Surat perintah pencairan dana (SP2D) No.SPM :900/0172/SPM-LS/III.11/TB/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang perhitungan pihak ketiga CV.RINALDI/Dinas Kelautan dan Perikanan Rp.4.990.350,- (Asli). 28. Justifikasi pekerjaan pembangunan sumur bor dan perlengkapannya di kios ikan TA 2011 oleh CV.MADA NUSA (Asli). 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Tulang Bawang TA 2011 (Foto copy legalisir) 30.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang TA 2011 (Asli). 31. Berita acara pembukaan surat penawaran pekerjaan pencetakan demplot tanggal 22 Agustus 2011 (Foto copy legalisir). 32. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis pekerjaan pencetakan Demplot CV. SUMBER REZEKI PRATAMA pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Tulang Bawang (Asli). 33.

Kelautan danPerikanan Kab.

Tulang Bawang TA2011;70Bahwa = menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

ALGIBER SIHOMBING;e Bahwa dilantik menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TulangBawang pada tanggal 19 Oktober 2011;e Bahwa pada saat itu Ir. ALGIBER SIHOMBING menolak untuk pelantikanpergantian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang;e Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Tulang Bawang, Ir.

BAMBANG SUGENG dalamkegiatan Pengadaan Pencetakan Demplot, Pembangunan Sumur Bor danPerlengkapannya di Kios Ikan dan Pengadaan Keramba pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

ALGIBER SIHOMBING selaku Pengguna Anggaran (PA) PadaSKPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/29/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/26/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/30/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan Tahun Anggaran 2010.7.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus24. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/003/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.25. Pas Kecil Nomor.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus28. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/001/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus29. Pas Kecil Nomor.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus32. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/002/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Asse Misri Nur Jalan Layang Pantai Laut Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus33. Pas Kecil Nomor.

Bin ABDUL ROHIMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan AlatPenangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Tanggamus dari tahun 2005 sampai dengan pensiunbulan Oktober tahun 2011;e Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab. Tanggamus Nomor 800/29/36/2010 tanggal 2 Pebruari 2010tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pengadaanbarang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

MA BARDBahwa pada bulan Oktober 2010 saksi diangkat menjadi KasubbagKeuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

PuyanganGroup) tetapi nanti jawabnya tetapi sampai selesai pekerjaan saksi tidakpernah diajak ke lokasi oleh rekanan.Bahwa untuk Kelompok Nelayan yang mengajukan permohonan bantuanKapal nelayan ke Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus danjumlah kelompok Nelayan yang terdata pada Dinas Kelautan dan PerikananKab. Tanggamus saksi tidak mengetahui, data tersebut ada pada BidangKelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus.

Perikanan KabupatenTanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) untuk Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dengan kode rekening5.2.3.05.04 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus TA2010;e Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Kab.

.- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Nomor 523.1/04/IV.35-DPA/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang penujukan pejabat pembuat Komitmen ( PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA-SKPD) Dinas kelautan dan perikanan Tahun anggaran 2012.

- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Nomor 523.1/08/IV.35-DPA/ 2012 tanggal 02Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Intern Kegiatan di Lingkungan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Nomor 523.1/13/IV.35-DPA/ 2012 tanggal 01Maret 2012 tentang Revisi Pejabat pembuat Komitemen (PPK).- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 523.1/11/IV.35-DPA/2012 tentang Revisi Panitia

Pengadaan barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012.- Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran (DAK) Tanggal 17 April 2012.- Asli 1 (satu) Berkas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Penyediaan Kios Mini Pemasaran hasil Perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung- Fotocopy Surat perjanjian (Kontrak) Nomor 523/03/PPK/APBD-KM/IV.35/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012

Agus Mujianto dan Penyedia CV TITA MAKMUR CAHAYA an HENDRIK selaku Direktur serta Mengetahui Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung selaku penguna Anggaran sdr Ir. M. A.

AGUS TINUS SINAGA,MMselaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku Pejabat Pengadaan kios mini saksibertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung.

cara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 dengancara:a.

Tjk.Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Kelautan danPerikanan Kota Bandar Lampung berdasarkan SK.

Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampungdari tahun 2010 s/d sekarang.Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 di Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung ada Pekerjaan Pembangunan Kios Mini PemasaranHasil Perikanan dan saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas InternKegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung.Bahwa saksi telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengawas Intern adalahKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Nomor :523.1/08/IV.35DPA/2012 tanggal

Kelautan Kota Bandar Lampung yangdiangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung selaku Penangung Jawab penguna angaran (PA) Sdr.

Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

FELINDA VS KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KAB. BOLAANG MARGONDOW UTARA;

Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : ROMEO TUMBEL, SH, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RomeoTumbel, SH & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani 24 No. 26 SarioTumpaan, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAHKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, berkedudukan JalanPelabuhan No. 150 Kecamatan Kaidipang, Kabupaten BolaangMongondow

Putusan Nomor 504 K/TUN/20131.Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalamhal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XV/2012 tertanggal 13 November 2012 ;Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita AcaraPelelangan Gagal No

Bolaang Mongondouw Utara www.lpse.bolmutkab.go.id. ; Bahwa tindakan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikananyang bertindak sebagai PPK Kab.

Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita AcaraPelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XV/2012 tertanggal 13 November 2012;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa BeritaAcara Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XV/2012 tertanggal 13 November2012;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamsengketa

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PemerintahKabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan GagalNo. 346 /DKPBMU/XV/2012 tertanggal 13 November 2012;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor: C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor : C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000, - (tiga ratus satu ribu rupiah);

ALI VS KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPLKEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL,berkedudukan Jalan Perjuangan Nomor 3. Kelurahan KaliKecamatan Biau Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. Syafrudin A. Jusuf, SH; 2. Suparman M. Marhum, SH; 3. Mohammadong Dong, SH.

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buolmengenai Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA 11/BT/1976 an.

Hukum tanggal 30 September 2015, maka Tergugattelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan PerikananKabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN NomorC.1/5/369/PERDA 11/BT/1976 an. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor :C.I/5/370/PERDA 11.BT/1976 an. ZULKIFLI,.

Azas Kecermatan dimana Tergugat telah menerbitkan objeksengketa in casu Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3Oktober 2015, dengan tidak mempertimbangkan secara cermatdan teliti semua faktor yang terkait yakni dengan tidakberpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnyasebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara; b.

P2 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBuol Nomor : 523/13.10/2015 Tentang Pencabutan IzinPerempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 atasnama Mustafa P. Ali dan Nomor : C.I/5/370/PERDA11/BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 3 Oktober 2015(fotocopy sesuai asli); 3. P3 : Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 atas nama pemegang izin Mustafa P.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL VS 1. LESTARI MP. ALI., 2. ZULKIFLI MP. ALI;

PUTUSANNomor 103 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATENBUOL, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 3, KelurahanKali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi SulawesiTengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Syafrudin A. Jusuf, S.H., jabatan Kabag Hukum;2. Suparman M.

Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA11.BT/1976 atas nama Zulkifli;Bahwa secara yuridis, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan danmenetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 atas nama Mustafa P.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas pemerintahan yang baik;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan ditetapkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.1/5/369/PERDA11/BT/1976 atas nama Mustafa P.

Azas Kecermatan dimana Tergugat telah menerbitkan objeksengketa in casu Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3Oktober 2015, dengan tidak mempertimbangkan secara cermat danteliti semua faktor yang terkait yakni dengan tidak berpedoman padaketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnya sebuah suratKeputusan Tata Usaha Negara;b.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.1/5/369/PERDA11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA11.BT/1976 atas nama Zulkifli;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Felinda;Tergugat: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam halini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/X1/2012 tertanggal 13 November 2012 ;2.

Bolaang Mongondouw Utarawww.lpse.bolmutkab.go.id.Penandatanganan Kontrakpada Tanggal 9Nopember 2012 ;Bahwa proses pelelangan Mesin Pembuat Es Kode Lelang 9344 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondouw Utara dinyatakan telahselesai dan di tayangkan melalui portal resmi Layanan Pengadaan SecaraElektronik Kab. Bolaang Mongondouw Utarawww.pse.bolmutkab.go.id. ; Bahwa tindakan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikananyang bertindak sebagai PPK Kab.

Kepada Dinas Kelautan Dan Perikananpada tanggal 08 November 2012 serta diketahui oleh Bupati KabupatenBolaang Mongondouw ; Bahwa pada tanggal 13 November 2012 Penggugat kembali menuju ke DinasKelautan dan Perikanan Kab.

Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa BeritaAcara Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XI/2012 tertanggal 13 November2012;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PemerintahKabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan GagalNo. 346 /DKPBMU/XV/2012 tertanggal 13 November 2012 ; 3.

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG2. KETUA TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUGAR 2012 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG3. TENAGA PENDAMPING PUGAR 2012 KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.55 Sampang, selanjutnya disebut: TERGUGAT I;2. KETUA TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUGAR 2012DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG, Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 55 Sampang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;3.

BURHANUDDINRIDWAN (selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenSampang), pihak Tergugat III hadir Sdr. TAMSUL, SE., M. ALI WAFI, ST., danACH. FARIDY, AM.d (Tenaga Pendamping PUGAR Kabupaten Sampang Tahun2012), sedangkan pihak Tergugat II tidak datang menghadap maupun menyuruhwakilnya untuk menghadap di persidangan;Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.SpgMenimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 130 HIR jo.

Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.Spg10.11.perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat adalah berada dalam ranah administrasinegara, di mana Tergugat I selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.O7/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan

Bahwa mengenai adanya Pelaporan SK tersebut kepada Dinas Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) dan DirektoratJenderal Kalautan, Pesisir, dan PulauPulau Kecil selakuKoordinator Pugar hanyabersif laporansaja, sedangkanmengenai kewenangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, danPulauPulau Kecil untuk meminta Kepala Dinas (Tergugat I) agarmelakukan perubahan dan penyesuaian apabila dalam proses pengusulan dan penetapan ditemukan penyimpangan dari PedomanPelaksanaan dan Pedoman Teknis PUGAR

, hal tersebut bukanmerupakan syarat persetujuan atau berlakunya SK, karena perubahan dan penyesuaian terhadap SK dimaksud produkakhirnya juga tetap diwujudkan dalam bentuk asalnya, yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (SK Tergugat I);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa sengketa dalam perkara a quo adalahmerupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan NegeriSampang tidak berwenang mengadilinya secara

- NUR AMIN YUSUF; - KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No.1Samarinda.Dalam hal ini memberi kuasa kepadaH. SOFYAN HELMI, SH, MSi.Hj. AJI AGUSTIANA, SHMUHAMVIAD AMIN, SHBENYAMIN MINGGU, SHKesemuanya Pegawai Negeri Sipil PemerintahProvinsi Kalimantan Timur pada Biro HukumKantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor183.14/A.2/842/2009 tanggal 27 Oktober 2009.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2.

atas' kerugian yang Penggugat alami, maka mohonagar dinyatakan batal/tidak sah obyek sengketa, karenabertentangan dengan peraturan Perundang undangan yangberlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik.Berdasarkan Surat tersebut diatas Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim untukmemutusMengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan Batal/tidak sah Surat Kepala Dinas PerikananPropinsi Daerah TK.I Kaltim No.G.1/523.3/968/1987K.Tentang Rekomendasi Kepala Dinas

Kelautan danPerikanan Propinsi Kaltim, tanggal 19 Agustus 1987No.G.1.523.3/968/1987Menyatakan Batal/tidak sah Surat Kepala Cabang DinasPerikanan Daerah Tk.II Balikpapan No.G.1.523.3/291/87k.tentang Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan,Perikanan Kota Balikpapan, tertanggal 19 September 1987No.G.1.523.3/291/87Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut SuratKepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tk.I KaltimNo.G.1/523.3/968/1987 k tentang Rekomendasi KepalaDinas Kelautan dan perikanan Propinsi

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatannyakepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKalimantan Timur Samarinda selaku Tergugat Bahwa kalau Tergugat I cermati secara seksama gugatanPenggugat ini, maka gugatannya tidak jelas/kabur,karena Tergugat I yang dimaksud Penggugat disinitidak jelas, apakah hanya Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Kalimantan Timur saja ataukahKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda sajaatau. kedua duanya.

Pembanding/Tergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Terbanding/Penggugat : ALFIN STEF ALVA LEMPOY

PUTUSANNOMOR : 224/B/2020/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL15 PK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan di Kompleks PerkantoranPertanian Kalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa ProvinsiSulawesi

Penggugat:
ALFIN STEF ALVA LEMPOY
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

TRIGIL, diwakili oleh Alfin Stef Alva Lempoy selaku Direktur,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu,Lingkungan XI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Lawan :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTORTEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAHPROVINSI SULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan di KompleksPerkantoran Pertanian Kalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Penyampaian Laporan Lelang Nomor01/BA.T/POKJA 23 UKPBJ/II/2020, tanggal 18 Mei 2020kepada PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Prov.Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);Summary Report/Tender dibatalkan. (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :01.01/SPBJ/DKPD/V/2020, tanggal 22 Mei 2020.(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Perjanjian Nomor : 01.01/SP/DKPD/V/2020, tanggal26 Mei 2020.

(Fotokopi sesuai dengan printout);Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DaerahProv. Sulut selaku Pengguna Anggaran Nomor4/SK/DKP/2020, tanggal 20 Januari 2020 TentangPenunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) SatuanKerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah ProvinsiSulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);Nota Dinas Nomor : 23/ND/POKJAUKPBJ/III/2020,tanggal 24 Maret 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);Jadwal dan Tahapan Tender.

Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) yangdilakukan melalui Tender yang ketentuannya telah diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdimana prosedurnya diawali dari pendaftaran sampai dengan pengumuman danpenetapan pemenang di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DaerahProvinsi Sulawesi Utara, maka dapat diuraikan objek sengketa a quo adalahberupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/PejabatTata Usaha

PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,mengatur :PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf c memiliki tugas :Huruf j. : menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T21 berupa KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov.

WALIKOTA SEMARANG C.q KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG lawan KOPERASI UNIT DESA USAHA MINA,

PUTUSANNomor 563/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:WALIKOTA SEMARANG C.q KEPALA DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN KOTA SEMARANG, yang beralamat di Gedung PandanaranLt.3 Jalan Pemuda Nomor 175 Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPembanding/semula Tergugat.Melawan:KOPERASI UNIT DESA USAHA MINA, yang

Turut Tergugat.Bahwa sebelum terbitnya PP Nomor 38 Tahun 2007, Pengelolaan danpenyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TP )dilakukanoleh Turut Tergugat.Bahwa menindaklanjuti peralihan kewenangan Pengelolaan danpenyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TP) setelahterbitnya PP Nomor 38 Tahun 2007 yang semula merupakankewenangan Turut Tergugat beralih mejadi kewenangan Tergugat, padatanggal 27 Desember 2010 Turut Tergugat dan Tergugat yang dalam halini diwakili oleh Kepala Dinas

Kelautan Dan Perikanan Kota SemarangHalaman 19 Putusan Nomor 563/Padt/2018/PT SMGmelakukan serah terima pelaksanaan tempat pelelangan ikan (TP) diKota Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor523.11/2001/12/ 2010 dan nomor 030/BA/826/2010 tentang serahterima pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Semarang.Bahwa sesuai Berita Acara tersebut maka Turut Tergugat telahmelimpahkan kewenangan kepada Tergugat, sehingga tanggung jawabpengelolaan TP!

- KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOUW UTARA; TERGUGAT/PEMBANDING; ---------------- M E L A W A N :- DIREKTUR CV. FELINDA, PENGGUGAT/TERBANDING;-------

PUTUSANNOMOR : 61/B/2013/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalamsengketa antara :Nama JabatanTempat KedudukanKEPALA DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN KABUPATEN BOLAANGMONGONDOUWJalan Pelabuhan No.150 KecamatanKaidipang

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara berupa Berita AcaraPelelangan Gagal No.346/DKPBMU/XI/2012 tertanggal 13 Nopember3.

Mewayjibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara berupaBerita Acara Pelelangan Gagal No.346/DKPBMU/XI/2012 tertanggal 13Nopember4.

Negara Manado menolak seluruh eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat tersebut, dengan dasar pertimbangan yang padapokoknya sebagaiberikut: 1 Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmengadili sengketa aBahwa dengan berpedoman pada pasal 47 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 dan pasal angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, maka apabila dicermati gugatan Penggugat telah memenuhi unsursengketa tata usaha negara yaitu :e Terjadi antara Orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara yakniKepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten BolaangMongondowe Terjadi akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupaBerita Acara Pelelangan gagal No. 346/DKPBMU/XI/2012tanggal 13 November 2012;e Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;e Dalam petitum gugatan hanya menyangkut pembatalan danpencabutan obyek sengketa dan tidak ada tuntutan yang bersifathakkeperdataan;2 Eksepsi Tentang obyek sengketa bukan merupakan Keputusan TataUsahaHal

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON, DKK

Buton;TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN KEPALA DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN KAB. BUTON TAHUN 20011. Bahwa menjelang lou Kota Kab. Buton akan pindah ke Pasar Wajo, dan KotaBaubau telah terbentuk menjadi Kota Devinitif dan lbu Kotanya Berpusat diBaubau maka Pada Tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Buton Cq. KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab.

LA ODE AMPO yang berjumlah 11 Orang untuk Mewakilisemua Anak / Ahli Waris dalam Perkara Gugatan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Buton di maksud;Atas dasar Hal hal di atas maka Gugatan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Buton untuk Tanah Penggugat , Cacad Yuridis maka ( PutusanPerkara Gugatan tersebut seharusnya diTolak atau di nyatakan, tidak dapatdi terima);Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, maka Anak/ Ahli Waris Alm.

Gugatan Para Penggugat nebis in idem;Bahwa obyek sengketa dalam Perkara ini adalah bagian dari obyeksengketa yang sudah pernah digugat sebelumnya yang diajukan olehKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, dengan nomorperkara 27/Pdt.G/1990/PN.BauBau tanggal 24 September 2001.

Dinas Kelautan dan Perikananmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baubau dengan cara menggugat14 orang masyarakat yang menguasai/menempati tanah di MKelurahanNganganaumala. Hal ini Tidak benar karena Pemerintah Kabupaten ButonCq.

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan gugatan pada masyarakatberjumlah 11 orang dengan alasan yang bersangkutan tidak berhak samasekali untuk menguasai tanah obyek sengketa pada saat itu (perkara No.27/Pdt.G/2001/PN.BB tanggal 24 September 2001) karena tanah obyeksengketa tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Buton Cq.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN TENGKAYU II tersebut tidak dapat diterima;- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN-RI) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq.

., DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN UPT. PELABUHAN TENGKAYU II. VS H. MOCHTAR BASRY IDRIS, dkk

2001, maka lahan 9 (sembilan) hektar dimaksud adalahkawasan daerah konservasi alam hutan mangrove, namun kenyataannyayang dikuasai oleh Tergugat Il termasuk kawasan Pelabuhan Perikananyang faktanya bukan hak dari TergugatIl sebagaimana dinyatakan dalamsurat perjanjian dimaksud;Bahwa Para Penggugat telah menyatakan keberatan atas lahanperwatasan yang nyatanyata tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat telah dengan sengaja memfungsikan lahan perwatasan milik ParaPenggugat tersebut sebagai Kantor Dinas

Kelautan dan Perikanan UPTPelabuhan Tengkayu II, Pelabuhan bongkar muat kapalkapal barang dankapal ikan dengan membayar biaya tambat kapal atau biaya bongkarmuat, biaya masuk ke pelabuhan serta mengambil uang sewa ataukontrak dari Para Pengusaha pembelian dan penjualan udang tanpamemikirkan nasib sipemilik lanan perwatas alias Para Penggugat selakuAhli Waris dari pemilik lahan dimaksud, oleh karena itu Tergugat danTergugat Il harus bertanggung jawab atas segala tuntutan uang gantikerugian atas tanah

Kemudian sudah ada Pelabuhan IkanTengkayu II, Kantor Dinas Kelautan dan sudah diterbitkan Hak PengelolaanNomor 5 tanggal 30 Oktober 1996;Bahwa, kakek Penggugat dan masyarakat diantaranya kakek saksi,menangkap ikan dengan cara kelong ternyata kakek Penggugat, orang tuaPenggugat dan Penggugat sendiri tidak pernah lagi menguasainya sejak tahun1976 dan juga tidak pernah mendaftarkan hak atau mengkoversi hak sesuaidengan peraturan pertanahan nasional tidak memiliki surat dan tidakmenguasai tidak dapat

dinyatakan sebagai pemilik;Bahwa sedangkan pihak Tergugat sudah menguasai sejak tahun 1978,sudah mendirikan pelabuhan, Kantor Dinas Kelautan dan terutama sudahmemiliki Sertifikat lebin dari 5 tahun.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANUPT PELABUHAN TENGKAYJU II tersebut tidak dapat diterima; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPNRI) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANHalaman 49 dari 50 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2017TIMUR, Cq.

PEMOHON:-NYOMAN SARYA, B.Sc;TERMOHON I:-KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BALI;
TERMOHON II:-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI BALI;

IV Nomor: 14 Banjar Sumuh, DesaDauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat;Samasama Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, Berkantor di Jalan, Tibung Sari No. 38, BanjarKwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa KhususMelawan :Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.DPSKEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BALI, tempatkedudukan di Jalan Patimura Nomor 77 Denpasar,selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON I;Dan:KEPALA DINAS PENANAMAN

., M.AP
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA TIMUR
2.KEPALA DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROPINSI JAWA TIMUR

Pembanding/Tergugat I : GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Pembanding/Tergugat II : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Penggugat : MARIANTI SINAGA
Turut Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat III : BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : NURJANI HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,berkedudukan di Jalan Sei Batuginging Nomor 6 Medan, SumateraUtara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sulaiman, S.H.,M.Si, dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil di LingkunganSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro HukumSetdaprovsu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018,selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut TerlawanI/Tergugat II;Halaman 1 dari 26 Putusan sela Nomor 252/Pdt/2019 /PT MDN2.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,berkedudukan di Jalan Oswal Siahaan Nomor 20, Kabupaten TapanulliTengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TurutTerbanding III semula Turut Terlawan III/Tergugat IV;Dalam hal ini Turut Terbanding II dan IIl Semula Turut Terlawan II/Tergugat IIIdan Turut Terlawa IV/Tergugat IV memberikan kuasa kepada HumanjarPanggabean, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai Negeri SipilPemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasatanggal

Bahwa Pelawan Mendalilkan memiliki Alas Hak atas tanah Objek Perkarayaitu surat Jual Beli Penyerahan Hak tanah milik Pemerintah SumateraUtara Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengahtertanggal 04 November 1957 dengan mendasarkan pada alas hak suratHalaman 12 dari 26 Putusan sela Nomor 252/Pdt/2019 /PT MDNPenjualan tanggal 28 Agustus 1957 kedua Surat ini cacat karena alas hakTerlawan telah di Uji pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 03/PDT.G/2012/PNSBG Jo Putusan Pengadilan

BUA
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
2.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong