No. 87/G/2017/PA.Ek.yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusansebagai berikut;Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat.2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat, TERGUGAT terhadappenggugat, PENGGUGAT.3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimsalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, KabupatenEnrekang.4.

No. 87/G/2017/PA.Ek.XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Januari 2014 yang telah bermateraikancukup dan dinazegelen (P ) ;Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukanbukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acarapersidangan masingmasing bernama:1.

No. 87/G/2017/PA.Ek.2.

No. 87/G/2017/PA.Ek.Menimbang, bahwa disyari'atkannya pernikahan sebagai mitsagongholidon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendakioleh AlQur'an Surat Ar Rum 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 jo.

No. 87/G/2017/PA.Ek.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2016/PTUN Mks. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar sebagai berikut:- Menyatakan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

87/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 87/G/2016/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. Hasanuddin Dg. Taba, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal Karunrung, Desa Borimatangkasa,Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa ;2. B. Daeng Tawang B. Dg.

/G/2016/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihak ParaPenggugat dipersidangan 5 nnn nnn nnn nnn nnn ncnTelah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautGengan SENGKELA, INI nnn nnn nnn nen nnnnnnennnannamnnanTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Putusan Perkara Nomor: 87/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 4 dari 43 halamanMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dibawah

Register Nomor : 87/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 14Oktober 2016, yang diperbaiki pada tanggal 06 Desember 2016, yang isinyamenerangkan sebagai berikut; 222 2m enone nn nnn ene nn nnnA.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 7 dari 43 halaman1986 luas 69.930 M2 nama pemegang hak H.Achmad.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 8 dari 43 halaman12)Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

87/G/2015/PTUN-BDG

No. 87/G/2015/PTUNBDG(SPI) dalam hal ini memilih domisili Politeknik Negeri Bandung yangberalamat di Jl.

No. 87/G/2015/PTUNBDGV.2.1. Bersifat Final, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah mengikatdan definitif yang dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara.

No. 87/G/2015/PTUNBDG10.11.tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut jelaslah tidak berdasar, karenaselama ini Penggugat tidak melakukan kesalahan dalam bekerja.

No. 87/G/2015/PTUNBDG10.

No. 87/G/2015/PTUNBDGINDAH MAYASARLS.H.,M.H.PANITERA PENGGANTI,DODO SUHADA, S.HPerincian Biaya Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUNBDG :1. Biaya Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,2.ATK = Rp. 125.000,3. Panggilanpanggilan = Rp. 20.000,4. Pemeriksaan Setempat = Rp. 4. Redaksi = Rp. 5.000,5. Leges = Rp. 3.000,6.. Materai Putusan Sela = Rp. 7. Materai Putusan = Rp. 6.000.Jumlah = Rp. 289.000, (dua ratus delapan puluh sembilanribu rupiah).

87/G/2014/PTUN-BDG

87/G/2013/PTUN-BDG

87/G/2008/PTUN-BDG

PUTUSANNomor : 87/G/2008/PTUN BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan meneyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketaantara: + ++ ++ RAHMAT SYUKUR MASKAWAN Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan swasta, Beralamat di Jalan RayaCipanas No. 122, KotaGOrutfs sas cram seme sae ee ee ee oRRe Rm eee eer a me me ie sme ce

HIKMAT SUDIADI,BH. 3 2 = re = we = wee oeKetiganya Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat Penasehat Hukum padaHalaman 1 dari Halaman 37 dalam Perkara Nomor :87/G/2008/PTUN BDGINDRAPRAJA & Partners Law Offices, Berkantordi Gd. Citra Griya 4th Room 401 Jl. NaripanNo. 42 Bandung 40112, Telp./Fax. (022)4222404, Berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 05 September 2008. Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

JUSEPDJUANDA,Halaman 3 dari Halaman 37 dalam Perkara Nomor :87/G/2008/PTUN BDGKeduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Tim Lembaga Bantuan danPengembangan Hukum (LBPH) KOSGORO DPD TK. IIGarut, Berkantor di Jalan.

Permohonan menjadi Pihak intervensi secara lisan dalamPerkara Nomor : 87/G/2008/PTUNBDG, dari H. IPINARIPIN RAHMAN, Tertanggal 13 Oktober 2008 langsung(Prinsipal) yang didampingi Kuasa WHukumnya bernamaWAWAN DERMAWAN,S.H.j ere re ree rr re re ee ee ee eee eee eee5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 87/G/2008/PTUNBDG, tertanggal 20 Oktober 2008, Tentang PenetapanINt@rVeNSI5

87/G/2016/PTUN-BDG

Jend, Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.mor : 180/2228/DISTAKO, tertanggal 7September 2016, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :Telah membaca : 22 22292 nnn no nnn nnn nnn noe nnn nee nnn cece nce nnnHalaman 5 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUNBDG1.

Telah membaca berkas perkara tersebut, mempelajari suratsurat bukti danmendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannyatertanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan RegisterHalaman 6 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUNBDGperkara Nomor: 87/G/2016/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaanpersiapan tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya sebagai

Bahwa Keputusan a quo adalah keputusan yang dikeluarkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas TataKota, Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana diatur pada pasal1 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 ; 2222e oeHalaman 7 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUNBDG2.

/G/2016/PTUNBDGmenyebutkan sama sekali pasalpasal tertentu yang menjadi dasardikeluarkannya Keputusan Tergugat.

Selambatlambatnya dalam jangka waktu satu (1) bulan setelahpenyegelan, Tim sebagaimana dimaksud huruf b, dapatmelaksanakan pembongkaran pada bangunan yang telahdisegel;= 2 n= 2a nnn enn nnn nnn ne en ne nnn eeeHalaman 13 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUNBDG2.

87/G/2010/PTUN-BDG

P U TT U SS A NNOMOR : 87/G/2010/PTUN BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yangbersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu diJalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusandalam perkara antaraNama : Ir.

BALYANHASIBUAN,SH keduanya warganegara Indonesia,Advokat, berkantor di Hasmentco BuildingLantai 1, Ruang 2, Jalan Emong No. 7 Bandungberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29Oktober2010 ; ++ ++ Selanjutnya di sebut sebagaiPenggugat ; MELAWAN:Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 87/G/2010/PTUN BDG.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSIJAWA BARAT.Bertempat kedudukan di JalanSOEKARNO HATTA NO. 586 BANDUNG, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya1. R.

87/G/2011/PTUN-BDG

/G/2011/PTUNBDGtertanggal 25 Oktober 2011 yang Menyatakan LUBNAH SAID ALJAIDIdan NINA SULTANAH ALJAIDI sebagai pihak dalam Perkara Nomor:87/G/2011/PTUNBDG dan didudukkan sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI dan TERGUGAT Ill INTERVENSI ;Telah membaca Permohonan TATY SETYAWATI dan TASYAASYANTINA untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara 87/G/2011/PTUNBDG tertanggal 17 November 2011 Melalui Kuasanya denganSurat Kuasa tertanggal 17 November 2011;Telah membaca Putusan Sela Nomor: 87/G/2011/PTUNBDGtertanggal 1

Desember 2011 yang Menyatakan TATY SETYAWATI danTASYA ASYANTINA sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 87/G/2011/PTUNBDG dan didudukkan sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI ;e Telah membaca Berkas Perkara dan semua suratsurat yangbersangkutan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 87/G/2011/PTUNBDG tertanggal 8 September

Menyatakan sengketa dalam perkara Nomor: 87/G/2011/PTUNBDGini bukan merupakan sengketa tata usaha negara akan tetapimerupakan sengketa perdata yang tunduk pada peradilan umum ;. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara Nomor: 87/G/2011/PTUNBDG ;4. Biaya menurut hukum ; 1.

Menyatakan sengketa dalam perkara Nomor 87/G/2011/PTUNBDG inibukan merupakan sengketa tata usaha negara akan tetapi merupakansengketa perdata yang tunduk pada peradilan umum ;3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara Nomor 87/G/2011/PTUNBDG ;4. Biaya perkara menurut hukum ;DALAM EKSEPSI :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3. Biaya perkara menurut hukum ;DALAM POKOK PERKARA ;1.

/G/2011/PTUNBDGI.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)----------------------------------------------

87/G/2014/PTUN.Mks

PENETAPANNomor : 87/G/2014/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danrmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah rnenjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: 1 Drs.

P.Pettarani Makassar; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah mernbaca : 27 227 ===1 Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Oktober2014 dibawah register Nomor : 87/G/2014/PTUN.Mks;2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31Oktober 2014 Nomor : 87/PENDIS/2014/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaandengan acara biasa ;3 Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31Oktober 2014 Nomor : 87/PEN/G/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut: 4 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31Oktober 2014 Nomor : 87/PEN/G/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendamping Majelis Hakim tersebut: 5 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 06 November 2014, Nomor : 87/G/

2014/PTUN.Mks, tentangPemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ; 6 Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN.Mks, secara tertulis tertangal 13 Desember 2014; Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surattertanggal 13 Desember 2014, mengajukan permohonan pencabutan gugatan yangdiserahkan didepan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/G/2014/PTUN.Mks, yang menyatakan mencabut Perkara Nomor: 87/G/2014/PTUN.Mks,yang

/G/2014/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara;3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.286.000.

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN-MDN.

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN-MDN dalam Buku register perkara yang sedang berjalan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar RP. 232.400,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

87/G/2019/PTUN.MDN

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019yang didaftar pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor:87/G/2019/PTUNMDN 222nnno nnn cnnnccnneccnnecenneccnneeenees4.

Telah memperhatikan permohonan Pencabutan gugatan Penggugatsecara tertulis yang disampaikan Penggugat pada tanggal 27 MaretMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 20 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor :87/G/2019/PTUNMDNyang selengkapnya termuat dalam berita Acara yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; Halaman 2PenetapanNomor :87/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa yang

/G/2019/PTUNMDN, secara tertulis kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27MaretMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutangugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutangugatan perkara Nomor: 87/G/2019/PTUNMDNyang diajukan olehPenggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknyapermohonan pencabutan gugatan

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalamperkara Nomor : 87/G/2019/PTUNMDDN ; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medanuntuk mencoret Perkara Nomor : 87/G/2019/ PTUNMDN dalam BukuRegister Perkara yang sedang berjalan ; 3.

Rp 232.400,(Dua ratustiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)Halaman 6PenetapanNomor :87/G/2019/PTUNMDN

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 87/G/2016/PTUN-PTK;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.87/G/2016/PTUNPTK tanggal 31 Mei 2017 ;3. Berkas perkara No. 87/G/2016/PTUNPTK yang dimohonkan banding dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan mengenai duduknya sengketa ini seperti te dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontiana87/G/2016/PTUNPTK tanggal 31 Mei 2017 dalam sengketa a edua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/G/2014/PTUN-BDG

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 87/G/2014/PTUNBDG yangdimohonkan banding :3.

Berkas perkara Nomor : 87/G/2014/PTUNBDG dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor:87/G/2014/PTUNBDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :wana nena nn nnn nanan nnn nn nnn nanan nn nnne MENGADDILI : DALAM EKSEPSI;e Menolak Eksepsi

No. 106 / B/ 2015 / PT.TUN.JKTBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :87/G/2014/PTUNBDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 05 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugatdan tidak dihadiri olen Penggugat maupun Kuasanya ; Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan telahdiberitahukan tentang amar putusan pada tanggal 5 Pebruari 2015 ; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan

/G/2014/PTUNBDG yang diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada tanggal 05 Pebruari 2015 dengan dihadiri olehKuasa Tergugat / Terbanding dan tidak dihadiri oleh Penggugat /Pembanding maupun Kuasanya ; 2022 2 no none nn ne nn nc meneMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 87/G/2014/PTUNBDG tanggal 05 Pebruari 2015 tersebutPenggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16Pebruari 2015, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan peraturan lain yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :87/G/2014/PTUNBDG tanggal 05 Pebruari 2015 yang dimohonkan Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah sengketa ini

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/G/2016/PTUN-BDG;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-------------------------------------------------------------------------------------------

3.

87/G/2017/PTUN.BDG

Farida SulistyaniSIH. jIN LUNI geseennncsecsecerenennssaeHalaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG2. Hetiah Moerad Kuswana,3. Ike Susanti,SH ;4. Purwaningsih, SH ;5.

Adanya kesepakatan para pihak mengadakan peninjaunan lokasi pada hariselasa tanggal 31 Oktober 2017 di kabupaten Cirebon letak tanah objeksengketa: Nomor perkara 87/G/2017/PTUN.BDG ; 2. Bahwa tanah Penggugat tidak tumpang tindih dan letaknya berbeda ;Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG3.

/G/2017/PTUN.BDG dari Buku RegisterHalaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDGInduk Perkara, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayarbiaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

,MH.Rincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/2017/PTUN.BDG: Pendaftaran Gugatan ..................

:::ceecee eee eee cee cence eee eeeeeeeeeees :Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 505.000,(Lima ratus lima ribu rupiah)Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG