hukumtanah dimaksud dilarang dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal diluarkecamatan di tempat tanah itu berada, karena akibatnya tanah itu menjadi tanahabsentee ;Bahwa pada waktu Tergugat melakukan proses balik nama sertipikat No.243 tanpa sepengetahuan dan tanpa mempertimbangkan kepentingan pihakPenggugat, padahal tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa danmerupakan tanah absentee karenanya Tergugat juga telah melakukanperbuatan yang bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan YangBaik yaitu Azas

Kecermatan dan Kurang Hatihati ;Bahwa dengan berdasarkan tindakan Tergugat sebagaimana tersebutdiatas, maka Penggugat mohon agar Sertipikat Hak Milik No. 243 a/n HendraWijaya yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa demikian pula Akta Jual beli No. 237/27/TD/1993 tanggal 10 Juli1993 yang menjadi dasar proses balik nama Sertipikat No. 243 a/n HendraWijaya adalah cacat hukum dan seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa Penggugat kuatir diwaktu yang akan datang

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan ; 3.

,maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa diterbitkan baiksecara procedural formil maupun substansinya mengandung suatukesalahan data fisik dan data yuridis baik berdasarkan Pasal 14 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 4ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maupun AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas

kecermatan olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnyadan terhadap sertipikat obyek sengketa tersebut harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa in litis (vide buktiT.lkInt.1) dinyatakan batal, maka kepada Tergugat di wajibkan untukmencabut obyek sengketa in litis (vide bukti T.llInt.1); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya, maka kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dihukumUntuk .......... ke halaman 4949untuk membayar

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan telah melanggar Pasal 14 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sertaPasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan serta bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan ; 3.

ukur nomor : 00018 / Pejarakan, Tanggal 08 Maret 2007, seluas 61.050 M( enam puluh satu ribu lima puluh meter persegi ) telah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (b) PP No.24/1997 Tentang pendaftaran Tanah jo Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang cara pemberian hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan, dan melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas

Kecermatan ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00007/Desa Pejarakan,kecamatan Gerokgak,kab.Buleleng atas nama Augustina Juwono Tanggal 26 Juli 2007, dengan surat ukur nomor : 00018/ Pejarakan, Tanggal 08 Maret 2007 ,seluas 61.050 M (enam puluh satu ribu lima puluh meter persegi );
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa pada amar putusan angka 3 tersebut diatas dan mencoretnya dari daftar buku tanah yang bersangkutan serta menarik Sertipikat

Pengganti Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 05 Mei 2011, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 Nomor: 868/Jerowaru/2011, Luas 20.000 M atas nama BAPAK NURHAINI telah melanggar ketentuan Pasal 107 huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas

Kecermatan; --------------------------------------------------------------------3.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 79 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No.4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dan Melanggar Azas Tertib Penyelengaraan Negara dan Azas Kecermatan dari Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;
3.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 79Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No.4 Tahun 2006 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan,dan Melanggar Azas Tertib Penyelengaraan Negara dan Azas Kecermatan dari Azasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;3.

terlebin dahulu melakukan uji kebenaranterhadap surat dasar kepemilikan Para Penggugat ;Bahwa selain itu, objek perkara diterbitkan Tergugat juga bertentangandengan azasazas Umum Pemerintahan yang baik, knususnya: Azas Kepastian Hukum;Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak berlandaskankepada peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan,karena dengan diterbitkannya objek perkara a quo maka ParaPenggugat tidak akan bisa lagi memperoleh sertifikat hak milik atastanah milik Para Penggugat; Azas

Kecermatan Formal/ Kehatihatian;Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak memperhatikanletak batasbatas serta luas objek sengketa, oleh karena Tergugatdengan menerbitkan Surat Keputusan Sertifikat a quo seluas 340 m?

Bahwa di samping itu Surat Keputusan Tergugat juga bertentangandengan Azasazas Umum Pemerintah Yang Baik, khususnya AzasKepastian Hukum, Azas Kecermatan Formal/Kehatihatian dan AzasLarangan Bertindak Sewenangwenang.

., dalambukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku Il halaman 179, menyebutkan yang dimaksuddengan azas kecermatan/ ketelitian adalan azas kecermatan formal,dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukankeputusan tersebut;Bahwa Azas Kecermatan merupakan salah satu azas formal di dalamazasazas umum pemerintahan yang baik.

Azas Kecermatan di sinidimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkanagar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harusmemperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan darisemua yang terkait, tidak semenamena, adil, menghormati hakhakorang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia,dan jika perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;Bahwa dengan demikian jelasjelas tindakan Tergugat telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (

Undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah , sebab tindakan tergugat tidak didasaridengan pemahaman dasar dari tujuan pendaftaran tanah dan ataupemberian sertipikat terhadap tanah yang termuat dalam peraturanperundang undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah,dimana Tergugat juga tidak memperhatikan Azas Azas UmumPemerintahan Yang Baik, Knususnya Azas

Kecermatan, Azas Ketelitian,sehingga mengabaikan hukum yang telah tercipta terhadap kepemilikandan penguasaan Tanah yang terletak di KM 04 Kelurahan BlambanganUmpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, PropinsiLampung. yang sampai saat ini dimiliki oleh Penggugat ; 10.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 796/ Blambangan Umputanggal 24 Agustus 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 08/BlambanganUmpu/2000 tanggal 20 Juni 2000 dengan luas 98.777 M?

perbuatan Tergugat sebagaimana Kewenangan yang dimilikitelah di salah gunakan, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebuttelah memenuhi unsur unsur pasal 53 ayat 2a dan b Undang UndangNomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga nyataperbuatan Tergugat tersebut telah melampaui kKewenangan yaknimelanggar Undang Undang tentang pertanahan dan Azas AzasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatandan Ketelitian; yakni Azas

Kecermatan bahwa Keputusan yang telahditerbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 796/Blambangan Umpu, tanggal 24 Agustus 2000 dengan Surat Ukur Nomor: 08/Blambangan Umpu/2000 tanggal 20 Juni 2000 dengan luas 98.777M?

MEGA ), dalam prosesnya tidak memperhatikan hal halyang berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertipikat berupapengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pembuktianhak dan pembukuannya sehingga terbitnya Keputusan Tergugat tersebutdiragukan keabsahannya, dan Azas Kecermatan adalah azas yangmengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau Tindakan yang

terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.Disamping itu, tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha NegaraNomor 525/1898/BUPPASBAR/X/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 PerihalPenghentian Operasional PT.Agrosari Merapi tersebut juga bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan10.Negara terutama Azas

Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 joPasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelengaraanNegara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;Bahwa oleh karena Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/389/BUPPASBARtanggal Ol Februari 2011 Perihal Peringatan Pertama Terhadap PerusahaanPerkebunan PT.Agrosari Merapi, Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/1530/BUPPASBAR/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Perihal Terguran II TerhadapPerusahaan Perkebunan PT.Agrosari

PT.Agrosari Merapi DIKabupaten Pasaman Barat bertentangan dengan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertibandan pendayagunaan Tanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan denganAzasAzas Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan Negaraterutama Azas

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertiban danpendayagunaan Tanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan Negaraterutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 3Halaman 5 dari 13 halaman.

Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 3angka UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta dilakukansewenangwenang, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 butir a,b, c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga beralasan bagi Penggugatberdsarkan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara ini agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa

atasnama BAPAK NURHAINI telah melanggar ketentuan Pasal107 huruf Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Tentang Pendaftaran Tanah danmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya Azas Kecermatan,;.

Tentang Pendaftaran oo.Pendaftaran Tanah dan melanggar Azasazas umumpemerintahan yang baik khusu azas kecermatan ;Bs Justru penerbitan sertifikat atas nama BAPAKNURHAINI yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugatsesuai peraturan perundangundangan yangberlaku ;4.

Kecermatan Formal/Kehatihatian dan AzasLarangan Bertindak Sewenangwenang.

Indroharto, S.H., dalam bukunyaUsaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku II halaman 179, menyebutkan yang dimaksud dengan azaskecermatan/ ketelitian adalah azas kecermatan formal, dalam artikecermatan pada waktu) mempersiapkan pembentukan keputusanUST STS) caBahwa Azas Kecermatan merupakan salah satu azas formal di dalamazasazas umum pemerintahan yang baik.

Azas Kecermatan di sinidimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agarpada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperolehpengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait,tidak semenamena, adil, menghormati hakhak orang lain, mengakuipersamaan derajat dan kewajiban antara manusia, dan jika perlumempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;Bahwa dengan demikian jelasjelas tindakan Tergugat telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (

kecermatan dan azas ketelitian....

Azas Kecermatan Formal/Kehatihatian: Sertipikat a guo diterbitkan oleh Tergugat berdasar alas haksemula TANAH MILIK INDONESIA Persil 12 DIIl142 Cl An. IntjeMh. Ali Dg Mannyauru dan bukan alas hak yang berdasar Suratukur No.105/1961 5 2222222 2 nn ene enn enn eeHalaman 18 dari 59 Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.MkKs. Yang tidak benar batasbatasnya adalah batasbatas yangdiuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya;6.3.

ObjekSengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan sudah sesuai denganAzas Kepastian Hukumdari Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan Azas Kecermatandari Azas Umum Pemerintahan yang Baik.Sekali lagi, sepanjanggugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil Penggugat yangmendalilkan bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalammenetapkan Objek Sengketa telah bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan sudah sesuaiAzas Kepastian Hukum dari Azas Umum Pemerintahan yangBaik dan Azas

Kecermatan dari Azas Umum Pemerintahan yang6.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II dianggap tidak melaksanakanAzas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan dari Azas UmumPemerintahan yang Baik adalah dalil yang tidak beralasanhukum. Dalam gugatan Penggugat tidak satupun mendalilkanAzas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan dari Azas UmumPemerintahan yang Baik yang mana yang dilanggar. Bahwagugatan haruslah detail agar jelas dan tidak kabur terhadap apayang dimaksudkan dalam gugatan.

Karena gugatan Penggugattidak jelas Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan dariAzas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana dilanggarTergugat dan Tergugat II, maka sudah seharusnya MajelisHalaman 13 dari 35 Hal. Putusan No. 46/G/2019/PTUN.PLGHakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatanlidak. dapat GiTSQINMa), 2nsesssnsemee re eeseeesteneenee a reeeneerens7.

Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat padatanggal 21September 2008, jelas jelas adalah merupakan suatukecerobohan dan tidak menerapkan Azas Azas Kecermatan baikformal maupun materil sehinga menyebabkan timbulnyakeputusan yang salah, dimana azas kecermatan merupakansalah satu azas formal didalam Azas Azas Umum Pemerintahanyang Baik, azas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiapPejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktumenyiapkan keluarnya suatu keptusan harus memperolehpengetahuan tentang

semua fakta yang relevan dari semuakepentingan yang terkait, tidak semena mena, adil,menghormati hak hak orang lain, mengakuipersamaanpersamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia, danperlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga.Dengan demikian unsur unsur yang harus dipenuhi' padasaatmenerapkan azas azas kecermatan formal antara lain suatukeputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat(penuh hati hati).

Adapun azas kecermatan materilmenghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepadaseseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangtersembunyi (Indroharto, Usaha Meamahami Undang Undangtentang Peradilan Tata Usaha negara, Buku II Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Kelima, 1994 halaman311), azas kecermatan ini diatur dalam Pasal 53 ayat 2Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang amandemenUndang Undang Nomor

akan tetapi yang bersangkutan tidakpernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa a quo telah bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2dan Keputusan Menteri Agama No.298 tahun 2003 tentang PencatatanNikah Bab IV tentang Pemeriksaan Nikah serta melanggar Azas AzasUmum Pemerintahan yang Baik, khususnya tentang azas

kecermatan,oleh karena Tergugat tidak meneliti secara cermat tentang syaratsyarat untuk menerbitkan objek sengketa a quo apalagi adanya41pengakuan~ dari isteri sah PENGGUGAT yang bernama SULYANTIWENNYTA RACHMI, SE yang menyebutkan tidak pernah memberikan izinkepada Penggugat untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya,serta adanya pengakuan langsung dari Tergugat dalam jawabannyayang mengatakan bahwa saudara Peli sebagai Pembantu' PencatatNikah tidak melakukan pencatatan secara cermat sesuai denganperaturan

, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkanjangka waktunya telah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat tersebut,maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; Bahwadengan tidak memproses dan tidak menjawab surat Penggugat tanggal 24September 2013 Nomor : 122/IX2013 Perihal : Permohonan SK CPNSD a.nFitri Rahayu, S.Pd bertentangan dengan Azas

Kecermatan yang baik yangformil dan yang materiil di dalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baiksebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53Ayat (2) Huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara karena keputusan obyek sengketa dalam perkara

Bahwa menurut Tergugat/Pembanding, perbuatan Tergugat yangtidak menjawab surat Penggugat Nomor : 122/IX2013 tanggal 24 September2013 tidak bertentangan dengan azas kecermatan dan tidak bertentangandengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telahmenjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 08 / G /2014 / PTUN.SMG. tanggal 05 Juni 2014; yang amarnya berbunyi sebagaiOe) aI.

Bahwa menurut Tergugat/Pembanding, perbuatan Tergugat yang tidak menjawab surat PenggugatNomor : 122/IX2013 tanggal 24 September 2013 tidak bertentangandengan azas kecermatan dan tidak bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB);e Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diPeradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formaldanSUIS SIIA YC mmm nen nente Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sikapdiam Tergugat (Walikota Pekalongan

dan para Penggugat tetap menguasai secara fisik diatas tanahtersebut dari sejak dulu hingga sekarang ini, sehingga menurut hukumjelasjelas Penerbitan Sertifikat No. 805 atas nama ALI S BAWAZIER tanggal9 September 1999 oleh Tergugat telah menyalahi prosedur Hukum yangberlaku serta sangat merugikan Para Penggugat baik mori maupun materil,sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum dan ketentuan sebagaimana pada pasal 53 ayat 2 huruf b tentang azas umum Pemerintahan yang baik terutama azas

kecermatan, karenanya Sertifikat No. 805atas nama ALIS BAWAZIER harus dibatalkan dan mohon agar Tergugat,menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat.; .

Menyatakan batal Sertifikat No. 805 atas nama ALI S BAWAZIER tanggal9 September 1999, karena telah melanggar hukum sebagaimanaketentuan pada pasal 53 ayat 2 huruf b tentang azas umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan.; o. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak MilikNo. 805 atas nama ALIS BAWAZIER tanggal 9 September 1999.;4, Memerintahkan .........4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menerbitkan sertifikatAtas nama para Penggugat.; 5.

Kecermatan ;a+ Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut disangkal olehTergugat dengan menyatakan pada pokoknya ; Bahwa penerbitan Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik No. 805 / Desa SokongTahun 1999 dengan luas tanah 36.888 m2 atas nama Ali S Bawazier prosespenerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ; nnn Menimbang, bahwa setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan,pemeriksaan setempat atas tanah yang disengketakan dan persidangan

kecermatan ; woneeee Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikandalil dalil Gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat tidak dapatmembuktikan dalildalilnya dipersidangan, oleh karenanya gugatan pihak Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya ;anno Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat dalam perkara ini dipihak yangkalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam Diktum putusan ini ; Mengingat, UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentang

asasasas umum pemerintahan yang baik huruf aUndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaBahwa oleh karena menurut undangundang terkait substansi prosedurpenjatuhan disiplin a quo terkait objek sengketa yang tidak dibacadengan cermat, teliti yang menyebabkan klausulaklausula didugamenjadi klausula diktum menyebabkan tidak ada kepastian hukum danmengambil keputusan a quo obyek sengketa dengan demikian Tergugatjuga telah bertindak melanggar Azasazas Umum Pemerintahan yangbaik antara lain azas

kecermatan, ketelitian, Kepastian hukum dan azasTIP DIBY ~n~nnnnn nnn nnn nnn nen ni nn naninnnmnmnnnnnnmnnmnninmrimmnnmnnBahwa dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 kiranya terpenuhi, berdasarkan dalildalilyang tersebut di atas mohon Majelis Hakim untuk memutus PeraturanHim. 8 dari 45 him.

Olehkarenanya terbitnya objek sengketa bertentangan dengan azasazasumum pemerintahan yang baik setidaknya azas kecermatan dan azasfair play, dengan demikian objek sengketa cacat hukum dengan segalaakibat hukumny9;; 222 n neon nen n ene nen n nnn eeeBahwa sebagai fakta hukum yang harus dihargai di negara hukumRepublik Indonesia ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap menghukum atau menyatakan Penggugat melakukanperselingkuhan, berobuat maksiat dan atau melakukan perzinahankarena

/Put.No.65/G/2017/PTUNPLGbertentangan dengan hukum dan UndangUndang serta AzasazasUmum Pemerintahan Yang Baik setidaknya azas kecermatan, kepastianhukum dan fair play; Bahwa dari keseluruhan uraian dari Tergugat tersebut diatas telah terbuktiobjek sengketa telah melanggar peraturan perundangundangan dan AzasazasPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 a danb UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 maka dianggap tidak sahnya danmewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa

Tindakan Tergugat telah melanggar azasazas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) terutama Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, AzasTertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesionalitas;( Tindakan Tergugat: telah melanggar landasan peraturan perundangundangan ...undangan, kepatutan dan keadilan, tidak teratur, tidak serasi, tidak seimbangdalam pengendalian penyelenggaraan Negara, tidak mengutamakan keahlian,profesional yang berlandasan peraturan undangundang yangberlaku,sehingga tidak cermat dalam menerbitkan

Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib PenyelenggaraanNegara dan Azas Profesionalitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Azas Kecermatan, AzasKepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitasadalah sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Tertib Penyeleggaraan Negara Yang BersihKolusi, Korupsi dan Nepotisme serta sejalan dengan beberapa pendapat ahli hukumdiantaranya

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 dapat dijelaskan sebagai berikut : Azas Kecermatan (principle of carefulness) adalah sebuah badan atau PejabatTata Usaha negara haruslah cermat dalam memperhatikan akan adanya faktafakta yang relevan sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara; Azas Kepastian Hukum (principle of legal security) adalah azas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan,

Kecermatan, Azas Kepastian Hukum,Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas, maka Majelis Hakimberkeyakinan pula bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik obyeksengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1175, Desa Kuranji, KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkantanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 658/Kuranji/2010 tertanggal 10Agustus 2010, luas 3.962 m?

atas nama Lukman Harun telah pula melanggar AzasAzas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu : Azas Kecermatan : Tergugat tidak bertindak cermat dalam memperhatikanfaktafakta yang relevan (in casu tidak mencermati alat bukti kepemilikantanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama untuk memohon penerbitan sertipikat hak milik obyeksengketa);2 2222222 == Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas : Tergugat dalammenerbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa tidak

Agro Berkembang Lestarimelalui Surat Keputusannya, justru tidak selaras dengan rencanaPemerintah Pusat untuk menggalakkan investasi melaluipengembangan usaha perkebunan kelapa sawit denganmemanfaatkan lahan sesuai yang telah ditetapkan;Bertentangan dengan Azas Kecermatan Formal;Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saatmempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalammemperoleh gambaran yang jelas mengenai faktafakta yang relevanmaupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk

Surat Keputusan yangdikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugatselaku investor yang sungguhsungguh menjalankan kegiatan usaha,tidak mencermati berbagai fakta yang ada seperti kelengkapanadministrasi guna memenuhi semua persyaratan yang diperlukan,termasuk berbagai kerjasama kemitraan yang telah melibatkanstakeholder antara lain Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat sertamasyarakat di wilayah perkebunan Penggugat;Bahwa pelanggaran atas azas Kecermatan terjadi dalam PencabutanZin Lokasi

Pasal 8 ayat 4 tersebut mengatur tentang akibathukum sesudah tanahtanah yang termasuk dalam lokasi kebuntersebut dibebaskan dari pemegang hak, maka kepada PemegangZin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikankewenangan baginya untuk mempergunakan tanah tersebut sesuaidengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal,bukan mengatur alasan hukum pencabutan Izin Lokasi;Bahwa pelanggaran atas azas kecermatan juga terjadi dalamPenerbitan Surat Keputusan Tergugat yang memberikan Izin

Pertimbangan majeus hakim dalam pokok perkara Bahwa pertimbanganyang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pontianak dalamPutusan Tanggal 09 Februari 2012 Nomor : 06/G/2011/PTUNPTK Telahbenar, sebab Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasitelah melanggar azas kecermatan yang terdapat dalam azasazas umumPemerintahan yang baik, karena sesuai dengan Keterangan saksiTermohon Kasasi : Ir loko Triyono menyatakan bahwa : sebelum dicabutHalaman 30 dari 41 halaman.

Ambawang BumiPerkasa (T 14) yang tidak pernah dikirimkan dan diberitahukan kepadaPemohon Kasasi adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengabaikan prinsipprinsip Umum Tata Pemerintahan yang baik, yakni :Azas Kepastian Hukum, Azas Proporsionalitas, Azas Kecermatan dan AzasKeterbukaan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yangmernertksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat bandingdalam halaman 9 poln 1 dengan = mengikuti pandangan danYurisprudensi tersebut diatas