Ditemukan 18 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-04-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PA ENREKANG Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 3 Agustus 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
137
Register : 24-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 91/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 25 April 2017 — AMRONG sebagai Penggugat Melawan : BUPATI LUWU UTARA sebagai Tergugat DAN NASRIANTI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
10640
  • 91/G/2016/PTUN.Mks
    Berkas Perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 21Oktober 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, dengan Register Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 24Oktober 2016,diperbaiki pada tanggal 21 November 2016, yang isinyamenerangkan sebagai berikut;A.
    SEMA MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam Undangundang Nomor : 5 TahunHalaman 5 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.1986 tentang Peradilan TUN;C.
    /G/2016/PTUN.
    /G/2016/PTUN.MKS.26.2/.Juncto.
Register : 06-09-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 91/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 30 Nopember 2016 — Dr. H. AGUS DARMA SUWANDI, M.M VS WALIKOTA BEKASI
9767
  • 91/G/2016/PTUN-BDG
    /G/2016/PTUNBDGSeptember 2016, tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanP@PSiapan jecssseseetensceesecens6.
    Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2016dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUNBDG tanggal 6 September 2016 dan telah diperbaiki tanggal 21September 2016 ;8. Telah mempelajari Alat Bukti Surat Dari ParaPihak ;9. Telah Mendengar Keterangan Saksi Dari ParaPihak ;10.
    /G/2016/PTUNBDG b.
    Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode EtikHalaman 21 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUNBDGdan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota6.
    Indah Mayasari, SH.MH.Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUNBDGHakim Anggota Il,Jusak Sindar, SH.Panitera Pengganti,Retno Widyati, SH.Perincian Biaya Perkara :e Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,e ATK :Rp. 125.000,e PanggilanPanggilan : Rp. 30.000,e Redaksi : Rp. 5.000,e Leges : Rp. 3.000,eMeterai : Rp. 6.000,Jumlah Rp 199.000,(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUNBDG
Register : 23-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 22 Maret 2017 — WALIKOTA BEKASI; Dr. H. AGUS DARMA SUWANDI, M.M;
2312
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2016/PTUN-BDG;
    Berkas perkara banding Nomor 91/G/2016/PTUN 1206" dar suratsuratcS wvdairinya yang berkaitan dengan sengketa ini;rom syiS TENTANG DUDUK PERKARA& Memperhatikan dan menerima cabSzan keadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Pape Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 91/G/2016/PTUN BDG tanggal 30 November 2016 yangamarnya berbunyi Sebagal perikut f) pnnnannannennasannanascannancnasmnananenannannennnnnnng iyeSRod MENGADILI :xf 1. Mengabukargupatan Penggugat seluruhnya; sgPeennnn2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan ratte Negara Bandung NomorSs 91/G/2016/PTUNBDG tanggal sa vember ZO TGs meeeeeemmemnnnnnenrremmmenne&RY Mead Sendirik wanna nnn nnn ene nnn nnn nes dua tingkat perl an.
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13460
  • 91/G/2016/PTUN.MDO
    /G/2016/PTUN.MDO Hal. 30 dari 139 Halaman(1).
    /G/2016/PTUN.MDO Hal. 35 dari 139 Halaman14.
    Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUN.MDO Hal. 53 dari 139 Halaman5.
    Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUN.MDO Hal. 80 dari 139 Halaman56.
    Putusan Perkara Nomor : 91/G/2016/PTUN.MDO Hal. 88 dari 139 Halaman79.
Register : 13-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 182/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 6 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
527
  • MENGADILI :

    1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat ;
    2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 91/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 4 Juli 2017 yang dimohon banding;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Register : 12-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — Pembanding/Tergugat : WALIKOTA BEKASI
Terbanding/Penggugat : Dr H AGUS DARMA SUWANDI SH MM
4717
  • MENGADILI :

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2016/PTUN-BDG tanggal 30 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
    • Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
Register : 19-07-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 134/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 3 Oktober 2017 — AMRONG sebagai Penggugat Melawan : BUPATI LUWU UTARA sebagai Tergugat DAN NASRIANTI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
9230
  • MMENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi dan Pembanding II dahulu Tergugat;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2016/PTUN Mks., tanggal 25 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat dan Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara :- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat;- Membebankan kepada Terbanding
    Putusan Nomor 134/B/2017/PTTUN Mks.2.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2016/PTUNMks., tanggal 25 April 2017;Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 91/G/2016/PTUN Mks.,
    /G/2016/PTUN Mks padahari Rabu tanggal 26 April 2017.Menimbang, bahwa pernyataan banding Tergugat Il Intervensi telahdiberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuanpernyataan banding oleh Panitera masingmasing pada tanggal 2 Mei 2017;Menimbang, bahwa Tergugat atas putusan tersebut melalui KuasaHukumnya telah mengajukan banding tanggal 9 Mei 2017 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding Nomor 91/G/2016/PTUN.Mks pada hariSelasa tanggal 09 Mei 2017.Menimbang bahwa pernyataan
    Kelengkapan pemungutan suaraBahwa jika dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di depanpersidangan tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sebagaimana perkara Nomor 91/G/2016/PTUN Mks. tanggal25 April 2017 , maka pertimbangan judex factie tersebut secara jelas amat kelirudalam menerapkan/menafsirkan azasazas hukum dan atau pasalpasal dalamundangundang Nomor 9 tahun 2004 jo.Undangundang 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta pula keliru menafsirkan
    /G/2016/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 yang dihadiriKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum TergugatIl Intervensi;Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tersebut Tergugat IllIntervensi melalui kuasa hukumnya yang bernama MUHARPA ANSJAR,SHpada tanggal 26 April 2017 dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bernamahalaman 8 dari 18 halaman.
    /G/2016/PTUN Mks.
Register : 28-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — Tn. ONG CHAN CHONG, dkk ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
840
  • 91/G/2016/PTUN-JKT
Putus : 18-10-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 91/G/2016/ PHI SBY
Tanggal 18 Oktober 2016 — M. ZAINUL ARIFIN, DKK MELAWAN PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero)
12037
  • 91/G/2016/ PHI SBY
    PUTUSANNomor : 91/G/2016/ PHI SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayamemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1. M. ZAINUL ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT.
    Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Telah membaca suratsurat dalam Perkara ini;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatantanggal 20 April 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian,yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2016dalam Register Nomor 91
    /G/2016/PHI Sby , telah mengajukan gugatansebagai berikut:.
    /G/2016/PHI Sby370adalah Surat Keputusan Direksi No. 16/SKG/2015, tanggal 19Maret 2015.Oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut makaTergugat belum menyerahkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim;Menimbang bahwa setalah Majelis Hakim membaca, memeriksa danmeneliti berkas perkara Aquo dengan seksama ditemukan fakta berdasarkanbukti P3 SK Direksi tersebut, dalam konsiderannya disebutkan berdasarkanputusan Mahkaamah Agung RI No. 14PK/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 20 Juni2014 setelah
    ,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/G/2016/PHI.SBY tanggal 22 April2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016,diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu372,Sri Iswahyuningsih, S.H.
Register : 29-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 61/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 April 2017 — Pembanding/Penggugat : KIAN MUNTHE
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : DOLIS SIHOMBING
5823
  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2017, yang dimohonkan banding; --
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :91/G/2016/PTUNMDN tanggal 11 Januari 2017, yang dimohonkan banding;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingiMajelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 61/B/2017/PT.TUNMDN;4. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukan para pihakdalam persidangan;5.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN.HS/2017/PT.TUNMDNtanggal 06 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acarapembacaan putusan;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2016/PTUNMDNtanggal 11 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :MENGADILI:I.
    /G/2016/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, OLOANTUA PARTEMPUAN, S.H. serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat IIIntervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2016/PTUNMDN tertanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal
    /G/2016/PTUNMDN tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat IH Intervensi/Terbanding tersebut untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.
    /G/2016/PTUNMDN masingmasing tertanggal 08 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan denganamar sebagai berikut :MENGADILI Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 91/G/2016/PTUNMDN tanggal 11 Januari 2017;Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukanKontra Memori Banding dalam perkara Nomor: 91/G/2016/PTUNMDN tanggalHalaman
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 31/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 18 April 2017 — H. GUSTI NANANG HADI; BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
287
  • BJM tanggal 9 November 2016; ao Phen nn naan nnn =& ay3. vemsgrenars Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM yang dimohonkan bandingxeh surat surat lain yang berhubungan dengan sengkta ini; Sse yeS TENTANG DUDUK SENGKETAyy Ss= Memperhatikan dan menerima adaankeadaan mengenai duduk mYssay sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara essP SBanjarmasin Nomor 91/G/2016/P TUN. BJM tanggal 9 November 2016 yang s. vamarnya berbunyi sebagai berikut See ~Y$F MENGADILI : 1.
Register : 04-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2018
Tanggal 27 Februari 2018 — WALIKOTA BEKASI VS Dr. H. DARMA SUWANDI, M.M;
5316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini di tingkat Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 91/G/2016//PTUNBDG tanggal 30 November 2016 kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 16/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
Register : 01-02-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2018
Tanggal 3 April 2018 — AMRONG VS I. BUPATI LUWU UTARA., II. NASRIANTI;
6511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masingmasing sebagai berikut;Salah dalam menentukan objek gugatan, Kekurangan Pihak, gugatanPenggugat telah Daluwarsa, dan Kewenangan Mengadili (KompetensiAbsolut);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 91/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 25 April 2017, kemudian permohonan
Register : 27-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — ABNER PATRAS, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW., II. BONNY WIJAYA;
8954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 29 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pembanding/ParaPenggugat);Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 182/B/2017/PTTUN.Mks tanggal 06 Desember 2017 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:91
    /G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 04 Juli 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi TermohonTermohon Kasasi untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Para Penggugat)untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa: SertifikatHak Guna Usaha Nomor 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001,Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320m2, atas nama PT Malisya Sejahtera (objek sengketa);Mewajibkan kepada Termohon
    etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 12 Februari 2018 dan 13 Februari 2018 yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasanalasankasasi, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan mengenalstatus Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II selaku subjek hukum ataupinak dalam perkara ini, karena dalam Putusan Sela Nomor:91
    /G/2016/PTUN.MDO, tanggal 12 Januari 2017, dan Surat Kuasa KhususTermohon Kasasi Il tanggal 5 Februari 2018, pihak yang bersangkutantertulis atas nama PT Malisya Sejahtera, sedangkan dalam putusan JudexFacti tertulis "Bonny Wijaya;Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah SertipikatHak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias (bukti T IIl.Intervensi6), atas namaPT Malisya Sejahtera, sebuah perusahaan yang berkedudukan di KotaManado, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tanggal 24
    Sedangkan Bonny Wijaya adalahDirektur yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dimaksud, haltersebut sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 91/G/2016/PTUN.MDO,Halaman 29 dari 35 halaman.
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13525
  • Bahwa perkaratersebut diregister dengan nomor : 91/G/2016/PTUN.Mdo, dan KepalaKantor BPN Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Tergugat dan PTMalisya Sejahtera menjadi Tergugat II Intervensi dan saat ini prosesperadilannya sedang dalam tingkat banding ;E.
    /G/2016/PTUN.Mdo antara Para Penggugat sebagaiPenggugat lawan Kepala Kantor BPN Kab.
    Putusan NO.91/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 4 juli 2017 .2. Bahwa permasalahan imi berawal pada tanggal 15 September 2016Pejabat Bupati Bolaang Mongondow pernah mengeluarkan Surat PejabatBupati Bolaang Mongondow NO/.53/03/IX/2016,Tertanggal 15September 2016 perihal Pencabutan Izin HGU PT Malisya Sejahtera,yangterletak diDesa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, ProvinsiSulawesi Utara.3.
    Putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 4 Juli 2017.Bahwa perkara Aquo nyata dan fakta merupakan perkara yang masuk lingkupkekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Umum tidakberwenang mengadili perkara Aquo, hal mana sebagai berikut :1.
    /G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017, oleh Majelis HakimJamres Saraan, S.
Putus : 25-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 Mei 2017 — 1. M. ZAINUL ARIFIN, DKK VS PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero)
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /G/2016/PHISBY tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 78 dari 90 hal.Put.
    Nomor 91/G/2016/PHI SBY yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14November 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal22 November 2016 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya
    Judex Facti Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 91/G/2016/PHI.SBYMelakukan Ultra Vires Atau Melebihi Batas Kewenangannya.1.
    Oktober 2016 Penggugat menyerahkan surat peryataan danpenjelasan yang pada pokoknya menyatakan yang digugat dalamperkara Nomor 91/G/2016/PHI.SBY tentang SK Direksi Nomor 16/SKG/2015 tanggal 19 maret 2015 belum pernah di ajukan Gugatan;Bahwa dalam putusannya Judex Facti pada halaman 359 yang di jadikandasar pertimbangan oleh Judex Facti untuk memutus perkara a quoadalah putusan perkara PK Nomor 14 PK/PdtSUSPHI/2014 tanggal 20Juni 2014, putusan kasasi perkara Nomor 263 K/Pdt.SUS/2011 danPutusan Perkara
    Judex Facti Salah Dalam Pertimbangan Hukum Menilai PembuktianSehinggga Salah Dalam Menerapkan Hukum.1.Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat menolak/tidaksependapat terhadap Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangkurang cermat dan kurang teliti dalam memberikan pertimbangan hukumpada Gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam PokokPerkara Nomor 91/G/2016/PHI.Sby, dengan mengabaikan bukti buktiyang diajukan
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 91/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
M. NASIRDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4429
  • PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,BAMBANG SUMEDI, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 289.000, (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor : 91/G/2017/PTUN.MTR Halaman 61