Ditemukan 324 data
192 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURBO ADI SAPUTRO VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
120 — 84
Penggugat:Siti Bayu Khusnul HatimahTergugat:GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
1.Joni Tarigan
2.Patricia Magdalena
3.Heriyadi
4.Juwadi
5.Heriyanto
6.Paiman
7.Sukoco
8.Ato
9.Ayim Mulyana
10.Aris
11.Yusdi
12.Abdul Hasan
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
198 — 51
Penggugat:
1.Joni Tarigan
2.Patricia Magdalena
3.Heriyadi
4.Juwadi
5.Heriyanto
6.Paiman
7.Sukoco
8.Ato
9.Ayim Mulyana
10.Aris
11.Yusdi
12.Abdul Hasan
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
50 — 15
Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.
RAHMI KOMALAWATI; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
86 — 39
Banding dari Penggugat/Pembanding; ---------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 27 November 2013, yang dimohonkan Banding; ---------------------------------------------------------------- Mengadili SendiriDalam Penundaan- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 6 September 2013 tentang Penangguhan Surat Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Surat
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; --------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar
RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
180 — 83
Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1411 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NOPIAN ROPITA, S.Sos; II. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; III. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.
Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PENGGUGAT ;meenenerennenene nee nen ne nen cneeee nen enennnn MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU berkedudukan di Komplek Perkantoran IstanaKota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A Lantai 1Dompak, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/kdhKepriKuasa/VI/2019 tertanggal 24Juni 2019 memberikan kuasa kepada: Halaman 1Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI1. Nama : Dr.
KEPULAUAN RIAU NOMOR: 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHAT AN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA NOPIAN ROPITA, S.
Bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NO. 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN' PROVINSIKEPULAUAN RIAU ATAS NAMA. NOPIAN ROPITA, S.Sos, telahdiberitahukan kepada PENGGUGAT tanggal 05 Maret 2019 melalui KepalaBiro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan diterima langsung oleh PENGGUGAT.4.
Menyatakan batal atau tidak sah:SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1411TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAHalaman 23Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMANOPIAN ROPITA, S.
Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkanobyek gugatan, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor1411 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 a quo didasari padaadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu PutusanHalaman 26Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPIPengadilan Negeri Nomor 10/Pid.SusTKP/2015 tanggal 9 Oktober 2015yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2015.
11 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
5 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
12 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
7 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
3 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
7 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
67 — 37
ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
PENGGUGAT ;yeas a Ss ens es MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad,Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,beralamat di Menteng Square Tower A, No.Ar3,Jin Matraman 30E, Jakarta Pusat ;2.
TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohonpembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KetuaPengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenangmenetapkan
TPI.Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalahPeraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah ProvinsiKepulauan Riau yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selakuTergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objeksengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhikwalitas sebagai suatu
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
9 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU