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 13 Oktober 2016 — Penggugat:
M ANWAR, S.PD
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO
7323
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 80/G/2016/PTUN.Mks yang dimohonkan oleh Penggugat; -
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN.Mks. dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 133.500,- (Seratus tiga puluh tiga ribu
    80/G/2016/PTUN.Mks
    PENETAPANNOMOR : 80/G/2016/PTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam sengketa antara:M. ANWAR S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LingkunganMenge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa,Kabupaten Wajo, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriDalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. SALAHUDDIN MANNAHAWJU, SH; 2.
    HS, SHPenetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/MksHalaman dari 5 HalamanJabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo,berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor1231/60073.13/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; 1.
    /G/2016/PTUN.Mks dari Register Perkara PengadilanTata Usaha Negara Makassar dan segala biaya yang timbul dalam sengketa iniPenetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/MksHalaman 3 dari 5 Halamandibebankan kepada Penggugat; Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; MENETAPKAN1.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN.Mks. dari register perkaraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar;3.
    HARIPAT, S.H.Penetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/MksHalaman 4 dari 5 HalamanPerincian Biaya Perkara:1.we bb Rf Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.Biaya Proses Rp. 50.000.Biaya PanggilanSidang Rp. 42.500.Biaya Meterai Rp. 6.000.Biaya Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp.133.500.(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).Penetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/MksHalaman 5 dari 5 Halaman
Register : 19-07-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 137/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 19 September 2017 — Pembanding/Penggugat : JONES EBEN IMANUEL TOMPODUNG
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
7314
  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 198/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : SYAHRANI, HA
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
548
  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; --------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 80/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 27 April 2017 yang diajukan banding;------

    - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Register : 16-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 35/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MARTUA SIDABUTAR
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
Terbanding/Tergugat II Intervensi V : Martua Sidabutar
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi III : Risma Uli Br. Purba
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi I : JAINAR GIRSANG
3210
  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----------------------------------------------------------------------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 80/G/2016/PTUN-MDN tanggal

    7 Desember 2016 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Register : 30-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 14 Maret 2017 — Akhmad Safaat VS 1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, 2. Suharmi, dkk
8933
  • Lalu selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016(pada saat sidang persiapan perkara No. 80/G/2016/PTUNBDG) diketahui obyekHal. 21 dari 73 hal. Put. No. 100/G/2016/PTUNBDGsengketa Sertipikat Hak Milk No. 4819/Mampang telah pecah menjadi 7 (tujuh)Sertipikat ; === 22 nn nn ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn2.
    Bahwa mohon kiranya Pengadilan harus mampu mencermati bahwasanyaPenggugat tidak memiliki itikad baik, dimana sebenarnya tenggang waktu saatpertama Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara dalamperkara No. 80/G/2016/PTUNBDG, masa tenggang waktu Penggugat mengajukangugatan sudah habis, dan untuk itu menyiasatinya berpurapura mencari informasidengan mengajukan gugatan performa.
    Bahkan Tergugat II Intervensi1, 2 dan 3 sama sekali tidak pernah menunjukkan ketujuh Sertipikat tersebut kehadapan Penggugat ; Bahwa ketujuh Sertipikat tersebut, baru Penggugat ketahui pada saat sidang persiapangugatan Penggugat No. 80/G/2016/PTUNBDG (gugatan sumir).
    Nugroho, yaitu pada tanggal 5 Juli 2016, yang kemudian Sertipikat HakMilk No. 4819 Kel Mampang tersebut dijadikan obyek gugatan dalam perkaraNo. 80/G/2016/PTUNBDG, akan tetapi pada saat sidang persiapan perkara Nomor :80/G/2016/PTUNBDG tanggal 16 Agustus 2016 Penggugat mengetahui Sertipikat HakMilk Nomor : 4819 Kel. Mampang terbit tanggal 10 September 2013, dengan Surat UkurNomor : 00160/Mampang/2011 tanggal 6 Desember 2012, luas 973 M2? atas nama :1. Suharmi, 2. Ika Sugiarti, 3.
    No 80/G/2016/PTUNBDGtanggal 16 Agustus 2016, yang mana perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat, danPenggugat telah mengajukan gugatan atas sertipikat hak milik pecahan dari sertipikat obyeksengketa dalam perkara Reg. No 80/G/2016/PTUNBDG yang memang tidak mungkindimohonkan pembatalannya karena sudah terdapat perubahan sertipikat, sebagiankepemilikannya, dan luas tanahnya, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini bukan lagiSertipikat Hak Milk No. 4819 Kel.
Register : 28-09-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2017/PN SBY
Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat:
STEPHANUS HERY SETIAWAN
Tergugat:
PT. INDOLOK BAKTI UTAMA cq. PT. INDOLOK BAKTI UTAMA Cab. Surabaya
8018
  • No. 80/G/2016/PHISby. Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby
Putus : 22-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/PDT.SUS-PHI/2017/PN.SBY.
Tanggal 22 Mei 2017 — SOFPYAN WIDODO MELAWAN PT. PABRIK KERTAS “ TJIWI KIMIA “ Tbk
6727
  • No. 80/G/2016/PHISby.Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.9/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby
Tanggal 20 Juli 2017 — GAIP RIZKY PRABOWO VS PT. LION SUPER INDO
5119
  • No. 80/G/2016/PHISby.Hal. 35 dari 34 hal. Put. No.29/Pat.SusPHI/2017/PN.Sby
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4422
  • PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,BAMBANG SUMEDI, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 80/G/2016/PTUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000,Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 59 Meterai : Rp. 6.000, Jumlah:Rp. 289.000, (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 60
Register : 11-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DR. Imanuel E. Blegur, M.Si,
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
215119
  • Menteri Dalam Negeri Nomor131.538772 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 TentangPengangkatan Bupati AlorPropinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs.Amon Djobo dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.538773 tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Wakil BupatiAlorPropinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Imran Duru S.Pdseharusnya sejalan dengan kaidah hukum yang digariskan dalam Putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya penetapanPengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 80
    /G/2016/PTUN.JKT JoputusanNomor 90/PLW/2016/PTUN.JKT, Penetapan Nomor105/G/2016/PTUN.JKT Jo Putusan Nomor 105/PLW/2016/PTUN.JKT danPenetapan Nomor 237/G/2016/PTUN.JKT Jo.