kerugian Immateriil karena telah terbukti secarasecara sah dan menyakinkan Tergugat melanggar pasal 18 ( 1,2)dikenai denda immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000, ( dua milyarrupiah) untuk setiap perjanjian, maka kerugian yang harus dibayarsebesar Rp. 4. 000.000.000, ( empat milyar rupiah).Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atas gugatan Class actiontersebut tel;ah mengajukan tanggapan tentang legal standing ataukeabsahan dari gugatan Class Action tertanggal 16 Juni 2011 yang padapokoknya sebagai berikut : GUGATAN

CLAS ACTION PARA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI TATACARA YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARAGUGATAN GATAN PERWAKILAN KELOMPOK.Bahwa gugatan Class Action yang diajukan Para Penggugat tidakmemenuhi pasal 2 huruf a Perma 1 tahun 2002 , mengingat gugatanPara Penggugat tersebut tidak mewakili kepentingan anggotakelompok dalam jumlah banyak , akan tetapi hanya mewakilikepentingan dari Penggugat dan Penggugat II , sebagaimanadalam Pasal 2 huruf a

gugatan Penggugat berdasarkanasumsiasumsi atau estimasi tidak berdasarkan kerugian yangnyatanyata diderita oleh wakil kelompok maupun anggotakelompok;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas , maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratmateriil maupun syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 danpasal 3 PERMA Nomor: 1 tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupunMateriil gugatan

Clas Action , maka gugatan Penggugat harus dinyatakantidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakantidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan maka Penggugatdihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat pasal 2 dan pasal 3 PERMA Nomor : 1 tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta ketentuan hukum lainyang bersangkutan;MENGAODILI 1.

tersebut bisa meledaksetelah berbenturan dengan benda yang keras, sehingga konsentrasipetugas Polisi menjadi buyar dan tidak fokus melakukan penjagaanpengamanan, aksi ini ditujukan adalah dalam rangka misi atau dalamrangka kegiatan aksi demo di Gedung DPR RI Jakarta Pusat padatanggal 20 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB (soreh hari), barangbarangtersebut akan digunakan supaya aksi demo menjadi rusuh/keossehingga Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat terganggu dangagal, dan rencana awal yaitu gugatan

clas action bisa terwujud.Bahwa barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir peluruGotri warna perak/silver (plastik Explosive Ball bullet) tersebut telahdilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik Nomor : Lab:5089/BHF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 adalah berisi serbuk colatterdeteksi Potasium ( K), Klor ( Cl), Oksigen (O), Red Fosfor ( P), Sulfur ( S),Halaman 4 Putusan No. 407/Pid/2020/PT DKINitrogen Calsium (Ca), Silikon (Si), Krom (Cr), Mangan (Mn), Besi (Fe) Zink(Zn)

dengan benda yang keras, sehingga konsentrasipetugas Polisi menjadi buyar dan tidak fokus melakukan penjagaanpengamanan, aksi ini ditujukan adalah dalam rangka misi atau dalamHalaman 8 Putusan No. 407/Pid/2020/PT DKIrangka kegiatan aksi demo di Gedung DPR RI Jakarta Pusat padatanggal 20 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB (soreh hari), barangbarangtersebut akan digunakan supaya aksi demo menjadi rusuh/keossehingga Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat terganggu dangagal, dan rencana awal yaitu gugatan

clas action bisa terwujud.Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 187 Bis ayat (1) Jo.Pasl 55 ayat (1) ke1 KUHP,ATAUKETIGA:Bahwa terdakwa PEPEP SUSWAN MULYANA Als PEPEP Bin ALI UMARbersama dengan Sdr.SAMSUL HUDA, Sdri.EDAWATI dan Sdr.FIRDAUS(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan temapt sebagaimanaditerangan dalamdakwaan Kesatu diatas, permufakatan jahat membuat, menerima,berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkutatau

clas action bisa terwujud.Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 187 ter KUHP,Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umumtanggal 15 Juni 2020 No.Reg.

Clas Action, makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah danpemeriksaan perkara ini dihentikan.

Negeri Kediri No.34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011.Kaidah Hukumnya:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajarigugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut: Gugatan Penggugat tidak terdapat keteranganHalaman 33 Putusan Nomor 179/PDT/2019/PT.DKI28.tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitandengan kewayjiban melakukan pemberitahuan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat Formil maupun Materiil gugatan

Pengadilan Negeri Kediri No.34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011.Kaidah Hukumnya:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajarigugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut: Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan atautidak memuat secara jelas dan rinci dari seluruh kelompokmaupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupuntidak teridentifikasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat Formil maupun Materiil gugatan

Clas Action, makaHalaman 35 Putusan Nomor 179/PDT/2019/PT.DKI33.gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah danpemeriksaan perkara ini dihentikan.

Lainnya ;10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak ParaPenggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga hadir Kuasanyamasingmasing ;Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir kuasanya masingmasing,maka selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan kuasa Para Penggugattetap pada dalil gugatannya ; Menimbang, bahwa atas gugatan

clas action Para Penggugat tersebut, maka TergugatI telah mengajukan tanggapan sebagai berikut : 1Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh ParaPenggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;Bahwa dasar unsur pengajuan gugatan secara perwakilan kelompok harusmendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan ketentuan dalam unsur acaraperdata ;Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat

Berikut :1 Menerima Tanggapan Tergugat I;2 Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan ParaPenggugat cacat formal karena bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung RIno.1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;173 Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa atas gugatan clas action Para Penggugat tersebut, maka Tergugat IItelah mengajukan tanggapan sebagai

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal14 Juli 2011.Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2021/PN SrlMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: GugatanPenggugat tidak mencantumkan dan menjelaskan tentang DefinisiKelompok secara jelas, rinci dan spesifikMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupunMateriil gugatan

Clas Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakantidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan.Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Gugatan Para Penggugattidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, maka gugatanPara penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilankelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapatditerima.b.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal14 Juli 2011:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Posita gugatanPenggugat tidak menguraikan atau tidak memuat secara jelas dan rincidari seluruh kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasimaupun tidak teridentifikasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maupunMateriil gugatan

Clas Action, maka gugatan Penggugat harus dinyatakantidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Gugatan Para Penggugattidak memuat posita dari seluruh kelompok secara jelas dan terinci, makaGugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilankelompok dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapatditerima.d.

Bahwa terhadap status hukum tanah Negara Eks HGU Nomor 2 TanjungMerah seluas 92,96 ha telah diuji baik lewat Pengadilan Negeri maupunPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado yaitu : Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 30 April 2012antara John Wantah, Dolfie Rumampuk, Hetty Watuna yang mengatasnamakan sebagai Masyarakat Manembonembo, Sagerat dan TanjungMerah (MASATA) sebagai Penggugat (Gugatan Clas Action) melawanPemerintah Kota Bitung sebagai Tergugat 1, Pimpinan DPRD Kota Bitungsebagai

Pihakpihak inilah yang mempunyai Legal Standing untukmewakili masyarakat mengajukan gugatan Clas Action untuk memintapembatalan sertipikat a quo jika penerbitan sertipikat tersebutditengarai akan merusak Lingkungan Hidup.

Pihak pihakinilah yang mempunyai Legal Standing untuk mewakilimasyarakat mengajukan Gugatan Clas Action untuk28meminta pembatalan sertifikat a quo jika penerbitansertifikat tersebut ditengarali akan merusakLingkungan Hidup.

Pihak pihakinilah yang mempunyai Legal Standing untuk mewakilimasyarakat mengajukan gugatan Clas Action untukmeminta pembatalan sertifikat a quo jika penerbitansertifikat tersebut ditengaral akan merusakLingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011.Kaidah Hukumnya:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajarigugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut: Gugatan Penggugat tidak mencantumkan danmenjelaskan tentang Definisi Kelompok secara jelas, rincidan spesifikMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat Formil maupun Materiil gugatan Clas Action, makagugatan Penggugat harus dinyatakan

adalah sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011.Kaidah Hukumnya:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajarigugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut: Gugatan Penggugat tidak terdapat keterangantentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitandengan kewajiban melakukan pemberitahuan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat Formil maupun Materiil gugatan

Clas Action, makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah danpemeriksaan perkara ini dihentikan.

Pengadilan Negeri Kediri No.34/PDT.G/2011/PN.Kdr tanggal 14 Juli 2011.Kaidah Hukumnya:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajarigugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut: Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan atautidak memuat secara jelas dan rinci dari seluruh kelompokmaupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupuntidak teridentifikasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat Formil maupun Materiil gugatan

Sedangkan kalaulebih dari SATU ORANG maka GUGATAN tersebut bukan GUGATANLEGAL STANDING tetapi GUGATAN CLAS ACTION yang diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2xxxTentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bukan UUPK No.8 Th.1999sehingga jelas bahwa dalil dari TERGUGAT.II itu. salah dalamPengetrapanya, Atas dasar dalil dalil yang PENGGUGAT dalilkan dansesuai aturan hukum yang mengaturnya maka apa yang di eksepsikanyamohon untuk di tolak dan menyatakan bahwa PENGGUGAT

ORGANISASI tersebut sesuai apa TUGASPERLINDUNGAN TERSEBUT sehubungan Tugas LPKSM (PENGUGAT)jelas diatur dalam Pasal 44 ayat 3 huruf (d). membantu konsumendalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan ataspengaduan konsumen;Dari pasal tersebut menyatakan PENGUGAT bertugas untuk membantuKONSUMEN dalam Memperjuangkan HAKNYA bukan membantumasyarakat luas seperti apa yang di dalilkan oleh TERGUGAT.IV.Menurut PENGGUGAT, TERGUGAT.IV Dengan Sengaja mengkaburkanGUGATAN ORGANISASI tersebut dengan GUGATAN

CLAS ACTION,sebab GUGATAN CLASSACTION jelas menggunakan beberapa aturanyang harus memiliki Hubungan Hukum yang sama pada setiapHal. 131 dari 161 hal.

Pemberian Hak Pengelolaan atas nama MentriTransmigrasi dan Kependudukan Republik Indonesia Tergugat IV AtasTanah Kabupaten Kupang Propinsi NTT Tanpa diinformasikan olehTergugat kepada warga desa Naunu dan kelurahan Camplong ,terutamapara penggugat yang turut menandatangan pelepasan hak tanahTubupolen,Bestobe, Tuitpeas,Oelasuat, Beskauna,bahwa Tergugat IVsudah mempunyai HPL atas lahan 1658.80 Ha diatas bagian tanah yangdilepaskan oleh para penggugat dan beberapa orang lainnya, sampaidengan adanya gugatan

clas action dari warga desa Naunu di pengadilannegri oelmasi barulah para Penggugat mengetahi Tergugat IV pernahHalaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Olmmemiliki HPL diatas lokasi 2000 Ha yang dilepaskan berdasarkanKeputusan Pemberian HPL Nomor : 11/HPL/BPN/ 2000 Tanggal 24 Maret2000 dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kabupaten Kupangsebagai syarat mulai berlakunya HPL.8.

Ada Perma(Peraturan Mahkamah Agung) misalnya tata cara gugatan clas action; Bahwa contoh gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut ganti rugiinmaterial adalah dalam kasus penghinaan dimana tidak ada kegurian hartatetapi kehilangan repotasinya. Hal ini harus dilihat dari kasus perkasus; Bahwa didalam perseroan, apabila pemegang saham benarbenarmemanfaatkan perseroan dengan itikat buruk untuk kepentingan pribadi makaharus bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 2 UndangUndangPT.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menggunakan acara gugatan secaraClass Action, maka mengenai gugatan Clas Action tentunya haruslah memenuhiketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang acaraGugatan Perwakilan Kelompok ;4.