Warga Negara (Citizen Law Suit).

Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) harus berisi permohonanagar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling).g. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh berisipembatalan atas suatu keputusan Penyelenggara Negara yang bersifat konkrit,induvidual dan final.h. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh memohonpembatalan atas suatu Peraturan Perundangundangan.i.

Doktrin tentang Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit/Actio Popularis)Halaman 28 dari35 hlm.

Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) harus berisipermohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengaturumum (regeling).g. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh berisipembatalan atas suatu keputusan Penyelenggara Negara yang bersifat konkrit,individual dan final.h. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh memohonpembatalan atas suatu Peraturan Perundangundangan.7.

Menolak atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard).2. Menyatakan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak dikenal dalam hukumIndonesia dan tidak memiliki dasar hukum.3. Menyatakan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) yang diajukan olehPara Penggugat tidak dikenal dan tidak memiliki dasar hukum.4.

2) HIR; im Pasal 118 ayat (2) HIR;Jika Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal didalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat sdjahseorang dah Terggugat itu, yang dipilih oleh PenggugatBerdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Penggugat berhak untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karenadiantara Para Tergugat, yakni Tergugat dan Tergugat Il, berkedudukan di Jakarta Pusat;TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGATDAN MEKANISME GUGATAN

WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT).3.Bahwa Para Penggugat adalah Para Advokat pada kantor ADAMS &CO, CounsellorsatLaw, beralamat di Wisma Bumiputra, Lantai Jalan 15,Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910 mengkhususkan Ya vgdirinya dalam Hukum Perlindungan Konsumen Kebijakan Publik dan flanjuga menjadi bagian Konsumen ketenagalistrik; sebagaimana andimaksud dalam Pasall angka 7 Undangundang Nec Th. 2009 tentang .30ketenagalistrikan (Undang undang Ketenagailistrik a n)Bahwa sebagai Advokat, sebagaimana

Gugatan yang demikian merupakan gugatan yangdiajukan oleh seorang atau beberapa orang Warga Negara terhadappelanggar peraturan perundangundangan yang telah menyebabkanterlanggarnya hakhak Para Penggugat dan juga masyarakat lainnya Perihal pengajuan gugatan dengan mekanisme Gugatan Warga Negara(Citizen Law Suit) juga telah menjadi preseden/yurisprudensi dalamsistem peradilan di Indonesia, yakni dalam perkara Gugatan Citizen LawSuit terhadap penyelelenggaraan ujian nasional yang diputus olehPengadilan

Graha Mitra Niaga Investindo, dengan inimengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadappenyelenggara Negara dalam terjadinya pelanggaran hak asasi manusiaterhadap Tergugat;URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM1.Bahwa Sempadan dan Sungai yang dimaksud berkedudukan di Jalan RayaCangkir, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;Bahwa Sempadan dan Sungai merupakan garis batas luar pengamanansungai yang membatasi adanya pendirian pembangunan di tepi sungai danditetapbkan sebagai perlindungan

Pengadilan); Replik; dan Memori Banding;Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali adalahgugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mekanisme gugatan warganegara (citizen law suit) dan/atau gugatan masyarakat (actio popularis) dengankarekteristik Penggugat adalah warga negara dan Tergugat adalahnegara/pemerintah bukan subyek hukum perdata lainnya, sehingga secarahukum tidak dimungkinkan Tergugat adalah swasta dan orang perseorangan;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan

warga negara(citizen law suit) dalam bidang lingkungan hidup dengan didasarkan padaHalaman 23 dari 28 Hal.

Nomor 225 PK/Pdt/2017memahami konsep gugatan warga negara (citizen law suit) dan tidakmenerapkan peraturan perundangundangan khususnya konstitusi negara (UUD1945) khususnya Pasal 28 H, UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentangPemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;Bahwa gugatan warga negara adalah gugatan terhadap negara c.q pemerintahdengan Penggugat ialah warga negara yang tidak memiliki hubungan sebabakibat

Pst, yang pada pokoknya putusan itu memberikanpengakuan atas gugatan warga negara (citizen law suit/actio popularis) diIndonesia. Menurut Dhabi K. Gumayra, bahwa dalam sejarah gugatan warganegara (citizen lawsuit/actio pupularis) pertama kali diajukan terhadappermasalahan lingkungan hidup.

secara absolut (kompetensi absolut) dalammemeriksa dan mengadili perkara aquo,khususnya terhadap Tergugat III;Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a quoadalah gugatan atas namakepentingan umum atas kerugian yang tidak bersifat riil terhadap Negara dan/atauinstansi pemerintah yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan peraturanperundangundangan untuk memenuhi hakhak warga negaranya.Modelgugatanyang mempunyai karakteristik tersebut telah diakui dalam praktek peradilanIndonesia, yang dikenal dengan Gugatan

Warga Negara (Citizen Law Suit).Olehkarena itu gugatan tersebut adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksadan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHalaman 4 dari 8 Putusan NOMOR 315/PDT/2019/PT DKIatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2019Nomor 330/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amarnyasebagaimana tersebut dibawah ini;

Munawar, SH, MM;Dalam bentuk : gugatan warga Negara (citizen law suit) untuk dapatnyadiperiksa dan diadili serta diputus oleh pengadilan agar : Yayasn KaryaBuana Husada Ponorogo DIBUBARKAN dan Sekolah Tinggi IlmuKesehatan (STIKES) Buana Husada Ponorogo DICABUT IJINNYA;6 Bahwa Drs. Munawar, SH, MM, diajukan oleh Penggugat sebagaiTergugat 5 dengan maksud dan tujuan agar Drs.

warga negara (citizen law suit) adalah gugatanterhadap penyelenggara Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukumCivil Law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.

warga negara (citizen law suit) pada intinya adalah mekanisme bagiWarga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara ataskelalaian dalam memenuhi hakhak warga Negara.

Secara umum, peradilan cenderung reluctant atau enggan terhadap tuntutanganti kerugian jika diajukan dalam gugatan Citizen Law Suit;Menimbang, bahwa menyangkut gugatan warga negara (citizen law suit) ini,Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang prosedurgugatan gugatan warga negara (citizen law suit), dan gugatan warga negara(citizen law suit) ini juga belum diatur dalam peraturan perundangundangan diIndonesia, namun demikian dalam praktek peradilan hal tersebut sangatdibutuhkan

warga negara (citizen law suit);Menimbang, bahwa namun oleh karena penerapan prosedur gugatan HakGugat Warga Negara (Citizen Law Suit atau Actio Popularis) di Indonesia belumdiatur dalam Hukum Acara yang bersifat permanen, maka sepanjang relevanMajelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo akan menggunakanhukum acara yang berlaku sepanjang relevan dengan perkara ini yakni PERMAHalaman 90 dari 114 halaman Perkara No : 17/Pdt GLH/2020/PN.Rgt.Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, pendapat

Namun demikian olehkarena belum ada hukum acara perkara gugatan warga negara (citizen law suit)yang bersifat permanen, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan lebihmenitikberatkan pada penggunaan hukum acara perdata yang berlaku padaperadilan perdata;Menimbang, bahwa hal mendasar tentang hak gugat dari seorang warganegara dalam perkara Citizen Law Suit adalah Pasal 17 UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan : Setiap orang, tanpadiskriminasi, berhak untuk memperoleh

alasan dan ketentuan hukum tersebut di atas, makajelaslah Para Penggugat mempunyai kKedudukan hukum dan kepentingan hukumsebagai pihak yang dirugikan atas Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagaimanayang tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbangdan No. 074/TPL/X/2007 oleh Tergugat dengan Tergugat VI tengah BangunGuna Serah dalam rangka Revitalisasi lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober2007 yang telah merubah fungsi lapangan Karebosi sebagai fasilitas umumdengan ini mengajukan gugatan

warga Negara (Citizen Law Suit) terhadappenyelenggaraan Negara dalam atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusiaterhadap Para Penggugat ;Uraian FaktaFakta Hukum ;Bahwa fasilitas umum yang dimaksudkan adalah sebidang tanah yangterletak di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar denganluas + 11Ha dengan batasbatas sebagai berikut : Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini ; Barat berbatasan dengan Jalan Kajaolaindo ; Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ; Timur berbatasan dengan

Page 813.Law Suit a quo sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanismepenetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut di atas, makajelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum dankepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas perubahan bentuklahan dan konservasi alam atas sungai aek tapa yang telah menjadibangunan rumah toko (ruko) dengan ini mengajukan gugatan warga negara(citizen law suit) terhadap penyelenggaran Negara dalam atas

Sehinggadengan ini mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadappenyelenggaran Negara (TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT3)yang telah merugikan diri PENGGUGAT.C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT1.