Ditemukan 1221652 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 47/pdt/2016/pt mks 11/pdt.g/2014/pn pol pemerintah republik indonesia : cq. menteri pertahanan republik indonesia cq. panglima angkatan bersenjata republik indonesia cq . kasad republik indonesia cq. panglima kodam vii/ wirabuana cq. danrem 142/tatag cq. 01/pid.prap/2016/pn lrt. Ashari kopong boli alias kopong(pemohon) negara indonesia Cq. presiden republik indonesia Cq. kepala kepolisian republik indonesia Cq. kepala kepolisian daerah nusa tenggara timur Cq. kepala kepolisian resort flores timur 65/pdt/2011/ptk Pemerintah ri cq menteri pertahanan dan keamanan r.i Cq. panglima tni Cq. kepala staf tni-ad Cq. pangdam ix udayana Cq dan rem 161 wirasakti kupang Cq. dan den zibang ix/i kupang Cq dan den pom ix/i kupang Thomas pattiwaellapia P Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Ir. iskandar ali johan pemerintah republik indonesia cq. menteri dalam negeri republik indonesia di jakarta cq. gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam cq. bupati aceh utara pemerintah kabupaten aceh utara cq. bupati aceh utara cq. direktur perusahaan 15/pdt/2014/ptk Pemerintah negara r.i. Cq. menteri dalam negeri r.i. Cq. gubernur propinsi ntt Cq. bupati manggarai barat Abdullah ibrahim 7/pdt/2013/pt.malut Hi.saleh ali dk Vs pemerintah ri Cq. presiden ri Cq. menteri dalam negeri di jakarta Cq. gubernur propinsi maluku utara Cq. bupati halmahera utara Cq. camat galela selatan Cq. kepala desa soakonora Alamat desa soakonora Kecam 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-02-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 13 April 2016 — - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA : Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA Cq . KASAD REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANA Cq. DANREM 142/TATAG Cq. DANDIM 1402/POLMAS LAWAN - H. ANDI ISMAIL RACHMAN
73 — 52
  • - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq. DANDIM 1402/POLMAS LAWAN- H. ANDI ISMAIL RACHMAN
    PUTUSANNomor : 47/PDT/2016/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAen Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara perdata antara : 222 no nn nnn nnn ee PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq.
    Bukti P1 berupa daftar alas barangbarang tak bergerak berupabangunan/gedung yang dimiliki Pemerintah RI dalam penguasaan TNIAD Cq. Kodam ViVWrbo tahun 1992, membuktikan bahwa obyeksengketa telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara sehinggaberdasarkan Undangundang Nomor: 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara maka Barang Milik Negara tersebut harusdilindungi oleh Undangundang.. b.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2018 — PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
91 — 35
  • PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
    PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 26-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 11-03-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Lrt.
Tanggal 11 Oktober 2016 — ASHARI KOPONG BOLI Alias Kopong(Pemohon) NEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2.
128 — 56
  • ASHARI KOPONG BOLI Alias Kopong(Pemohon)NEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2.
    Pekerjaan : Petani ;yang dalam ini memberi kuasa kepada LEO LAKE NUBA, SH Advokad pada LawFirm MITRA JUSTITIA Lake Nuba & Patners yang berkantor di jalan raya DesaLewat, Kecamatan lle Boleng, Flores Timur, Nusa Tenggara TimurIndonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2016 Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;melawanNEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cg. KEPALA KEPOLISIAN DAERAHNUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
    hilangnya kebebasan, menimbulkandampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga pemohon, dan telahmenimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang,sehingga dibatasi dengan jumblah 100.000.000 (seratus juta rupiah).Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakansidang Praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hakhak PEMOHON,sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohonkepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Flores Timur Cq
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 22-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 112/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 22 September 2015 — - ABRAHAM ABANG vs - AGUSTINUS GULO, Cs.
71 — 18
  • tinggal diNangahure RT.012,RW.04,Kelurahan Hewuli,Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;Dalam perkara ini Terbanding , ll semula Tergugat , Ildi wakili oleh kuasanya MARIANUS MOA,SH.Penasehat Hukum dari DPC Peradi Ruteng berkantordi Jalan Jend.Ahmad Yani No.12MaumereFlores, Putusan Nomor : 112/PDT/2015/PT KPG Halaman 1berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMaumere dibawah Nomor76/SK.PDT/VV2015/PN.MMR tertanggal 08 Juni 2015 ;3.Pemerintah R.I cq
    Departemen Dalam Negeri/Otda,cq Pemerintah4.
    Pemerintah R.lPropinsi Nusa Tenggara Timur, cq PemerintahKabupaten Sikka, cq Camat Alok Barat, cq LurahWolomarang sberkedudukan di Wolomarang,Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka, sebagai Terbanding Ill semulaTergugat Ill jqs2en scree nsec eens encescq Departemen Dalam Negeri/Otda,cq PemerintahPropinsi Nusa Tenggara Timur, cq PemerintahKabupaten Sikka, cq Camat Alok Barat , cq LurahHewuli ;sberkedudukan di Hewuli, Kelurahan Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka, sebagaiwonnen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
183 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2011 — Upload : 23-03-2012
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2011/PTK
Tanggal 14 Nopember 2011 — - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
61 — 34
  • - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
    P U T U S A NNO: 65/PDT/2011/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA eee Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq.Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI AD, Cq. PANGDAMIX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG,Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, beralamat di Jin.
    Polisi MiliterKupang, Semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding;Pemerintah RI Cq Menteri Pekerjaan Umum RI.Cq Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jl. W.J Lalamentik No.20 Kupang, semula sebagai Tergugat II sekarangPembanding; Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur PropinsiNusa Tenggara Timur beralamat di Jl.
    Oeba Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor025/ADV.GF/SKK.PDT/VII/2009 tanggal 29 Juni 2009, semula sebagaiPenggugat sekarang Terbanding; DANPemerintah R.I Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi NusaTenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang,beralamat di Jl.
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Putus : 05-08-2014 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Lsk
Tanggal 5 Agustus 2014 — ISKANDAR ALI JOHAN - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq.
83 — 20
  • ISKANDAR ALI JOHAN- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utara- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq.
    Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka. Kanwil DJKN Aceh
    ., Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum JF & Associates, berkedudukan di JalanBanda Aceh Medan Km. 258 No. 9 Krueng GeukuehKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. 40/JFIX/2013 tanggal 25 September 2013, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utaraberkedudukan di Jalan T.
    Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq.Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKABAceh Utara berkedudukan di Jalan Merdeka No. 5Cunda Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan PelaksanaBadan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NADNIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NADNIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NADNIAS Cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka.Kanwil DJKN Aceh berkedudukan di Jalan Tgk.
    Kepala Badan Pelaksana BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NADNias Cq. Kepala Satuan Kerja(Kasatker) BRR NADNias Cq.
    Eksepsi error in personaBahwa setelah dilakukan penelitian gugatan yang diajukan olehPenggugat, pihak yang dijadikan sebagai Turut Tergugat adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi danRekonstruksi (BRR) NADNias Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRRNADNias Cq.
    PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasidan Rekonstruksi (BRR) NADNias Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker)BRR NADNias Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NADNias selanjutnyadisebut Turut Tergugat telah Penggugat ubah menjadi 3. PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasidan Rekonstruksi (BRR) NADNIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker)BRR NADNIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NADNIAS Cq. MenteriKeuangan Republik Indonesia Cq. Ka.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 10-04-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PDT/2014/PTK
Tanggal 10 April 2014 — ., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM
60 — 19
  • ., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM
    ., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. GubernurPropinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat,beralamat di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo;2. Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. GubernurPropinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat, Cq.Camat Komodo, beralamat di Jalan Gabriel Gampur No. 8 Labuan Bajo ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LIONARDKANTER,SH.MH., DANIEL DE ROZARI,SH.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 04-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 85/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 4 Agustus 2015 — - JOHANIS FANGGIDAE vs - Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto
31 — 23
  • - JOHANIS FANGGIDAE vs - Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto
    Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq.Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. LurahFatufeto, beralamat di Jl. Pahlawan RT.02 RW.01, KelurahanFatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marsel Wigers Radja, SH danFriedom Y. Radja, SH., Para Advokad yang berkantor di Jl.Kartini Il No. 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.61/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I ;2.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Waris
Putus : 09-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 7/PDT/2013/PT.MALUT
Tanggal 9 April 2013 — Hi.SALEH ALI dk, vs PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Galela Selatan, Cq. Kepala Desa Soakonora, alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
238 — 26
  • Hi.SALEH ALI dk, vs PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Galela Selatan, Cq. Kepala Desa Soakonora, alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
    Raya WKOWosia, Kecamatan Tobelo Tengah,Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April2012; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARAPENGGUGAT;MELAWAN;1 PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. MenteriDalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur PropinsiMaluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq.Camat Galela Selatan, Cgq.
    Kepala DesaSoakonora, alamat Desa Soakonora, KecamatanGalela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Isemula TERGUGAT I;2 PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. MenteriAgama RI di Jakarta, Cq. Kepala KantorWilayah Kementrian Agama Propinsi MalukuUtara, Cq. Kepala Kantor Kementrian AgamaKab.
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-05-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Lsk
Tanggal 26 Mei 2016 — Yusuf Ali - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara,Cq. Camat Kecamatan Lhoksukon, Cq. Geuchik Gampong Buket Seuntang - H. Hasanuddin, S.Sos - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara,Cq. Camat Kecamatan Lhoksukon (PPAT Kecamatan Lhoksukon)
90 — 8
  • Yusuf Ali- Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara,Cq. Camat Kecamatan Lhoksukon, Cq. Geuchik Gampong Buket Seuntang- H. Hasanuddin, S.Sos- Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara,Cq. Camat Kecamatan Lhoksukon (PPAT Kecamatan Lhoksukon)
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara,Cq.Camat Kecamatan Lhoksukon, Cq. Geuchik Gamponghalaman 1, Perkara Perdata Nomor. 105/Pdt/2016/PTBNABuket Seuntang, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding Ill /semula Tergugat V;4. H. HASANUDDIN, S.Sos, bertempat tinggal di Gang Melati DusunTgk.
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Provinsi Aceh, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PDT/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DERAH (DPKAD) KOTA BANDUNG, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN CIBIRU Cq. LURAH KELURAHAN CIPADUNG, dk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali; 4. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq.
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DERAH (DPKAD) KOTA BANDUNG, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN CIBIRU Cq. LURAH KELURAHAN CIPADUNG, dk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali; 4. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq.
    CAMAT KECAMATAN GEDEBAGE Cq. LURAH KELURAHAN CIMINCRANG, dkk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    . & Rekan, berkantor di Jalan Padasuka,Nomor 24 B, Kota Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 April 2020;ISA HASAN BAISA, bertempat tinggal di Jalan SoekarnoHatta Km.14/770, RT 001 RW 003, Kelurahan Cimencrang,Kecamatan Gedebage, Kota Bandung;PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ KEPALA DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPKAD) KOTABANDUNG, berkedudukan di Jalan Wastukancana,Halaman 4 dari 18 hal.
    Bambang Suhari, S.H., dan kawankawan, ParaPegawai Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah KotaBandung, berkantor di Jalan Wastukancana, Nomor 2,Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juni 2020;PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ CAMAT KECAMATAN CIBIRU CQLURAH KELURAHAN CIPADUNG, berkedudukan di JalanA.H.
    Nasution, Nomor 73, Kota Bandung;PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ CAMAT KECAMATAN PANYILEUKANCQ LURAH KELURAHAN MEKARMULYA, berkedudukandi Jalan Panghegar, Kota Bandung;Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat:Dan:1.3.PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ CAMAT KECAMATAN GEDEBAGE CQLURAH KELURAHAN CIMINCRANG, berkedudukan diJalan Raya Rancanumpang, Kota Bandung;PEMERINTAH RI CQ MENTERI
    DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ CAMAT KECAMATAN GEDEBAGE CQLURAH KELURAHAN RANCANUMPANG, berkedudukandi Jalan Raya Rancanumpang, Nomor 1, Kota Bandung;AMALIA RATNA KOMALA, S.H., Notaris di Bandungsebagai Pemegang Protokol Notaris Masri Husen, S.H.
    PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ CAMAT KECAMATAN GEDEBAGE,berkedudukan di Jalan Gedebage Selatan, Nomor 292,Kota Bandung;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 K/PDT/2020
Tanggal 9 September 2020 — BUPATI TANAH BUMBU cq. CAMAT SUNGAI LOBAN cq. KEPALA DESA SUMBER SARI VS SURATMIN, dkk.;
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI TANAH BUMBU cq. CAMAT SUNGAI LOBAN cq. KEPALA DESA SUMBER SARI VS SURATMIN, dkk.;
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 22-01-2016 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN TAKENGON Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Tkn
Tanggal 27 Oktober 2015 — Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC. BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK I PEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC BEBESEN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGON PEMERINTAH RI.
111 — 28
  • Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC. BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK IPEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC BEBESENDIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGONPEMERINTAH RI.
    Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI ACEH Cq KEPADA BADAN PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH
    Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. CqGUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC.BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK I sekarangKEPALA KAMPUNG BELANG KOLAK ASLI, berkedudukan diKampung Belang Kolak Asli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5 PEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.
    CqGUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KECBEBESEN, berkedudukan di Kecamatan Bebesen, selanjutnya disebutsebagai Tergugat V;Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2015/PNTkn6 DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DIJAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGON, beralamatdi Jalan Yos Sudarso Takengon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;7 PEMERINTAH RI.
    Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT CqKANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI ACEH Cq KEPADABADAN PERTANAHAN KAB.
    Dalam hal ini disebut TERGUGAT I.Dalam Halaman pada poin 4 tertulis:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec. Bebesen Cq semulaKepala Desa Belang Kolak I Asli sekarang Kepala Kampung BelangKolak Asli berkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli. Dalam halini disebut TERGUGAT IV.Yang benar:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec.
    Bebesen Cq semulaKepala Desa Belang Kolak I sekarang Kepala Kampung Belang KolakAsli berkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli. Dalam hal inidisebut TERGUGAT IV.Dalam Halaman 2 Paragraf pertama tertulis:e Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang ada diatasnyarumah toko permanen bertingkat seluas 4 x 17 meter yang terletak di JalanTerminal Bus No. 304 Belang Kolak I Kec. Bebesen Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491 K/PDT/2020
Tanggal 24 September 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI DI JAKARTA CQ. KEJAKSAAN TINGGI SUM-SEL DI PALEMBANG CQ. KEJAKSAAN NEGERI PALI CQ, JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 49/PID.B/2019/PN.MRE VS KARYADI;
152 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI DI JAKARTA CQ. KEJAKSAAN TINGGI SUM-SEL DI PALEMBANG CQ. KEJAKSAAN NEGERI PALI CQ, JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 49/PID.B/2019/PN.MRE VS KARYADI;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 20 Mei 2015 — - YOHANES MBARING vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
58 — 15
  • - YOHANES MBARING vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cq. Bupati Ngada diSemula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala DinasKesehatan Kabupaten Ngada diSemula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq.
    Gubernur NusaTenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riungdi Riung ; Semula sebagai TERGUGAT Ill sekarang sebagai TERBANDING4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cg. Bupati Ngada, Cq. CamatRiung, Cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK
78 — 34
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK
    MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perkara perdata padaPengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawahini dalam perkara antara :PETRUS PARE, Jenis Kelamin Lakilaki, Lahir di Lela Tanggal 18 Februari 1961,Umur kurang lebin 56 Tahun, Kebangsaan Indonesia, AgamaKatholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal diRT.001/RW.04, Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur,Kabupaten Sikka, sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT ;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
    KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cg. CAMAT ALOK,Berkedudukan di Jalan El Tari Maumere,Dalam perkara ini Camat Alok FITRINITA KRISTIANI, S.Sos.,M.Si, diwakili oleh Kuasanya IMANUEL MABIKAFOLA, S.H.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13/PDT/2013/PT. MALUT
Tanggal 26 September 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
58 — 17
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
    MALUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAMNEGERI Cg. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATIHALMAHERA SELATAN, Beralamat di Jl.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 142/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — - CHRISTOFEL MIRA DIDA vs - PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SABU RAIJUA cq KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
86 — 35
  • - CHRISTOFEL MIRA DIDA vs - PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SABU RAIJUA cq KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
    /VIIV2016 tanggal 10Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang tanggal 15 Agustus 2016 dibawah registerNomor 362/Pdt/LGS/K/2016, selanjutnya disebut sebagaisemula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;LAWANPEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq.BUPATI SABU RANUA cq.
    S00 = KG). jxnssenn senescence neniBerdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka Terbanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua PengadilanTinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk dapat memutuskan sebagai berikut1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:; 2209222. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat: ReKOnveriel jms
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 31/PDT/2014/PT TTE
Tanggal 20 Januari 2015 — Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
48 — 24
  • Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
    KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAHPROVINSI MALUKU UTARA Cg. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA, beralamat di Jl. Paska SuzetaKecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya KAIMUDDIN HAMZAH, SH., dan RUSNIMINO, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di:1. Lingk. Karance, RT.002 RW.001 Kel. Bastiong Karance, Kec.