Malra- Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra- M. INGRATUBUN, BA dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan- BANK INDONESIA Cq. Pimpinan PT. Bank Maluku Cab. Tual Maluku Tenggara

Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai SekdaMaluku Tenggara (mantan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan PakaianDinas pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, Alamat :Jalan Baldu Hadat Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT I 58. M.

Foto copy Surat Keputusan Nomor : 821.2/SK/39/J/2008 tanggal 8 Agustus 2008Tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM dari JabatanSekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda bukti T.TI. 1 ;2.

Drs. NURDIN RAHAWARIN ; BUPATI MALUKU TENGGARA

PUTUSANNomor 2089 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Drs.

NURDIN RAHAWARIN, bertempat tinggal di Jalan A.G.Renuat, samping Lapangan LODAR EL Tual ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:BUPATI MALUKU TENGGARA, beralamat di Jalan GajahMada Nomor 1 Tual ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan

Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untukmengembalikan dan menugaskan Drs. Nurdin Rahawarin,MM., sebagaiSekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada keadaan semula(rehabilitasi) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2089 K/Pdt/20112. Membayar hakhak yang patut diterima selama menjadi Sekda MalukuTenggara ;3.

tersebut Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut :e Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti bahwa eksepsikewenangan yang diajukan Tergugat diterima, maka seharusnya amarputusan Judex Facti adalah menyatakan Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara ini, bukan menolak gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs

NURDIN RAHAWARIN danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34/PDT/2010/PT.MAL.

BUPATI MALUKU TENGGARA VS Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat No. 821 .2/ SK/39/J/2008, tentangPemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM.dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuHal. 7 dari 12 hal. Put. No. 73PK/TUN/2010Tenggara tanggal 8 Agustus 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan No. 821 .2/SK/39/J/2008, tentangPemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM.dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara tanggal 8 Agustus 2008;4.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Ambon atas Surat KeputusanTergugat No. 821 .2/SK/39/J/2008, tentangPemberhentian Sementara Drs.

Nurdin Rahawarin, MM.dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara, tanggal 08 Agustus 2008 adalah salahalamat, karena menurut Pasal 2 ayat 3 Undang UndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara secara tegas menyatakan Yangtidak termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara menurut UndangUndang ini KeputusanTata Usaha Negara

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati MalukuTenggara (Tergugat) No. 821.2/SK/39/J/2008, tentangPemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM.dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara tanggal 08 Agustus 2008;. Memerintahkan kepada Bupati Maluku Tenggara(Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan No.Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 73PK/TUN/201010821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian SementaraDrs.

Nurdin Rahawarin, MM. sebagaiSekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidakdapat dikategorikan sebagai obyek sengketa dalamperkara ini karena jelas jelas bertentangan denganamanat Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tata UsahaNegara dalam Suratnya No. 223/td.TUN/X/1993 tertanggal14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalampelatihan pemantapan ketrampilan Hakim Peradilan TataUsaha Negara tahap 2 Tahun 1992;2.

Drs. Nurdin Rahawarin, MM sebagai Penggugat Melawan Gubernur Propinsi Maluku sebagai Tergugat

PUTUSANNOMOR : 01/G/2012/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; Drs. Nurdin Rahawarin, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal JL.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KeputusanTergugat Nomor : 395tahun2011 tentang Pembebasan Drs.

Nurdin Rahawarin,MM dari Jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Tanggal 7 Oktober2011, lajur ke 5 (lima), yang mana Keputusan Tata Usaha Negaratersebut adalah nyata tidak abstrak dan ditujukan kepada orang bukanumum, serta keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagipersetujuan dari instansi lain, sehingga keputusanHalaman 2 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABNtersebut telah bersifat konkrit, Individual dan Final sebagaimanan diatur dalam Pasal 1angka 9, UndangUndang

Drs. Nurdin Rahawarin, M.Si.

Dalam lampiran terdapat membebaskan nomorurut 5 lajur 2 atas nama Drs.

Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM , DK, TURUT TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I;

Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagaiSekda Maluku Tenggara (mantan) selaku Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Pakaian Dinas pada Lingkup Pemda Maluku TenggaraTahun Anggaran 2008, Alamat : Jalan Baldu Hadat Dusun MangonKecamatan Dullah Selatan, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT ,sekarang TURUT TERBANDING ;. M.

Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM., Sekda MalukuTenggara (mantan) selaku Pejabat Pembuat KomitmenHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2017Pengadaan Pakaian Dinas pada Lingkup PemdaMaluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, bertempattinggal di Jalan Baldu Hadat, Dusun Mangon,Kecamatan Dullah Selatan;8. M. INGRATUBUN, BA. Kabag Umum= danPerlengkapan Setda Maluku Tenggara (mantan),bertempat tinggal di Perumahan Pemda, KelurahanOhoijangWatdek, Kecamatan Kei Kecil, KabupatenMaluku Tenggara;9.

Nurdin Rahawarin, yang saat itu berada di KotaMalang Jawa Timur, sebagai saksi a de charge di persidangan (NB. Saatini, Bapak Drs. Nurdin Rahawarin sudah berada kembali di Tual) ; Bahwa Drs. Nurdin Rahawarin adalah sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007, yang menurutHal. 53 dari 92 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2010ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,berwenang mengesahkan DPA SKPD ;Bahwa dalam Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2004 jo.

Nurdin Rahawarin mengetahui persis apakah benar dalamAPBD Maluku Tenggara Tahun 2007, ada alokasi dana Biaya Umumsebesar Rp. 375 juta untuk diserahkan kepada SD/MI penerima DAKtahun 2007 untuk kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengawasan danbiaya operasional lainnya, sebagaimana uraian dakwaan dalam perkaraa quo atau tidak ;Sebagai Sekretaris Daerah yang menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalahselaku Pejabat yang berwenang mengesahkan DPA SKPD dan yangnota bene telah mengesahkan DPA SKPD No. 1.01.01.16.88.5.2

Nurdin Rahawarin untukmembuat keterangan yang dilegalisir olen Notaris demi memperkuatBukti T3, yakni DPA SKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April2007, yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriTual di persidangan ;Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2010Pada tanggal 15 September 2009, Bapak Drs.

Nurdin Rahawarin telahmembuat Surat Keterangan yang telah dilegalisir oleh Notaris LulukWafiroh, SH.Sp.N. yang secara tegas dan jelas menerangkan bahwadana Biaya Umum sebesar Rp. 375 juta dimaksud dalam DPA SKPDNo. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007, bukan untuk diserahkankepada SD/MI penerima DAK tahun 2007, melainkkan dialokasikanuntuk Biaya Pengadaan Jasa Konsultan dan TPA (foto copy terlampir,sebagai Lampiran 5) ;Bahwa Asli Surat Keterangan (Vide, Lampiran 5) tersebut, telahdilampirkan

Nurdin Rahawarin, yang notabene adalah Sekretaris Daerah Malra yang menyetujui pengesahanDPA SKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007, untukmembuat keterangan sebagai bukti di tingkat banding perkara a quo(Vide, Lampiran 5) ;Hal. 81 dari 92 hal. Put.

YAHYA KABALMAYdan salah satu ahli wari adalah MOHAMMAD KABALMAY dansudah dijual kepada Drs.

NURDIN RAHAWARIN/Penggugat.Tanah tersebut berbatasan tanah saksi petuanan Desa Fiditan.13.Bahwa dalam halam 43 dan 44 putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTual mempertimbangkan bahwa oleh karena Undangundang tidakmemberi rumusan secara definitif arti PHM, maka praktek Peradilan diIndonesia memperdomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1984 dimana disebutkan suatuperbuatan dianggap PHM apabila telah memenuhi 4 empat kriteriayaitu:1.22.4Bertentangan dengan kewajiban