Ditemukan 5 data
12 — 6
92 — 34
91/G/2017/PTUN.MDN.
/G/2017/P TUNMDNIV.
/G/2017/PTUNMDN5.
/G/2017/PTUNMDNDalam Eksepsi1.
BuktiP3 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah atas Penetapan PemenangLelang Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 08 Juni2017 ;Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN4. Bukti P45.
Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 692.850,(Enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN
M. NASIRDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 29
91/G/2017/PTUN.MTR
Berkas perkara Nomor : 91/G/2017/PTUNMTR beserta seluruhlampirannya;6. Mendengar Keterangan saksi saksi;7.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1114.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1817.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 377.
SONY SUKARNO;Putusan Nomor : 91/G/2017/PTUN.MTR Halaman 452. SYAMSUDIN;3.
Wahyu Wicaksono
Tergugat:
Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
71 — 32
>M E N E T A P K A N----------------------
- Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;--------------------------
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 91
/G/2017/PTUN.SMG dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;--------------------------------------
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 192.500 ,- (Seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----------------------------------------------
91/G/2017/PTUN-SMG
PENETAPAN Nomor : 91/G/2017/PTUN.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa antara: Nama > WAHYU WICAKSONO ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Wiraswasta;Tempat tinggal : Dk.Gemenggeng RT.01 RW.02 Desa Wonorejo,Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK/XII/2017 tertanggal
Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 91/PENDIS/2017/PTUN.Smg, tertanggal 2 Januari 2018tentang Lolos Dismissal Proses; Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 91/G/2017/PTUN.SMG2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 91/PENMH/2017/PTUN.SMG, tertanggal 2 Januari 2018tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; 3.
Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo ;Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Januari 2018,Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Nomor :91/G/2017/PTUN.SMG tertanggal 17 Januari 2018 dengan alasan / pertimbanganyang pada pokoknya sebagai berikut ; Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 91/G/2017/PTUN.SMG1.
., M.H. sebagaiHalaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 91/G/2017/PTUN.SMGHakim Ketua Majelis, IRNA, S.H., M.H. dan ABDULLAH RIZIKIARDIANSYAH, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
Rp. 6.000,Redaksi Penetapan Pencabutan ...............seeeeeeeeceeseeeeeeeeeees Rp. 5.000,Jumlah Rp. 192.500, +(Seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 91/G/2017/PTUN.SMG
77 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 43 P/HUM/2017tanggal 16 Maret 2016 hal Pemberitahuan Tindak Lanjut LaporanMasyarakat (Bukti T6);b. bahwa pada tanggal 26 April 2017, Pemohon/Para Pemohonmengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta yang terdaftar dalam Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNJKT, dengan Objek Gugatan Surat Nomor 598/E.E3/DT/2014.Dalam Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut, Pemohon/Para Pemohon dengan tegas mendalilkanmengenai telah dicabutnya Permendikbud 30/2014 olehPermenristekdikti
Ombudsman Republik Indonesia menerbitkanSurat No.0200/SRT/0777.2015/AL.37/Tim.1/III/2016 tanggal 16 Maret2016 perihal Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, yang menyatakanbahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menindaklanjutilaporan tersebut, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup(vide Bukti T6);Bahwa sebagai perkara konkret, Pemohon/Para Termohon yang samadengan uji materiil ini juga telah mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang mana telah dikeluarkan penetapanNomor 91
/G/2017/PTUNJKT tertanggal 4 Mei 2017 yang padapokoknya berisi penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan (dismissa/)yang menetapkan:a.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidakberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara Nomor: 91/G/2017/PTUNJKT;c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp238.000,00, (Dua ratus tiga puluh delapan ribuRupiah);Bahwa petitum atau halhal yang dimintakan (petitum) Pemohon/ParaTermohon tidak relevan yang menunjukkan permohonan ini diajukanHalaman 25 dari 31 halaman.
Fotokopi Salinan Penetapan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2017/PTUNJKTtanggal 4 Mei 2017.