Ditemukan 9801 data
255 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I VS PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI;
Bahwa disamping itu Tergugat juga menerbitkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP213/WBC.10/2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Penetapan HubunganKeterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama PT. SENTOSAABADI PURWOSARI di Pasuruan (objek sengketa):5.
Putusan Nomor 53 PK/TUN/201723.24.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan/atau Peraturan MenteriKeuangan Nomor 184/PMK.01/2010 yang secara tegas mengatur tugas dariDirektorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam pasalpasal:Pasal 179 PerPres/Pasal 641 PMK:Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dancukal;Pasal 180 PerPres/Pasal 642 PMK:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179,Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:a.
dan Cukai Nomor KEP213/WBC.10/2014 tanggal 26 Februari2014 Tentang Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik HasilTembakau Atas Nama PT.
dan Cukai atas Corrective Justice merupakankompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 41ayat (2) jo.
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMAGUNA EQUPMENT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SINAR GENERAL INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SINAR GENERAL INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PUNIA NATHANIA SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SINAR GENERAL INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMAGUNA EQUIPMENT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SINAR GENERAL INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
141 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005204.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, Tanggal 29 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT FREEPORT INDONESIA
- Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan
Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan
195 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. SUPERTONE;
PUTUSANNomor 283/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Eddy Santosa, jabatanPemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada DirektoratKeberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU508/BC.06/2019
Berdasarkan dengan dokumen/bukti pengiriman untuk pembayarantransaksi, Purchase Order dan Invoice.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010160.46/2018/PP/M.IXA Tahun 2019, tanggal 10 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP8272/KPU.01/2018tanggal
24 Oktober 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT SupertoneTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSurat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP015147/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama PTSupertone, NPWP 01.309.259.8038.000, yang beralamat di Jalan GajahMada Nomor 218 FG RT 001 RW 001, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat11120, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor:293335 tanggal 05 Juni 2018, barang impor berupa Coaxial
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
69 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
261 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. POLYFILATEX;
PUTUSANNomor 221/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.
Yani By Pass, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, padaDirektorat Keberatan, Banding dan Peraturan, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU440/BC.06/2019, tanggal22 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT POLYFILATEX, beralamat di Jalan Oto IskandardinataNomor 18, Pamoyanan Cicendo, Bandung 40171, yangdiwakili oleh Erly, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan
Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP5036/KPU.01/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan atasHalaman 1 dari 7 halaman.
dan Cukai Nomor 25/BC/2009;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 5 dari 7 halaman.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.
110 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. HALYSAFE INDONESIA;
PUTUSANNomor 47/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Dea CukaiMadya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Putusan Nomor 47/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005554.45/2018/PP/M.IXA Tahun 2019, tanggal 10 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP4105/KPU.01/2018,tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan atas Keberatan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Rasuna Said Kavling X7, Nomor 6 Jakarta12940, yang diwakili olen Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pejabat FungsionalPemeriksa Bea dan Cukai Madya, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU473/BC.06/2019 tanggal 3 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
banding yang diajukan Pemohon Bandingsehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Bandingmenjadi sebesar Rp1.785.362.000,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005201.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP52/WBC.20/2018 tanggal 09Mei 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000015 tanggal 23 Januari2018, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 005201.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP52/WBC.20/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentangPenetapan atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapanyang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000015 tanggal 23 Januari 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 9.760.307.000;3.
Penentuan harga ekspor disebabkan perbedaan hasil pengujian kadarkandungan konsentrat tembaga;Terkait jumlah barang tidak terdapat selisih namun dalam kadarkandungan yang berbeda hal tersebut mengakibatkan tagihandikarenakan selisih tersebut masih dalam batas toleransi yang ditetapkanmelalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 134 tahunHalaman 5 dari 8 halaman.
68 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
NESTLE INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI