Ditemukan 324 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PURBO ADI SAPUTRO VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
19283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURBO ADI SAPUTRO VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
Register : 11-12-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat: Siti Bayu Khusnul Hatimah Tergugat: GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
12084
  • Penggugat:Siti Bayu Khusnul HatimahTergugat:GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Register : 10-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
1.Joni Tarigan
2.Patricia Magdalena
3.Heriyadi
4.Juwadi
5.Heriyanto
6.Paiman
7.Sukoco
8.Ato
9.Ayim Mulyana
10.Aris
11.Yusdi
12.Abdul Hasan
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
19851
  • Penggugat:
    1.Joni Tarigan
    2.Patricia Magdalena
    3.Heriyadi
    4.Juwadi
    5.Heriyanto
    6.Paiman
    7.Sukoco
    8.Ato
    9.Ayim Mulyana
    10.Aris
    11.Yusdi
    12.Abdul Hasan
    Tergugat:
    Gubernur Kepulauan Riau
Register : 24-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 13 Mei 2014 — RAHMI KOMALAWATI; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
5015
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.
    RAHMI KOMALAWATI; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
Register : 27-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 20/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 18 Maret 2014 — RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
8639
  • Banding dari Penggugat/Pembanding; ---------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 27 November 2013, yang dimohonkan Banding; ---------------------------------------------------------------- Mengadili SendiriDalam Penundaan- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 6 September 2013 tentang Penangguhan Surat Keputusan Gubernur
    Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Surat
    Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; --------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar
    RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
18083
  • Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1411 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NOPIAN ROPITA, S.Sos; II. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; III. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.
    Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
    PENGGUGAT ;meenenerennenene nee nen ne nen cneeee nen enennnn MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU berkedudukan di Komplek Perkantoran IstanaKota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A Lantai 1Dompak, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/kdhKepriKuasa/VI/2019 tertanggal 24Juni 2019 memberikan kuasa kepada: Halaman 1Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI1. Nama : Dr.
    KEPULAUAN RIAU NOMOR: 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHAT AN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA NOPIAN ROPITA, S.
    Bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NO. 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN' PROVINSIKEPULAUAN RIAU ATAS NAMA. NOPIAN ROPITA, S.Sos, telahdiberitahukan kepada PENGGUGAT tanggal 05 Maret 2019 melalui KepalaBiro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan diterima langsung oleh PENGGUGAT.4.
    Menyatakan batal atau tidak sah:SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAHalaman 23Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMANOPIAN ROPITA, S.
    Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkanobyek gugatan, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor1411 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 a quo didasari padaadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu PutusanHalaman 26Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPIPengadilan Negeri Nomor 10/Pid.SusTKP/2015 tanggal 9 Oktober 2015yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2015.
Putus : 13-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Putus : 04-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
51 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6677 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2504 B/PK/Pjk/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
50 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 B/PK/PJK/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
1215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Register : 22-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
77 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1556 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
33 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Putus : 04-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
73 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Register : 21-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/PEN-DIS/2016/PTUN.TPI
Tanggal 11 Oktober 2016 — ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
6737
  • ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
    PENGGUGAT ;yeas a Ss ens es MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad,Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,beralamat di Menteng Square Tower A, No.Ar3,Jin Matraman 30E, Jakarta Pusat ;2.
    TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohonpembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KetuaPengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenangmenetapkan
    TPI.Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalahPeraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah ProvinsiKepulauan Riau yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selakuTergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objeksengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhikwalitas sebagai suatu
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
Putus : 04-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
90 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
10 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6676 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU